Mendebat Politik Agama ? (3 dari 4 tulisan)

Penggunaan akal pikiran yang dilandasi oleh salah satu dan atau kedua faktor yang melatar belakanginya seperti diulas pada tulisan 2, akhirnya muncullah perbedaan, pertentangan, bahkan penyimpangan atas persepsi dan penafsiran syariat Tuhan (Osman Raliby, Akal dan Wahyu, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).. hkan, atas pemakaian akal pula tak jarang terjadi polarisasi pemikiran di antara manusia, kendatipun mereka punya pengalaman dan pendidikan yang sama, serta punya posisi itikad keilmuwan yang sama, yakni bebas nilai tanpa tendensi. 

            Beda penafsiran ini –baik yang dilatarbelakangi beda pendidikan, pengalaman, atau akibat tendensi tertentu serta penerapan akal pikiran secara bebas– telah menghasilkan polarisasi pemikiran.  Dan polarisasi pemikiran tersebut tidak jarang pula telah mengarahkan manusia pada kesalahpahaman dan pertentangan, bahkan sampai ke pertumpahan darah. Dengan demikian berarti bahwa pengabdian manusia terhadap Tuhan, baik dalam wujud Hablun minallah maupun Hablun minannas menjadi terabaikan. Fungsi manusia sebagai khalifah bukan saja tak terlaksana, melainkan justru manusia menjadi perusak bumi sebagaimana pernah dikhawatirkan para malaikat pada awal penciptaan manusia pertama, ADAM A.S. (Q.S. 2 : 30)

            Karena kecenderungan polarisasi yang dampaknya sangat mengerikan itu,  maka sebagai tindakan preventif Islam telah melontarkan suatu alternatif pemecahan dalam wujud konsep kepemimpinan. Dengan kepemimpinan manusia akan terarahkan pada pemikiran bebas namun tetap merujuk pada sinkronisasi dan kesepakatan bersama terhadadap penafsiran syariat, termasuk pula dalam pelaksanaannya.  Minimal dengan kepemimpinan maka perbedaan pemikiran dapat dijembatani sedemikian rupa, sehingga mis-understanding dan rasa saling curiga dapat diminimalisir. 

            Islam memang telah menekankan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan ini, baik secara eksplisit maupun implisit.  Prinsip tersebut terlihat misalnya dari ajaran sholat yang menekankan pentingnya berjamaah melalui sistem makmum – imam, pemimpin dan yang dipimpin. Penerapan prinsip “kepemimpinan” dalam sholat ini malah kedudukannya diutamakan 27 derajad dibanding sholat sendirian. Sistem jamaah ini bahkan dimasukkan dalam hukum sunnah muakad yang berarti mendekati wajib.  Artinya, bisa tidak dilaksanakan hanya dalam kondisi sangat terpaksa.

            Prinsip sholat berjamaah secara filosofis memberi ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta pentingnya kepemimpinan.  Dalam kehidupannya Umat hendaknya menerapkan tingkah laku integral dalam ukhuwah: tidak bertindak sendiri-sendiri dan atas dasar kepentingan serta kamauan pribadi, melainkan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang berorintasi pada satu tujuan, yakni pengabdian.

            Dalam sholat berjamaah terdapat pula filsafat mekanisme teguran oleh makmum (bawahan, rakyat) terhadap imam (pemimpin), bila sang pemimpin melakukan kesalahan. Caranya tidak bebas menurut sekehendak si makmum, melainkan berdasar pada mekanisme tertentu yang telah ditetapkan hukum, yakni: menegurnya dengan mengucap Subhanallah.  Ajaran demikian bila dirujukkan pada sistem kepemimpinan berarti bahwa bila pemimpin melakukan kesalahan, rakyat dan atau bawahan berhak bahkan berkewajiban melakukan koreksi, peringatan, oposan pada sang pemimpin, yang tentu saja melalui cara-cara yang telah ditetapkan hukum. 

            Sholat secara implisit telah pula mengajarkan mekanisme pergantian kepemimpian.  Jika sang pemimpin  batal wudlu –sebagai syarat sahnya sholat–  maka pemimpin (Imam) dengan kesadaran diri dan  tanpa diminta untuk mundur dari posisi kepemimpinannya, bahkan dari sholatnya.  Artinya, akibat persyaratan awal untuk melakukan sholat batal (gugur) maka gugur pula posisinya sebagai imam, dan oleh karena itu ia harus mundur dari jabatannya, mundur dari jamaahnya. 

            Setelah imam mundur, apakah para makmum (rakyat) lantas sholat sendiri tanpa seorang pemimpin ?  Jawabnya tidak. Sistem keimaman (berjamaah) harus tetap dilanjutkan.  Bahkan dalam situasi kritis sekalipun di mana sang pemimpin (imam) tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya bukan lantaran batal wudlu, melainkan mati mendadak misalnya, sistem berjamaah tetap harus dilanjutkan.  Sebagai contoh, tatkala Umar bin Khottob (Khulafa ‘urrosyidin kedua) memimpin sholat berjamaah ia ditikam oleh seorang munafik bernama Abu Lu’lu’.  Akibatnya ia pun tersungkur.  Namun, apakah sholat lantas bubar atau minimal berubah menjadi sholat munfarid, yakni sholat sendiri-sendiri ? Ternyata tidak. Sholat berjamaah tetap berlanjut, di mana Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang Umar segera maju ke depan menggantikan posisi imam yang lowong itu.

            Kejadian tersebut telah menjelaskan bahwa bila sang imam berhalangan, baik berhalangan sementara (batal wudlu) maupun berhalangan tetap (mati) maka makmum di belakang imam yang berhak dan harus menggantikan imam.  Dan oleh karena itu, dalam prinsip berjamaah, diajarkan pula bahwa  makmum  yang berdiri tepat dibelakang imam harus mempunyai kapabilitas tertentu yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, sebagai ancang-ancang pengganti bila sang imam berhalangan.

            Filsafat Sholat telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan dalam tatanan Islam. Sebenarnya masih terdapat banyak nilai-nilai filsafati seputar kepemimpinan-kerakyatan seputar sholat ini yang dapat digali lebih lanjut, seperti mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan, sikap “aspiratif” imam, larangan bagi imam yang tak disukai makmum, dan lain sebagainya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: