Archive for Januari, 2016

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 3 dari 4)

Bagimana jika diterapkan suatu sistem desentralisasi dan atau otonomi bagi Pakistan ? Apakah pola sedemikian menjamin bagi terwujudnya stabilitas, serta mampu meredam gerakan sentrifugal dan separatisme ?.  Persoalannya tak sesederhana itu.  Bahkan bila mencermati sejarah politik Pakistan sampai sekarang ini, nampaknya baik jika diterapkan suatu sentralisasi ataupun desentralisasi di Pakistan untuk kondisi saat ini nampaknya sama-sama mengandung kelemahan, terutama bagi stabilitas negara. Bila sentralisasi mengandung konsekuensi seperti diuraikan tadi, maka desentralisasi didalamnya mengandung dua kelemahan:

            Pertama, kekayaan dan atau potensi daerah  (baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia) satu dengan yang lain adalah berbeda.  Wilayah Baluchistan dengan wilayah Punjab misalnya, memperlihatkan perbedaan sedemikian.  Baluchistan yang luasnya sekitar 40 % dari total wilayah Pakistan (pasca Bangladesh) ternyata hanya dihuni 5 % dari total penduduk.  Sementara sekitar 30 % dari total penduduk Pakistan terkonsentrasi di Punjab. Alhasil, kendati mungkin secara sumber daya alam “unggul” dibanding wilayah lain, namun dengan jumlah penduduk yang sangat minim demikian tentu akan “menghambat” pembangunan Baluchistan.  Apalagi infrastruktur di wilayah itu ternyata pula jauh tertinggal dibanding propinsi Punjab yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.  Alhasil, dengan sangat minimnya sumberdaya manusia –dari segi kwantitas dan kualitas– bila diterapkan suatu desentralisasi sementara wilayah itu jauh kurang siap dibanding wilayah lainnya, niscaya akan kian terjadi ketimpangan.

            Kedua, benih ethnisitas yang masih kental tetap menjadi ancaman bagi  kesatuan bangsa, terutama dengan masih terlihatnya benih separatisme. Persaingan antara partai dengan afiliasi ethnis berbeda akan melahirkan hal sedemikian ini.  Media massa yang berlatar ethnis dan propinsi dalam sistem otonomi akan mengganggu pula serta memperkuat separatisme.  Apalagi terutama bila terjadi dimana seiring dengan diterapkannya sistem otonomi, ternyata dalam perkembangannya kian terjadi kesenjangan pembangunan  antara satu propinsi dengan propinsi yang lain.  Hal demikian jelas sangat riskan bagi integrasi negara dan bangsa.  Kekhawatiran sedemikian cukup beralasan.  Dalam skala kecilpun “potensi” konflik sedemikian sudah terlihat, seperti nampak dalam kasus kota Karachi.

            Dengan kondisi sekarang saja, dimana sistem hubungan pusat-daerah baru diterapkan suatu sistem “otonomi relatif” konflik pusat-daerah –terutama bila penguasanya kebetulan dari kubu berbeda– terus saja berlangsung, apalagi bila benar-benar diterapkan suatu otonomi dalam pengertian “sebenarnya”. Bahkan, dengan menyimak spektrum politik Pakistan yang banyak diwarnai oleh warna kelam itu, mungkin sistem hubungan pusat daerah yang perlu diterapkan adalah otonomi dalam pengertian parlemen daerah nya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat setempat.  Dan sebagai upaya penyeimbang kepentingan daerah dan nasional kepala wilayah dan bukan kepala daerah diupayakan dalam “bentuk” akomodatif antara kepentingan pusat dan daerah (dalam bentuk dekonsentrasi). Jadi bukan dalam bentuk seperti sekarang dimana, parlemen daerah dan Kepala Daerah sama-sama dilepaskan kepada daerah.  Hal demikian, memungkinkan lahirnya suatu parlemen dan atau pemerintah daerah yang antogonis dengan kepentingan nasional. Kondisi mana akan melahirkan instabilitas seperti yang kini sering terjadi.

 </p

Iklan

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 2 dari 4)

Baik desentralisasi maupun sentralisasi pada hakekatnya hanya merupakan alat dan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan negara dan atau pemerintah, terlepas apakah tujuan itu tertulis atau tidak tertulis.  Dan untuk tujuan tersebut antara satu negara dengan negara lain yang sama-sama menerapkan sistem sentralisasi atau desentralisasi dapat saja berbeda. Untuk desentralisasi misalnya, tujuan penerapannya mungkin untuk mencapai efisiensi (J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, (New York: University Press, 1956), atau untuk efisiensi dan partisipasi (Heather Sutherland,  The Making of  a Bureaucratic Elite. The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi (Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. 1979). Mungkin pula sistem tersebut dimaksudkan sebagai upaya pendemokrasian pemerintahan, atau mungkin untuk efisiensi dan stabilitas pemerintahan.

            Bila demokrasi adalah maksud yang ingin dicapai oleh desentralisasi niscaya penerapakan sistem hubungan pusat daerah itu akan membawa konsekuensi atas penempatan parlemen daerah pada suatu posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sebaliknya, bila efesiensi yang dijadikan tujuan dari penerapan otonomi dan atau desentralisasi, maka sistem tersebut akan menempatkan Kepala Daerah pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan posisi  sentral antara kedua lembaga terlihat dalam perbedaan rumusan tentang Pemerintah Daerah tersebut.  Posisi sentral yang ditempati oleh parlemen daerah  terlihat pada tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga ini untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan daerahnya terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bhenyamin Hoessein, “Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya”, makalah Seminar Mengenang Alfian, Menelaah Kembali Formaat Politik Orde Baru, (Jakarta, LIPI 14-15 Juni 1994), hlm. 9).    Posisi sentral dari parlemen daerah membawa konsekuensi kewajiban bagi Kepala Daerah untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen daerah. Dari ulasan tersebut terlihat, kendati desentralisasi diterapkan pada dua negara berbeda, bila tujuan yang ingin dicapai adalah berbeda, maka penekanan pelaksanaannya dan mungkin hasil yang akan terwujud pun akan berbeda.

            Bagi masyarakat yang memiliki derajad konsensus rendah, sering mengalami perpecahan dan atau instabilitas politik oleh sementara kalangan dinilai integrated prefectoral system mungkin lebih bermanfaat dibanding desentralisasi.  Dalam sistem ini Kepala Wilayah akan mengusahakan terciptanya ketertiban dan kestabilan politik.  Selaku wakil pusat Kepala Wilayah tetap mengusahakan pembinaan bangsa, menterjemahkan dan menjabarkan kebijaksanaan nasional di wilayah yurisdiksinya. Secara terus menerus Kepala Wilayah melakukan keseimbangan antara berbagai kekuatan politik dan sosial serta mengintegrasikannya dengan kepentingan nasional. Disini kepala wilayah selaku subordinator bertindak selaku koordinator.  Sistem ini lebih mengutamakan keperluan membangun birokrasi pemerintahan pusat daripada mendistribusikan kekuasaan antara pusat dan daerah. Jadi lebih mengutamakan dekonsentrasi dibanding desentralisasi.

            Menyimak uraian diatas serta melihat karakteristik kemasyarakatan ethnositas rakyat Pakistan dengan segala implikasinya sementara kalangan menilai bahwa pola hubungan politis yang “ideal” antara pusat dan daerah di Pakistan adalah integrated prefectoral system, dan bukan desentralisasi (otonomi), serta bukan pula yang sentralisasi. Sistem yang tersentralistis, dengan kekuatan dan atau kekuasaan terkonsentrasi pada pusat niscaya cenderung memberi peluang bagi lahirnya suatu pemerintahan  outoriter atau bahkan totaliter. Hal demikian pada gilirannya akan melahirkan pula suatu “kecurigaan” bahwa pusat tak lebih hanya merupakan bentuk baru dari suatu kolonialisasi belaka.  Kecurigaan mana akan mengental terutama bila –disengaja atau tidak– aparat pemerintahan Pusat didominasi oleh ethnis (kelompok) tertentu atas ethnis (kelompok) yang lain. Alhasil, perasaan semacam ini tak mustahil akan melahirkan gerakan sentrifugal dari daerah yang kian mengakumulasi.  Semula mungkin berupa tuntutan diterapkannya otonomi, dan pada perkembangannya mungkin pula akan bergeser pada terwujudnya gerakan separatisme.  Terbentuknya negara Bangladesh adalah contoh kasus paling tepat dari hal tersebut.