Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 5 dari 6)

Revolusi Islam menolak sama sekali sistem jahiliah, melalui suatu penelitian secara hati-hati untuk menemukan yang salah guna diubah, dan apa yang baik bisa dipertahankan.  Seperti dokter bedah, ia hanya membedah dan menghilangkan penyakitnya, dan tak perlu membunuh si pasien. Singkatnya, tujuan dan cara dari revolusi Islam harus jelas dan baik, tidak machiavelist.  Karena hanya dengan cara itu perubahan yang sehat akan terjadi. Manusia hanya berkewajiban mengupayakan, dan hanya Tuhan yang menentukan hasilnya.

            Berpijak dari pola pikirnya itulah arah dan tujuan dari JI adalah untuk mewarnai pemikiran-pemikiran manusia Pakistan, mendidik kader-kader yang diharapkan para kader itu pada akhirnya akan menduduki jajaran kursi kekuasaan di Pakistan.  Dalam kerangka itu pula, dapat dimengerti jika pada Januari – Maret 1948 tokoh utama JI, Maududi, menyampaikan pidato bersambung di radio Pakistan tentang prinsip-prinsip Islam.  Menurutnya Islam harus dilaksanakan di Pakistan, dan untuk itu orang-orang yang benar haruslah menempati pos-pos pemerintahan. Dia percaya orang-orang dari JI adalah alat revolusi Islam yang tepat, dan oleh sebab itu tepat pula menempatkan mereka  pada posisi pemerintahan.  Seperti kaum Fasis di Italia dan Jerman, serta kaum komunis di Soviet misalnya, kendati mereka minoritas terbukti mereka mampu mengontrol secara efektif. 

            Oleh karena itu program utama JI dalam spektrum pemerintahan Pakistan adalah mengembangkan JI untuk menyerap negara hingga tercapai tujuan akhirnya yakni menjadikannya sebagai negara Islam.  Pendekatan totaliter oleh Komunis dan Fasis memang harus dipertanyakan, tetapi untuk Islam tidaklah perlu.  Karena yang berlaku dalam Islam bukanlah ambisi penguasa, melainkan kehendak Tuhan. Islam menganut faham Theo-Demokrasi.

            Kepala negara yang ditangannya terletak kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif perlu dibantu majelis penasehat yang intelek serta mampu menafsirkan prinsip AlQur’an, yang dibentuk berdasar hasil pemilihan rakyat.  Bila terjadi perbedaan mendasar dalam penafsiran prinsip dasar antara Kepala Negara dan Majelis Penasehat, maka keputusan akhir berada pada referendum.  Bagi yang kalah dalam referendum hendaknya mengundurkan diri.

            Begitupula orang-orang yang akan diajukan dalam  majelis hanyalah mereka yang semata-mata mengorientasikan kesetiaan pada negara dan konstitusi.  Hal ini untuk mencegah terjadinya pembentukan kelompok-kelompok (friksi-friksi) dalam majelis. Kaum minoritas Muslim dapat menempati segala jabatan, kecuali jabatan kunci.  Non-Muslim tak berhak dalam pemilihan kepala negara, tetapi berhak memilih  wakil mereka bagi parlemen lewat pemilihan terpisah.  Alasannya mereka tak boleh mempengaruhi wakil-wakil Muslim.  Wanita tak boleh menjadi kepala negara dan pembuat UU, tetapi berhak memilih dengan majelis yang terdiri dari wanita juga, yang kepada mereka para legislator harus berkonsultasi khususnya  dalam masalah-masalah kesejahteraan wanita dan umumnya masalah-masalah umum kenegaraan (Maududi, Abul ‘Ala, Teori Politik Islam, terj. Adnan Syamni, (Jakarta : Media Da’wah, 1985).

            Akibat berbagai pidato yang mengritik pemerintah, pada 4 Oktober 1948 Maududi ditangkap,  terutama akibat mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap mendua terhadap Kashmir, yakni : disatu sisi menyatakan pembelaan atas Kashmir adalah jihad, namun pada saat bersamaan mencegah keterlibatan langsung tentara dan atau mujahiddin Pakistan membantu perjuangan rakyat Kashmir.  Kendati ia dihukum sampai 28 Mei 1950, tetapi usaha-usahanya untuk memperoleh dasar konstitusi Islam membuahkan hasil ketika pada 7 Maret 1949 Majelis Nasional menyetujui Resolusi Obyektif menjadi bagian awal bagi konstitusi Pakistan (Margaret Marcus, op. cit., hlm. 16-25).

            Kendati Lia Quat Ali Khan (PM Pakistan) dan Menteri Luar negerinya (Moh. Zafarullah Khan) menyatakan dukungannya atas resolusi tersebut, namun oleh Maududi dan atau JI dipandang hanya “lipe-service”, terbukti kepada pemerintah India Lia Quat menyatakan: semua minoritas punya hak yang sama untuk memegang jabatan-jabatan politik dan militer.  Oleh karenanya Maududi pun tetap menyebut : Pimpinan Pakistan dapat mendirikan negara “Islam” tetapi tak dapat melaksanakan Islam.  Dan Maududi pun tetap gencar melancarkan kritik pada pemerintah.

            Tahun 1952-53, tatkala Pakistan menuntut agar aliran Qadian/Ahmadiah dinyatakan sebagai minoritas non Islam dalam konstitusi, dan menuntut agar para pejabat penganut aliran tersebut dipecat dari jabatan.  Ternyata tuntutan demikian disambut dengan penerapan hukum darurat oleh pemerintah.  Maududi yang secara prinsipil mendukung tuntutan tersebut lantas menulis panflet : The Qadian Problem, –bahwa  Qadian menganggap Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908) sebagai nabi dan menyebut kafir bagi orang yang menolak fatwanya itu– adalah bertentangan dengan ajaran dasar Islam tentang Muhammad sebagai nabi pamungkas (Khotamin nabiyyin).  Ternyata sikap demikian menyebabkan kemarahan pemerintah, yang berujung pada hampir “dieksekusinya” Maududi.  Namun upaya tersebut ternyata membuahkan hasil, dimana pada konstitusi 1956 kaum Qadian memang dimasukkan pemerintah ke dalam kelompok minoritas.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: