Archive for Juli, 2015

Dari Jatiluhur Kami Membahas “Masyarakat Bangsa”

Kantor ku tahun ini kembali mengadakan Rapat Kerja di Cibodas – Cianjur. Namun, sayang sekali kali ini aku tak bisa ikut karena badan merasa kurang Fresh. Duh…, sedih sekali. Sebab, dari hati yang paling dalam, sebenarnya aku ingin sekali kumpul-kumpul bersama keluarga besar kantor ku dalam acara di luar kota. Moment semacam ini memang hanya terjadi setahun hanya sekali. Di tengah kesedihan ini, aku kembali membaca catatan harian terkait pelaksanaan Raker tahun sebelumnya, yang kebetulan dilaksanakan di sekitar Waduk Jatiluhur. Beginilah catatan yang sempat ku tulis setahun lalu. Fajar baru saja menyingsing. Azan Subuh berkumandang bersaut-sautan di berbagai penjuru masjid-musholla. Aku bersegera menyambut panggilan itu, sholat sunah fajar dan disusul sholat subuh masing-masing dua rekaat jumlahnya. Ah..segar…, itulah perasaan yang segera menyelusup dalam benak. Segar.. karena pagi-pagi telah bersentuhan dengan air sejuk-segar untuk berwudlu. Segar… karena barusan menyelesaikan kewajiban-kebutuhan sholat plus memohon ampunan pada Tuhan atas segala kealphaan. Baca lebih lanjut

Iklan

Segudang Manfaat Terapi Es Batu di Pangkal Leher

 Sobat,  sekedar tahu,  berikut saya kutipkan  sebuah artikel tentang manfaat besar dari terapi titik Feng Fu asal Cina.  semoga bermanfaat. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa penggunaan sehari-hari dari es batu dapat membantu tubuh Anda menjadi lebih sehat dan juga bisa mengisi kembali tenaga dalam tubuh Anda.  Selain itu meletakkan es batu pada titik tersebut bisa membuat Anda lebih energik dan menjadi awet muda. Caranya mudah sekali yaitu dengan meletakan es batu berukuran kecil di leher bagian belakang dimana letaknya adalah bagian tengah antara pundak dan kepala. Letakkan Es Batu di Pundak Anda, Rasakan ini Penyakit yang Bisa Dihilangkan

Teknik ini berkaitan erat dengan akupunktur Cina dan manfaatnya seperti hal tersebut.  di mana Anda meletakan es batu itu adalah Feng Fu atau jika diterjemahkan yang berarti “Rumah Angin”.

Hanya dengan cara memegang es batu selama 20 menit pada titik Feng Fu Anda akan merasakan hal luar biasa walaupun pada awalnya memang Anda akan merasa dingin pada titik tersebut.  Namun, setelah tiga puluh atau empat puluh detik Anda akan merasakan kehangatan. Dengan melakukan hal ini setiap hari Anda akan mulai merasa euforia. Hal ini terjadi karena hormon endorfin akan mengalir pada darah Anda.

Tidak hanya itu saja manfaat teknik tersebut, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti:

* Meningkatkan kualitas tidur

* Pencernaan menjadi lebih baik

* Jauh dari penyakit seperti pilek

* Mengurangi nyeri sendi , sakit gigi dan sakit kepala

* Perbaikan sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular yang lebih baik

* Tidak ada lagi perubahan degeneratif tulang belakang dan gangguan neurologis

* Membantu mengurangi infeksi seksual yang menular dan gastrointestina

* Menghilangkan gangguan kelenjar tiroid

* Menghilangkan hipotensi, hipertensi dan arthritis

* Asma akan pergi seketika

* Membantu permasalahan kekurangan gizi atau obesitas

* Katakan tidak pada selulit

* Menstruasi yang lebih baik dan membantu permasalahan seperti impotensi, infertilitas, kelenjar endokrin dan frigiditas

* Insomnia, kelelahan kronis, depresi, stres, dan manajemen gangguan psiko-emosional

Metode ini membantu tubuh untuk mengembalikan keseimbangan tanpa menggunakan obat yang berbahan kima.

Ingin mencoba? Rasakanlah manfaat yang akan terjadi.

Sumber: jooliti.com/muslimahcorner.com/TRIBUN-TIMUR.COM Kamis, 18 Juni 2015

 

Baca lebih lanjut

Hartawan Ini Hibahkan Kekayaan Rp 426 T karena Surat Ad-Dhuha

Sobat,   berikut saya kutipkan informasi tentang kemurahan hati yang luar biasa dari anak manusia  bernama Al Walid,  yang menyumbangkan seluruh  harta kekayaannya untuk kepentingan kemanusiaan.  Adalah Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal membuat keputusan mengejutkan. Orang terkaya Saudi ini berjanji akan menyedekahkan seluruh harta kekayaannya yang mencapai US$ 32 miliar, atau lebih dari Rp 426 triliun, untuk berbagai kegiatan amal. Mengutip Arabian Business.com, Alwaleed mengungkapkan mengapa dia menyedekahkan seluruh harta kekayaannya itu.Hartawan Ini Hibahkan Kekayaan Rp 426 T karena Surat Ad-Dhuha

Orang terkaya ke-34 versi Majalah Forbes ini mengungkapkan komitmennya itu di bulan Ramadan tahun ini. Pangeran Alwaleed mengatakan sedekahnya ini akan disalurkan melalui lembaga amalnya, Alwaleed Philanthropies, selama beberapa tahun ke depan.Alwaleed Philanthropies akan menggunakan hartanya untuk meningkatkan pemahaman antar kebudayaan dan membantu masyarakat miskin, melalui bantuan pendidikan, kesehatan, pencegahan penyakit, penyediaan listrik dan rumah, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta pembangunan gedung untuk anak yatim dan sekolah. Lembaga amal milik Alwaleed itu juga akan memberikan bantuan bencana alam dan menciptakan dunia yang lebih toleran dan penuh penerimaan. Baca lebih lanjut

Politik Komunal di Pakistan

Wilayah Pakistan secara administratif dibagi ke dalam 4 propinsi: Punjab, Sindh, Baluchistan, dan North-West Frontier Province.  Mulanya wilayah negara yang lahir akibat pemisahkan diri dari India tahun 1947 itu meliputi pula sebagian Assam dan Bengal.  Namun kedua wilayah yang dipisahkan sekitar 1000 mil dari pemerintah pusat itu akhirnya ganti memisahkan diri, menjadi negara baru, Bangladesh pada tahun 1971.

            Wilayah Assam dan Bengali memang secara historis mempunyai karakteristik budaya dan bahasa berbeda dibanding 4 wilayah lainnya di Pakistan.  Kedua wilayah yang –semula– disebut sebagai Pakistan Timur itu hampir secara monolit dihuni oleh etnik, budaya dan bahasa Bengali.  Mereka yang merupakan 60 % dari total penduduk namun hanya menempati 1/6 dari total wilayah Pakistan ini secara budaya lebih dekat dengan Hindu, sehingga daerah Teluk Bengal tersebut secara budaya lebih dekat ke India.

            Sedangkan 4 wilayah lainnya yang terdapat di Pakistan Barat –kecuali Punjab– budayanya lebih dekat dengan budaya Timur Tengah.  Beda budaya dan daerah sedemikian jelas berpengaruh dalam tata berfikir mereka, yang sedikit banyak akan melahirkan perbedaan aspirasi bahkan mungkin pula menjadi benih konflik.    Apalagi perbedaan demikian ternyata disengaja atau tidak dibalut oleh berbagai ketakseimbangan alokasi aset “politis dan ekonomis”. Jabatan birokrasi dan militer misalnya, adalah didominir oleh orang-orang dari wilayah Barat –khususnya Punjabi dan disusul Pakhtun– yang justru hanya 40 % dari total rakyat Pakistan. Padahal bila ditilik dari segi komposisi penduduk seharusnya ethnis Bengali mendapatkan “jatah” porsi yang jauh lebih besar.

            Sektor ekonomi pun memperlihatkan arah yang tak jauh berbeda. GNP Pakistan wilayah Barat tahun 1949-1950 adalah lebih besar 9 % dibanding wilayah Timur.  Kesenjangan tersebut ternyata terus membengkak, bahkan mencapai selisih 60 % pada tahun 1969-1970.  Kesenjangan demikian ternyata bukan semata-mata diakibatkan oleh kondisi alam wilayah Timur yang rawan bencana alam, melainkan terutama lebih diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang lebih diorientasikan bagi kepentingan wilayah Barat.  Kebijakan tentang eksport-import –yang penanganannya dipercayakan pada State Bank of Pakistan– adalah salah satu contoh dari ketidakadilan sikap pemerintah Pakistan waktu itu (Dhurorudin Mashad, “Antara Otonomi & Stabilitas: Dilema dalam Politik Pakistan”, makalah seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bertema Otonomi dan Pembangunan Daerah, Kampar-Riau, 1-3 November 1998.)

            Untuk mengeksport jute sebagai hasil utama wilayah Timur harus dilakukan melalui prosedur Bank tersebut.  Bahkan alokasi dana import pun harus pula melalui Bank yang sama.  Singkatnya, State Bank of Pakistan adalah yang paling berhak mengumpulkan dana hasil eksport, sekaligus berwenang mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan import.  Mengingat dunia birokrasi –termasuk State Bank of Pakistan– dikuasai oleh orang-orang dari wilayah Barat, maka penentuan alokasi dana hasil eksport pun akhirnya mengalir lebih besar ke wilayah Barat.  Alhasil, dana eksport jute dari Pakistan Timur (baca: Bengali) pun akhirnya lebih menjadi sekedar dana pensubsidi bagi pembangunan wilayah Barat.  Sedangkan Pakistan Timur sendiri hanya mendapat sisa dari dana yang seharusnya justru menjadi haknya.

            Berbagai perbedaan budaya, jarak pemisah yang sangat jauh, dan ketimpangan politik dan ekonomi yang disengaja tersebut akhirnya menumbuhkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya meletupkan kerusuhan sosial.  Kerusuhan pertama terjadi menyusul pengumuman pemerintah Pusat (yang berlokasi di wilayah Barat) bahwa bahasa Urdu dijadikan bahasa resmi nasional, pada tahun 1952.  Keputusan pemerintah ini dipandang oleh masyarakat wilayah Timur sebagai upaya Barat untuk melenyapkan identitas mereka, bahasa dan budaya Bengali, menyusul sikap “penindasan politis dan eksploitasi ekonomi” atas mereka selama ini.  Alhasil, akhirnya keputusan tersebut disambut oleh demonstrasi, bahkan muncul pula isu menuntut suatu otonomi bagi wilayah Timur kecuali bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang.  Bahkan mereka menuntut pula agar bahasa Bengali yang dipakai oleh lebih dari separo rakyat Pakistan dijadikan bahasa nasional.  Tuntutan otonomi kian menguat terutama menyusul kemenangan “mereka” dalam pemilu 1954, dimana dari 309 kursi yang diperebutkan ternyata United Front yang terdiri dari Liga Awami, Krishak Shramik, Nizami Islam yang berbasis di Pakistan Timur berhasil merebut 237 kursi (Dhurorudin Mashad, “Antara Otonomi & Stabilitas: Dilema dalam Politik Pakistan”, makalah seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bertema Otonomi dan Pembangunan Daerah, Kampar-Riau, 1-3 November 1998.)

            Langkah menuntut otonomi tersebut terus bergaung, bahkan akhirnya berubah menjadi gerakan separatisme untuk melepaskan diri dari Pakistan guna membentuk negara bagi kaum Bengali.  Semangat universalisme (persaudaraan) Islam telah dikalahkan oleh kepentingan primordialisme.  Gerakan sedemikian mencapai akumulasi setelah pemerintahan Yahya Khan mengirim tentara ke Pakistan Timur menyusul boikot Pakistan Timur atas hasil pemilu 1970. Alhasil, dengan bantuan dari India akhirnya kaum Bengali berhasil melepaskan diri dari Pakistan menjadi Bangladesh, pada Oktober 1971.  Sejarah kelam Negara Islam Pakistan ini memperlihatkan betapa ketidakadilan pengalokasian “proyek pembangunan” telah menumbuhkan suatu gerakan menuntut suatu otonomi oleh ethnik yang secara budaya, bahasa berbeda, serta menempati wilayah berbeda pula.  Tuntutan mana bila tak ditangani secara bijak –yang dalam kasus Pakistan justru diatasi secara militer– akhirnya berubah menjadi gerakan separatis. Artinya, meski dalam  retorika politik  Paksitan mengklaim sebagai Negara Islam,  namun ketika secara substansi nilai (keadilan) Islam tidak diimplementasikan,  maka universalisme Islam tidak mampu tumbuh sebagai buhul pemersatu antar komunitas etnis.

Kisah Tragis Amangkurat: Pengangkatannya sebagai Sultan menandai awal kemunduran Mataram

Kisah Tragis Amangkurat: Membunuh Wanita, Anak dan KeluargaSobat,  sekedar tahu,  berikut saya kutipkan  artikel tentng Amangkurat I yang mungkin  menarik untuk dikaji  lebih lanjut dengan cara lebih mendalam.  Semoga bermanfaat.

Sobat,  Amangkurat I lahir sekitar tahun 1619 M  dan merupakan anak ke sepuluh dari istri kedua Sultan Agung Mataram, Ratu Kulon dari Cirebon.  Pengangkatannya sebagai Sultan Mataram pasca mangkatnya Sultan Agung kemudian dianggap menandai masa awal kemunduran Kerajaan Mataram. Baca lebih lanjut

Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 6, Terakhir)

Pada masa pemerintahan Ayub Khan pun (1958-1968) JI dan atau Maududi tetap berada pada posisi menentang pemerintah.  Apalagi dengan gerakan Modernisasi Islamnya Ayub yang mengabaikan peran ulama dengan mendudukkan 6 wanita dan pria awam “agama” serta satu Ulama dalam komposisi Dewan Ideologi Islam, yang tugasnya justru menjadi lembaga kontributar pemerintah untuk membuat UU negara.  Bahkan, Ayub telah pula menghapus kata “Islam” dalam preambul konstitusi 1962 sebagai pengganti konstitusi 1956.  Alasan Ayub adalah: dia ingin menciptakan sistem liberal sekuler, tetapi pada saat yang sama ingin melembagakan peran Islam dalam sistem politik Pakistan.  Ayub ingin merubah formalitas Islam dalam konstitusi menjadi “Islam” praktis yang dilaksanakan dalam kenegaraan. Jadi kendati secara formal mencabut nama Islam, namun secara eksplisit ideologi Islam berupaya dikembangkan Ayub.

            Sikap sedemikian ditentang keras oleh JI, bahkan kendati harus sampai menyalahi fatwa yang pernah dikeluarkannya sendiri pada tahun 1952 : bahwa pemimpin negara harus seorang pria. Pada pemilu 1964 misalnya, dalam kerangka menentang penguasa itu, secara ironis JI menyatakan dukungan bagi seorang wanita, Fatima Jinnah (adik Ali Jinnah) dalam menghadapi Ayub Khan. Alasan JI (Maududi) waktu itu adalah Fatima dianggap lebih Islamis dan tidak “sekejam” Ayub Khan.  Namun, dalam kasus ini Ayub Khan tetap menang, terutama karena didukung oleh fatwa kaum tradisionalis (kalangan Islam Populer) yang tetap melarang kepemimpinan wanita.

            Pada masa pemerintahan Ali Bhutto (1971-1977) penentangan JI terpusat pada kebijakan Sosialisme yang disebutnya sebagai ideologi import yang tak Islami, termasuk pula pada kepribadian Bhutto yang dianggap pula tidak menunjukkan integritas Islamnya.  Islam tidak dapat dicampur dengan ideologi buatan manusia yang palsu, termasuk pula sosialisme Islam.  Tidak seperti saat menghadapi pemilu 1964, kali ini kubu Tradisionalis –Jamma’at Ulamai Islami (JUI) dan Jama’at Ulamai Pakistan (JUP– dan kubu neo-tradisionalis (JI nya Maududi) bersatu dibawah payung Pakistan National Alliance (PNA) untuk menumbangkan Bhutto. Dalam upaya ini PNA berhasil menekan pemerintah untuk kembali mencantumkan Islam dalam konstitusi baru 1973.

            Satu hal yang cukup menarik adalah kendati kaum “agama” menentang Sosialisme Bhutto, ternyata mayoritas rakyat Pakistan justru mengacuhkannya, tak peduli pada fatwa-fatwa Ulama yang menyebut sosialisme Bhutto sebagai syirik dan Jahiliah.  Mereka lebih melihat Bhutto sebagai seorang pemimpin populis kedua setelah Ali Jinnah. Walhasil, pada pemilu Desember 1976 PPP berhasil menang 58,7 %, sementara partai-partai agama (JUI, JUP, JI) masing-masing hanya mendapatkan 5,1 % kursi. Hal ini menunjukkan betapa JI belum berhasil menggarap massa (masyarakat) Pakistan untuk berintegritas Islam.

            Pada 5 Juli 1977 barulah “untuk sementara waktu” apa yang diperjuangkan JI relatif memperlihatkan hasil yang memadai, tatkala Zia ul-Haq –tokoh yang disebut-sebut wakil figur Islam sentralis– mengambil alih kekuasaan dari tangan Ali Bhutto.  Pada awal kekuasaannya saja, pemerintahan Zia ul-Haq yang akar ideologinya dari JI ini telah mengisaratkan Nizamul Islam, dengan menyatakan bahwa  Pakistan yang diciptakan atas nama Islam akan terus hidup hanya bila negara ini tetap bertahan pada landasan Islam.  Itulah sebabnya dia menganggap penting memperkenalkan sistem Islam sebagai prasarat utama bagi negara.

            Masalahnya adalah di bawah rezim militer Zia ul-haq inilah maka peraturan-peraturan fundamental yang berjangkauan luas dipakai untuk mempercepat proses Islamisasi (Nizamul Islam) di Pakistan.  Akibat Islamisasi dan pemerintah militer yang secara kebetulan lahir pada saat berbarengan ini akhirnya merangsang pengamat untuk tergoda menghilangkan pentingnya Islamisasi dan memberi alasan bahwa Islamisasi adalah tak lebih dari contoh penggunaan Islam sebagai alat rezim  militer/berkuasa untuk menegakkan keabsahan politisnya. Para pengamat sedemikian sebenarnya meremehkan peran kekuatan sosial politik di luar militer seperti Jamaat Islami.  Padahal justru kekuatan sosial politik itulah yang memanfaatkan berkuasanya militer untuk tujuan politis guna mengubah struktur  politik negara secara fundamental.

            Terbukti Maududi sendiri tampaknya telah memberkati usaha Zia yang berani itu.  Islamisasi oleh Zia waktu itu memang lebih sebagai implementasi hasil pemikiran ideolog Jamaat Islami, Abul ‘Ala Maududi. Tahun 1979 pengadilan Syariat telah dibentuk pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dan orang-orang yang dekat pada partai agama dilibatkan dalam kabinet.  Misalnya, Zia melibatkan 4 orang penting JI dalam kabinetnya, yakni AK Brohi (menteri kehamikan dan agama), Kurshid Ahmad (Wk. ketua komisi perencanaan), Mahmud Azam Faruqi (menteri penerangan), Gafoor Ahmad (menteri perdagangan).

            Dukungan Maududi –kepada rezim militer yang oleh banyak orang disebut diktator– ini cukup beralasan mengingat dia memang berpegang pada suatu ayat Qur’an (17: 80) , “Katakanlah:  “O..Tuhanku masukkan aku kedalam gerbang kebenaran dan kehormatan, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar.  Dan berikan aku kekuatan dari hadiratMU.” Ayat sedemikian ini oleh Maududi ditafsirkan dengan : Berikan kepada kami kekuasaan atau berikan kepada kami sembarang pemerintaha/negara yang menjadi pendukung kami. Walhasil, apapun bentuk dan pola pemerintahan yang dikembangkan Zia ul-haq, selama pemerintahan Zia itu adalah “Islamis” dan atau mendukung gerakan Islamisasi, maka JI dan atau Maududi akan tetap mendukungnya. 

            Namun, sayangnya Maududi keburu meninggal, tahun 1979.  Apalagi pengganti Maududi, Mian Tufail –yang sebenarnya telah memimpin JI sejak 1972, setelah Maududi mengundurkan diri– ternyata tidak sekharismatik pendahulunya yang mampu mengendalikan dan atau mempersatukan pendapat anggota JI.  Terbukti, kendati pemimpin JI itu tetap mendukung Zia ul-haq, namun banyak elemen dalam JI mulai mengkritik Zia sebagai diktator, serta menuntut dilaksanakannya pemilihan umum.  Menurut mereka, seberapapun besar pengaruh Islamisasi lewat sikap otoriter Zia ul-haq, tetap akan lebih besar pengaruh yang muncul jika dimulai melalui pemilu. 

            “Mungkin” karena merasa tak lagi mendapat legitimasi politis dari JI yang semula sangat kuat mendukungnya, mulailah Zia melaksanakan Islamisasi dengan gayanya sendiri dengan mencari dukungan/legitimasi rakyat : seperti pemilihan 1985, serta dilanjutkan dengan memperkuat diri sebagai presiden dengan membuat suatu amandemen konstitusi ke-8 pada Maret 19985.  Akibatnya adalah, kendati pada akhir menjelang kematiannya ia telah pula menerapkan Islamic Legal Code, yang berisi keharusan segala aspek kehidupan disesuaikan dengan Islam.  Ternyata langkah terakhirnya ini mengundang banyak protes, termasuk kelompok agama, yang menganggap langkah tersebut hanya sebagai manuver politik untuk memperkuat posisinya menjelang pemilu November 1988.