Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 1 dari 4)

Pada awal kemerdekaannya di tahun 1947 Pakistan dibagi menjadi dua propinsi, yakni: Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Di Pakistan Barat semula hanya terdapat 40 distrik, namun akhirnya berkembang menjadi 51 distrik. Sedangkan untuk Pakistan Timur terdapat 17 distrik. Dalam rangka kepentingan administratif pola pemerintahan Pakistan kala itu dibagi kedalam 5 tingkatan, yaitu: 2 propinsi (Pakistan Barat dan Pakistan Timur); sub-propinsi (divisi); distrik; sub-distrik; urban municipality dan rural municipality  ( Inayatullah, “Local Administration in a Developing Country: The Pakistan Case”, dalam Edward W. Seidner, Develpoment Administration in Asia, (Durham: North Carolina, Duke University Press, 1970), hlm. 281).

.           Dari berbagai distrik yang dibentuk  antara satu dengan yang lain  terdapat berbagai variasi,  baik dalam ukuran distrik, luas penduduk, topografi, tingkat perkembangan industrialisasi, maupun dalam karakteristik urban nya.  Luas rata-rata distrik di Pakistan kala itu adalah 6.015 mil persegi.  Khusus distrik-distrik di Pakistan Barat yang mempunyai wilayah 6 kali lebih luas dibanding Pakistan Timur rata-rata luas distriknya mencapai 16.079 mil persegi. Diantara seluruh distrik di Pakistan,  distrik  terkecil adalah Mardan yang luasnya hanya 110 mil persegi. Sedangkan yang terluas adalah distrik Kalat dengan luas 30.000 mil persegi.

            Dari seluruh distrik   jumlah penduduknya juga tidak seragam, kendati rata-rata jumlah penduduknya adalah  840.000 orang. Variasinya antara 41.000 jiwa (seperti di distrik Chagai) sampai 7 juta lebih (seperti di distrik Mymensingh). Di Pakistan Barat distrik terpadat bahkan berpenduduk 6 kali lebih besar dibanding distrik yang terkecil. Biasanya dari tiap 3 – 4 distrik (tanpa melihat variasinya) bergabung menjadi satu  divisi, yang jumlahnya di seluruh Pakistan ada 16 buah, yakni 12 divisi di Pakistan Barat dan 4 divisi di Pakistan Timur (sekarang: Bangladesh). Sedangkan di tiap distrik dibagi-bagi kedalam sejumlah sub-divisi, tehsil, thanas, Quanungo circles dan Patawar circles (Ralph Braibanti, Research on the Bureaucracy of Pakistan (Durham, N.C.: Duke University Pres, 1966), hlm. 533-541).

            Ada sebuah keganjilan luar biasa dari  pembagian distrik di Pakistan di awal kemerdekaannya kala itu,  yakni tidak terdapatnya parameter yang sama.  Pakistan Barat  yamg mempunyai wilayah 6 kali  luas dibanding Pakistan  Timur tetapi jumlah distrik justru hanya sepertiganya. Pemilahan wilayah distrik yang tidak memakai parameter yang sama ini dapat diduga terutama karena distrik justru dibangun berdasarkan pada berbagai tuntutan berdasar semangat komunalisme di masing-masing wilayah,  meski pada permukaan seolah pembagian dilakukan berdasarkan pada topografi,  tingkat urbanisme, ataupun berdasarkan argumentasinya artificial lain.  Namun,  yang lebih substantive tampaknya lebih didasarkan pada logika etnisitas, subetnis,  atau bahkan pengelompokan etnis dalam wujud yang lebih kecil semisal klen atau bahkan lebih kecil berupa bani yakni kelompok kecil masyarakat yang merasa bersaudara karena merasa satu keturunan pada level cicit  belaka.  Dugaan seperti ini sangat kuat,  sebab, realitas komunalisme memang sangat kentara mewarnai konstelasi politik Pakistan (bahkan sampai sekarang) meski isu keislaman tampaknya diusahakan untuk menjadi perekat diantara mereka, sesuai dengan semangat kelahiran Negara Pakistan.  Hanya saja persoalan tetap muncul,  yakni: diantara elit Pakistan sendiri terjadi apa yang disebut debat seru secara tak berkesudahan tentang peran Islam dalam politik sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelumnya. 

            Kala itu belum ada kesamaan pandang antara pemimpin Pakistan dalam hal peran Islam dalam bernegara.  Realitas politik ini secara substantive memiliki pengaruh kuat secara negative dalam hal kohesifitas isu Islam untuk membangun kebangsaan tunggal,  bangsa Pakistan.  Komunalisme akhirnya tetap menjadi tumpuan utama berpolitik, mengatasi semangat Islamisme,  persis terefleksi dalam semangat  membangun garis-garis wilayah distrik.  Bahkan, dalam konteks politik makro,  komunalisme akhirnya berpengaruh pula dalam  semangat regionalisme, yang semula hanya dibangun dalam semangat otonomi daerah dan pada akhirnya menjelma dalam semangat separatisme wilayah. Akhirnya,  Pakistan Timur misalnya melepaskan diri membentuk Negara merdeka bernama Bangladesh.  Bahkan,  dalam konteks kekinian pun Pakistan masih diwarnai oleh semangat regionalisme serupa yang nada-nadanya mengarah pula pada semangat separatisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: