Islam dan Musyawarah : Sebuah Model ? (Tulisan 1 dari 2)

Dari AlQur’an, Sunnah Nabi, maupun catatan-catatan pendapat dari para sahabat, memang tidak ditemukan metode spesifik bagaimana menyelenggarakan suatu musyawarah.  Pola musyawarah untuk memecahkan masalah –termasuk pula memilih seorang pemimpin– hendaknya dipertimbangkan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.  Keempat sahabat Rasulullah yang menjabat sebagai Khulafa ur’Rasyidin dalam setiap proses pilihannya, bentuk musyawarah selalu ditentukan atas dasar suasana yang mendahului periode waktu setiap khalifah yang dipilih.  Namun ada satu hal yang harus digarisbawahi, yakni umat tidak boleh kehilangan hak untuk menyatakan pendapatnya lewat musyawarah yang dapat diselenggarakan dalam suasana yang bervariasi.

            Kendatipun realisasi dari musyawarah dapat bervariasi sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, namun dari tarikh (sejarah) Islam sesaat setelah wafatnya Nabi, yakni pengangkatan khalifah Abu Bakar, kita dapat menarik beberapa pokok pikiran politiknya  yang dapat dipakai sebagai guide-line (garis pedoman) bagi pelaksanaan prinsip musyawarah, antara lain:

            Pertama, segera setelah nabi Muhammad wafat (dengan tanpa menentukan siapa yang harus menggantikan kepemimpinan umat dan meneruskan kepemimpinan menyebarkan syariah Islam) dan belum dikuburkan, kaum Ansor (Muslim asli Madinah) mengadakan pertemuan di Saqifa, wilayah bani Sa’ida, untuk membicarakan siapa yang layak memegang posisi kepemimpinan umat.  Abu Bakar, Umar dan Abu ‘Ubaidah yang diberi tahu hal itu pun segera datang. 

            Peristiwa ini memberi gambaran bahwa kekosongan kursi kepemimpinan hendaknya tidak berlangsung lama. Kepemimpinan adalah prinsip sangat mendasar dalam Islam, terutama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan umat serta dalam menjamin terlaksananya syariah Allah. Mengingat betapa pentingnya soal kepemimpinan umat maka kendatipun nabi belum dikuburkan, kaum Muslimin termasuk pula sahabat utama nabi (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) segera berusaha menentukan seorang pemimpin baru agar tidak terjadi lowongnya kursi kepemimpinan yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian.

            Kedua, dalam pertemuan di Saqifa waktu itu terdapat tiga macam pandangan (aspirasi) yakni:  (1). Kaum Ansor merasa lebih berhak menjadi pemimpin Muslim pasca nabi dengan alasan bahwa mereka telah paling berjasa membantu Nabi tatkala hijrah ke madinah; (2). Kaum Muhajirin (Muslim dari Mekah yang ikut hijrah bersama nabi) juga merasa lebih berhak menggantikan kepemimpinan umat, dengan dalih bahwa mereka adalah satu klan (suku) dengan nabi serta telah ikut menderita bersama nabi mulai dari awal; (3). Muncul pula ide tengah yang menginginkan kepemimpinan kolektif (bersama) antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin.

            Di tengah persaingan aspirasi tersebut akhirnya pendapat Umar yang berhasil disepakati, baik oleh Ansor maupun Muhajirin, yakni “Abu Bakar adalah orang yang paling shaleh.  Ia bersama Nabi ibarat dwi-tungal dan pernah bersama-sama dalam satu gua.  Ia juga menjadi wakil Nabi dalam memimpin shalat.  padahal Shalat adalah amal yang paling besar nilainya menurut agama bagi seorang Muslim”.

            Dari hasil musyawarah tersebut dapat ditarik beberapa prinsip penting, yaitu: (a). Pencalonan khalifah (pemimpin) hendaknya didasarkan pada kriteria keshalehan (ritual dan social), yakni pada mereka yang tingkat pemahamannya dan ketaatannya terhadap syariat paling baik, dan bukan didasarkan pada kriteria primordialisme (suku/ikatan darah, sekte, bahasa, asal daerah dan lain-lain); (b). Pertemuan Saqifa juga menandaskan tiadanya dianut sistem kelompok atau kepemimpinan kolektif dalam Islam; (c). Abu Bakar, Umar dan Abu ‘Ubaida hadir dalam pertemuan Saqifa bukan sebagai delegasi resmi dari kaum Muhajirin dengan membawa program khusus.  Muhajirin tidak pernah mengirim mereka  bertiga sebagai delegasi mereka.  Juga tidak  pernah ada seorangpun memberi kehormatan kepada mereka bertiga untuk mewakili suatu kelompok yang berhubungan dengannya.  Kedatangan ketiga sahabat Nabi itu lebih terkait dengan kepedulian dan tanggung jawab mereka terhadap kepentingan umum.

            Ketiganya berpendapat bahwa masalah kepemimpinan umat tidak mungkin dapat ditangani dengan baik jika khalifah yang terpilih tidak ditaati oleh seluruh umat Islam.  Hal ini berarti bahwa dalam majelis syuro aspirasi yang diajukan tidak boleh aspirasi dari kelompok ataupun golongan, melainkan harus sebagai aspirasi umat dalam rangka mewujudkan kebaikan umat.  

            Ketiga, Hari berikutnya setelah pertemuan Saqifa, kaum Muslimin berkumpul di Masjid Nabawi.  Dalam pertemuan tersebut berhasil dicapai persetujuan umum dari kaum Muslimin dan mereka mengangkat sumpah (baiat) atas kepemimpinan Abu Bakar. Jadi pemilihan kepemimpinan Abu Bakar ini melalui dua tahap.  Tahap pertama adalah pertemuan Saqifa yang dihadiri oleh para pemuka berbagai golongan.  Pada pertemuan pertama itu mereka sepakat menentukan nama Abu Bakar sebagai calon utama untuk dipilih menjadi pemimpin umat, mengurusi pemerintahan pasca nabi.  Tahap kedua adalah pertemuan di masjid Nabawi, yang dapat diibaratkan sebagai suatu referendum di mana masing-masing menyampaikan pandangan dan pilihannya atas sang pemimpin. Dari situ terlihat, betapa prinsip Musyawarah (syuro) dilaksanakan betul-betul oleh kaum Muslimin.  Dengan cara itu, maka perselisihan dapat dihindarkan, malah semua unsur akhirnya berhasil menyepakati hasil keputusan tanpa ada “ganjalan” serta menyatakan patuh mengikuti kepemimpinan Abu Bakar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: