Maududi dan Politik Agama Ala Pakistan (Tulisan 6, Terakhir)

Pada masa pemerintahan Ayub Khan pun (1958-1968) JI dan atau Maududi tetap berada pada posisi menentang pemerintah.  Apalagi dengan gerakan Modernisasi Islamnya Ayub yang mengabaikan peran ulama dengan mendudukkan 6 wanita dan pria awam “agama” serta satu Ulama dalam komposisi Dewan Ideologi Islam, yang tugasnya justru menjadi lembaga kontributar pemerintah untuk membuat UU negara.  Bahkan, Ayub telah pula menghapus kata “Islam” dalam preambul konstitusi 1962 sebagai pengganti konstitusi 1956.  Alasan Ayub adalah: dia ingin menciptakan sistem liberal sekuler, tetapi pada saat yang sama ingin melembagakan peran Islam dalam sistem politik Pakistan.  Ayub ingin merubah formalitas Islam dalam konstitusi menjadi “Islam” praktis yang dilaksanakan dalam kenegaraan. Jadi kendati secara formal mencabut nama Islam, namun secara eksplisit ideologi Islam berupaya dikembangkan Ayub.

            Sikap sedemikian ditentang keras oleh JI, bahkan kendati harus sampai menyalahi fatwa yang pernah dikeluarkannya sendiri pada tahun 1952 : bahwa pemimpin negara harus seorang pria. Pada pemilu 1964 misalnya, dalam kerangka menentang penguasa itu, secara ironis JI menyatakan dukungan bagi seorang wanita, Fatima Jinnah (adik Ali Jinnah) dalam menghadapi Ayub Khan. Alasan JI (Maududi) waktu itu adalah Fatima dianggap lebih Islamis dan tidak “sekejam” Ayub Khan.  Namun, dalam kasus ini Ayub Khan tetap menang, terutama karena didukung oleh fatwa kaum tradisionalis (kalangan Islam Populer) yang tetap melarang kepemimpinan wanita.

            Pada masa pemerintahan Ali Bhutto (1971-1977) penentangan JI terpusat pada kebijakan Sosialisme yang disebutnya sebagai ideologi import yang tak Islami, termasuk pula pada kepribadian Bhutto yang dianggap pula tidak menunjukkan integritas Islamnya.  Islam tidak dapat dicampur dengan ideologi buatan manusia yang palsu, termasuk pula sosialisme Islam.  Tidak seperti saat menghadapi pemilu 1964, kali ini kubu Tradisionalis –Jamma’at Ulamai Islami (JUI) dan Jama’at Ulamai Pakistan (JUP– dan kubu neo-tradisionalis (JI nya Maududi) bersatu dibawah payung Pakistan National Alliance (PNA) untuk menumbangkan Bhutto. Dalam upaya ini PNA berhasil menekan pemerintah untuk kembali mencantumkan Islam dalam konstitusi baru 1973.

            Satu hal yang cukup menarik adalah kendati kaum “agama” menentang Sosialisme Bhutto, ternyata mayoritas rakyat Pakistan justru mengacuhkannya, tak peduli pada fatwa-fatwa Ulama yang menyebut sosialisme Bhutto sebagai syirik dan Jahiliah.  Mereka lebih melihat Bhutto sebagai seorang pemimpin populis kedua setelah Ali Jinnah. Walhasil, pada pemilu Desember 1976 PPP berhasil menang 58,7 %, sementara partai-partai agama (JUI, JUP, JI) masing-masing hanya mendapatkan 5,1 % kursi. Hal ini menunjukkan betapa JI belum berhasil menggarap massa (masyarakat) Pakistan untuk berintegritas Islam.

            Pada 5 Juli 1977 barulah “untuk sementara waktu” apa yang diperjuangkan JI relatif memperlihatkan hasil yang memadai, tatkala Zia ul-Haq –tokoh yang disebut-sebut wakil figur Islam sentralis– mengambil alih kekuasaan dari tangan Ali Bhutto.  Pada awal kekuasaannya saja, pemerintahan Zia ul-Haq yang akar ideologinya dari JI ini telah mengisaratkan Nizamul Islam, dengan menyatakan bahwa  Pakistan yang diciptakan atas nama Islam akan terus hidup hanya bila negara ini tetap bertahan pada landasan Islam.  Itulah sebabnya dia menganggap penting memperkenalkan sistem Islam sebagai prasarat utama bagi negara.

            Masalahnya adalah di bawah rezim militer Zia ul-haq inilah maka peraturan-peraturan fundamental yang berjangkauan luas dipakai untuk mempercepat proses Islamisasi (Nizamul Islam) di Pakistan.  Akibat Islamisasi dan pemerintah militer yang secara kebetulan lahir pada saat berbarengan ini akhirnya merangsang pengamat untuk tergoda menghilangkan pentingnya Islamisasi dan memberi alasan bahwa Islamisasi adalah tak lebih dari contoh penggunaan Islam sebagai alat rezim  militer/berkuasa untuk menegakkan keabsahan politisnya. Para pengamat sedemikian sebenarnya meremehkan peran kekuatan sosial politik di luar militer seperti Jamaat Islami.  Padahal justru kekuatan sosial politik itulah yang memanfaatkan berkuasanya militer untuk tujuan politis guna mengubah struktur  politik negara secara fundamental.

            Terbukti Maududi sendiri tampaknya telah memberkati usaha Zia yang berani itu.  Islamisasi oleh Zia waktu itu memang lebih sebagai implementasi hasil pemikiran ideolog Jamaat Islami, Abul ‘Ala Maududi. Tahun 1979 pengadilan Syariat telah dibentuk pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dan orang-orang yang dekat pada partai agama dilibatkan dalam kabinet.  Misalnya, Zia melibatkan 4 orang penting JI dalam kabinetnya, yakni AK Brohi (menteri kehamikan dan agama), Kurshid Ahmad (Wk. ketua komisi perencanaan), Mahmud Azam Faruqi (menteri penerangan), Gafoor Ahmad (menteri perdagangan).

            Dukungan Maududi –kepada rezim militer yang oleh banyak orang disebut diktator– ini cukup beralasan mengingat dia memang berpegang pada suatu ayat Qur’an (17: 80) , “Katakanlah:  “O..Tuhanku masukkan aku kedalam gerbang kebenaran dan kehormatan, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar.  Dan berikan aku kekuatan dari hadiratMU.” Ayat sedemikian ini oleh Maududi ditafsirkan dengan : Berikan kepada kami kekuasaan atau berikan kepada kami sembarang pemerintaha/negara yang menjadi pendukung kami. Walhasil, apapun bentuk dan pola pemerintahan yang dikembangkan Zia ul-haq, selama pemerintahan Zia itu adalah “Islamis” dan atau mendukung gerakan Islamisasi, maka JI dan atau Maududi akan tetap mendukungnya. 

            Namun, sayangnya Maududi keburu meninggal, tahun 1979.  Apalagi pengganti Maududi, Mian Tufail –yang sebenarnya telah memimpin JI sejak 1972, setelah Maududi mengundurkan diri– ternyata tidak sekharismatik pendahulunya yang mampu mengendalikan dan atau mempersatukan pendapat anggota JI.  Terbukti, kendati pemimpin JI itu tetap mendukung Zia ul-haq, namun banyak elemen dalam JI mulai mengkritik Zia sebagai diktator, serta menuntut dilaksanakannya pemilihan umum.  Menurut mereka, seberapapun besar pengaruh Islamisasi lewat sikap otoriter Zia ul-haq, tetap akan lebih besar pengaruh yang muncul jika dimulai melalui pemilu. 

            “Mungkin” karena merasa tak lagi mendapat legitimasi politis dari JI yang semula sangat kuat mendukungnya, mulailah Zia melaksanakan Islamisasi dengan gayanya sendiri dengan mencari dukungan/legitimasi rakyat : seperti pemilihan 1985, serta dilanjutkan dengan memperkuat diri sebagai presiden dengan membuat suatu amandemen konstitusi ke-8 pada Maret 19985.  Akibatnya adalah, kendati pada akhir menjelang kematiannya ia telah pula menerapkan Islamic Legal Code, yang berisi keharusan segala aspek kehidupan disesuaikan dengan Islam.  Ternyata langkah terakhirnya ini mengundang banyak protes, termasuk kelompok agama, yang menganggap langkah tersebut hanya sebagai manuver politik untuk memperkuat posisinya menjelang pemilu November 1988.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: