Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 1 dari 5)

Berbeda dari sebagian besar bangsa yang dibentuk dengan didasarkan pada suatu wilayah umum, latar belakang ethnik atau bahasa, maka Pakistan dibentuk atas dasar suatu warisan masyarakat keagamaan umum untuk menjadi bangsa Muslim. Namun, setelah Pakistan berdiri belum ada kesepakatan apakah negara orang Islam tersebut harus menjadi suatu negara dengan hukum Islam dan diperintah oleh para pemimpin agama.  Karena ketidakjelasan itu, akhirnya terdapat kedwi-artian hubungan antara nasionalisme dengan agama.  Hal demikian sebagaimana tercermin dari wawancara Ali Jinnah dengan Beverly Nicholas, tahun 1943.  Ketika ditanyakan: “Ketika anda mengatakan bahwa umat Islam adalah suatu bangsa, apakah yang anda maksudkan itu dalam konteks agama ?”.

            Ali Jinnah Menjawab,  “Sebagian memang begitu, tetapi tidak berarti semata-mata demikian.  Anda harus tahu bahwa Islam bukanlah sebuah doktrin agama semata-mata, tetapi suatu aturan tingkah laku yang realitis dan praktis.  Saya memandangnya dari segi kehidupan, dari segala sesuatu yang penting dalam kehidupan.  Saya memandangnya dari segi sejarah kami, undang-undang kami, pahlawan-pahlawan kami, hukum kami…..Pada semua itu, pandangan-pandangan kami tidak hanya berbeda pada dasarnya saja, tetapi seringkali berlawanan sama sekali dengan umat Hindu.  Kami adalah dua golongan yang berbeda.  Tidak ada satupun dalam kehidupan yang menghubungkan kami bersama-sama.  Nama-nama kami, pakaian-pakaian kami, makanan-makanan kami, semua berbeda; kehidupan ekonomi kami, ide-ide pendidikan kami, perlakuan kami terhadap wanita-wanita, sikap kami terhadap binatang. …..Kami bertentangan satu sama lain pada segala arah mata angin.”

            Walhasil, kedwiartian pemahaman di kalangan pimpinan teras Pakistan akhirnya berkelanjutan.  Ada yang berpandangan sebaiknya Islam hanya dipakai sebagai sumber nasionalisme belaka, sehingga  tidak perlu mendasarkan negara pada Al-Qur’an dan Sunnah.    Karena, apabila negara sekuler telah berusaha mewujudkan cita-cita persamaan hak dan keadilan, berarti negara itu akan ipso fakto (dengan sendirinya) mewujudkan nilai-nilai Pokok Islam.  Namun, di pihak lain ada pula yang menginginkan terjelmanya Pakistan di bawah hukum Islam secara komplit  (Abul A’la Maududi, “Ringkasan”.  Terj. Adnan Shamni, 21 (JakartaMedia Da’wah, 1985), hlm. 32-60).  Kedwiartian demikian akhirnya menjadi sumber perdebatan panjang di Pakistan sejak kemerdekaannya. 

            Alasan kelompok politisi yang menolak terjelmanya Pakistan di bawah hukum Islam secara komplit, terutama karena takut tidak sah lagi untuk tampil sebagai pemimpin, sebab yang merasa sah adalah ulama.  Ada pula yang menganggap bahwa peng-Islam-an Pakistan akan mengurangi kemungkinan partisipasi rakyat dalam menentukan hukum, sebab yang menentukan hukum adalah Ulama.  Walhasil,  sampai kini dapat dikatakan  suatu proses tarik-menarik antara mereka yang menginginkan hubungan agama dan negara secara total dengan mereka yang ingin memisahkan agama dari urusan kenegaraan (sekulerisme) terus terjadi.

            Namun demikian, mengingat bahwa sejarah berdirinya Pakistan tidak terlepas dari faktor “Islam”, maka dalam perkembangan selanjutnya siapapun yang berkuasa Islam tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.  Setidaknya sudah ada tiga corak ke-Islam-an yang mempengaruhi perkembangan politik Pakistan, yakni: Modernisme Islam (1958-1969), Sosialisme Islam (1971-1977), dan Nizamul Islam (1977-1988).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: