Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 3 dari 4)

Bagimana jika diterapkan suatu sistem desentralisasi dan atau otonomi bagi Pakistan ? Apakah pola sedemikian menjamin bagi terwujudnya stabilitas, serta mampu meredam gerakan sentrifugal dan separatisme ?.  Persoalannya tak sesederhana itu.  Bahkan bila mencermati sejarah politik Pakistan sampai sekarang ini, nampaknya baik jika diterapkan suatu sentralisasi ataupun desentralisasi di Pakistan untuk kondisi saat ini nampaknya sama-sama mengandung kelemahan, terutama bagi stabilitas negara. Bila sentralisasi mengandung konsekuensi seperti diuraikan tadi, maka desentralisasi didalamnya mengandung dua kelemahan:

            Pertama, kekayaan dan atau potensi daerah  (baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia) satu dengan yang lain adalah berbeda.  Wilayah Baluchistan dengan wilayah Punjab misalnya, memperlihatkan perbedaan sedemikian.  Baluchistan yang luasnya sekitar 40 % dari total wilayah Pakistan (pasca Bangladesh) ternyata hanya dihuni 5 % dari total penduduk.  Sementara sekitar 30 % dari total penduduk Pakistan terkonsentrasi di Punjab. Alhasil, kendati mungkin secara sumber daya alam “unggul” dibanding wilayah lain, namun dengan jumlah penduduk yang sangat minim demikian tentu akan “menghambat” pembangunan Baluchistan.  Apalagi infrastruktur di wilayah itu ternyata pula jauh tertinggal dibanding propinsi Punjab yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.  Alhasil, dengan sangat minimnya sumberdaya manusia –dari segi kwantitas dan kualitas– bila diterapkan suatu desentralisasi sementara wilayah itu jauh kurang siap dibanding wilayah lainnya, niscaya akan kian terjadi ketimpangan.

            Kedua, benih ethnisitas yang masih kental tetap menjadi ancaman bagi  kesatuan bangsa, terutama dengan masih terlihatnya benih separatisme. Persaingan antara partai dengan afiliasi ethnis berbeda akan melahirkan hal sedemikian ini.  Media massa yang berlatar ethnis dan propinsi dalam sistem otonomi akan mengganggu pula serta memperkuat separatisme.  Apalagi terutama bila terjadi dimana seiring dengan diterapkannya sistem otonomi, ternyata dalam perkembangannya kian terjadi kesenjangan pembangunan  antara satu propinsi dengan propinsi yang lain.  Hal demikian jelas sangat riskan bagi integrasi negara dan bangsa.  Kekhawatiran sedemikian cukup beralasan.  Dalam skala kecilpun “potensi” konflik sedemikian sudah terlihat, seperti nampak dalam kasus kota Karachi.

            Dengan kondisi sekarang saja, dimana sistem hubungan pusat-daerah baru diterapkan suatu sistem “otonomi relatif” konflik pusat-daerah –terutama bila penguasanya kebetulan dari kubu berbeda– terus saja berlangsung, apalagi bila benar-benar diterapkan suatu otonomi dalam pengertian “sebenarnya”. Bahkan, dengan menyimak spektrum politik Pakistan yang banyak diwarnai oleh warna kelam itu, mungkin sistem hubungan pusat daerah yang perlu diterapkan adalah otonomi dalam pengertian parlemen daerah nya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat setempat.  Dan sebagai upaya penyeimbang kepentingan daerah dan nasional kepala wilayah dan bukan kepala daerah diupayakan dalam “bentuk” akomodatif antara kepentingan pusat dan daerah (dalam bentuk dekonsentrasi). Jadi bukan dalam bentuk seperti sekarang dimana, parlemen daerah dan Kepala Daerah sama-sama dilepaskan kepada daerah.  Hal demikian, memungkinkan lahirnya suatu parlemen dan atau pemerintah daerah yang antogonis dengan kepentingan nasional. Kondisi mana akan melahirkan instabilitas seperti yang kini sering terjadi.

 </p

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: