Archive for Oktober, 2015

Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 2 dari 5)

Dengan afiliasi politik berbeda terutama didasarkan pada semangat ethnisitas dalam konstelasi politik Pakistan,  akhirnya menghasilkan suatu pola politik yang terkotak-kotak antara satu propinsi dengan propinsi lainnnya.  Bahkan pola keterkotakan sedemikian terlihat kian nyata, terutama tercermin dalam kehidupan kota yang rakyatnya memperlihatkan pluralitas.  Karachi misalnya, kota pelabuhan dan industri ini adalah contoh terkongkrit dari politik parokialisme Pakistan yang muncul akibat primordialisme ekstrim.

            Bahkan di kota Karachi ini pula berdiam mayoritas dari kaum imigran asal India yang datang menyusul pemisahan India-Pakistan tahun 1947.  Karena mereka berhijrah dari India, maka disebut kaum (etnis) Mohajir (orang yang berhijrah). Perseteruan antara penduduk asli –khususnya kaum Sindh– dengan Mohajir sejak 1947 hingga kini hampir memenuhi catatan sejarah Pakistan. Ketidak sukaan kaum Sindh atas Muhajir ini kian menggema dari tahun ke tahun.  Kaum Muhajir adalah tulang punggung pembangunan perdagangan di kota pelabuhan itu.   Mereka menguasai industri, pendidikan, dan sumber-sumber lainnya, yang tingkatnya diatas rata-rata kaum asli, Sindh.  Kondisi sedemikian akhirnya menumbuhkan kecemburuan sosial yang kian mengakumulasi oleh kaum Sindh khususnya terhadap kaum Muhajir.  Mereka memandang Muhajir sebagai “menjajah” yang mengeksploitasi bumi dan suku Sindh.  Kaum Mohajir ini secara politis cenderung berafiliasi kedalam Mohajir Qoumi Movement, yang sempat menjadi partai politik dengan kekuatan ketiga terbesar di Pakistan.

            Pola primordialisme sempit sedemikian jelas sangat mengancam stabilitas bahkan integrasi nasional.  Oleh karena itu sangat dimengerti bila sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, Pemerintah Pakistan tidak pernah tertarik untuk menciptakan suatu pemerintahan pusat yang mau melimpahkan tanggungjawab secara substantif kepada masing-masing propinsi.  Alasannya jelas, bahwa sikap parokialisme penduduknya sangat mengkhawatirkan integrasi nasional.  Konsentrasi kekuasaan pada pemerintah pusat adalah refleksi dari respon  langsung dari ancaman kekuatan sentrifugal dari masing-masing provinsi dengan suku dan budaya khasnya.

            Pemerintah memang mengalami dilema dalam mengatasi parokialisme dan benih laten sparatisme ini. Bila pusat menerapkan suatu kebijakan pusat yang “kuat” guna menjamin stabilitas dan integrasi nasional, niscaya pemerintah daerah cenderung curiga dengan melihatkan sebagai rekolonialisasi pusat atas daerah, dan oleh sebab itu mereka cenderung melawan monopoli kekuasaan oleh pusat tersebut.  Contoh yang paling tepat adalah terlihat pada kasus hubungan Pakistan Barat dengan Pakistan Timur (pra-Bangladesh).  Sementara kalau pemerintah pusat cenderung bersikap longgar, terbukti konflik antar ethnis cenderung terus mewarnai negara itu.  Dan kelonggaran dari pusat ini ternyata tidak pula menjamin bahwa pemerintah daerah akan bersifat “santun” pada pemerintah pusat.   Apalagi bila antara penguasa pusat dan daerah kebetulan dari partai berbeda, maka tak jarang pemerintah daerah melihat sikap longgar dari pusat adalah sebagai suatu “kelemahan” pusat yang patut dimanfaatkan untuk memperkuat posisi diri  guna mendongkel pemerintahan pusat dari kursi kekuasaan. Pola sedemikian sudah menjadi kecurigaan endemik bagi setiap penguasa, dan oleh sebab itu hampir setiap penguasa pun cenderung untuk bersikap tegas dan bukan longgar terhadap pemerintah daerah, khususnya bila daerah dipimpin oleh partai oposisi.

            Sementara itu, partai politik yang diharapkan dapat menjadi sarana pemersatu bangsa yang terkotak-kotak berdasar garis ethnis, ternyata justru terseret pula ke dalam semangat parokialisme ini.  Hampir “tak ada” partai politik Pakistan yang bersifat nasional, mengatasi semua latar belakang perbedaan suku, melainkan hampir semua telah terkontaminasi pada semangat ethnisitas.  PPP misalnya, partai yang didirikan Ali Bhutto –asal Sindh– dengan pengikut sangat besar itu, ternyata tak terelakkan dipandang pula lebih mewakili “prestise” kaum Sindh.  Tuduhan demikian semakin santer terdengar pada masa pemerintahan Benazir Bhutto –putri mendiang Ali Bhutto– khususnya pada periode pertama pemerintahannya, 1988-1990.

            Walhasil, tatkala pemerintah sipil tak mampu mengatasi parokialisme dengan berbagai konsekuensi negatifnya, begitupun ketika partai politik dan birokrasi tak mampu menjembatani jurang hubungan antar ethnis berlandaskan pada primordialisme esktrim dengan segala implikasi negatifnya, akhirnya militer sering tampil ke kancah politik, mengambil alih kekuasaan dengan raison ‘deatre (alasan pengabsah) menyelamatkan negara.

Iklan

Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 1 dari 5)

Seiring dengan lepasnya Assam dan Bengali menjadi negara Bangladesh di tahun 1971, bukan berarti problema integrasi negara Pakistan yang dibangun sejak 1947 telah terselesaikan.  Ancaman separatisme ternyata tetap menjadi problema akut. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tetap memperlihatkan pola perseteruan, terutama bila antara “penguasa” di pusat (federal) dan daerah (propinsi)  berasal dari kubu yang berbeda.

            Pasca lepasnya Bengali dan Assam dari Pakistan,  Negara Pakistan tinggal didukung oleh suku Pathan, Punjabi, Sindh, Baluchistan, dan Mohajir, dengan lokasi terpisah dalam 4 propinsi berbeda,  yakni di propinsi Sindh, Punjab, Baluchistan, dan NWFP.  Sindh–kecuali wilayah Karachi–, Baluchistan, dan NWFP jauh tertinggal dibanding Punjab.  Antara empat propinsi ini masing-masing juga mempunyai bahasa berbeda, kendati Urdu dan Inggris dapat menjadi jembatan bagi komunikasi antara mereka.  Begitupun masing-masing memperlihatkan tradisi terpisah, dengan masing-masing secara historis memperlihatkan friksi.  Walaupun kenyataan memperlihatkan bahwa banyak kaum Baluchistan yang tinggal diluar Baluchistan, dan lebih dari sejuta orang Pathan tinggal di Sindh, serta kaum Punjabi tersebar di seluruh propinsi di Pakistan, namun antar propinsi secara politis tetap memperlihatkan persaingan (Lawrence Ziring, “Pakistan”, dalam World Encyclopedia of Political System & Parties)  serta memperlihatkan gejala tak sehat bagi keutuhan Pakistan.  Kaum Pathan menuntut suatu Pakhtunistan, kaum Baluchis “memaksa” bagi diwujudkannya suatu otonomi.   Bila kaum Sindh dan Punjabi yang didominir oleh tuan tanah dengan pengaruh yang luas, maka Baluchis masih “menghormati” pemimpin suku.  Sedangkan kaum Pathan lebih loyal kepada pemimpin agama (biasa disebut Pir) dan pemimpin lokal. Singkatnya, atomisasi dan bukan persatuan nasional menandai ciri khusus bagi “ethos” masyarakat Pakistan.  Kondisi mana ternyata berpengaruh pula dalam kehidupan politik, termasuk didalamnya dalam semangat afiliasi kepartaiannya.

            Pathan yang dominan kedua dalam militer dan birokrasi dianggap lebih egaliber dibanding Punjabi dan Sindh.  Mereka mempunyai kesadaran ethnis yang besar, dengan menyebut budaya mereka sebagai Pakhtun Wali.  Bahkan karena kesadaran ethnis sedemikian sempat memunculkan suatu keinginan mendirikan negara tersendiri, Pakhtunistan, meliputi wilayah NWFP dan sebagian Baluchistan yang berbatasan dengan wilayah Afganistan.  Wilayah ini merupakan basis utama dari national Awami Party (NAP) dibentuk oleh Khan Abdul Ghafar Khan (1957) yang selanjutnya dipimpin oleh Khan Abdul Wali Khan. Etnis Pastun ini memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan etnis Pastun di Afghanistan,  sehingga dalam berbagai isu politik punya solidaritas yang kental terhadapnya.

            Kaum Sindhi yang merasa “secara tradisional” mempunyai wilayah tersendiri di Sindh merasa dipandang “sebelah mata” oleh pemerintah Pakistan. Rasa keterpojokan kian terasa ketika ibukota negara itu dipindahkan dari Karachi ke Islamabad. Perasaan dimarginalkan sedemikian akhirnya menimbulkan benih separatisme pula dalam wujud gerakan Sindhu Desh, artinya Sindhi Homeland, seperti tercermin dari gerakan yang dilancarkan Jeye Sindh.  Kalangan yang tak menggelorakan semangat separatisme pun,  dalam politik tetap saja terkristalisasi dalam wujud dukungan bernuansa  parokialisme etnis dan primordialisme wilayah. Masyarakat Sindh cenderung menjadi pendukung Pakistan People’s Party (PPP) pimpinan Ali Bhutto, seorang pemimpin asal Sindh.

            Sementara itu di Baluchistan, propinsi (yakni sekitar 40 % dari total wilayah Pakistan pasca Bangladesh) pun dengan identitas kewilayahan dan atau kesukuannya punya aliansi politik berbeda.  Propinsi terluas,namun hanya dihuni 5 % dari total penduduk Pakistan ini cenderung pro-NAP.  Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar penduduk Baluchistan bukanlah ethnis Baluch, mengingat suku ini justru sebagian besar tinggal di Karachi, propinsi Sind.  Kaum Baluch yang tinggal di Baluchistan hanya terkonsentrasi terutama di distrik Kallat dan di perbatasan Baluchistan – Iran.