Islam dan Musyawarah : Sebuah Model ? (Tulisan 2, Terakhir)

Terkait dengan pemilihan khalifah (pemimpin) dalam sejarah Islam pasca Nabi SAW,  Umar bin Khattab pernah menyatakan “Kalian boleh membunuh siapa saja yang menyebut dirinya sendiri atau orang lain  sebagai pemimpin tanpa bermusyawarah dengan umat Islam” (Abd. Razak bin Human al-San’ani, An Musannaf (Beirut: 1972). Begitu juga saat menjelang ajal, Umar berkata: “Kalian harus membunuh siapa saja di antara kalian yang menuntut jabatan kepemimpinan di antara kalian tanpa bermusyawarah dengan umat”.  Dengan demikian berarti, dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip bahwa tidak ada pemimpin yang dipilih tanpa kehendak umat.  Sehingga, pemimpin yang tidak mendapatkan legitimasi umat wajib disingkirkan.Seberapa lamakah jabatan khalifah boleh dipegang oleh seseorang ?.  Jawabnya tidak dibatasi oleh waktu melainkan oleh kebenaran dan kemampuan.  Selama khalifah masih mampu memimpin dan tetap berpegang pada syariat Allah, maka selama itu pula ia tetap berhak menjadi khalifah.  Sebaliknya, bila dia melakukan pelanggaran atas syariat maka umat wajib menegurnya, atau bahkan bila perlu diturunkan dari jabatannya.

            Proses pergantian kepemimpinan ini hendaknya dijauhkan dari sikap ekstrim, dengan berupaya memilih cara yang paling rendah kadar mudlaratnya. Langkah demikian didasarkan pada pemikiran yurispudensi Islam bahwa, “Jika anda menghadapi dua situasi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah yang rendah kadar bahayanya.”

            Apa yang penulis kemukakan di atas hanyalah merupakan contoh sejarah dari realisasi prinsip musyawarah dalam politik Islam.  Dengan demikian bukan berarti model persis seperti itulah yang harus diikuti.  Karena disetiap masa, setiap tempat, dan setiap masyarakat tentu mempunyai tantangan dan tuntutan sendiri.  Dan oleh karena itu ajaran Islam bukan dipaksakan menjadi ideologi yang harus diterima apa adanya, melainkan lebih sebagai sumber untuk membentuk ideologi yang cocok dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakatnya.   Islam telah menjelaskan betapa penting posisi Ijtihad (pembaruan ajaran Islam).  Nabi pernah menyatakan, “Kamu lebih tahu tentang duniamu”.  Hal ini berarti bahwa konsepsi Islam dalam sistem politik membuka kemungkinan bagi disesuaikannya prosedur pelaksanaan ajaran Islam dengan kebutuhan massa di suatu tempat dalam waktu dan kondisi tertentu, kendatipun dengan syarat tidak boleh menyalahi esensi dasar dari ajaran Islam.  Karena itu pula, maka konsepsi politik ini terus akan berkembang lewat ijitihad (pemikiran baru) sepanjang jaman.  Bahkan, kalangan Islam senantiasa dituntut untuk memperbaharui pemikirannya, sehingga pelaksanaan syariah serta norma-norma dalam Alqur’an dan Al – Hadits selalu hidup dan cocok dengan masa serta kebutuhan umat (Moh. S. Elwa, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, terj. Anshori Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm 114).

            Kesadaran individu dan kehendak kolektif untuk berbuat, yakni taqwa dan komunitas adalah pilar kembar penopang berdirinya seluruh bangunan Islam.  Selama keduanya tetap kuat, hidup, dan saling menopang, seluruh bangunan itu  akan tetap tegak.  Tetapi jika yang satu lemah, atau jalinan di antara keduanya terputus atau rusak, maka kehancuran akan terjadi.      

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: