Politik Islam Pakistan (3 dari 4 tulisan)

Dalam wacana politik kontemporer memang ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa tidak patut agama dikait-kaitkan dengan soal pemerintahan.  Mereka, yang dalam terminologi politik biasa disebut kaum sekuleris in, berpendapat ajaran agama merupakan prinsip-prinsip yang statis, yang tidak dapat mengikuti perkembangan dan perubahan.  Padahal agama telah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun lamanya.  Oleh sebab itu, bagaimana mungkin agama dapat sesuai dengan abad ke 20 apalagi abad 21, bagaimana mungkin prinsip zaman onta, padang pasir dan badui diterapkan untuk mengatur negara abad sputnik dan zaman atom. Apalagi, sejarah telah mencatat bahwa ilmu pengetahuan selalu bertentangan dengan agama, padahal di pihak lain negara harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

            Bahkan, kaum sekuleris menandaskan bahwa setiap agama akan memberikan hak lebih kepada pemeluknya, melebihi orang-orang yang tak sehaluan.  Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara modern bahwa negara adalah milik bersama.  Oleh karena iitu, apabila agama dicampur adukkan dengan politik, pasti akan memunculkan kehidupan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, suatu prinsip yang menjadi dasar bagi negara-negara di abad modern ini.  Alasannya jelas, karena dalam agama cenderung memberikan kekuasaan penuh pada pemuka-pemuka agama sebagai kunci surga, yang akan menentukan corak politik negara dan bagi yang menentang akan diisolir.

            Pemikiran seperti ini terutama muncul akibat bercermin dari sejarah Kristen, dimana Dewan gereja ikut aktif menentukan raja-raja masehi.  Uskup Romawi pada abad ke 5 M menyatakan bahwa di dunia ini kekuasaan pertama  adalah kekuasaan gereja dan kekuasaan kedua adalah kekuasaan raja, karena gereja bertanggung jawab langsung kepada Tuhan atas perbuatan raja-raja.  Dalam kaitan ini, Paus Gregorius ke VII (1073-1085) mendekritkan bahwa gereja adalah pimpinan tertinggi di dunia, karena ia adalah wakil dari Tuhan sehingga seluruh perundang-undangannya didapat langsung dari Tuhan.  Seluruh raja dan pembesar negara harus melaksanakan perintah Paus.  Menurut gereja, pemuka agama kedudukannya berada antara Tuhan dan manusia.  Dia bukan Tuhan, tetapi diatas manusia.  Oleh karena itu dialah yang akan menentukan vonis bagi setiap orang, tetapi tidak ada seorangpun yang dapat memvonis dia (Mustafa As-Shifai, Agama dan Negara, terj. Muammal hamidy (Jakarta: Media Da’wah, 1983), hlm. 4-6, 19-20). Berbekal hak istimewa ini akhirnya para pemuka agama melakukan berbagai penyimpangan, seperti: menjual surat pengampunan dosa.  Bagi siapa yang membeli surat-surat yang diterbitkan penguasa agama maka segala dosa-dosanya akan terampuni.  Selain itu,  apabila dalam masyarakat muncul suatu pemikiran baru, ide baru, penemuan baru yang bertentangan dengan pendapat gereja, maka pencetus ide itu akan mendapat hukuman, termasuk  hukuman mati.  Akibatnya ilmu pengetahuan bersifat statis, mandeg, dan negara tetap pada kondisi terbelakang.

            Sebagai reaksi dari kondisi ini muncullah kaum reformis –yang telah “kontak” dengan Islam– untuk menentang dominasi gereja, sehingga terjadi suatu gerakan reformasi dalam bidang agama dan renaissence dalam ilmu pengetahuan.  Mereka tidak lagi mau mengakui hak previllage pemuka agama, bahkan menentang campur tangan agama dalam segala bentuknya terhadap kehidupan bernegara dan ilmu pengetahuan.  Mereka sepakat bahwa agama hanya berkaitan dengan akhirat dan tak ada hubungannya sama sekali dengan dunia.  Pun, berikan urusan agama kepada Tuhan dan berikan urusan dunia kepada kaisar.  Sejak itulah muncul sekularisme.

            Kaum sekularis ini akhirnya mengkampanyekan ide-ide ini ke penjuru dunia, termasuk dunia Islam, yang pada dasarnya mempunyai sejarah dan pengalaman yang sama sekali berbeda dengan mereka.  Bahkan dalam prinsip ajaran tentang dunia (negara) dan akhirat jelas berbeda bahkan bertentagan.   Langkah provokasi kaum sekuleris tentu saja mendapat tantangan dari politisi Muslim bervisi politik Islam. Menurut mereka, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang dapat untuk mengcounter pandangan yang dikemukakan kaum sekuler seputar kaitan agama dengan kehidupan politik.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: