Mendebat Politik Agama ? (Tulisan 4, Terakhir )

Adakah ajaran Islam yang secara eksplisit (tersurat) mencantumkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat ?  Muhammad S.A.W pernah berkata “jika tiga orang (atau lebih) di antara kamu berjalan bersama, salah seorang hendaknya ditunjuk menjadi pemimpin”.  Pada kesempatan lain, Muhammad berkata pula “Muslim dilarang masuk ke dalam wilayah yang tanpa penguasa”.  Al Qur’an sebagai referensi pertama dan utama bagi Muslim pun secara jelas menegaskan bahwa Muslim diharuskan taat kepada Allah (Tuhan), Rosul, dan Amir (pemimpin/pemerintah). 

            Ucapan, tindakan serta takrir Muhammad (Hadits) dan firman Allah (al-Qur’an) adalah referensi (sumber) utama ajaran Islam.  Mengingat Alqur’an dan Hadits telah dengan jelas menekankan perlunya sistem kepemimpinan, maka implikasinya adalah kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep penting yang harus diamalkan pemeluknya bila ingin ingin terdaftar dalam deretan Muslim sejati.

            Alhasil, berpijak dari uraian tadi kiranya kita dapat terarahkan pada jawaban atas persoalan awal tulisan ini, yakni apakah ada kaitan antara Islam dengan politik.  Nah, karena Islam menekankan pentingnya kepemimpinan, maka konsekuensinya Islam secara inherent telah pula menekankan pentingnya persoalan politik.

            Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik.  Hal ini mengandung makna bahwa bicara soal kepemimpinan berarti bicara pula soal politik, karena  masalah kepemimpinan memang tak terlepas dari konsep politik. Begitu pula, bicara kepemimpinan dalam arti sangat luas akhirnya akan bermuara pula pada suatu tatanan organisasi berupa negara.  Pun sebaliknya, setiap bicara soal organisasi kenegaraan konsekuensinya akan tak terhindarkan pula untuk membahas apa yang biasa disebut the ruling elit alias elit kepemimpinan.  Karena kepemimpinan adalah soal politik, dan masalah kepemimpinan adalah pula salah satu konsep Islam, maka konsekuensi logisnya Islam mengajarkan soal-soal politik, yang berarti pula soal kenegaraan.  Fakta demikian inilah yang dipakai landasan adanya suatu keharusan bagi Muslim mengkaitkan Islam dengan kehidupan politik.  Bahkan, ada sementara pihak yang berpendapat, tidaklah Islamis bila seorang Muslim sengaja berupaya memisahkan Islam dari soal politik dengan mengatakan Islam “yes”, politik “no”.  Dan atas dasar itu pulalah Ibnu Khaldun pernah menyatakan, kekuasaan politik adalah suatu keharusan dalam masyarakat Islam (.Rahman Zaenuddin, “Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik”, dalam Miriam Budihardjo (ed.), Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)).     

            Lantas, bagaimana kaitan Islam dan Politik bila dilihat dari aspek sejarah kepemimpinan Mohammad ?  Adakah Muhammad mengaitkan soal-soal politik dengan perannya sebagai pemimpin agama (Rasul) ?.Bertolak dari kenyataan karir Nabi Muhammad, sosiolog AS kelahiran Pakistan, almarhum Fazlur Rahman  berpendapat bahwa pada akhir hayatnya  Muhammad Rasulullah berperan sebagai Nabi-Penguasa dari hampir seluruh semenanjung Arabia, kendatipun dia tak pernah menyebut dirinya sebagai seorang penguasa.  Ini adalah fakta sejarah.  Memang, sebutan apa yang diberikan untuk negara yang dia pimpin saat itu tidak begitu jelas.  Dan benar pula bahwa sebutan negara Islam (Daulah Islamiah) saat itu belum lagi dikenal.  Namun, fakta sejarah tetap “berkata” bahwa Mohammad adalah seorang penguasa di samping sebagai seorang rasul.  Namun perlu dicatat bahwa agama dan negara di masa Nabi bukanlah sebagai saudara kembar.  Juga, tidaklah satu sama lain saling bekerja sama.  Lantas bagaimana ? Menurut Rahman,  negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam.  Negara juga bukan perpanjangan dari agama, melainkan sebagai instrumen dari Islam.  Dengan kata lain, Islam dan Negara (politik) bukanlah dua sisi dari suatu mata uang, melainkan negara merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam (Fazlur Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.  Dengan nada yang sama lihat pula T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Djakarta, 1969), hlm. 14).

            Setelah Nabi wafat prinsip negara sebagai pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.  Mereka pun pada waktu yang sama berperan sebagai warosatul ambiya (pewaris nabi), penerus misi penyiaran dan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai kepala negara untuk memimpin dan melaksanakan hukum.  Kepemimpinan demikian ini biasa kita kenal dengan Khulafa ur-Rosyidin, yakni Abu Bakar (I), Umar bin Khottob (II), ‘Utsman bin Affan (III), ‘Ali bin Abi Tholib (IV).  Namun, setelah keempat Kholifah itu wafat, pemerintah selanjutnya lebih bersifat imperium non-Islami kendatipun mereka masih menyuntikkan beberapa prinsip Islam dalam pemerintahan, serta masih berperan pada waktu yang sama sebagai pemimpin pemerintahan dan agama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: