Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 5, Terakhir)

Sekalipun tindakan-tindakan untuk memberlakukan Nizamul Islam secara resmi baru diumumkan Zia ul Haq pada Desember 1978, namun langkah untuk menuju ke arah itu sudah diterapkan sebelumnya.  Misalnya, Dewan Penasehat Ideologi Islam diorganisir dan dilembagakan kembali; pribadi-pribadi yang telah lama dikenal karena komitmennya kepada tatanan Islam dan hubungan mereka dengan partai-partai politik agama ditunjuk untuk menempati posisi-posisi pemerintahan yang penting.Mereka itu umpamanya: A.K.  Broni (Menteri Kehakiman dan Agama), Khursid Ahmad (Wakil Ketua Komisi Perencanaan), Mahmud Azam Faruqi (Menteri Penerangan), Ghafoor Ahmad (Menteri Perdagangan).  Tiga orang yang disebut terakhir adalah anggota terkemuka Partai JI-nya Maulana Maududi.  Sejak 10 Februari 1979 diterapkan hukum Islam secara bertahap.  Hal ini dikritik oleh beberapa partai, seperti JUI (Maulana Ahmad Noorani) dan JI (Maududi) yang menghendaki diterapkan sekaligus……Untuk menjalankan Islamisasi, pada Oktober 1978 penasehat khusus Raja Khalid dari Arab Saudi, DR. Ma’ruf Dawalibi, diundang Pakistan untuk membantu dan menasehati Dewan Ideologi Islam……Islamisasi ini didukung oleh banyak pihak, kecuali oleh beberapa partai sekuler seperti PPP dan NDP (National Demokratic Party) yang berbasis rakyat Pustho dan Baluchi (Kedubes Indonesia untuk Pakistan, Laporan Tahun 1978/1979, (Islamad, 1979), hlm. V, 6, 8, 13-19.  Lihat pula Laporan  Tahunan 1980/1981, (Islamabad, 1981), hlm.  11-16).

            Akhirnya, sebagai langkah kongkrit yang diambil untuk menunjukkan permulaan suatu pemerintahan Islam, Zia ul-Haq mengumumkan pengenalan undang-undang Islam pada saat memperingati Maulid Nabi, Februari 1979, yang merupakan pengembangan dan revisi dari pidato kepresidenan pada Desember 1978 yang berjudul “Tindakan-tindakan Untuk Memberlakukan Nizamul Islam”.

            Dalam Undang-undang Islam tersebut ditetapkan beberapa hal, antara lain: pembaharuan undang-undang, yakni pemberlakuan tindakan penghukuman secara Islam; mempromosikan Islam dan cara hidup Islami dimuka umum. Misalnya, departemen harus menyediakan jam sholat dan kepala kantornya sebagai imam, libur hari Jum’at, pemisahan tegas antara wanita dan pria pada jamuan-jamuan makan resmi dan sebagainya; pembaharuan berkenaan dengan tindakan-tindakan ekonomi Islam yang mampu mempertebal ide persaudaraan Islam.  Umpamanya, pengenalan bentuk-bentuk perpajakan Islam (Zakat dan Ushr) dan penghapusan bunga bank (riba) secara bertahap (Edward Mortimer, op.  cit, hlm.  208-210).   Islam memang mencakup personal maupun masyarakat, individual ataupun kelompok umat (masyarakat muslim) haruslah merealisasikan prinsip-prinsip dari hukum-hukum Tuhan (John L. Esposito, Islam and Politics, (Syracuse University Press, 1984), hlm.  2, 26, 28, 29). 

            Berpijak pada komitmen dan kesungguhan Zia ul-Haq dalam menegakkan ide Islamisasi –yang dipercaya menjadi alasan pengabsah bagi berdirinya Pakistan– ini, akhirnya telah menempatkan oposisi pada situasi sulit untuk memakai isu Islam dalam upaya menggoyahkan posisi Zia ul-Haq. Oleh karena itu, oposisi merubah strategi untuk tak lagi menentang ide Islamisasinya Zia, melainkan lebih mempersoalkan metode yang ditempuh Zia dengan tanpa melakukan konsultasi. Berbagai langkah yang diayunkan Zia oleh oposisi disebutnya tak lebih hanya sebagai manuver politik untuk memperkokoh kedudukan penguasa militer ini. Sejak melakukan kudeta Juli 1977, Zia mengambil sendiri kebijakan-kebijakan politiknya.  Baru setelah dibentuknya Majelis-i-Shoora (tahun 1981) menggantikan Majelis Nasional yang dibubarkan, Zia mengadakan konsultasi dan tukar pendapat dalam mengambil kebijakan, walaupun keputusan akhir tetap berada di tangannya (J.  Henry Korson and Michelle Maskiell, “Islamization and Sosial Policy in Pakistan”, dalam Asian Survey, Vol.  XXV No.  6, hlm.  589).

            Memang, penerapkan Islamisasi ini didukung kalangan fundamentalis, namun demikian dukungan masyarakat secara luas masih sangat diperlukan.   Atas dasar pemikiran itulah, maka pada tanggal 19 Desember 1984 Zia ul-Haq mengadakan referendum, menanyakan pada rakyat tentang proses Islamisasi politik di Pakistan, apakah rakyat mendukung Islamisasi atau justru sebaliknya. Untuk mendapatkan mandat guna melegitimasinya sebagai penguasa militer menjadi sipil, Zia tak langsung menanyakan persetujuan rakyat atas posisinya sebagai presiden, melainkan dengan lebih diarahkan pada setuju tidaknya rakyat terhadap Islamisasi.  Bila tanggapan positif, hal ini diinterpretasikan sebagai pemberian mandat kepada Zia untuk menjadi presiden, tahun 1985-1990 (Hasan – Askari Risvi, “The Civilianization of Military Rule in Pakistan”, dalam Asian Survey, vol XXVI, No.  10, Oktober 1986, hlm.  1986).  Memang, referendum tersebut diboikot oleh Movement For Restoration of Democracy (MRD) yaitu Aliansi Gerakan untuk memulihkan Demokrasi. Namun demikian, suara resmi yang masuk dapat mencapai 62 %, dan dari jumlah tersebut 98 %  diantaranya menyetujui Islamisasi (Tempo, 27 Agustus 1988, hlm.  39).

            Berdasar dari hasil referendum itulah, maka pada tanggal 16 Juni 1988 Zia menetapkan Syariat Islam menjadi hukum tertinggi di Pakistan (Panji Masyarakat, 10 Juli 1988, hlm.  20).  Artinya, semua hukum di Pakistan baik di tingkat pusat maupun propinsi harus ditentukan melalui Syariat Islam.  Selanjutnya hukum tersebut harus pula dijadikan panutan bagi setiap kebijakan pemerintah.  Untuk merealisir kebijakan itu Zia memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menghapus hukum sekuler yang sedang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: