Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 2 dari 4)

Baik desentralisasi maupun sentralisasi pada hakekatnya hanya merupakan alat dan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan negara dan atau pemerintah, terlepas apakah tujuan itu tertulis atau tidak tertulis.  Dan untuk tujuan tersebut antara satu negara dengan negara lain yang sama-sama menerapkan sistem sentralisasi atau desentralisasi dapat saja berbeda. Untuk desentralisasi misalnya, tujuan penerapannya mungkin untuk mencapai efisiensi (J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, (New York: University Press, 1956), atau untuk efisiensi dan partisipasi (Heather Sutherland,  The Making of  a Bureaucratic Elite. The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi (Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. 1979). Mungkin pula sistem tersebut dimaksudkan sebagai upaya pendemokrasian pemerintahan, atau mungkin untuk efisiensi dan stabilitas pemerintahan.

            Bila demokrasi adalah maksud yang ingin dicapai oleh desentralisasi niscaya penerapakan sistem hubungan pusat daerah itu akan membawa konsekuensi atas penempatan parlemen daerah pada suatu posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sebaliknya, bila efesiensi yang dijadikan tujuan dari penerapan otonomi dan atau desentralisasi, maka sistem tersebut akan menempatkan Kepala Daerah pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan posisi  sentral antara kedua lembaga terlihat dalam perbedaan rumusan tentang Pemerintah Daerah tersebut.  Posisi sentral yang ditempati oleh parlemen daerah  terlihat pada tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga ini untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan daerahnya terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bhenyamin Hoessein, “Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya”, makalah Seminar Mengenang Alfian, Menelaah Kembali Formaat Politik Orde Baru, (Jakarta, LIPI 14-15 Juni 1994), hlm. 9).    Posisi sentral dari parlemen daerah membawa konsekuensi kewajiban bagi Kepala Daerah untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen daerah. Dari ulasan tersebut terlihat, kendati desentralisasi diterapkan pada dua negara berbeda, bila tujuan yang ingin dicapai adalah berbeda, maka penekanan pelaksanaannya dan mungkin hasil yang akan terwujud pun akan berbeda.

            Bagi masyarakat yang memiliki derajad konsensus rendah, sering mengalami perpecahan dan atau instabilitas politik oleh sementara kalangan dinilai integrated prefectoral system mungkin lebih bermanfaat dibanding desentralisasi.  Dalam sistem ini Kepala Wilayah akan mengusahakan terciptanya ketertiban dan kestabilan politik.  Selaku wakil pusat Kepala Wilayah tetap mengusahakan pembinaan bangsa, menterjemahkan dan menjabarkan kebijaksanaan nasional di wilayah yurisdiksinya. Secara terus menerus Kepala Wilayah melakukan keseimbangan antara berbagai kekuatan politik dan sosial serta mengintegrasikannya dengan kepentingan nasional. Disini kepala wilayah selaku subordinator bertindak selaku koordinator.  Sistem ini lebih mengutamakan keperluan membangun birokrasi pemerintahan pusat daripada mendistribusikan kekuasaan antara pusat dan daerah. Jadi lebih mengutamakan dekonsentrasi dibanding desentralisasi.

            Menyimak uraian diatas serta melihat karakteristik kemasyarakatan ethnositas rakyat Pakistan dengan segala implikasinya sementara kalangan menilai bahwa pola hubungan politis yang “ideal” antara pusat dan daerah di Pakistan adalah integrated prefectoral system, dan bukan desentralisasi (otonomi), serta bukan pula yang sentralisasi. Sistem yang tersentralistis, dengan kekuatan dan atau kekuasaan terkonsentrasi pada pusat niscaya cenderung memberi peluang bagi lahirnya suatu pemerintahan  outoriter atau bahkan totaliter. Hal demikian pada gilirannya akan melahirkan pula suatu “kecurigaan” bahwa pusat tak lebih hanya merupakan bentuk baru dari suatu kolonialisasi belaka.  Kecurigaan mana akan mengental terutama bila –disengaja atau tidak– aparat pemerintahan Pusat didominasi oleh ethnis (kelompok) tertentu atas ethnis (kelompok) yang lain. Alhasil, perasaan semacam ini tak mustahil akan melahirkan gerakan sentrifugal dari daerah yang kian mengakumulasi.  Semula mungkin berupa tuntutan diterapkannya otonomi, dan pada perkembangannya mungkin pula akan bergeser pada terwujudnya gerakan separatisme.  Terbentuknya negara Bangladesh adalah contoh kasus paling tepat dari hal tersebut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: