Politik Islam Pakistan (1 dari 4 tulisan)

Bicara tentang Politik Agama tentu menjadi kemestian untuk selalu menunjuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka  nilai-nilai agama.  Oleh karena itu,  dalam diskursus tentang politik agama di Negara Pakistan pun  akan tidak lepas dari logika itu.  Dan karena secara tekstual Pakistan menyatakan diri sebagai “Negara Islam Pakistan”,  akhirnya menjadi jelas pula arah dan makna dari politik agama yang secara linier langsung merujuk pada pengertian politik Islam.  Dus,  akhirnya menjadi penting untuk memformulasi tentang apa dan bagaimana politik agama dalam makna politik Islam tadi.  Dan untuk mengarah pada hal itu,  tentu harus pula dipahami dahulu tentang apa sebenarnya makna substantive dari politik dan apa pula makna esensial dari Islam.

            Perlu dipahami dalam konsep ilmu politik hal terbanyak yang dibahas adalah kekuasaan (power). Hal ini tidak mengherankan, karena kekuasaan memang mempunyai  sifat mendasar dalam ilmu politik.  Bahkan, suatu saat politik terkadang dianggap tak lain adalah soal kekuasaan (Miriam Budihardjo, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan”, dalam Himpunan Bacaan  Wajib Pengantar Ilmu Politik, Seri Bahan Bacaan Wajib, No. 04, (Jakarta: FISIP – UI, 1985), hlm. 125). Sebenarnya politik punya berbagai variasi, yang  setiap definisi menekankan unsur pentingnya secara spesifik.  Berbagai unsur dari bermacam definisi itu meliputi: kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), pembagian (distribution), alocasi (allocation), dan negara (state) Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 9). Berpijak dari berbagai unsur itu maka politik sebenarnya dapat diartikan sebagai “bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Pengambilan keputusan ini menyangkut seleksi atas berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritas untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian  (distribution) atau alokasi (allocation) sumber-sumber yang ada.   Untuk melaksanakan semua kebijakan itu harus mempunyai kekuasaan (power), kewenangan (authority) yang dipakai dalam membina kerjasama ataupun konflik.  Cara-cara yang dipakai dapat bersifat paksaan (coercion) atau meyakinkan (persuation).

Dengan demikian, politik secara intrinsik menekankan pemisahan kelas, pembedaan kelompok, dan atau pertukaran nilai sebagai persoalan yang signifikan yang memunculkan adanya demokrasi pluralis dalam kehidupan bernegara. Disinilah peran partai politik menjadi sangat penting, terutama bagi pemenuhan berbagai kepentingan masyarakat majemuk. Partai politiklah menurut Almond dan Coleman (Simak misalnya Gabriel Almond & James S. Coleman, The Politics of the Developing Areas, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960), hlm. 11-58)  yang menyampaikan informasi dan mengagregasikan aspirasi  masyarakat kepada pemerintah, mengartikulasikan kepentingan, dan merekrut para calon untuk jabatan politik.  Begitu pula sebaliknya, dari segi umpan balik (feed back), partai dapat pula membantu memastikan bahwa pembentukan peraturan legislatif sudah tepat dan diterapkan bisa dengan baik. Singkat kata, berbicara soal politik sebuah negara, maka menjadi tak terelakkan untuk menyimak partai politik di negara bersangkutan. Partai politik memang berfungsi baik sebagai ideology channeling (penyalur ideologi), sekaligus sebagai interest representation (perwakilan kepentingan).

Lantas apa yang dimaksudkan dengan “konsep” Islam?.  Islam –menurut Endang Syaefuddin Ansari– adalah norma-norma dan nilai-nilai asasi ilahiah yang terkandung dalam Alqur-an yang diperjelas Sunnah Rasul.  Al-Qur’an adalah dan hanyalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan, Sunnah Rasul adalah dan hanyalah perkataan dan perbuatan atau persetujuan yang betul-betul sah dari Muhammad sebagai nabi dan rasul.

Senada dengan pendapat Endang Syaefuddin Ansari,  pakar politik Islam Harvard University, Prof. Fazlur Rahman menekankan bahwa untuk melakukan rekonstruksi total pemahaman Islam, maka harus dibedakan secara jelas antara Islam Normatif dan Islam Sejarah. Islam Normatif adalah persis seperti dikemukakan Endang Syaefuddin Ansari tadi, yakni al Qur’an dan al Hadits sebagai sumber aslinya. Karir dan aktifitas Muhammad adalah aktualisasi dari pesan Alqur’an. Kedua sumber ini perlu dipahami secara utuh, sehingga pesan moralnya dapat diitangkap secara utuh. Sedangkan, Islam Sejarah adalah Islam yang diterjemahkan kaum Muslim dalam konteks sejarah, yang kita jadikan bahan pertimbangan untuk memahami kedua sumber tadi. Tetapi, Rahman mengingatkan bahwa dalam waktu bersamaan kedua sumber tadi (Islam Normatif)  kita pakai pula sebagai  penilai terhadap Islam sejarah. Sebagai bahan pertimbangan, Islam Sejarah selalu terbuka untuk dipertanyakan (Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, (Chicago and London: The University of  Chiicago Press, 1982), hlm. 141 – 162).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: