Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 2 dari 4)

Setelah lepasnya Pakistan Timur tahun 1971 berarti propinsi di negara Pakistan tinggal satu saja, yakni Pakistan Barat. Dan oleh sebab itu akhirnya dilakukan pengaturan kembali terhadap wilayahnya. Negara Pakistan yang wilayahnya tinggal bekas propinsi Pakistan Barat –berdasarkan konstitusi 1973– akhirnya di bagi-bagi kedalam 4 propinsi baru, antara lain: Propinsi Sindh, Punjab, Baluchistan, dan NorthWest Fronteer Province (NWFP).

            Namun, dalam pengaturan wilayah di bawah level propinsi (baca: pemerintah daerah) tetap didasarkan pada konstitusi 1962,yang merupakan  wujud pengaturan kembali secara rasional terhadap unit-unit teritorial dan jumlah desentralisasi serta delegasi otoritas terhadap berbagai level. Rujukan juga dibuat untuk sejumlah semi otonomi korporasi publik seperti dalam bidang industri, angkutan umum, pertanian, pembangunan air dan energi yang semua itu diwakilkan (dilakukan) di level distrik dan di level bawahnya sehingga memunculkan pertumbuhan volume kegiatan pembangunan di level lokal.

            Perlu dicatat bahwa prinsip yang esensial dari  negara federal –seperti halnya Pakistan–  adalah pembagian otoritas dan kekuasaan supremasi antara pemerintah nasional dan quasi sovereign province state government yang lazim disebut negara bagian, maka dalam kasus Pakistan ini terlihat pula bahwa salah satu kekuasaan yang berada di tangan negara bagian –di Pakistan disebut propinsi– adalah kekuasaan mengenai pemerintahan daerah. Dengan kata lain, untuk berbicara pemerintah daerah dalam perpolitikan Pakistan bukanlah dalam skala propinsinya (yang lebih merupakan quasi sovereign province state government), melainkan pada tataran dibawahnya, yakni sub-province atau biasa disebut division. Singkatnya, pembahasan pada level sub-provinsi itulah maka kita mulai berbicara tentang local government.

            Pada level divisi ini terdapat sebuah dewan sub-province yang anggota-anggotanya terdiri dari hasil pilihan namun ada pula yang diangkat oleh pemerintah pusat dan provinsi. Anggota hasil angkatan ini biasanya terdiri atas para kepala Dewan distrik ditambah dengan kepala berbagai departemen yang ada di wilayah divisi ini. Sedangkan anggota-anggota yang dipilih sebagian berasal dari wakil Dewan Urban municipality dan sebagian lagi dari Dewan distrik. Anggota dari dewan distrik ini dipilih oleh lembaga electoral yang berasal dari anggota-anggota Dewan distrik tadi. Jumlah dari dua kategori hasil pilihan didasarkan pada proporsi penduduk yang diwakilinya.

            Komisioner sub-province secara ex-officio menjadi anggota sekaligus sebagai ketua Dewan Sub-Province. Tugas Dewan ini adalah untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan seluruh departemen  pemerintah pusat dan propinsi di daerah itu. Dalam tugasnya ini dia berwenang meninjau kemajuan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya serta berhak memformulasikan rekomendasi bagi pemerintahan propinsi.

            Pemerintahan sub-province ini membawahi pemerintahan distrik. Nah, pemerintahan distrik inilah yang dalam politik Pakistan menjadi kunci sistem pemerintahan lokal.  Memang, unit dasar administrasi di Pakistan adalah dirancang oleh pemerintah pusat dan propinsi.  Tetapi semua diimplementasikan oleh distrik. Akibatnya image bahwa rakyat Pakistan mempunyai pemerintahannya sendiri adalah bila diproyeksikan ke pemerintahan distrik tadi. Di setiap distrik terdapat apa yang disebut Dewan distrik, yang anggotanya juga berasal dari hasil pilihan, namun ada pula anggota yang diangkat. Anggota yang diangkat terdiri dari pimpinan Dewan sub-distrik (dan atau pimpinan dewan dibawah level distrik) dan kepala National Building Department yang bertugas di level distrik. Sedangkan, anggota yang dipilih adalah berasal dari  ketua-ketua Dewan Desa.

            Dewan yang beranggotakan antara 30-50 orang, dengan masa tugas 5 tahun ini bertugas mengkoordinasikan berbagai tugas National Building  Department sekaligus mengevaluasi hasil-hasil kerja badan tersebut. Dalam tugasnya ini Dewan diawasi oleh komisi sub-province. Dewan ini diketuai oleh pejabat distrik yang disebut Deputy commisioner atau collector. Sedangkan wakil ketua Dewan dipilih dari anggota Dewan khusus hasil pilihan (baca: bukan anggota diangkat). Wakil ketua ini dapat saja mendapat mosi tidak percaya oleh minimal 2/3 suara Dewan, sehingga harus meninggalkan jabatan sebelum akhir masa jabatan 5 tahun. Wakil ketua Dewan mempunyai tugas dan kekuasaan eksekutif seperti pengawasan umum dan mengontrol ketua Dewan.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: