Mengembalikan Faedah Jalur Khusus bagi Transjakarta

Sobat,  sekedar tahu,  berikut saya kutipkan sebuah artikel tentang  Transjakarta dan lalu lintas di Jakarta yang ditulis Yoga Adiwinarto.   Semoga bermanfaat.

Bulan puasa kemarin, jalanan di Jakarta, terutama di koridor utama Thamrin, Sudirman dan Kuningan tampak seperti neraka – setidaknya itu istilah yang dilontarkan oleh pengemudi taksi. Terlepas dari masalah kemacetan bagi pengendara mobil dan sepeda motor, ternyata derita parah juga dialami oleh pengguna Transjakarta. Jalur khusus bus atau busway yang pada hakikatnya hanya bagi bus Transjakarta saja, pada bulan puasa lalu ternyata sudah menjadi jalur “yang tidak khusus” lagi.

Memang sebelum bulan puasa kita juga sering melihat banyak mobil masuk ke dalam jalur busway, namun dampak yang dirasakan bagi pengguna Transjakarta tidak separah ketika pada saat bulan puasa. Dengan adanya “pelanggaran berjamaah” oleh pengendara mobil dan juga taksi, banyak bus Transjakarta di koridor 1 – yang kebanyakan masih kinclong dan dingin itu – terpaksa terhenti lama di sepanjang Thamrin dan Sudirman. Pelanggaran ini sangat menyedihkan karena waktu tempuh rata-rata Monas – Bundaran senayan yang biasanya dapat ditempuh kurang dari 30 menit, menjadi lebih dari 1,5 jam!

Hal yang disayangkan adalah tidak pedulinya petugas lalu lintas akan keberadaan busway ini, dan terkadang justru mengarahkan kendaraan pribadi untuk menggunakan jalur khusus. Seringkali tindakan ini didasarkan oleh alasan untuk “mengurai kemacetan” bagi khalayak pengendara mobil, padahal kalau mau ditelaah, lebih besar manfaat yang didapat dari menjaga busway agar tetap lancar dibanding melancarkan jalur kendaraan biasa, benarkah?Setiap jamnya, jalur busway dapat memindahkan penumpang sebanyak 6400 penumpang dalam satu arah. Ini didapat dari hasil perkalian antara kapasitas busway, yaitu 160 penumpang per bus gandeng dengan frekuensi bus sebanyak 40 bus per jam dalam satu arah (survey ITDP Mei 2013). Sementara itu, dengan 1 lajur cepat di jalan Sudirman, dan asumsi tingkat okupansi sebanyak 3 penumpang per kendaraan (karena 3 in 1), maka satu lajur cepat di Sudirman hanya dapat memindahkan orang paling banyak 5000 orang per jam (kapasitas jalan perkotaan 1650 kendaraan per jam per lajur).

Itu baru dari sudut pandang efisiensi penggunaan lajur, jika dilihat dari penghematan energi dan penurunan polusi, busway akan lebih besar lagi manfaatnya. Saat ini seluruh armada bus Transjakarta sudah menggunakan CNG atau Bahan Bakar Gas dengan tingkat emisi setara dengan Euro II standard, yang artinya Transjakarta tidak saja mengurangi tingkat polusi yang diakibatkan oleh emisi BBM kendaraan pribadi, namun juga mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar minyak, yang sebagian besar masih disubsidi. Estimasi ITDP tahun 2012, Transjakarta mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 52 ribu ton CO2 per tahun. Jika petugas yang menjaga ketertiban lalu lintas dan juga para pelanggar jalur busway dapat meluangkan waktu 1 jam saja untuk menelaah manfaat luas yang dihasilkan oleh busway, maka mungkin mereka akan mulai menyadari “kekhilafan” mereka selama ini.

Namun di saat bulan puasa itu jugalah kita seperti mendapat “pencerahan” untuk menyelesaikan masalah penyerobotan jalur tersebut. Kasus Mmhasiswa “Anak Jenderal” dan “Ibu-Ibu Keriting” yang memaksa masuk jalur busway namun berhasil difoto dan dilaporkan plat nomornya, dan pada akhirnya diproses tilang oleh kepolisian, membawa harapan bahwa Camera Enforcement sangat mungkin untuk dilakukan. Pasang kamera CCTV tiap 200 meter di sepanjang jalur busway, kalau perlu dilengkapi dengan kemampuan ANPR (Automatice Number Plate Recognizition) sehingga secara otomatis dapat dibaca dan dicatat.

Tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan itu. Apa sulitnya? Apakah masalah jika mobil telah berpindah tangan? Tidak juga, buktinya STNK si “Anak Jenderal” masih menggunakan pemilik sebelumnya dan si pemilik lama dengan sukarela memberi detail kontak si “Anak Jenderal” tersebut. Apalagi Wagub DKI Ahok juga punya jurus cadangan, yaitu dari sisi pajak. Seperti kita tahu setiap kali kita membayar pajak STNK kendaraan, meskipun mengurusnya di kantor polisi, namun seluruh database dan juga pendapatan dikelola oleh Dinas Pajak Daerah, sehingga Pemprov DKI Jakarta pun masih bisa turut campur jika polisi alpa untuk menilang si pelanggar tersebut. Sudah seharusnya kita memikirkan solusi agar Transjakarta kita, yang sangat diharapkan menjadi angkutan massal di Jakarta, menjadi angkutan massal yang dapat diandalkan dan setara dengan angkutan-angkutan massal lainnya seperti MRT ataupun LRT. Agar Jakarta dapat menjadi kota yang layak bagi penghuninya dan tidak lagi menjadi neraka.

Sumber: Yoga Adiwinarto/ | Newsroom Blog – Jum, 16 Agu 2013

Gambar: blog.didut.net

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: