Archive for September, 2015

Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 4, Terakhir)

Politik local di Pakistan,  selain terdapat Urban Municipality ada pula wilayah tertentu yang disebut Rural Municipality yang merujuk pada wilayah pedesaan. Wilayah desa yang berpenduduk di atas 15.000 jiwa disebut Town Community yakni antara Desa – Kota. Town Community ini berperan memberikan pelayanan tertentu kepada kota dalam hal-hal tertentu yang tak dapat ditangani sendiri oleh kota, baik karena alasan keterbatasan jumlah penduduk maupun karena alasan keuangan.  Dengan kata lain, Town adalah merupakan perluasan dari struktur dan fungsi-fungsi dasar village (desa).

            Rural municipality umumnya berpenduduk antara 8 – 10 ribu jiwa yang –untuk kepentingan pemilu– dibagi-bagi kedalam sub-sub municipality dengan jumlah penduduk 1000 orang. Dari unit-unit electoral ini satu orang wakil atau lebih — ditentukan oleh  komisioner sub-porvinsi– diangkat menjadi anggota Dewan Municipal untuk waktu 5 tahun.  Dewan desa tersebut bertugas menyimpan laporan-laporan statistik desa, menyetujui perkiraan mendapatan dan laporan keuangan, memelihara kekayaan desa, melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan distrik kepada desa bersangkutan (seperti: keamanan desa, polisi desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, menyediakan sarana dan jalan umum), penghijauan, mengatasi kebakaran dan pemukiman. Dan yang tak kalah penting, Rural concillors (anggota Dewan desa) ini juga berperan sebagai electoral college (lembaga pemilu) bagi seleksi presiden dan pemilihan anggota parlemen nasional maupun propinsi.

            Anggota Dewan yang berjumlah antara 10 -15 orang,  mereka memilih seorang pimpinan dari antara mereka sendiri. Pimpinan terpilih akan bertugas selama 5 tahun, kecuali jika dia terkena mosi tidak percaya dari 2/3 anggota dewan.  Pimpinan dewan Rural Municipality ini bertugas sebagai wakil pemerintah propinsi di tingkat lokal, membantu otoritas distrik dalam mengumpulkan pajak, membantu desa mengumpulkan pajak tanah, serta membantu mengatasi kriminalitas di daerahnya.  Kepala ini akhirnya juga menjadi anggota dewan di level yang lebih tinggi (tehsil/thana). Dalam rangka tugasnya ini kepala dewan desa mendapat honor tahunan.

            Secara administratif Rural Municipality ini diawasi secretary (seorang  pejabat karir) yang diangkat oleh Pengawas otoritas desa dari pegawai di distrik. Pejabat asal distrik ini bertanggung jawab pula untuk mempersiapkan agenda pertemuan dewan, mempersiapkan catatan-catatan hasil kerja Dewan desa serta merencanakan anggaran tahunan untuk desa bersangkutan.

            Sebagai catatan akhir, perlu dikemukakan bahwa seluruh Local Council yagng diuraikan tadi semuanya berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, dengan tujuan agar tak berseberangan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Jika terjadi perseberangan, local council dapat dibubarkan dan langsung diawasi oleh petugas propinsi.  Pun begitu, jika local council tidak mampu menangani suatu bidang atau kekuasaan institusi negara, maka tugas tersebut akan diambilalih oleh otoritas pengawas.


Iklan

Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 3 dari 4)

Setiap distrik di Pakistan secara normal umumnya mempunyai 32 departemen yang merefleksikan berbagai bidang yang ditangani dan menjadi tugas masing-masing distrik. Adapun departemen yang ditangani itu antara lain: administrasi kriminalistas, pengadilan sipil dan jaksa distrik, polisi, penjara, anti korupsi, reklamasi, Auqof, olah raga, makanan, rehabilitasi dan pemukiman kembali, revenue dan pajak, hansip, tenaga kerja, irigasi, pemeliharaan gedung dan jalan, listrik, pendidikan, perikanan, pertanian, peternakan, hutan, koperasi, rehabilitasi perkotaan, tabungan kecil, kesehatan, transportasi, informasi, kesejahteraan sosial, industri, KB, dan pengembangan demokrasi di distrik bersangkutan.

            Di bawah tingkatan Distrik terdapat pemerintahan sub-distrik, yang juga dijalankan oleh sebuah dewan yang disebut Dewan Sub-distrik. Separo dari anggotanya merupakan representatif member yang terdiri para pimpinan Dewan Desa yang diwakilinya.  Sedangkan separo anggota lainnya merupakan official member alias anggota pejabat, yang semuanya ditunjuk oleh deputy commisoner sub-distrik yang sekaligus sebagai anggota dan ketua Dewan sub–distrik.

            Pemerintahan sub-distrik inilah yang akhirnya dibagi-bagi lagi kedalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang merupakan basis dari seluruh pemerintahan Pakitan, yakni Urban municipality (kota praja perkotaan)  dan Rural municipality (kota praja pedesaan). Urban Municipality dibagi kedalam unit-unit Sub-Municipality yang di dalamnya berisi sejumlah Ward. Masing-masing Ward ini mempunyai wakil untuk duduk di Dewan Sub-Municipality yang disebut Union Committe. Dewan Sub-Municipality (bersama dengan Dewan Desa) inilah yang menjadi basis bagi kehidupan demokrasi di seluruh negeri, yang berperan menjadi unit-unit dasar pembangunan daerah (lokal).

            Namun, dengan berbagai alasan  (sejak 1969) Pakistan tak lagi memberikan otoritas pemerintahan dan dana kepada sub-unit sub-unit ini. (Samuel Humes & Eileen Martin, The Structure of Local Government: A Comparative Survey of 81 Countries , (The Hague: International Union of Local Authorities, 1969), hlm. 472.).  Unit-unit sub-municipality ini akhirnya –sampai sekarang– hanya diberi tanggung jawab pada masalah-masalah sanitari, pendaftaran penduduk (kematian dan kelahiran), vaksinasi, pemberantasan hama, tikus dan anjing, gerakan anti malaria, perawatan dan pembersihan saluran air, mengadakan jalan umum lengkap dengan lampu jalanan, perawatan gedung-gedung sekolah dasar, serta distribusi hasil pajak. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Dewan Sub-municipality diberi bantuan 10 % dari anggaran Dewan Municipality.

            Khusus eksistensi Dewan Urban-Municipality anggotanya berasal dari para kepala Dewan Sub-Municipality (sebagai anggota ex officio) ditambah dengan sejumlah pejabat dari distrik yang diangkat dan ditugaskan oleh komisi sub-province. Dewan yang bertugas selama 5 tahun ini biasanya mengadakan rapat sebulan sekali. Ketua Dewan ditunjuk oleh pemerintah propinsi, secara seremonial bertugas sebagai kepala municipality sekaligus sebagai agen pemerintah pusat. Sementara itu wakil ketua  Dewan dipilih dari anggota Dewan, dengan masa jabatan 5 tahun, namun dapat jatuh akibat mosi tak percaya oleh 2/3 anggota dewan.

            Dewan Urban-Municipality ini bertugas  menangani pengairan dan fasilitas drainase, kesehatan, pengadaan dan perawatan jalan umum dan lampunya, menangani pendidikan dan lain-lalain. Untuk menjalankan tugasnya Dewan mendapatkan dana dari pajak dan pembayaran lokal, penyewaan kekayaan municipality, serta dapat bantuan dari pemerintah pusat.

            Dalam menjalankan tugasnya Dewan Urban-Municipality ini diawasi seorang sekretaris yang berasal dari anggota Civil service Cadre yang diangkat oleh Gubernur Propinsi.Otoritas kontrol berada di tangan distrik. Sedangkan untuk municipality yang lebih besar langsung ditangani oleh pemerintahan Sub-Province.  Kedua otoritas itulah yang menyetujui atau menolak anggaran municipality. Tetapi municipality bersangkutan bisa mengadukan atau menggugat keputusan petugas distrik kepada pemerintah Sub-Propinsi atau bahkan keputusan petugas Sub-Propinsi kepada pemerintah Propinsi.