Tragedi Minoritas Muslim di Myanmar

Sobat,  berikut ini saya tampilkan tulisan lama tentang Muslim Myanmar yang pernah saya kirimkan ke Media Dakwah Agustus 2006 silam. Semoga tulisan sederhana ini bisa memberi sedikit gambaran tentang   apa, bagaimana,  dan mengapa Muslim Myanmar,  yang saat ini mengalami tragedi genosida di  negaranya. Selamat membaca.

Myanmar atau yang dulu kita kenal dengan Burma bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan negara yang sangat asing kedengarannya. Padahal, Myanmar  adalah negara tetangga dekat, masuk dalam deretan negara-negara asia tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Ketidakpopuleran ini dapat dipahami mengingat Myanmar menganut paham politik “tertutup” di samping eksistensi dan peran ekonomi dalam konteks regional memang sangat terbatas.

Akhir-akhir ini nama Myanmar memang acap disebut dalam kerangka  ASEAN. Namun, sebutan itu tampak didominasi konteks “negatif”. Maklum, hanya karena Myanmar masih dikuasai rejim militer, hanya sebab Myanmar belum menerapkan demokrasi –tentu saja menurut parameter Barat– maka negara itu dinilai telah memberi  bopeng pada wajah ASEAN yang lagi berusaha mempersolek diri untuk menarik kerjasama negara-negara ekstra regional. Myanmar dinilai telah menjadi batu sandungan terbesar ASEAN dalam upaya menjalin hubungan yang bersifat global.

Sebenarnya, carut marutnya wajah Myanmar bukan saja terkait  dengan junta militer yang tak demokratis disamping gegap gempitanya persoalan nasib “Aung San Su Kyi” yang hak politiknya, bahkan hak perdatanya,  telah diberedel penguasa.  Masih banyak   persoalan lain yang lebih mendasar, yang hampir tak pernah disentuh  media, yakni: problem kaum minoritas muslim yang dikenal dengan kaum Rohingya. Bahkan, jika dirunut ternyata problem akut yang dihadapi Muslim Myanmar bukan terkait sepenuhnya dengan junta militer, sebab dalam fakta problem itu telah melanda  kaum Muslim jauh sebelum  militer berkuasa. Dengan kata lain, problem akut yang dihadapi Muslim Rohingya bersifat sangat historis mengakar, baik dari segi ekonomi maupun kultur keagamaan.

Secara historis, eksistensi kaum Muslim di Burma alias Myanmar telah ada bahkan sejak abad permulaan Islam,  kendati dengan proporsi sangat kecil. Hanya saja, perkembangan jumlah Muslim di wilayah ini memang sangat lambat. Tak ada kelompok Muslim yang berusaha optimal menduduki wilayah ini. Hal ini terjadi, karena: Myanmar secara geografis sangat sulit ditaklukkan. Penaklukan yang pernah dilakukan kaum Mongol, Manchu dan orang-orang asal Asia Tengah yang mengarah ke Asia Tenggara umumnya berhenti tatkala mencapai Myanmar, karena berhadapan dengan realitas geografis hutan yang lebat, berjurang, dan perbukitan tingggi (H.Tinker, 1959: 338).   Di Indonesia dan Malaysia, ketika pedagang Islam datang terdapat semacam suasana religious vacukum, yang memudahkan Islam mudah penetrasi. Di kedua wilayah itu pengaruh Hinduisme dan Budhisme kala itu  tak begitu kental, tetapi baru pada tataran agama hukum yang melingkar di lingkungan elit tanpa mampu menetrasi massa secara kuat. Peluang ini dapat digarap secara efektif oleh para pedagang Islam (D.G.E. Hall, 1958: 131).

Hal ini berbeda dengan suasana Thailand dan Indoncina, termasuk di Myanmar. Budhisme telah menjadi gerakan populer di Myanmar bahkan sejak akhir abad 12.  Kendati tak menjadi agama negara, tetapi setidaknya Budha telah menjadi agama nasional yang mengakar dalam masyarakat.  Fakta kemasyarakatan ini akhirnya telah menggiring raja di wilayah itu untuk secara tradisional menampilkan diri sebagai Defender of Budhism. Dapat dipahami jika suasana itu telah melahirkan hukuman sosial jika ada orang yang pindah agama. Memang raja tak sampai membuat aturan  untuk membatasi kebebasan beragama, apalagi larangan bagi Muslim untuk menikahi wanita Budha. Tetapi Islam tetap tak dapat berkembang secara masif, karena kala itu Islamisasi di wilayah ini belum pernah menjadi gerakan masa.  Bahkan, seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Malaysia dan Indonesia, Myanmar tampaknya juga kurang menarik perhatian kaum pedagang Malaysia dan Indonesia yang biasanya sekaligus menjadi misionaris Islam. Realitas ini tampaknya telah menjadi akar penting dari lambatnya perkembangan Islam di Myanmar.

Memang, pada masa Kolonial Inggris, terjadi perubahan radikal dalam sejarah Muslim Myanmar. Kala itu Inggris menerapkan politik kependudukan dengan mendatangkan  banyak tenaga kerja asal India yang sebagiannya Muslim. Mereka masuk ke wilayah Arakan, Tenasserim, Pegu, dan Burma bagian Atas.  Migrasi ini menimbulkan konsekuensi, tumbuhnya jumlah Muslim secara cepat. Migrasi ini bahkan sempat menimbulkan konflik horisontal, Burma Vs. migran Muslim pada  tahun 1938.

Konsekuensi dari politik migrasi ini juga berdimensi kultural. Sebelum kedatangan migran Muslim asal India, Muslim asli Myanmar sangat loyal pada raja dan tidak aktif secara komunal. Namun, Muslim pendatang bersikap lain,  mencipta enclave populasi lokal muslim yang aktif secara komunal. Singkat kata,  migrasi Muslim  menciptakan kristalisasi keagamaan dan aktifitas komunal kewarganegaraan diantara Muslim Burma, serta meretas tampilnya identitas sosial dan agama yang berbeda sebagai Muslim. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan berbagai insititusi  Muslim lokal, termasuk tampil beda dalam berpakaian. Semua identitas itu akhirnya menggejala pula di lingkungan Muslim lokal (pribumi) termasuk di lingkungan Zerbadees, yakni kaum hasil kawin campur pribumi dan migran India. Mereka lebih suka menyebut sebagai pribumi Muslim dibanding sebagai orang India (Moshe Yegar: 197).

Kendati demikian, antara Muslim – Budha kala itu sempat membangun gerakan nasionalis bersama menentang kolonial Inggris. Setelah akhir Perang Dunia II misalnya, Muslim dan Bhuda bekerja sama dalam gerakan Anti Fascist People’s Freedom League (AFPFL). Namun, Muslim juga membangun aliansi sendiri berupa General Council of Burma Moslem Associations (GCBMA) tahun 1936, guna menjaga agama, budaya, dan status hukum personal komunitas Muslim, baik yang pribumi, migran, maupun hasil kawin campur. Organisasi ini terutama dipimpin Muslim yang latar belakangnya minimal punya satu orang tua asli Burma (baca: Indo). Tujuan utama GCBMA untuk menjamin kepentingan komunal Muslim di era kemerdekaam Myanmar, terutama garansi khusus bagi keanggotaannya di Parlemen.  Namun, upaya GCBMA ini tak mendapat restu dari kolonial Inggris, kendati di era PD II kaum muslim Myanmar memperlihatkan loyalitas pada pemerintah kolonial itu.  Pada saat yang sama kaum nasionalis Myanmar non Muslim, tampaknya juga tak berkehendak untuk memberikan jaminan pada kaum minoritas ini.

                  ***

Pada awal kemerdekaan, ketika U Nu menjabat Perdana Menteri sejak 4 Agustus 1947, Muslim sudah merasa dikecewakan. Karena dalam draft konstitusi, Muslim tak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Padahal Muslim adalah minoritas terbesar setelah suku Karen (Kristen). Hal itu berarti, kepada Muslim tak diberikan hak keminoritasan,  seperti  kuota dalam Legislatif dan garansi khusus dalam soal campurtangan status hukum personal kaum minoritas. Secara retorika posisi Muslim di angkat tinggi-tinggi, dimana AFPFL menyatakan bahwa semua Muslim Burma –pribumi maupun Indo– diperlakukan sama alias mempunyai hak yang sama dengan etnis Burma lainnya, termasuk kesempatan menjadi presiden atau anggota parlemen. Namun, secara substansial kebijakan itu justru dianggap tak memberi jaminan apa-apa,  karena dalam praktek  Muslim adalah minoritas dan hampir pasti tak punya kesempatan untuk diangkat sebagai legislator.

Di tengah kekecewaan itu, U Nu pada April 1948 malah membuat keputusan “anti Muslim”, agar the Burma Muslim Congress (BMC) meninggalkan AFPFL, karena dianggap sebagai organisasi agama dan aktifitasnya tak sama dengan tujuan politik AFPFL. Padahal tujuan BMC adalah untuk memperkuat nasionalisme Burma di lingkungan Muslim, termasuk khususnya kaum migran. Realitas sosial kala itu memperlihatkan bahwa di lingkungan migran Muslim ada yang berorientasi mendukung nasionalisme Pakistan pisah dari India.              Pemimpin BMC, U Khin Maung Lat, menerima ultimatum itu dan menjadikan  BMC bukan lagi sebagai organisasi keagamaan. Namun, sebagian pemimpin menentang dan membangun organisasi baru Burma Muslim League (BML).

Kekecewaan Muslim mengakumulasi, ketika melalui U Khin Maung Lat yang dijadikan Menteri Kehakiman, pemerintah U Nu meluncurkan aturan  the Burma Muslim Dissolution of Marriiage Act yang isinya  melarang janda Muslim –yang ditinggal suaminya pulang ke India pasca merdeka– untuk kawin lagi. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang memberikan hak pada Istri untuk gugat cerai bila alasannya sangat kuat. Kendati demonstrasi terjadi dimana-mana menentang campur tangan pemerintah pada hukum sipil minoritas Muslim, pemerintah tetap mengesahkannya pada akhir 1953.

Tak berhenti sampai di situ pemerintah “menyakiti” minoritas  Muslim, terbukti dengan diikutinya aturan pembatasan haji. Sampai tahun 1962 misalnya, jamaah haji Myanmar berkisar sampai 500 orang. Namun dengan adanya kebijakan uang ketat di era pemerintahan militer jumlah itu turun drastis menjadi rata-rata hanya 16 orang. Itupun hanya diberikan kepada kaum tua yang belum pernah pergi haji. Pengawasan ketat untuk berhaji ini berlaku sejak tampilnya rejim militer pada maret 1962.

Selain soal haji, pemerintah akhirnya mengganjal keleluasaan penyembelihan sapi korban. Memang, soal ini telah menjadi problema sejak pra kemerdekaan dimana kaum Hindu dan Budha melancarkan protes atas upacara korban. Pada masa U Nu problema ini diatasi dengan pembatasan lisensi (surat ijin) penyembelihan dan hanya boleh dilakukan di hari libur. Bahkan, tatkala Jendral Ne Win tampil penyembelihan sapi di larang di seluruh negeri, termasuk dengan membubarkan Badan pengatur Korban dan penyembelihan hewan.

Dalam soal kelembagaaan dan atau kebebasan berorganisasi, kalangan Islam juga diperlakukan tak adil. BMC (dalam AFPFC) yang kendati pro pemerintah bahkan dibubarkan atas desakan  pemerintahan U Nu pada 30 Septeember 1956. Argumentasi yang dikemukakan adalah untuk konsolidasi persatuan nasional dalam lingkaran AFPFL ditengah masyarakat Myanmar yang multi etnik dan agama. Hal ini dilakukan guna menghadapi kecenderungan kebijakan isolasionlis dan regionalistik.   BCM yang semula telah bersedia menerima paksaan untuk menanggalkan program komunalnya oleh U Nu tetap dipandang sebagai realisasi asosiasi komunal.

Tokoh BMC U Khin Maung Lat tetap aktif di AFPFP, namun sebagai pengganti BMC dia membentuk organisasi di luar AFPFP bernama the Islamic Religious Affairs Council (IRAC). IRAC ingin menyatukan berbagai elemen Muslim dalam satu bendera, menyamakan visi bahwa status minoritas Muslim dapat diperbaiki lewat negosiasi dan berjuang di bawah bendera pemerintah. Untuk tujuan yang sama pula U Khin Maung Lat malah membangun Ranggon University Student’s Association yang berorientasi memberdayaakan Muslim tanpa konfrontatif terhadap pemerintah.

Menanggapi manuver politik U Nu ini, sebagian pemimpin BMC akhirnya membentuk BMC diluar AFPFC yang berciri kekiri-kiran. Bahkan pada 1958 mereka bergabung dalam the Comunist Natioal United Front yang pada tahun 1960 merubah nama menjadi Pathi Congress. Organisasi ini mendukung pemberontakan  sebagai gambaran perjuangan kemerdekaan bagi kebebasan asasi dari minoritas.

Dari gambaran itu terlihat bahwa sebagian Muslim terlihat akomodatif dan cenderung kerjasama dengan pemerintah dalam upaya menempatkan Muslim pada posisi terberdayakan dalam politik Myanmar. Namun, sebagian lain memilih cara konfrontasi mulai dari politik demonstrasi, tak mau hormat pada bendera Myanmar, sampai pada upaya mendukung pemberontakan.

Namun demikian, ada pula kelompok Muslim yang apriori pada politik atau maksimal melakukan perlawanan simbolik. Kelompok yang dipelopori U Rashid –rival U Khin Maung Lat– ini berupaya memberdayakan ummat dengan membentuk berbagai organisasi non politis dan berorientasi kultural seperti the Burma Muslim Organisazion (BMO). BMO terutama berorientasi untuk membangun sekolah Muslim, training ulama, memberdayakan wanita, membuat jaringan informasi Islam termasuk untuk konsumsi non Muslim, mengadakan dialog Muslim tingkat kawasan untuk membahas problem agama, pendidikan dan berbagai problema sosial di lingkungan Muslim. BMO juga membuat jaringan dengan universitas di negara-negara Muslim guna mengirim kaum Muslim berbakat untuk sekolah di luar negeri. Namun demikian BMO terkadang terpaksa tampil pula dalam urusan yang menyerempet politik, seperti menentang dijadikannya Budha sebagai agama negara ketika dikampanyekan U Nu tahun 1960. Muslim kelompok ini juga membangun A Muslim Central Fund Trust tahun 1952  guna mengumpulkan sumber-sumber finansial muslim dari berbagai kalangan. Trust ini punya cabang di berbagai kota yang memberikan beasiswa, membangun sekolah Islam Tinggi, dan membangun masjid serta madrasah.

Diantara berbagai bentuk perlawanan yang ada, perlawanan yang paling keras terutama dilakukan minoritas Muslim di wilayah Arakan. Mereka membentuk perlawanan Muslim dalam wujud Mujahid Revolt in the State of Arakan. Gerakan ini paling efektif terutama di Arakan bagian Utara yang berbatasan dengan Bangladesh, yakni distrik Maungdaw, Butidaung, dan sebagaian distrik Rathedaung. Penduduk wilayah itu mayoritas keturunan ethnis India. Sejak pra kemerdekaan, mereka memang merupakan enclave kultural tersendiri. Apalagi, ketika merdeka mereka gagal terkooptasi sebagai bagian integral  dari nasionalisme Myanmar. Berbagai aturan ketat sengaja diberlakukan pemerintah yang dominan Budha agar kaum migran Muslim itu sulit menjadi bagian bangsa Myanmar. Akibat naturalisasi yang sulit didapatkan itu, mereka akhirnya tetap menjadi orang asing di tempat kelahirannya (Myanmar).

Sentimen Islam sebenarnya telah kental muncul di Arakan utara, bahkan sejak penjajahan. Hal ini terutama disulut oleh peristiwa di Arakan Selatan yang dominan Bhudda yang mengusir kaum Muslim, sehingga mereka lari ke utara. Hal ini mendapat balasan dari kaum Muslim di Utara. Fakta sejarah ini telah menimbulkan dendam minoritas hingga kini, bahkan diperparah oleh realitas kebijakan diskriminatif atas minoritas Muslim. Pada awal kemerdekaan misalnya, pegawai lokal Muslim di Arakan banyak yang diganti kaum Arakan Budha. Pada saat yang sama kaum Buddha fundamentalis juga terlalu sering mengkampanyekan peraguan nasionalisme kaum Muslim perbatasan ini yang disebutnya sebagai pro Pakistan (baca: Kala itu Bangladesh menjadi bagian dari negara Pakistan). Berpijak pada kampanye kecurigaan tadi, kaum Muslim akhirnya sulit menjadi tentara, pejabat sipil, polisi, kepala desa bahkan termasuk di Arakan sendiri. Fakta ini sempat merangsang munculnya pemikiran di kalangan Muslim –terutama migran asal Chittagong– untuk mendirikan negara Muslim merdeka antara sungai Kaladan dan Mayu, atau bergabung dengan Pakistan bagian Timur(sekarang Bangladesh). Penduduk asli Rohingya tampaknya kurang mendukung gerakan ini.

Menanggapi perlawanan di wilayah Arakan pemerintah sempat beberapa kali bernegosiasi, disamping dengan melakukan penyerangan militer.  Pemerintah tak mampu menumpas habis gerakan ini, terutama karena kendala geografi. Bahkan pada Operasi Monsoon pada November 1954 misalnya, banyak tokoh teras militer Myanmar tewas. Namun, sebaliknya pemberontakan Muslim Myanmar juga tak kunjung besar. Sebab, diantara mereka juga terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan, sebagian pemberontak justru menyerahkan diri dengan pengampunan, sehingga diberi bekal hidup dan wilayah pemukiman khusus di distrik Maundgaw dekat kamp tentara Myanmar.

Kendati perlawanan kekerasan tak memberikan hasil optimal, namun pemberontakan itu tetap memberikan efek politik di lingkungan Muslim Myanmar berupa kesadaran tentang Otonomi Arakan. Rohingya  di Maungdaw dan Butidaung –melalui Arakani Party– menginginkan sebuah pemerintahan otonom di bawah naungan Rangoon, termasuk aspirasi : eliminasi pejabat Budha di Arakan, terutama di wilayah-wilayah yang benar-benar dominasi Muslim. Kesadaran itu ditentang Muslim pro pemerintah, karena dianggap sebagai perwujudan keinginan  membangun sebuah negara Arakan dalam pemerintahan Myanmar. Sementara itu pemerintah Myanmar cenderung menanggapi aspirasi itu melalui move politik berupa pengusiran terselubung. Berbagai manuver politik pengacauan dilancarkan, sehingga kaum Rohingya mengungsi besar-besaran ke wilayah tetangga, Bangladedh. Kepada pengungsi Rohingya ini pemerintah Myanmar merampas surat-surat tanda pengenal mereka, sehingga mereka tak bisa kembali ke Myanmar karena alasan tak memiliki bukti diri bahwa mereka penduduk Myanmar. Bila kaum Rohingya –yang berethnis asal India– memaksa pulang ke Myanmar, mereka disebutnya pendatang gelap dari Bangladesh.  Singkat kata, melalui politik pengusiran, pemberontakkan Rohingya yang secara ethnis didominasi keturunan migran Asia Selatan diharapkan akan terus menyusut. Politik kotor model ini terus dijalankan hingga sekarang. Namun sayang, media massa apatah lagi komunitas muslim tetangga (di Asia Tenggara) punya perhatian pada kaum Rohingya. Quo vadis Muslim Myanmar ?***

CATATAN: warga muslim Myanmar sebenarnya terdiri dari beberapa unsur: (1). muslim pribumi alias benar-benar asli Myanmar,  (2). muslim Indo/ Zerbadees:  yakni hasil kawin campur pribumi dengan migran India sejak  lebih 70-80 tahun lalu,  ,  (3).  muslim keturunan India/Bangladesh yang didatangkan oleh kolonial Inggris.  Berdasar fakta ini,  apakah mereka layak disebut pendatang ?  apakah mereka layak untuk tak diakui  sebagai warga negara,  sehingga diperlakukan seperti itu oleh pemerintahnya dan  kaum mayoritas yang kebetulan beda agama ?.  Silahkan anda nilai.

DHURORUDIN MASHAD

Gambar: Sindikasi.Net

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: