Archive for Mei, 2015

Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 3 dari 6)

Tak ada yang paling ditentang oleh ketua JI, Abul ‘Ala Maududi, kecuali anggapan: bahwa Islam hanyalah sebagai persoalan pribadi individu dengan Tuhan, atau hanya doktrin metafisik dan atau kelompok upacara saja.  Islam adalah jalan hidup yang utuh (kaffah).  Tak ada aspek hidup yang otonom dari Islam, dan semua yang otonom dari Islam berarti di luar Islam. Walhasil, Muslim tak hanya dituntut untuk menyerahkan diri kepada Tuhan hanya di tempat ibadah, melainkan disembarang waktu dan tempat. Ibadah hakekatnya bukan hanya mencakup ritualisme/upacara penyembahan semata, melainkan juga penerimaan Tuhan sebagai sasaran loyalitas tertinggi, pusat ketundukan.  Dengan demikian, secara sistemik Islam mencakup makna totalitas.  

            Dinamika kebudayaan Barat, menurut pandangan JI, memang patut dihargai.  Namun perlu dicatat bahwa kebudayaan Barat –yang berwujud dalam berbagai Isme– ternyata tidak mempunyai kesadaran arah yang benar, akibat palsunya prinsip-prinsip yang mendasarinya : yakni didasarkan pada kebebasan manusia dengan mengabaikan petunjuk Tuhan. Mereka berpikir tak perlu untuk mengikuti petunjuk Tuhan ataupun untuk bertanggung jawab pada Tuhan atas perbuatannya. Kalaupun ada yang sadar tentang perlunya mengikuti petunjuk Tuhan, maka yang diambil hanya sebagian kecil dari hidup, dan tetap berada pada ketamakan.  Walhasil, dunia modern hanya melihat dirinya sebagai binatang yang dapat berfikir, jauh dari ukuran moral ke-Tuhan-an. Kendati isme-isme dari Barat itu berbeda bentuk, tetapi hakekatnya timbul dari filsafat yang sama, yakni: Manusia dan bukan Tuhan yang sebenarnya justru paling berhak menentukan.

            Maududi menilai, sikap dunia Muslim terhadap budaya dan atau isme-isme Barat ini terdapat dua kelompok , Pertama, menyerah dengan mengadopsi seluruh budaya Barat.  Sikap demikian memang “sedikit” memberikan kebaikan berupa memperluas cakrawala pandang terhadap masalah-masalah yang dihadapi, namun pada saat bersamaan sebenarnya  telah pula menghilangkan identitas Islam.  Sikap ini terutama dirujukkan pada Ali Jinnah dan orang-orang yang sealiran dengannya, atau bahkan kelompok yang lebih ekstrim dari Ali jinnah. Kelompok Kedua bersikap statis untuk mempertahankan diri.  Mereka khawatir jika warisan nenek moyang mereka tak dipelihara, maka Islam menjadi kabur.  Mereka tak membedakan antara komponen warisan yang sehat dengan yang tak sehat, tak mau memahami penyebab keruntuhan Muslim dan atau berjayanya Barat.  Mereka yang biasa disebut tradisionalisini  bersikap taqlit terhadap warisan budaya secara membabi buta, sehingga secara konservatif menolak perubahan. Kelompok ini terutama mengarah pada kalangan Islam Populer yang dipimpin para Kyai pedesaan.

            JI tidak saja menentang sikap kelompok pertama, melainkan juga menentang keras sikap kelompok kedua. Menurut Maududi yang tak bisa diubah hanyalah apa yang tersurat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, tak ada yang lain lagi.  Semua pendapat ulama masa lalu perlu bahkan harus dikaji ulang untuk diterapkan dalam dunia kontemporer.  Sikap kritis sedemikian harus pula diterapkan atas kebudayaan Barat, tinggalkan yang merusak tetapi mengambil manfaat dari kemajuan yang sehat, yang dapat diasimilasikan dalam kehidupan Islam.

             Dari uraian tersebut terlihat bahwa hakekat upaya JI adalah bagaimana mengupayakan terterapkannya kehidupan nilai-nilai Islam dengan mengeliminir (bahkan menghancurkan sama sekali) hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang disebutnya Jahiliah. Dalam perspektif politik Jahiliah adalah segala hal yang menolak kekuasaan dan otoritas petunjuk Tuhan, baik dalam bentuk jahiliah murni yang menolak total kehidupan supra-indrawi, maupun jahiliah campuran, yakni mengakui adanya Tuhan Pencipta tetapi dengan mencampur aduk  dengan kepercayaan palsu, antara elemen-elemen tertenu dari petunjuk Tuhan dengan elemen-elemen lain yang palsu.  Jahiliah campuran ini bisa berujud spiritualistas ekstrim dengan menafikkan dunia; mistik berlebih-lebihan dengan ide manusia suci ataupun manunggaling kawula-gusti, sehingga tak bisa dibedakan mana mahluq dan mana khaliq (Panteisme); atau bisa pula dengan mencampur prinsip Islam dengan isme-isme palsu lain.

            Jamaat Islami pimpinan Maududi secara jelas mengecam kaum modernis (nasionalis sekuler)  yang menyelundupkan isme-isme gagasan Barat yang anti Islam kedalam pikiran Muslim dengan berkedok pada pembaruan Islam.  Dosa kaum modernis sekuler adalah memutar balikkan Qur’an dan Sunnah  untuk disesuaikan dengan kepicikan pemikiran di luar Islam, termasuk khususnya sekulerisme dan liberalisme Barat.  Islam memang memerintahkan pemeluknya menggunakan akal sehat untuk memahami ayat Tuhan.  Namun bukan berarti lantas hanya mengikuti standar akal.  Dan ternyata kaum Modernis terlalu sibuk untuk mewujudkan Islam benar-benar masuk akal, dan bukan sebaliknya memulai dengan : akal budi yang benar adalah Islam. Karena mereka menempatkan akal manusia sebagai kekuatan penentu sebagai acuan referensi, maka mereka tak mau menerima Quran dan Sunnah secara sungguh-sungguh sebagai sumber menentukan.

            Dia pun mengecam dan menuduh kelompok tradisionalis telah menyelewengkan  Islam dengan menambah peraturan-peraturan dari pemikiran mereka pribadi.  Mereka telah dibingungkan oleh skolastik pemikiran mereka sendiri sehingga tak bisa membedakan dasar-dasar Islam dari detail-detail  ajaran Tuhan murni dengan ajaran-ajaran pada abad pertengahan.  Qur’an dan Sunnah memang harus diterima apa adanya, disamping juga perlu berijtihad –untuk kehidupan kontemporer– namun tak berlawanan dengan kedua sumber asli itu.

            Perubahan penting dalam politik dunia Islam dewasa ini adalah perubahan dari Khalifah kepaa monarkhi yang duniawi yang berimplikasi pada peranan agama dalam kehidupan sosial politik, yang sadar atau tak terjadi pemisahan agama dan politik, pemisahan pimpinan politik dan agama.  Begitu pula dalam hal pendidikan.  Akibatnya, kehidupan moral jadi kacau dan kesetiaan ikhlas jadi lemah yang mengarah pada kemunafikan.  Ujungnya Muslim takluq pada kolonial Barat dengan segala kebudayaannya.  Pemisahan agama dan politik (lewat pendidikan dan atau budaya) akhirnya berangsur-angsur menjadi pemikiran yang diterima umum.  Tatkala negara-negara merdeka dan –bahkan terus berlanjut– pemimpin-pemimpin negara Muslim pun umumnya jatuh ke tangan orang berpendidikan kolonial itu, yang sedikit sekali pengetahuanya tetang Islam.  Kendati mereka mungkin mencintai Islam, tetapi karena tak mengerti Islam mereka tak bersedia menyerahkan diri mereka secara penuh pada skema kehidupan Islam.  Hal ini menyebabkan masyarakat Muslim terkoyak antara dua sistem: sistem Islam dan sistem jahiliah modern, seperti yang dialami Pakistan.

 

Islam Menyoal Kepemimpinan (ke 2 dari 3 tulisan )

Al-Qur’an dan Hadits merupakan referensi utama umat Islam dalam menata kehidupannya,  termasuk dalam konteks politik berdemokrasi.  Sedangkan operasionalisasinya diserahkan kepada umat (masyarakat) untuk ditafsirkan dengan situasi dan kondisi masing-masing masyarakat melalui Ijtihad (pembaruan), baik dalam bentuk Ijma’ maupun Qiyas.  Hal demikian berarti mode politik Islam sangatlah mengarah pada fitrah bahwa semua perundang-undangan Islam wataknya sangat luwes dan memungkinkan terus dikembangkan lewat interpretasi umat.                  

            Begitu pula, Ijtihad dalam Islam tidaklah terikat oleh level kepangkatan dalam pemerintahan secara kaku.  Seorang presiden dapat saja meminta nasehat gubernur bila sang gubernur itu memang dianggap ahli dalam masalah/persoalan yang dipersoalkan tadi. Hal seperti ini sering dilakukan Khalifah Umar Ibnu Khottob, yang sering menulis surat permintaan nasehat hukum tentang suatu kebijakan pemerintahan kepada Gubernur Basra, Abu Musa Al-Ash’ari.            Bagaimanakah pola pengangkatan pemimpin (Khalifah) pertama dalam Islam pasca-Muhammad? Merupakan fakta sejarah bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah menunjuk seorangpun sebagai penggantinya untuk memimpin pemerintahan Islam setelah dia wafat.  Kendati demikian bagi setiap Muslim masalahnya tetap jelas, terdapat beberapa prinsip umum yang harus mereka  penuhi dalam mengaplikasikan pemilihan pemimpin, yakni Musyawarah dalam kerangka syariah. 

            Sikap Muhammad untuk tak memberikan satu bentuk kongkrit dan baku dalam sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin sangatlah rasional.  Karena, di hampir setiap perbedaan tempat dan waktu hampir dapat dipastikan akan terdapat pula perbedaan karakteristik, terutama akibat perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan budaya-politik  yang ikut berpengaruh  pada struktur dan pola politik yang dianutnya.  Oleh sebab itu dapat dipahami bila sistem pemerintahan Islam tidak pernah ada dekrit yang mengikat kecuali tatanan umum dalam hukum Islam, yaitu konsultasi, adil dan sederajad berlandaskan syariah.  Dengan sistem demikian maka umat Islam dimungkinkan untuk ikut menentukan bentuk-bentuk sistem pemerintahan Islam sesuai dengan keinginan dan tuntutan waktu, tempat, dan kondisi yang selalu berubah. Sistem Islam tidaklah membiarkan terwujudnya suasana pemerintahan yang anarkis, yakni siapa yang kuat dialah yang memegang tampuk kepemimpinan.  Rasulullah telah mewariskan sistem konsultasi (musyawarah) di antara Muslim.  Itulah cara untuk mengikat pendapat di kalangan Muslim sepanjang jaman. Dengan cara tersebut maka sistem pemerintahan Islam dapat lestari untuk diterapkan di negara manapun tempat Islam berkembang.

            Hal ini berarti pula bahwa kendatipun Islam bersifat universal dan tidak terikat oleh tempat dan waktu, namun Islam bukanlah ideologi yang harus diterapkan apa adanya untuk wilayah manapun, untuk waktu kapanpun, serta dengan tantangan apapun.  Islam bukanlah ideologi, tetapi hendaknya dipakai sebagai sumber untuk membentuk ideologi bagi umat Islam.

            Sebagai ilustrasi menarik dari sistem Islam pasca kenabian misalnya, adalah kasus pengangkatan Khalifah pertama Abu Bakar. Pendekatan pemikiran yang dipakai kaum Muslimin dalam memilih Abu Bakar menjadi Khalifah kala itu adalah Musyawarah yang dilandaskan pada qiyas (analalogi) antara Imam Sholat dengan kepala negara yang mengatur urusan politik pemerintahan.  Dengan cara itu pula watak kewajiban khalifah sekaligus mereka tetapkan.  Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan pada pertimbangan  bahwa tatkala Nabi sedang berhalangan memimpin Shalat, ternyata Abu Bakar dipercaya menggantikan posisi Imam. Kepercayaan demikian oleh Muslimin dianalogikan sebagai isyarat bahwa figur Abu Bakar pun sangat layak menggantikan kepemimpinan umat dan meneruskan mensiarkan Islam pasca-Rasulullah.

            Cara yang agak sama –namun lebih eksplisit– tercermin juga dalam pengangkatan Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Menjelang ajal Umar menolak permintaan sementara kalangan Muslimin yang meminta agar ia menunjuk penggantinya. Ia hanya bersedia memberikan alternatif pemikiran dan pandangan tentang figur-figur yang layak memimpin umat sepeninggal dirinya. Saat itu Umar mengemukakan tujuh alternatif figur yang dianggap layak menggantikannya, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdur Rahman bin Auf.  Berdasar “saran” alternarif itulah Muslimin bermusyawarah, menentukan khalifah pengganti sepeninggal Umar, dialah Utsman bin Affan. Dari kedua peristiwa sejarah itu akhirnya dipetik ajaran penting bahwa inti dasar pemilihan seorang pemimpin adalah berdasar pada mekanisme musyawarah, kendati saran pertimbangan dari pemimpin sebelumnya, baik secara implisit (dalam kasus Abu Bakar) maupun eksplisit (dalam kasus Utsman bin Affan) tetap dimungkinkan. Tetapi keputusan final tetap berada di tangan ummat.

            Dari sejarah tadi terlihat bahwa pada periode awal sepeninggal Rasul (masa Khulafa ur-Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) prinsip pemerintahan Islam terefleksi secara kuat dalam pemilihan pemimpin, yakni lewat musyawarah dengan tanpa meninggalkan kriteria ketaqwaan dari calon pemimpinnya. Namun pasca periode itu, kekuatan-kekuatan sejarah telah mengubah ke arah berbeda. Di dalam masyarakat Muslim selanjutnya yang ada hanyalah nafsu berkuasa.  Mereka meninggalkan prinsip Syuro dengan menerapkan sistem Empirium (kekaisaran) yang menetapkan kepemimpinan pada faktor keturunan dan bukan pada kapabilitas (kemampuan) dan ketaqwaan.  Hal ini terjadi karena hampir seluruh anggota komunitas Islam telah kehilangan pengetahuan tentang kebenaran agamanya.  Mereka melepaskan “api” Islam dengan hanya mengambil “asap” Islam.  Akibatnya, kendatipun secara formal mereka menyebut sebagai pemerintahan Islam, namun pada esensinya sebenarnya justru bertentangan dengan Islam.

Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 6)

Kendati JI dan Maududi menentang berdirinya Pakistan, namun ketika negara Muslim itu berhasil dibentuk,  pimpinan JI (Maududi) dan kaum tradisionalis akhirnya ikut hijrah ke Pakistan. Ketika itu JI sendiri dibagi menjadi dua, JI yang tetap eksis di India dan JI yang beroperasi di Pakistan.  Hal demikian telah merangsang munculnya berbagai kritik terhadap tokoh penting JI itu.  Menanggapi kecaman itu Maududi menjawab, “Karena negara Pakistan telah diperjuangkan dan dimenangkan atas nama Muslim dan aspirasi Islam, maka wajiblah Muslim membenarkan eksistensinya dengan menjadikannya negara Islam sejati.  Sebenarnya kami ingin India menjadi Islam.  Lalu bagaimana mungkin kami melawan usaha mendirikan negara atas nama Islam, dimana para pemimpinnya tidak menampakkan sebagai orang Islam sejati.  Itulah sebabnya kami ragu (terhadap didirikannya Pakistan, pen)” (Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan, (Bandung : Mizan, 1984), hlm.  172-212).

            Dengan keberadaan JI dalam pemerintahan Pakistan ini, akhirnya telah pula memperpanjang pertentangan antara JI dengan kalangan yang tak sepaham dengan pemikiran organisasi tersebut. Namun persoalan yang dipertentangkan akhirnya bukan lagi perlu tidaknya Pakistan didirikan, melainkan pada apa bentuk dan sistem politik Pakistan dimasa mendatang.  Kaum nasionalis modernis menginginkan sistem demokrasi liberal yang sekuler, sementara JI menginginkan negara Islam.

            Tokoh utama JI, Maududi berpendapat, Pakistan baru terbentuk menjadi negara dan belum menjadi bangsa. Maududi yang melihat Pakistan baru sebagai negara berpendapat, negara Pakistan harus dirubah pula agar menjadi bangsa, antara lain dengan membuat UUD Islam, rakyatnya mau menghargai dan menjalankan tugas keagamaan yang diwajibkan bagi mereka selaku Muslim.  Dengan menganut ideologi Islam berarti negara tak didasarkan pada konsep  geografis, ras, bahasa, atau konsep material lainnya, tetapi pada dasar dan cita-cita Islam.  Dengan berdasar pada pemikiran itu, sehingga masyarakat Pakistan tak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada hal-hal disebutkan tadi, termasuk tingkatan sosial ekonomi.  Bahkan pada gilirannya nanti tidak perlu lagi adanya partai politik, karena ummat itu sendiri merupakan partai politik, yang cenderung akan menyebabkan kelompok-kelompok dalam parlemen.  Orang-orang dalam parlemen hanya mewakili masyarakat muslim untuk menerapkan kehendak Tuhan, dan bukan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan merasa sebagai satu itulah maka Pakistan baru menjadi bangsa yang satu.

            Sementara itu kaum nasionalis justru berpendapat sebaliknya, Pakistan telah terbentuk menjadi Negara dan bangsa sekaligus.  Sebagai negara Pakisten telah memiliki wilayah dan rakyat.  Dan sebagai bangsa Pakistan telah pula menunjukkan identitasnya, dimana Muslim bisa melangsungkan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran moral dan etika Islam, tetapi tanpa dipaksa untuk melakukannya oleh negara.  Pakistan telah mempunyai kebudayaan nasional yang meliputi Islam, budaya-budaya lokal dan peraturan kesusilaan masing-masing daerah.  Perjuangan Pakistan sebenarnya bersifat ekonomis, kendati faktor agama memang tak bisa diabaikan.  Oleh karena itu tak ada keharusan bahwa hukum-hukum agama harus diterapkan dalam negara, melainkan hanya dimungkinkan. Bahkan, pada Agustus 1947 Jinnah secara tegas menyatakan tentang “sekulerisme” Pakistan, “Anda sekalian mungkin termasuk pengikut agama, kasta dan keyakinan tertentu.  Hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan negara.  Kini saya rasa saudara dapat mempertahankan itu sebagai cita-cita dan sadar akan menemui kenyataan bahwa pada waktu tertentu Hindu dan Muslim akan berhenti jadi Hindu dan Islam, bukan dalam pengertian agama, karena ini merupakan agama pribadi setiap individu, melainkan dalam arti politik sebagai warga sebuah negara.” (Edward Mortimer, op. cit., hlm. 210-112).

            Pertentangan kaum nasionalis dangan kaum “agama” (terutama JI) dalam politik agama di Pakistan tampaknya lebih berkisar pada satu hal penting, yakni JI menginginkan : kedaulatan di tangan Tuhan dan kaum  Muslimin adalah merupakan satu kesatuan, dan pada saat yang sama minoritas non Muslim akan mendapat perlindungan melaksanakan ibadah dalam negara Islam Pakistan. Namun, pendapat ini ditentang Ali Jinnah yang menginginkan terbentuknya negara dimana kedaulatan ditangan rakyat tanpa membeda-bedakan agama dan warna kulit, yang berarti pula menolak terdapatnya kelompok minoritas dalam negara Pakistan (Moh. Munir, From Jinnah to Zia, (Lahore, Banguard Books, 1980), hlm. 28).

            Jika kaum nasionalis bersikap mengadopsi ide nasionalisme Barat, maka JI berusaha mencari “sumber-sumber dari Islam” sendiri untuk reformasi negara Pakistan. JI lebih mementingkan universalisme Islam dan pandangan hidup Islam, serta menolak nasionalisme dan sekulerisme.  Dalam kasus ini JI tidaklah menggelorakan “persaudaraan Islam” seperti gerakan Khilafat beberapa tahun sebelumnya, tetapi lebih menekankan pada cetak biru teori untuk gerakan kebangkitan reformsi Islam dalam masyarakat Islam: yakni doktrin persatuan dan universalisme kedaulatan Tuhan.  Kepala negara dalam negara Pakistan seharusnya sebagai menerima otoritas dari Tuhan yang pada gilirannya mengaplikasikan otoritas itu untuk kepentingan rakyat, mengingat bahwa otoritas Tuhan itu didapat melalui pilihan rakyat.  Dus, kepala negara berarti harus bertanggung jawab kepada pemberi kekuasaan yakni Tuhan, juga kepada rakyat yang memilihnya.

            Dengan demikian berarti sistem Islam bukanlah demokrasi ala Barat dimana kedaulatan ditangan rakyat, melainkan kekuasaan rakyat dibatasi oleh Syariat Tuhan.  Namun Islam bukan pula negara teokrasi dalam pengertian Barat, dimana pemimpin negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) dan atau agama adalah wakil Tuhan yang tak terbantahkan, karena bagaimanapun kekuasaan mereka dikontrol oleh rakyat yang memegang kekuasaan terbesar di bawah Syariah. Oleh karena itu kendati suatu peraturan didukung mayoritas massa, namun jika bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah, maka secara yuridis harus dibatalkan (Merkl and Ninian Smartz (eds.), Relegion and Politics in Modern Worlds, (New York University Press, 1983) dan Catwell Smith, Islam in Modern Hystory (New Jersey : Princeton University Press, 1959), Jilid II.) Dengan kata lain, sistem Islam adalah Theo-Demokrasi.  Demokrasi dimaksudkan untuk mencegah diktatorisme penguasa, sedangkan Teokrasinya dimaksukan untuk membatasi kekuasaan rakyat lewat Syariah Tuhan (John L. Esposito, Islam and Politics, (New York : Syracuse University Press, 1984)).

Islam Menyoal Kepemimpinan (1 dari 3 tulisan)

Negara dan kepemimpinan dalam kacamata Islam merupakan dua konsekuensi logis bersifat timbal balik. Negara merupakan operasionalisasi konkrit prinsip kepemimpinan Islam dalam rangka menjamin pelaksanaan syariat Tuhan, menjamin terwujudnya Hablun minallah dan Hablun minannas  sebagai realisasi dari pengabdian manusia kepada Tuhan.  Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam prinsip Islam bukan saja dituntut harus seorang yang punya kemampuan organisatoris dan atau kepemimpinan yang handal, melainkan harus pula faham dan punya keterikatan moral terhadap pelaksanaan syariat Islam.

            Untuk mendapatkan tipe kepemimpinan demikian, maka tak terhindarkan pula bila dalam proses pemilihan pemimpin prinsip Islam perlu diterapkan, yakni prinsip musyawarah.  Dalam al-Qur’an S.3:59 misalnya disebutkan, “Bermusyawarahlah kamu dalam segala hal.  Jika kamu telah mencapai kesepakatan, maka berserahdirilah kepada Allah.”  Begitu pula dalam Q.S.48: 38 :”Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka”.

            Dengan prinsip syuro/musyawarah ini berarti bahwa peran umat (rakyat) dalam sistem pemerintahan Islam sangat besar meskipun tetap terbatas.  Syuro dan umat adalah satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi di bawah Syariat. Oleh karena itu, tunduk kepada umat adalah kewajiban keagamaan.  Dari prinsip tersebut akhirnya muncul dua  konsep penting dalam pemerintahan Islam, yaitu: tidak ada tempat bagi raja di dalam Islam, dan tidak ada pewarisan kekuasaan dalam Islam, baik yang berdasarkan ikatan darah (keturunan) ataupun primordialisme dalam bentuk lainnya.  Kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memecat pemimpin berada di tangan umat dengan berlandaskan syariat (G.H. Jansen, op. cit., hlm. 251-252).

            Dengan prinsip bahwa umat adalah satu-satunya kedaulatan tertinggi di bawah syariat, mengandung makna bahwa ajaran Islam tidaklah identik dengan sistem demokrasi dalam pengertian umum yaitu kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, di mana rakyat punya kekuasaan dan kebebasan mutlak dalam mengartikulasikan aspirasinya.  Namun, dalam waktu yang sama Islam juga tidak bermakna teokrasi dalam pengertian yang selama ini kita pahami, yakni kekuasaan berada di tangan Tuhan yang didelegasikan kepada para pemimpin agama. Karena pemahaman sedemikian akhirnya melahirkan konsekuensi pemikiran bahwa para pemimpin agama adalah wakil Tuhan yang seluruh perintahnya harus ditaati, karena perkataan mereka adalah perkataan Tuhan, dan perbuatan mereka selalu sebagai realisasi dari kehendak Tuhan. 

            Memang benar bahwa Islam mengajarkan agar umatnya patuh pada pemimpin agama (Ulama-Umara).  Namun, kepatuhan dalam konsep Islam bukanlah tunduk secara buta.  Tidak ada kependetaan dalam Islam.  Manusia adalah tempat salah dan lupa, sehingga tiada seorangpun berhak mengklaim bahwa dirinya bersifat maksum yang bebas dari segala kesalahan dan dosa, termasuk pula kaum Ulama.   Ketaatan umat terhadap pemimpin agama bukan ketaatan kepada individunya melainkan ketaatan pada sesuai tidaknya ucapan dan perbuatan individu tersebut dengan syariah Allah (Tuhan).  Bila ucapan dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan ketentuan Syariat, maka orang tersebut, kendatipun seorang ulama terkenal, tak layak untuk ditaati ucapan dan perintahnya.

            Dengan kata lain, dalam musyawarah Islam terdapat prinsip bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan yang dimaktubkan dalam hukum-hukumnya berupa al-Qur’an, serta dijelaskan oleh Rasulnya dalam Hadits.  Kedua referensi ini lantas ditafsirkan ummatnya melalui Ijtihad (pembaruan) sesuai dengan tuntutan jaman. Dengan demikian pemerintahan dan politik Islam tidaklah menganut sistem demokrasi dan bukan pula teokrasi dalam pengertian umum, melainkan menganut sistem Teo-demokrasi, yakni kekuasaan tertinggi di tangan umat (Musyawarah) di bawah syariah (Al-Qur’an dan Hadits Nabi).