Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 3 dari 5)

Di era pemerintahan Ali Bhutto,  Pakistan pernah menerapkan apa yang disebut Sosialisme Islam. Apa dan bagaimanakah sebenarnya Sosialisme Islam ala Pakistan ?  Sosialisme Islam diperkenalkan Ali Bhutto, seorang politikus “sekuler” yang ingin menerapkan idelogi sosialisme yang diyakininya dengan  dibalut ajaran Islam. Dalam mengayunkan langkah kebijakannya Ali Bhutto memakai pendekatan kerakyatan dan pemerataan melalui nasionalisasi perusahaan swasta dan Land reform, serta mengabaikan kegelisahan para tuan tanah dan para pengusaha Pakistan.  Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan kapas, asuransi, bank dan industri beras.  Land Reform dilaksanakan tahun 1972 dan 1976 untuk merealisasikan slogan-slogan dalam pemilu “Land to the Tillers” (Barbara Mer Caff, “The Case of Pakistan”, dalam Peter H.  Mercel and Ninian Smart (eds.), Religion and Politics in the Modern World, (New York University Press, 1983), hlm.  178).  Bhutto menyebut paham politiknya ini sebagai gabungan dari Demokrasi, Sosialisme dan Islam untuk menolong kaum miskin, dengan slogan kerakyatan: sandang, pangan, dan papan untuk rakyat  bawah.  Manifesto kampanye Ali Bhutto dengan PPP-nya adalah Islam sebagai agamanya, Sosialisme adalah prinsip ekonominya, dan persamaan adalah dasar organisasi. Dengan langkah-langkah ini Ali Bhutto tercatat sebagai satu-satunya pemimpin dalam sejarah Pakistan yang mendapat dukungan meluas di kalangan bawah (Tempo, 15 Agustus 1987, hlm.  49)

            Namun, karena kebijakan sosialismenya bersumber dari ideologi asing yang “tak Islami”, apalagi citra dan latar belakang pribadi Ali Bhutto sendiri dianggap telah merusak prinsip Islam yang merupakan landasan  utama bagi  berdirinya Pakistan, akibatnya Bhutto mendapat tantangan besar dari Ulama, terutama Jamiat Islami pimpinan Maulana Abul ‘Ala Maududi —Penentangan Maududi terhadap sosialisme secara lebih lengkap bisa dibaca dalam, Maryam Jamilah (Margaret Marcus), Biografi Abul ‘Ala Maududi, terj.  Dedi Djamaluddin Malik, (Bandung: Risalah, 1984), hlm.  68 – 74).

            Kendati Ali Bhutto telah berusaha menonjolkan simbol “Islam” secara maksimal dalam berbagai kebijakannya, terutama dalam wujud egalitarianisme Islam dan keadilan sosial yang menekankan persamaan hak (musawat), termasuk juga menutup klub malam, tempat judi dan penjualan alkohol, namun semua itu tetap tak mampu meredam munculnya kecaman-kecaman dari kaum Ulama.  Bahkan, berbagai kebijakan Bhutto tersebut hanya dianggap sebagai keterpaksaan, dan bukan dilandasi oleh ketulusan hati untuk memajukan Islam. 

            Kaum oposan menuduh, setelah Bhutto dan pengikutnya sadar bahwa sosialismenya tak dapat diterima, mereka lantas menyebut kebijakannya sebagai Sosialisme Islam.  Kaum oposan ini malah menandaskan, jika kebijakan Ali Bhutto benar-benar didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, maka kebijakan itu seharusnya tak perlu lagi menggunakan label Sosialisme. Alasannya adalah, karena Islam itu sendiri sudah menekankan persamaan, suatu prinsip yang diklaim sebagai inti dari ideologi Sosialisme.

            Penentangan terhadap Bhutto terus menguat, bahkan sembilan partai oposisi bergabung bersama di bawah payung PNA (Pakistan National Alliance) yang dipimpin oleh tiga partai agama, Yakni Jamaat-i-Islami (JI), Jamiyat-i-Ulama-i -Pakistan (JUP), dan Jamiyat-i-Ulamai-Islam (JUI).  Dominasi ketiga partai agama itu akhirnya memperkuat kecenderungan PNA untuk melancarkan kritiknya dalam kerangka Islam.

            Sosialisme Islam yang digalakkan Ali Bhutto mendapat tantangan keras dari para penggiat Islam.   Kendati Pakistan People’s Party (PPP) bikinan Ali Bhutto menang telak dalam pemilu 1977, dengan menguasai 155 dari 200 kursi yang diperebutkan, namun kecaman terhadap Bhutto bukannya mereda melainkan justru semakin santer.  Oposisi yang dipimpin PNA (yang hanya mendapat 36 kursi) justru menambah isu oposannya dengan menuduh Bhutto telah berlaku curang dalam pemilu, dan oleh karena itu mereka melakukan agitasi.

            Kondisi kisruh ini akhirnya mendorong Bhutto untuk bersikap lebih otoriter. Bhutto menerapkan sensor kepada pers, melarang partai oposisi dan memenjarakan tokoh-tokohnya.  Bahkan Bhutto diduga pula telah bersikap machiavelist dalam melawan saingannya, termasuk dengan membunuh lawan-lawan politiknya   (Tempo, 15 Agustus 1987, hlm.  49).  Lawan politik yang disuruh Bhutto untuk dibunuh adalah Ahmad Raza Kasuri, anggota parlemen dari fraksi PPP, tetapi yang terbunuh justru ayahnya, Nawas Muhammad Ahmad Khan, dalam penghadangan mobil yang mereka tumpangi/kendarai pada malam, 12 april 1974 di lahore. Akibatnya, pengadilan tinggi Lahore manjatuhkan hukuman mati kepada Ali Bhutto tanggal 18 Maret 1978, yang diperkuat oleh putusan MA tanggal 6 februari 1979.  Upaya Review Polition juga ditolak oleh MA tanggal 24 Maret 1979.  Akhirnya, tanggal 4 April 1979 jam 02.00 Bhutto digantung di penjara distrik Rawalpindhi (Kedubes Indonesia untuk Pakistan, laporan Tahun 1978/1979, (Islamabad, 1979), hlm. 4  5, dan 33). Namun,  segala upaya Bhutto ini ternyata tak mampu menyelamatkannya.  Krisis pemerintahan ini akhirnya berakhir ketika Kepala staf Angkatan Bersenjata, Jendral Muhammad Zia ul-Haq, tampil mengambil alih kekuasaan pada 5 Juli 1977.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: