Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 2 dari 5)

Dengan afiliasi politik berbeda terutama didasarkan pada semangat ethnisitas dalam konstelasi politik Pakistan,  akhirnya menghasilkan suatu pola politik yang terkotak-kotak antara satu propinsi dengan propinsi lainnnya.  Bahkan pola keterkotakan sedemikian terlihat kian nyata, terutama tercermin dalam kehidupan kota yang rakyatnya memperlihatkan pluralitas.  Karachi misalnya, kota pelabuhan dan industri ini adalah contoh terkongkrit dari politik parokialisme Pakistan yang muncul akibat primordialisme ekstrim.

            Bahkan di kota Karachi ini pula berdiam mayoritas dari kaum imigran asal India yang datang menyusul pemisahan India-Pakistan tahun 1947.  Karena mereka berhijrah dari India, maka disebut kaum (etnis) Mohajir (orang yang berhijrah). Perseteruan antara penduduk asli –khususnya kaum Sindh– dengan Mohajir sejak 1947 hingga kini hampir memenuhi catatan sejarah Pakistan. Ketidak sukaan kaum Sindh atas Muhajir ini kian menggema dari tahun ke tahun.  Kaum Muhajir adalah tulang punggung pembangunan perdagangan di kota pelabuhan itu.   Mereka menguasai industri, pendidikan, dan sumber-sumber lainnya, yang tingkatnya diatas rata-rata kaum asli, Sindh.  Kondisi sedemikian akhirnya menumbuhkan kecemburuan sosial yang kian mengakumulasi oleh kaum Sindh khususnya terhadap kaum Muhajir.  Mereka memandang Muhajir sebagai “menjajah” yang mengeksploitasi bumi dan suku Sindh.  Kaum Mohajir ini secara politis cenderung berafiliasi kedalam Mohajir Qoumi Movement, yang sempat menjadi partai politik dengan kekuatan ketiga terbesar di Pakistan.

            Pola primordialisme sempit sedemikian jelas sangat mengancam stabilitas bahkan integrasi nasional.  Oleh karena itu sangat dimengerti bila sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, Pemerintah Pakistan tidak pernah tertarik untuk menciptakan suatu pemerintahan pusat yang mau melimpahkan tanggungjawab secara substantif kepada masing-masing propinsi.  Alasannya jelas, bahwa sikap parokialisme penduduknya sangat mengkhawatirkan integrasi nasional.  Konsentrasi kekuasaan pada pemerintah pusat adalah refleksi dari respon  langsung dari ancaman kekuatan sentrifugal dari masing-masing provinsi dengan suku dan budaya khasnya.

            Pemerintah memang mengalami dilema dalam mengatasi parokialisme dan benih laten sparatisme ini. Bila pusat menerapkan suatu kebijakan pusat yang “kuat” guna menjamin stabilitas dan integrasi nasional, niscaya pemerintah daerah cenderung curiga dengan melihatkan sebagai rekolonialisasi pusat atas daerah, dan oleh sebab itu mereka cenderung melawan monopoli kekuasaan oleh pusat tersebut.  Contoh yang paling tepat adalah terlihat pada kasus hubungan Pakistan Barat dengan Pakistan Timur (pra-Bangladesh).  Sementara kalau pemerintah pusat cenderung bersikap longgar, terbukti konflik antar ethnis cenderung terus mewarnai negara itu.  Dan kelonggaran dari pusat ini ternyata tidak pula menjamin bahwa pemerintah daerah akan bersifat “santun” pada pemerintah pusat.   Apalagi bila antara penguasa pusat dan daerah kebetulan dari partai berbeda, maka tak jarang pemerintah daerah melihat sikap longgar dari pusat adalah sebagai suatu “kelemahan” pusat yang patut dimanfaatkan untuk memperkuat posisi diri  guna mendongkel pemerintahan pusat dari kursi kekuasaan. Pola sedemikian sudah menjadi kecurigaan endemik bagi setiap penguasa, dan oleh sebab itu hampir setiap penguasa pun cenderung untuk bersikap tegas dan bukan longgar terhadap pemerintah daerah, khususnya bila daerah dipimpin oleh partai oposisi.

            Sementara itu, partai politik yang diharapkan dapat menjadi sarana pemersatu bangsa yang terkotak-kotak berdasar garis ethnis, ternyata justru terseret pula ke dalam semangat parokialisme ini.  Hampir “tak ada” partai politik Pakistan yang bersifat nasional, mengatasi semua latar belakang perbedaan suku, melainkan hampir semua telah terkontaminasi pada semangat ethnisitas.  PPP misalnya, partai yang didirikan Ali Bhutto –asal Sindh– dengan pengikut sangat besar itu, ternyata tak terelakkan dipandang pula lebih mewakili “prestise” kaum Sindh.  Tuduhan demikian semakin santer terdengar pada masa pemerintahan Benazir Bhutto –putri mendiang Ali Bhutto– khususnya pada periode pertama pemerintahannya, 1988-1990.

            Walhasil, tatkala pemerintah sipil tak mampu mengatasi parokialisme dengan berbagai konsekuensi negatifnya, begitupun ketika partai politik dan birokrasi tak mampu menjembatani jurang hubungan antar ethnis berlandaskan pada primordialisme esktrim dengan segala implikasi negatifnya, akhirnya militer sering tampil ke kancah politik, mengambil alih kekuasaan dengan raison ‘deatre (alasan pengabsah) menyelamatkan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: