Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 1 dari 4)

Masalah otonomi dari waktu ke waktu tetap menjadi wacana politik yang cukup menarik untuk di perbincangkan.  Perdebatan tentang untung rugi bagi diterapkannya suatu otonomi sebagai suatu metode politis bagi hubungan pemerintah pusat dan daerah terus bergulir. Satu hal cukup menarik adalah ternyata wacana, perdebatan dan atau diskusi tentang otonomi tersebut sering dikaitkan dengan isu tuntutan tentang demokrasi.  Banyak pendapat mengaitkan bahwa semakin demokratis suatu sistem politik dan pemerintahan, niscaya bersama itu pula dalam pola hubungan politis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mengarah pada suatu sistem desentralisasi yakni otonomi.

            Semakin demokratis suatu sistem kenegaraan, maka dalam mekanisme pemerintahannya pemerintah pusat akan lebih cenderung melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.  Artinya, dalam pola yang demokratis sedemikian pemerintah Pusat memberikan dalam porsi yang sangat besar pada partisipasi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya berdasar pada suatu partisipasi rakyat dan potensi daerah.  Dengan kata lain,  pemerintahan yang demokratis adalah yang berlandaskan pada pola kebijakan yang bersifat bottom up, dan oleh karena itu pola hubungan pusat – daerah haruslah bersifat otonomi. Sedangkan, suatu pemerintahan yang tak demokratis (baca: otoriter) niscaya akan cenderung mengembangkan pola hubungan pusat derah dalam bentuk up-down, dengan memperlakukan pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pusat untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pusat.  Dan oleh sebab itu pemerintah daerah hanyalah sebagai pekerja dari –dan diawasi secara ketat oleh– pusat.

            Walhasil, karena sistem demokratis dewasa ini umumnya dianggap sebagai yang paling ideal, konsekuensinya sistem otonomi pun akhirnya terbawa pula ke dalam suatu image yang ideal. Berdasar pemikiran sedemikian akhirnya terpola suatu pemikiran bahwa mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yang desentralisasi dengan memberi otonomi pada daerah adalah merupakan sistem terbaik. Bila mekanisme sedemikian diterapkan niscaya hasilnya akan “selalu” baik pula. Sedangkan diluar sistem demokrasi dan  atau  otonomi adalah buruk yang “selalu” akan berimplikasi buruk pula  bagi mekanisme kerja keseluruhan sistem, bahkan termasuk hasilnya.

            Kalau direnungkan secara bijaksana, sebenarnya persoalannya tidaklah sesederhana itu. Masalah otonomi (desentralisasi) dan sentralisasi sebenarnya tak dapat dilihat sebagai sesuatu yang hitam-putih, baik dan buruk.  Karena, baik desentralisasi (baca: otonomi) maupun sentralisasi ini bagaimanapun penerapannya tidak akan terlepas dari pola dan tipe budaya masyarakatnya.  Juga tidak terlepas pula dari situasi dan kondisi tertentu dimana sistem tersebut akan diterapkan.  Bukan tak mungkin penerapan otonomi –yang sangat ideal itu– justru akan berimplikasi negatif, terutama pada masyarakat yang mempunyai derajat konsensus rendah serta mempunyai budaya kekerasan politik dan politik kekerasan yang cukup kental.  

            Singkatnya, kendati betapa idealnya suatu sistem otonomi dan betapa “tak baiknya” suatu sistem sentralisasi –sekali lagi– keduanya tak dapat dilihat sebagai hitam dan putih.  Melainkan akan lebih bijak dilihat sebagai suatu spektrum antara hitam dan putih.  Dengan dasar pemikiran sedemikian, maka ide penerapan yang terbaik atas pola dikotomis tersebut perlu dilandaskan pada pendekatan derajad spektrum otonomi-sentralisasi tadi, sesuai dengan situasi dan kondisi budaya masyarakatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: