Politik Komunal di Pakistan

Wilayah Pakistan secara administratif dibagi ke dalam 4 propinsi: Punjab, Sindh, Baluchistan, dan North-West Frontier Province.  Mulanya wilayah negara yang lahir akibat pemisahkan diri dari India tahun 1947 itu meliputi pula sebagian Assam dan Bengal.  Namun kedua wilayah yang dipisahkan sekitar 1000 mil dari pemerintah pusat itu akhirnya ganti memisahkan diri, menjadi negara baru, Bangladesh pada tahun 1971.

            Wilayah Assam dan Bengali memang secara historis mempunyai karakteristik budaya dan bahasa berbeda dibanding 4 wilayah lainnya di Pakistan.  Kedua wilayah yang –semula– disebut sebagai Pakistan Timur itu hampir secara monolit dihuni oleh etnik, budaya dan bahasa Bengali.  Mereka yang merupakan 60 % dari total penduduk namun hanya menempati 1/6 dari total wilayah Pakistan ini secara budaya lebih dekat dengan Hindu, sehingga daerah Teluk Bengal tersebut secara budaya lebih dekat ke India.

            Sedangkan 4 wilayah lainnya yang terdapat di Pakistan Barat –kecuali Punjab– budayanya lebih dekat dengan budaya Timur Tengah.  Beda budaya dan daerah sedemikian jelas berpengaruh dalam tata berfikir mereka, yang sedikit banyak akan melahirkan perbedaan aspirasi bahkan mungkin pula menjadi benih konflik.    Apalagi perbedaan demikian ternyata disengaja atau tidak dibalut oleh berbagai ketakseimbangan alokasi aset “politis dan ekonomis”. Jabatan birokrasi dan militer misalnya, adalah didominir oleh orang-orang dari wilayah Barat –khususnya Punjabi dan disusul Pakhtun– yang justru hanya 40 % dari total rakyat Pakistan. Padahal bila ditilik dari segi komposisi penduduk seharusnya ethnis Bengali mendapatkan “jatah” porsi yang jauh lebih besar.

            Sektor ekonomi pun memperlihatkan arah yang tak jauh berbeda. GNP Pakistan wilayah Barat tahun 1949-1950 adalah lebih besar 9 % dibanding wilayah Timur.  Kesenjangan tersebut ternyata terus membengkak, bahkan mencapai selisih 60 % pada tahun 1969-1970.  Kesenjangan demikian ternyata bukan semata-mata diakibatkan oleh kondisi alam wilayah Timur yang rawan bencana alam, melainkan terutama lebih diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang lebih diorientasikan bagi kepentingan wilayah Barat.  Kebijakan tentang eksport-import –yang penanganannya dipercayakan pada State Bank of Pakistan– adalah salah satu contoh dari ketidakadilan sikap pemerintah Pakistan waktu itu (Dhurorudin Mashad, “Antara Otonomi & Stabilitas: Dilema dalam Politik Pakistan”, makalah seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bertema Otonomi dan Pembangunan Daerah, Kampar-Riau, 1-3 November 1998.)

            Untuk mengeksport jute sebagai hasil utama wilayah Timur harus dilakukan melalui prosedur Bank tersebut.  Bahkan alokasi dana import pun harus pula melalui Bank yang sama.  Singkatnya, State Bank of Pakistan adalah yang paling berhak mengumpulkan dana hasil eksport, sekaligus berwenang mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan import.  Mengingat dunia birokrasi –termasuk State Bank of Pakistan– dikuasai oleh orang-orang dari wilayah Barat, maka penentuan alokasi dana hasil eksport pun akhirnya mengalir lebih besar ke wilayah Barat.  Alhasil, dana eksport jute dari Pakistan Timur (baca: Bengali) pun akhirnya lebih menjadi sekedar dana pensubsidi bagi pembangunan wilayah Barat.  Sedangkan Pakistan Timur sendiri hanya mendapat sisa dari dana yang seharusnya justru menjadi haknya.

            Berbagai perbedaan budaya, jarak pemisah yang sangat jauh, dan ketimpangan politik dan ekonomi yang disengaja tersebut akhirnya menumbuhkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya meletupkan kerusuhan sosial.  Kerusuhan pertama terjadi menyusul pengumuman pemerintah Pusat (yang berlokasi di wilayah Barat) bahwa bahasa Urdu dijadikan bahasa resmi nasional, pada tahun 1952.  Keputusan pemerintah ini dipandang oleh masyarakat wilayah Timur sebagai upaya Barat untuk melenyapkan identitas mereka, bahasa dan budaya Bengali, menyusul sikap “penindasan politis dan eksploitasi ekonomi” atas mereka selama ini.  Alhasil, akhirnya keputusan tersebut disambut oleh demonstrasi, bahkan muncul pula isu menuntut suatu otonomi bagi wilayah Timur kecuali bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang.  Bahkan mereka menuntut pula agar bahasa Bengali yang dipakai oleh lebih dari separo rakyat Pakistan dijadikan bahasa nasional.  Tuntutan otonomi kian menguat terutama menyusul kemenangan “mereka” dalam pemilu 1954, dimana dari 309 kursi yang diperebutkan ternyata United Front yang terdiri dari Liga Awami, Krishak Shramik, Nizami Islam yang berbasis di Pakistan Timur berhasil merebut 237 kursi (Dhurorudin Mashad, “Antara Otonomi & Stabilitas: Dilema dalam Politik Pakistan”, makalah seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bertema Otonomi dan Pembangunan Daerah, Kampar-Riau, 1-3 November 1998.)

            Langkah menuntut otonomi tersebut terus bergaung, bahkan akhirnya berubah menjadi gerakan separatisme untuk melepaskan diri dari Pakistan guna membentuk negara bagi kaum Bengali.  Semangat universalisme (persaudaraan) Islam telah dikalahkan oleh kepentingan primordialisme.  Gerakan sedemikian mencapai akumulasi setelah pemerintahan Yahya Khan mengirim tentara ke Pakistan Timur menyusul boikot Pakistan Timur atas hasil pemilu 1970. Alhasil, dengan bantuan dari India akhirnya kaum Bengali berhasil melepaskan diri dari Pakistan menjadi Bangladesh, pada Oktober 1971.  Sejarah kelam Negara Islam Pakistan ini memperlihatkan betapa ketidakadilan pengalokasian “proyek pembangunan” telah menumbuhkan suatu gerakan menuntut suatu otonomi oleh ethnik yang secara budaya, bahasa berbeda, serta menempati wilayah berbeda pula.  Tuntutan mana bila tak ditangani secara bijak –yang dalam kasus Pakistan justru diatasi secara militer– akhirnya berubah menjadi gerakan separatis. Artinya, meski dalam  retorika politik  Paksitan mengklaim sebagai Negara Islam,  namun ketika secara substansi nilai (keadilan) Islam tidak diimplementasikan,  maka universalisme Islam tidak mampu tumbuh sebagai buhul pemersatu antar komunitas etnis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: