Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 5, terakhir)

Di era kepemimpinan Bezazir   di tahun 1989,   oposisi cukup jeli memanfaatkan situasi konflik etnik berkepanjangan.  Kelompok Ittehadi Jumhuri Islami (IJI) yang sering disebut Islamic Democratic Alliance (IDA) (kala itu dipimpin Nawaz Sharif), yang menguasai pemerintahan Punjab memanfaatkan kesempatan ini  untuk memojokkan pemerintahan Benazir.  Bahkan secara terang-terangan Punjab telah pula menentang Islamabad, seperti menahan dua orang agen Badan Penyelidik Federal (FIA: Federal Inteligent  Agency) dengan dituduh melakukan huru-hara serta  menimbulkan gangguan di Punjab. Ketua  Menteri Punjab  menuduh FIA sebagai dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk mengganggu para pemimpin IJI, dengan berpura-pura menyelidi kemungkinan  kasus pengelakan pajak oleh M/S Bias Beverages, perusahaan  pembotolan Pepsicola.

            Punjab  juga dituduh melancarkan kampanye anti Islamabad seperti melakukan penghasutan di propinsi Baluchistan dan Sind  bagian selatan. Akibatnya hubungan kedua propinsi itu dengan  Islamabad menjadi terganggu.  Ketua Menteri  Baluchistan kala itu , Nawaz Akbar Bugti misalnya, mempertanyakan kekuasaan  Islamabad dalam hal menarik pendapatan dari cadangan gas  alam di Baluchistan (Far Eastern Economic Review, 15/6/1989 & 27/4/1989).  Bahkan, di Sindh  sampai terjadi kerusuhan yang intinya melawan pemerintah pusat.  Pada 2 Oktober 1989, di Sukkur para anggota Jeye Sindh membakar bendera Pakistan serta mengibarkan bendera milik gerakaan itu. Ghulam Mohammad Syed –tokoh  tua pemimpin Jeye Sind berusia 85 tahun yang sedianya akan pidato di tempat itu– pun akhirnya ditangkap, sehingga menimbulkan reaksi lebih keras dari para pengikutnya.

            Lebih jauh lagi, Punjab melontarkan suatu tuntutan akan suatu otonomi penuh. Pimpinan  IJI sekaligus Menteri Besar propinsi Punjab kala itu mengambil langkah-langkah konfrontatif guna melepaskan Punjab –yang dihuni oleh 30 persen penduduk Pakistan– dari kontrol Islamabad. Pada Januari 1990 misalnya, Menteri Besar Punjab menghalang-halangi  aparat dari Islambad meresmikan Bank Propinsi Punjab. Pemerintah Punjab kala itu telah pula memboikot Televisi, radio dan kantor berita pemerintah Islamabad, serta berkeinginan mendirikan jaringan Televisi swasta di Punjab. Alasannya, bukan saja karena Punjab merasa diabaikan oleh liputan Televisi pusat, melainkan karena TV pusat  telah dimanfaatkan pemerintah pusat untuk “membunuh” kredibilitas para pemimpin oposisi. Apalagi, mendirikan pemancar TV di Punjab memang dibenarkan konstitusi.  Artikel 159  konstitusi 1973 yang dibuat mendiang Ali Bhutto misalnya, secara jelas menyatakan: “Pemerintah pusat tidak punya cukup alasan menolak keinginan suatu pemerintah propinsi untuk mendirikan pemancar radio dan TV bilamana diperlukan untuk pembangunan dan alat komunikasi dalam wilayah propinsi, untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rangka pembangunan dan komunikasi serta penerimaan aparatur dalam wilayah propinsi”.

            Namun “manuver” dari Punjab ini ditentang Islambad , bahkan  disebutnya sebagai upaya menciptakan perpecahan dan anti  nasional (persatuan), sebagai  upaya untuk mengulangi sejarah “hitam” terbentuknya negara Bangladesh, tatkala tahun 1971 memisahkan diri dari Pakistan.  Oleh karena itu Islamabad  tak akan pernah kompromi dengan kelompok yang ingin menciptakan perpecahan melalui dalih otonomi. Karena cara otonomi justru akan menghasilkan suatu federasi lemah.  

            Berbagai peristiwa serupa   dalam dalam konteks kekinian ternyata acapkali masih mewarnai spectrum politik Pakistan, meski dengan skala berbeda-beda.  Terkadang  konflik primordial bersifat sporadis dan kecil-kecilan sehingga dengan cepat dapat diredam,  namun kala lain   konflik seolah terjadi secara terorganisir dan dalam skala agak massif, seolah tragedi sparatisme Bangladesh   di tahun 1970 masih membayang-bayangi, mengancam eksistensi dan atau keutuhan Negara Islam Pakistan. Realitas ini memperlihatkan bahwa primordialisme  etnik dan kewilayahan di Pakistan acapkali berada di atas universalisme Islam yang dijadikan “icon” pemersatu bagi eksistensi Negara Pakistan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: