Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 3 dari 4)

Setiap distrik di Pakistan secara normal umumnya mempunyai 32 departemen yang merefleksikan berbagai bidang yang ditangani dan menjadi tugas masing-masing distrik. Adapun departemen yang ditangani itu antara lain: administrasi kriminalistas, pengadilan sipil dan jaksa distrik, polisi, penjara, anti korupsi, reklamasi, Auqof, olah raga, makanan, rehabilitasi dan pemukiman kembali, revenue dan pajak, hansip, tenaga kerja, irigasi, pemeliharaan gedung dan jalan, listrik, pendidikan, perikanan, pertanian, peternakan, hutan, koperasi, rehabilitasi perkotaan, tabungan kecil, kesehatan, transportasi, informasi, kesejahteraan sosial, industri, KB, dan pengembangan demokrasi di distrik bersangkutan.

            Di bawah tingkatan Distrik terdapat pemerintahan sub-distrik, yang juga dijalankan oleh sebuah dewan yang disebut Dewan Sub-distrik. Separo dari anggotanya merupakan representatif member yang terdiri para pimpinan Dewan Desa yang diwakilinya.  Sedangkan separo anggota lainnya merupakan official member alias anggota pejabat, yang semuanya ditunjuk oleh deputy commisoner sub-distrik yang sekaligus sebagai anggota dan ketua Dewan sub–distrik.

            Pemerintahan sub-distrik inilah yang akhirnya dibagi-bagi lagi kedalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang merupakan basis dari seluruh pemerintahan Pakitan, yakni Urban municipality (kota praja perkotaan)  dan Rural municipality (kota praja pedesaan). Urban Municipality dibagi kedalam unit-unit Sub-Municipality yang di dalamnya berisi sejumlah Ward. Masing-masing Ward ini mempunyai wakil untuk duduk di Dewan Sub-Municipality yang disebut Union Committe. Dewan Sub-Municipality (bersama dengan Dewan Desa) inilah yang menjadi basis bagi kehidupan demokrasi di seluruh negeri, yang berperan menjadi unit-unit dasar pembangunan daerah (lokal).

            Namun, dengan berbagai alasan  (sejak 1969) Pakistan tak lagi memberikan otoritas pemerintahan dan dana kepada sub-unit sub-unit ini. (Samuel Humes & Eileen Martin, The Structure of Local Government: A Comparative Survey of 81 Countries , (The Hague: International Union of Local Authorities, 1969), hlm. 472.).  Unit-unit sub-municipality ini akhirnya –sampai sekarang– hanya diberi tanggung jawab pada masalah-masalah sanitari, pendaftaran penduduk (kematian dan kelahiran), vaksinasi, pemberantasan hama, tikus dan anjing, gerakan anti malaria, perawatan dan pembersihan saluran air, mengadakan jalan umum lengkap dengan lampu jalanan, perawatan gedung-gedung sekolah dasar, serta distribusi hasil pajak. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Dewan Sub-municipality diberi bantuan 10 % dari anggaran Dewan Municipality.

            Khusus eksistensi Dewan Urban-Municipality anggotanya berasal dari para kepala Dewan Sub-Municipality (sebagai anggota ex officio) ditambah dengan sejumlah pejabat dari distrik yang diangkat dan ditugaskan oleh komisi sub-province. Dewan yang bertugas selama 5 tahun ini biasanya mengadakan rapat sebulan sekali. Ketua Dewan ditunjuk oleh pemerintah propinsi, secara seremonial bertugas sebagai kepala municipality sekaligus sebagai agen pemerintah pusat. Sementara itu wakil ketua  Dewan dipilih dari anggota Dewan, dengan masa jabatan 5 tahun, namun dapat jatuh akibat mosi tak percaya oleh 2/3 anggota dewan.

            Dewan Urban-Municipality ini bertugas  menangani pengairan dan fasilitas drainase, kesehatan, pengadaan dan perawatan jalan umum dan lampunya, menangani pendidikan dan lain-lalain. Untuk menjalankan tugasnya Dewan mendapatkan dana dari pajak dan pembayaran lokal, penyewaan kekayaan municipality, serta dapat bantuan dari pemerintah pusat.

            Dalam menjalankan tugasnya Dewan Urban-Municipality ini diawasi seorang sekretaris yang berasal dari anggota Civil service Cadre yang diangkat oleh Gubernur Propinsi.Otoritas kontrol berada di tangan distrik. Sedangkan untuk municipality yang lebih besar langsung ditangani oleh pemerintahan Sub-Province.  Kedua otoritas itulah yang menyetujui atau menolak anggaran municipality. Tetapi municipality bersangkutan bisa mengadukan atau menggugat keputusan petugas distrik kepada pemerintah Sub-Propinsi atau bahkan keputusan petugas Sub-Propinsi kepada pemerintah Propinsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: