Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 2 dari 5)

Pada tulisan sebelumnya telah diungkapkan bahwa setidaknya sudah ada tiga corak ke-Islam-an yang mempengaruhi perkembangan politik Pakistan hingga kini, yakni: Modernisme Islam (1958-1969), Sosialisme Islam (1971-1977), dan Nizamul Islam (1977-1988). Apa dan bagaimanakah Modernisme Islam ?

            Modernisme Islam digalakkan Ayub Khan, seorang muslim “modernis” dalam pemahaman dan pendekatan, yang berusaha membebaskan spirit agama dari stagnasi yang mengepungnya agar bergerak maju dengan kekuatan-kekuatan dan pengetahuan modern.  Dia berusaha menciptakan masyarakat yang tidak taqlit terhadap peraturan-peraturan dari buku-buku abad pertengahan (fiqh), melainkan menganjurkan pembaharuan-pembaharuan substantif dalam menginterpretasikan Al Quran dan Al Hadits melalui pengkajian-pengkajian individual.

            Dalam usaha modernisasinya itu Ayub Khan membentuk dua lembaga keagamaan, yakni : Dewan Penasehat Ideologi Islam yang berhubungan dengan pembuatan Undang-Undang, dan Lembaga Penelitian Islam terutama dalam usaha menjembatani keterkaitan Islam dengan dunia modern.  Dewan Penasehat Ideologi dapat meminta Lembaga Penelitian untuk memperoleh materi-materi dan menyampaikan pendapat tentang usulan per-Undang-Undangan tertentu.  Kemudian Dewan memberikan nasehat pada pemerintah apabila Rancangan Undang-Undang yang dibuat bertentangan dengan Islam.

            Namun dalam pratek sering terjadi penyimpangan, bukan saja dalam prosedurnya melainkan juga dalam berbagai hasil “modernisasi” (interpretasi) terhadap ajaran Islam, yang oleh pemimpin agama tradisionalis tidak dapat disetujuinya.  Misalnya: istri-istri yang telah diceraikan oleh para suaminya sebanyak tiga kali diperbolehkan kawin lagi (rujuk) dengan bekas suaminya tanpa harus didahului oleh perkawinan dengan orang lain.

            Interpretasi “menyimpang” ini akhirnya menimbulkan reaksi tentangan dari kalangan pemuka agama (baca: Ulama). Apalagi dalam melancarkan modernismenya ini Ayub Khan tampaknya sengaja mengabaikan peran Ulama, bahkan memandang Ulama sebagai bertanggung jawab terhadap kurang siapnya negara Pakistan menghadapi tantangan modernitas.  Dewan Ideologi dan Lembaga Penelitian misalnya, khususnya pada komisi untuk pembaharuan Undang-Undang Keluarga Islam, komposisinya malah dibuat dengan dominasi kalangan awam agama, di mana tiap komite terdiri   atas 1 Ulama ditambah 3 orang awam pria dan 3 orang awam wanita.

            Akibatnya dapat dipahami bila kelompok Ulama dengan gencar mengkritik modernisme Islam yang digalakkan Ayub. Padahal pada saat bersamaan muncul pula bentuk nasionalisme Bengali terutama akibat kebencian mereka terhadap dominasi orang Punjab dalam birokrasi dan militer.  Berbagai bentuk penentangan dengan berbagai alasan ini akhirnya berhasil memaksa Ayub Khan mundur dari pucuk pemerintahan pada Maret 1969.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: