Politik Islam Pakistan ( 2 dari 4 tulisan)

Untuk bicara Politik Islam  adalah menjadi semestinya  untuk selalu menunjuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka  nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebajikan bersama). Dalam konteks ini Alfred Stepan misalnya menekankan bahwa kebijakan umum dengan keharusan moral yang dibebankan pada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan  masyarakat (oleh Aristoteles dinamakan karakter moral tertinggi) membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan dengan inisiatif sendiri memaksa perubahan-perubahan besar kepada sebuah masyarakat yang sudah mapan supaya dapat diciptakan  sebuah masyarakat yang lebih baik (Alfred Stepan, the State and Society: Peru in Comparative, (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hlm. 33). Dalam kerangka itu politik dimanapun dan dalam konteks apapun membutuhkan nilai-nilai normatif, karena  –meminjam pendapat Virgin Virgin, Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1987) — pembenaran politik hakekatnya memang bersifat teologis (konsekuensilitas).

Oleh karena itu, yang dinamakan Politik Islam tentu saja merujuk pada politik dengan memakai nilai-nilai normatif Islam. Namun, tetap penting dibedakan secara serius antara Islam dan Politik Islam. Islam (dalam arti ideal) adalah doktrin yang tak dapat diragukan kebenarannya. Sedangkan politik Islam lebih bersifat subyektif karena sebagai hasil interpretasi dan atau pemikiran seseorang, sehingga sangat terpengaruh oleh kualifikasi dari sang pemikir. Hal ini sebagai perwujudan dari Islam Historis. Islam adalah firman Allah  dan Sunnah Nabi, sedangkan politik Islam sebagai hasil penafsiran (ijtihad) terhadap kedua hal tadi, bahkan termasuk pula seperti yang pernah dilakukan Khulafa urrasyidin (empat khalifah) pasca nabi. Kendati ke empat khalifah tadi tetap dalam kerangka mengamalkan Islam, tetapi pengorganisasian pemerintahan mereka tetap mengandung banyak perbedaan sesuai dengan konteksnya. 

Oleh karena itu, para Islamolog dalam konteks kekinian ketika berbicara tentang politik Islam  pada umumnya bukan membahas stuktur negara, tetapi lebih berkonsentrasi pada sub-struktur (misalnya perlu adanya lembaga demokrasi, lembaga peradilan) dan tujuannya (seperti keadilan, pemberdayaan rakyat, musyawarah). Karena jika pembicaraan diarahkan pada struktur negara sudah pasti akan berbeda antara satu negara dengan negara lain sesuai dengan hasil ijitihad. Oleh karena itu diskursus tentang politik agama (Islam) Pakistan yang menjadi unit analisis pada tulisan ini diarahkan ke dalam konteks tersebut.

Penduduk Pakistan mayoritas adalah Muslim,  mencapai angka di atas 97 persen, dengan sekitar 80 prosen penganut madzab Sunni.  Bermacam-macam budaya dan agama telah masuk ke negeri ini, namun  pengaruh Islam  yang paling mengakar.  Agama dan pandangan  hidup Islam telah memberi negeri ini suatu identitas  khusus. Bahkan, akibat identitas tersebut Pakistan yang secara historis  sebenarnya merupakan satu kesatuan wilayah dengan India, namun karena adanya  perbedaan agama yang merupakan bagian integral dari dua  agama dan budaya besar (Hindu dan Islam) telah menyebabkan anak benua Asia itu terpecah-pecah. Sejarah  telah mencatat, walaupun semula Muhammad Ali Jinnah dengan  Liga Muslimnya berusaha kerjasama dengan Pandit Jawaharlal  Nehru dan Mahatma Ghandi beserta Partai Congressnya, tetapi  pada tahun 1940-an Ali Jinnah dan kawan-kawan kian curiga terhadap kelompok Hindu yang cenderung mendominasi. Jinnah akhirnya menyeru adanya dua bangsa India, Muslim dan Hindu, yang mempunyai tatanan sosial  sangat berbeda, merupakan dua macam peradaban yang sebagian besar ide-idenya bertentangan dan tidak mungkin disatukan. Walhasil, tanggal 14 Agustus 1947 akhirnya lahir negara Pakistan (mayoritas Muslim) dari induknya, India (dominasi Hindu).

Namun, setelah kemerdekaan masalah tidak langsung selesai. Berbagai persoalan baru sekitar ethnis dan seputar pertentangan interpretasi atas  Islam  dalam   kaitannya dengan kehidupan bernegara di abad modern ini akhirnya ganti mewarnai spektrum politik. Kehidupan negara Muslim ini akhirnya selalu dihadapkan pada suatu Problema untuk menentukan identitasnya di dalam menjalankan roda kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: