Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 6)

Kendati JI dan Maududi menentang berdirinya Pakistan, namun ketika negara Muslim itu berhasil dibentuk,  pimpinan JI (Maududi) dan kaum tradisionalis akhirnya ikut hijrah ke Pakistan. Ketika itu JI sendiri dibagi menjadi dua, JI yang tetap eksis di India dan JI yang beroperasi di Pakistan.  Hal demikian telah merangsang munculnya berbagai kritik terhadap tokoh penting JI itu.  Menanggapi kecaman itu Maududi menjawab, “Karena negara Pakistan telah diperjuangkan dan dimenangkan atas nama Muslim dan aspirasi Islam, maka wajiblah Muslim membenarkan eksistensinya dengan menjadikannya negara Islam sejati.  Sebenarnya kami ingin India menjadi Islam.  Lalu bagaimana mungkin kami melawan usaha mendirikan negara atas nama Islam, dimana para pemimpinnya tidak menampakkan sebagai orang Islam sejati.  Itulah sebabnya kami ragu (terhadap didirikannya Pakistan, pen)” (Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan, (Bandung : Mizan, 1984), hlm.  172-212).

            Dengan keberadaan JI dalam pemerintahan Pakistan ini, akhirnya telah pula memperpanjang pertentangan antara JI dengan kalangan yang tak sepaham dengan pemikiran organisasi tersebut. Namun persoalan yang dipertentangkan akhirnya bukan lagi perlu tidaknya Pakistan didirikan, melainkan pada apa bentuk dan sistem politik Pakistan dimasa mendatang.  Kaum nasionalis modernis menginginkan sistem demokrasi liberal yang sekuler, sementara JI menginginkan negara Islam.

            Tokoh utama JI, Maududi berpendapat, Pakistan baru terbentuk menjadi negara dan belum menjadi bangsa. Maududi yang melihat Pakistan baru sebagai negara berpendapat, negara Pakistan harus dirubah pula agar menjadi bangsa, antara lain dengan membuat UUD Islam, rakyatnya mau menghargai dan menjalankan tugas keagamaan yang diwajibkan bagi mereka selaku Muslim.  Dengan menganut ideologi Islam berarti negara tak didasarkan pada konsep  geografis, ras, bahasa, atau konsep material lainnya, tetapi pada dasar dan cita-cita Islam.  Dengan berdasar pada pemikiran itu, sehingga masyarakat Pakistan tak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada hal-hal disebutkan tadi, termasuk tingkatan sosial ekonomi.  Bahkan pada gilirannya nanti tidak perlu lagi adanya partai politik, karena ummat itu sendiri merupakan partai politik, yang cenderung akan menyebabkan kelompok-kelompok dalam parlemen.  Orang-orang dalam parlemen hanya mewakili masyarakat muslim untuk menerapkan kehendak Tuhan, dan bukan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan merasa sebagai satu itulah maka Pakistan baru menjadi bangsa yang satu.

            Sementara itu kaum nasionalis justru berpendapat sebaliknya, Pakistan telah terbentuk menjadi Negara dan bangsa sekaligus.  Sebagai negara Pakisten telah memiliki wilayah dan rakyat.  Dan sebagai bangsa Pakistan telah pula menunjukkan identitasnya, dimana Muslim bisa melangsungkan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran moral dan etika Islam, tetapi tanpa dipaksa untuk melakukannya oleh negara.  Pakistan telah mempunyai kebudayaan nasional yang meliputi Islam, budaya-budaya lokal dan peraturan kesusilaan masing-masing daerah.  Perjuangan Pakistan sebenarnya bersifat ekonomis, kendati faktor agama memang tak bisa diabaikan.  Oleh karena itu tak ada keharusan bahwa hukum-hukum agama harus diterapkan dalam negara, melainkan hanya dimungkinkan. Bahkan, pada Agustus 1947 Jinnah secara tegas menyatakan tentang “sekulerisme” Pakistan, “Anda sekalian mungkin termasuk pengikut agama, kasta dan keyakinan tertentu.  Hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan negara.  Kini saya rasa saudara dapat mempertahankan itu sebagai cita-cita dan sadar akan menemui kenyataan bahwa pada waktu tertentu Hindu dan Muslim akan berhenti jadi Hindu dan Islam, bukan dalam pengertian agama, karena ini merupakan agama pribadi setiap individu, melainkan dalam arti politik sebagai warga sebuah negara.” (Edward Mortimer, op. cit., hlm. 210-112).

            Pertentangan kaum nasionalis dangan kaum “agama” (terutama JI) dalam politik agama di Pakistan tampaknya lebih berkisar pada satu hal penting, yakni JI menginginkan : kedaulatan di tangan Tuhan dan kaum  Muslimin adalah merupakan satu kesatuan, dan pada saat yang sama minoritas non Muslim akan mendapat perlindungan melaksanakan ibadah dalam negara Islam Pakistan. Namun, pendapat ini ditentang Ali Jinnah yang menginginkan terbentuknya negara dimana kedaulatan ditangan rakyat tanpa membeda-bedakan agama dan warna kulit, yang berarti pula menolak terdapatnya kelompok minoritas dalam negara Pakistan (Moh. Munir, From Jinnah to Zia, (Lahore, Banguard Books, 1980), hlm. 28).

            Jika kaum nasionalis bersikap mengadopsi ide nasionalisme Barat, maka JI berusaha mencari “sumber-sumber dari Islam” sendiri untuk reformasi negara Pakistan. JI lebih mementingkan universalisme Islam dan pandangan hidup Islam, serta menolak nasionalisme dan sekulerisme.  Dalam kasus ini JI tidaklah menggelorakan “persaudaraan Islam” seperti gerakan Khilafat beberapa tahun sebelumnya, tetapi lebih menekankan pada cetak biru teori untuk gerakan kebangkitan reformsi Islam dalam masyarakat Islam: yakni doktrin persatuan dan universalisme kedaulatan Tuhan.  Kepala negara dalam negara Pakistan seharusnya sebagai menerima otoritas dari Tuhan yang pada gilirannya mengaplikasikan otoritas itu untuk kepentingan rakyat, mengingat bahwa otoritas Tuhan itu didapat melalui pilihan rakyat.  Dus, kepala negara berarti harus bertanggung jawab kepada pemberi kekuasaan yakni Tuhan, juga kepada rakyat yang memilihnya.

            Dengan demikian berarti sistem Islam bukanlah demokrasi ala Barat dimana kedaulatan ditangan rakyat, melainkan kekuasaan rakyat dibatasi oleh Syariat Tuhan.  Namun Islam bukan pula negara teokrasi dalam pengertian Barat, dimana pemimpin negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) dan atau agama adalah wakil Tuhan yang tak terbantahkan, karena bagaimanapun kekuasaan mereka dikontrol oleh rakyat yang memegang kekuasaan terbesar di bawah Syariah. Oleh karena itu kendati suatu peraturan didukung mayoritas massa, namun jika bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah, maka secara yuridis harus dibatalkan (Merkl and Ninian Smartz (eds.), Relegion and Politics in Modern Worlds, (New York University Press, 1983) dan Catwell Smith, Islam in Modern Hystory (New Jersey : Princeton University Press, 1959), Jilid II.) Dengan kata lain, sistem Islam adalah Theo-Demokrasi.  Demokrasi dimaksudkan untuk mencegah diktatorisme penguasa, sedangkan Teokrasinya dimaksukan untuk membatasi kekuasaan rakyat lewat Syariah Tuhan (John L. Esposito, Islam and Politics, (New York : Syracuse University Press, 1984)).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: