Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 4, Terakhir)

Politik local di Pakistan,  selain terdapat Urban Municipality ada pula wilayah tertentu yang disebut Rural Municipality yang merujuk pada wilayah pedesaan. Wilayah desa yang berpenduduk di atas 15.000 jiwa disebut Town Community yakni antara Desa – Kota. Town Community ini berperan memberikan pelayanan tertentu kepada kota dalam hal-hal tertentu yang tak dapat ditangani sendiri oleh kota, baik karena alasan keterbatasan jumlah penduduk maupun karena alasan keuangan.  Dengan kata lain, Town adalah merupakan perluasan dari struktur dan fungsi-fungsi dasar village (desa).

            Rural municipality umumnya berpenduduk antara 8 – 10 ribu jiwa yang –untuk kepentingan pemilu– dibagi-bagi kedalam sub-sub municipality dengan jumlah penduduk 1000 orang. Dari unit-unit electoral ini satu orang wakil atau lebih — ditentukan oleh  komisioner sub-porvinsi– diangkat menjadi anggota Dewan Municipal untuk waktu 5 tahun.  Dewan desa tersebut bertugas menyimpan laporan-laporan statistik desa, menyetujui perkiraan mendapatan dan laporan keuangan, memelihara kekayaan desa, melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan distrik kepada desa bersangkutan (seperti: keamanan desa, polisi desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, menyediakan sarana dan jalan umum), penghijauan, mengatasi kebakaran dan pemukiman. Dan yang tak kalah penting, Rural concillors (anggota Dewan desa) ini juga berperan sebagai electoral college (lembaga pemilu) bagi seleksi presiden dan pemilihan anggota parlemen nasional maupun propinsi.

            Anggota Dewan yang berjumlah antara 10 -15 orang,  mereka memilih seorang pimpinan dari antara mereka sendiri. Pimpinan terpilih akan bertugas selama 5 tahun, kecuali jika dia terkena mosi tidak percaya dari 2/3 anggota dewan.  Pimpinan dewan Rural Municipality ini bertugas sebagai wakil pemerintah propinsi di tingkat lokal, membantu otoritas distrik dalam mengumpulkan pajak, membantu desa mengumpulkan pajak tanah, serta membantu mengatasi kriminalitas di daerahnya.  Kepala ini akhirnya juga menjadi anggota dewan di level yang lebih tinggi (tehsil/thana). Dalam rangka tugasnya ini kepala dewan desa mendapat honor tahunan.

            Secara administratif Rural Municipality ini diawasi secretary (seorang  pejabat karir) yang diangkat oleh Pengawas otoritas desa dari pegawai di distrik. Pejabat asal distrik ini bertanggung jawab pula untuk mempersiapkan agenda pertemuan dewan, mempersiapkan catatan-catatan hasil kerja Dewan desa serta merencanakan anggaran tahunan untuk desa bersangkutan.

            Sebagai catatan akhir, perlu dikemukakan bahwa seluruh Local Council yagng diuraikan tadi semuanya berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, dengan tujuan agar tak berseberangan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Jika terjadi perseberangan, local council dapat dibubarkan dan langsung diawasi oleh petugas propinsi.  Pun begitu, jika local council tidak mampu menangani suatu bidang atau kekuasaan institusi negara, maka tugas tersebut akan diambilalih oleh otoritas pengawas.


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: