Islam Menyoal Kepemimpinan (Tulisan 3, Terakhir)

Sebagai konsekuensi sistem pemilihan berlandaskan prinsip Syuro yang bersandar Syariat, maka pemimpin akhirnya dikenai tanggung jawab moral sosial dan keagamaan untuk melaksanakan kepercayaan umat. Yakni mensejahterakan kehidupan masyarakat pemilih dengan bersandar pada upaya realisasi pelaksanaan syariat Tuhan, sebagai sumber dari segala sumber hukum.  Oleh karena itu, kriteria penilaian kepemimpinan dalam kerangka Islam adalah kemampuan tokoh untuk mewujudkan kehidupan adil makmur sejahtera di bawah naungan rahmat Tuhan, yang dalam terminologi Islam dikenal dengan baldatun toyyibatun warobbun ghafur.  Tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya pada masyarakat yang dipimpinnya, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan –kelak di akherat–, dzat pemegang kedaulatan tertinggi dan sumber dari segala kekuasaan.

            Dengan kata lain, keberhasilan pemimpin diukur dari Hablun Minallah,  kemampuannya mengajak ummat mengabdikan diri pada Tuhan baik secara Uluhiyyah, Rububiyyah, maupun Mulkiyah. Pengabdian pada tataran ini telah diteladani Abu Bakar, lewat ucapannya yang amat simpatik tatkala dirinya dilantik menjadi Khalifah pertama: “Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah” Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), hlm 121).

            Pada saat yang sama pemimpin harus pula dapat berperan sebagai khalifah pemakmur kehidupan bumi, menciptakan harmonisasi baik antar manusia maupun antara manusia dengan lingkungannya yang dalam terminologi agama terwujud dalam Hablun minannas. Untuk mewujudkan fungsi kekhalifahannya, sebagai pemakmur dan pemimpin di bumi, pimpinan hendaknya menerapkan sikap yang mengarah pada unsur sifat kenabian: sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya oleh rakyat yang telah mempercayainya), tabligh (menyampaikan kebenaran sebagai realisasi amar ma’ruf nahi munkar), dan fathonah (cerdas dan berkapabilitas).  Pemimpin harus adil dalam menegakkan kebijakan dan hukum. Pemimpin tidak pilih kasih, bahkan termasuk kepada mereka yang non-muslim. Karena prinsip pemerintahan Islam adalah Rohmatan lil ‘alamin, memberi rahmat pada semesta alam, dan bukan untuk menebar ketidak adilan. Sikap sedemikian pernah ditandaskan nabi:”Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad (anakku) mencuri maka ia akan aku potong tangannya”.  Dalam AlQur’an telah pula dinyatakan, wailul lilmuthaffifiin, allladziina ktaaluu ‘alannaasi yastaufuun (celakalah orang yang menimbang, yaitu mereka yang mengurangi timbangannya apabila ia menimbang).   Ayat tersebut kiranya dapat dijadikan landasan bagi siapapun yang menimbang suatu barang, termasuk khususnya menimbang suatu keadilan hukum.

            Hak dan kewajiban antara Muslim dengan non-Muslim dalam pemerintahan Islam adalah sama, kendati dengan catatan khusus.   Masalah zakat misalnya,  hanya kalangan Muslimlah yang dikenai kewajiban, karena zakat memang memang sebagai kewajiban keagamaan. Namun, apakah aturan ini adil, mengingat antara Muslim dan Non-Muslim sama-sama mendapatkan hak imbang dalam mencari rizki, kesejahteraan hidup, dan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam.  Atas pemikiran inilah, maka “sebagai ganti zakat” masyarakat non-Muslim akhirnya diwajibkan membayar pajak alias Jizyah, yang alokasinya juga disalurkan sebagai dana sosial dan modal pembangunan.

            Bagaimanakah sikap yang mesti dikembangkan rakyat kepada pemimpin terpilih ?. Ketika ummat (rakyat) telah melimpahkan kepercayaannya kepada pemimpin lewat musyawarah (kontrak sosial), sejak saat itu rakyat terkena kewajiban untuk patuh pada pemimpinnya. Namun, pada saat yang sama rakyat wajib pula mengawasi dan mengoreksi jika pemimpin menyimpang dari syariat. Ketika Abu Bakar dilantik dan mengikrarkan janji sebagai khalifah misalnya, umat Islam ada yang mengangkat pedang sambil menandaskan: “Wahai Abu Bakar ! Jika engkau bengkok, membawa kami pada perbuatan yang menyimpang dari syariah, engkau akan kami luruskan dengan pedangku ini”.   Inilah satu sisi sejarah pemerintahan Islam periode awal yang mengajarkan umat Islam bersikap kritis dalam mengawasi pemerintahan khalifah/amir/pemimpin.  Rakyat tidak dibina menjadi kaum Muqoliid (pengekor),  manut miturut pada pemimpin secara membuta model fasisme nazi Jerman atau monarki absolut.  Islam tidak menghendaki sikap wrong or right is my leader.  Islam malah menandaskan, Qulil haqqa walau kaana murran  (katakan yang benar sekalipun itu terasa pahit bagimu).  Bahkan Islam telah menjanjikan pula, bagi Muslim yang berani menentang penguasa yang lalim dia akan dijamin Allah dengan perlindungannya (di hari kiamat).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: