Archive for Februari, 2016

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 1 dari 3)

Karachi, kota  Industri  terbesar di Pakistan bagian selatan,  dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa dari waktu ke waktu tak pernah absen dari konflik berdarah, terutama akibat bergolaknya para pendukung Mohajir Qoumi Movement (MQM).  Pembunuhan berencana,  kerusuhan berlatar sektarianisme, dan pembantaian berdasar persaingan politik telah mewarnai spektrum kehidupan masyarakat. 

            Karachi dalam banyak kasus sering diibaratkan sebagai daerah tak bertuan, tanpa penguasa, dan tanpa aturan yang dapat menata kehidupan masyarakatnya. Alhasil, di bekas ibukota pertama Pakistan itu akhirnya cukup sering pula berlaku hukum homo homini lupus, manusia satu menjadi serigala bagi manusia lain, sehingga tidak dapat memberi  ketenangan pada warga kota penghuninya. Kalau kembali membuka file politik Pakistan menjelang penghujung millennium ke dua,  niscaya akan ditemukan data-data yang mendukung logika itu.  Selama tahun 1995 misalnya, lebih dari 1800 orang tewas menjadi korban dalam kemelut berdarah di Karachi.  Jumlah tersebut mengindikasikan betapa kerusuhan tersebut skalanya jauh lebih luas dibanding tahun sebelumnya (1994) yang “hanya” menelan korban 1000 orang. Memang,  di awal millennium ketiga gejala serupa tidak begitu kuat, namun demikian Pakistan kini dihadapkan pada problem lain berupa perseteruan antara pemerintah federal vs.  kaum muslim “radikal” yang tampaknya memiliki pengaruh sangat kuat di wilayah-wilayah pinggir.

            Konflik etnik di Pakistan memang sangat kuat gejalanya di era menjelang akhir Milenium kedua, terutama di era pemerintahan Benazir Bhutto.  Kala itu pemerintah –pimpinan Perdana Menteri Benazir Bhutto– menuding bahwa berbagai kekerasan yang melanda Karachi  tidak lain adalah akibat didalangi sekaligus dilakukan “pemberontak” MQM, partai terbesar ketiga di  Pakistan.  Partai ini terutama didukung oleh masyarakat Mohajir berbahasa Urdu.  Mohajir artinya imigran.  Mohajir adalah kaum migran asal India yang masuk Pakistan –terutama Karachi– tahun 1947 dan 1948, menyusul pecahnya anak benua India menjadi dua negara : Pakistan dengan mayoritas Muslim dan India yang didominir kaum Hindu.  Karachi mulanya hanyalah sebuah kota “mati” yang dihuni oleh sekitar 25.000 orang, terutama berethnis Sindhi, Hindu, dan sedikit ethnis Baluch.  Kedatangan kaum Mohajir dengan “tangan dinginnya” telah mengubah status Karachi dari sekedar kota pelabuhan yang “mati” menjadi sebuah pusat perdagangan dengan penduduk mencapai satu juta jiwa.

            Bahkan, seiring dengan pertumbuhan industri di Karachi pada dekade 1950 – 1960 an, telah merangsang munculnya migran gelombang kedua, terdiri atas Punjabi dan Pathan. Ethnis Pathan adalah migran internal terbesar yang datang dari wilayah perbatasan Afghanistan.  Mereka umumnya adalah para tenaga kerja kasar, serta menjadi tulang punggung dunia buruh di Karachi.  Alhasil, pada 1960 penduduk Karachi tercatat hampir dua juta jiwa.  Jumlah tersebut terus membengkak pada tahun 1970-an terutama menyusul datangnya gelombang pengungsi kaum Bihar asal Bengali akibat separatisme wilayah Bengali (Pakistan Timur) menjadi negara terpisah, Bangladesh. Pada tahun 1970 jumlah penduduk Karachi telah mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Dengan pertumbuhan rata-rata 5 – 6 % pertahun, angka tersebut berubah menjadi 6 juta pada tahun 1981, dan mencapai 10 juta pada dekade 1990 an.

            Alhasil, seiring dengan kian berjubelnya penduduk Karachi, bersama itu pula persaingan hidup menjadi kian rumit dan keras. Jika kaum Muhajir berhasil mendominir dunia perdagangan dan pendidikan, maka kaum Pathan menguasai sektor transportasi.  Sedangkan mayoritas ethnis asli (Sindh) dan  Baluch sebagai pemilik “historis” kota tersebut justru kian hari semakin menempati posisi marginal dalam sektor ekonomi. Kondisi ini akhirnya merangsang tumbuhnya benih kecemburuan sosial. Mohajir oleh Sindhi dan  Baluch lebih dianggap sebagai “penjajah” yang hanya mengeksploitasi wilayah mereka. Bahkan Mohajir dicurigai pula akan menempatkan ethnis Sindh dengan segala atribut budayanya pada posisi marginal, dan sebaliknya menempatkan Mohajir pada posisi kian sentral. Pemikiran demikian secara inherent telah membentuk bara permusuhan antar ethnis, yang sewaktu-waktu dapat tersulut menjadi api kerusuhan. 

Iklan

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 4, Terakhir)

Untuk membangun politik otonomi agar tidak kontra-produktif bagi keutuhan negara bangsa, hal yang tak kalah penting bagi Pakistan adalah bahwa gaya politik  yang berdimensi primordialisme ekstrim perlu dibenahi, diubah dari potensi konflik menjadi sumber kekayaan nasional. Untuk itu kiranya perlu –dengan meminjam pendapat E. Pulzer– diwujudkan tiga hal penting, yakni: social homogenity, political consensus, serta hystorical continuity.

            Social homogenity maksudnya adalah suatu keseragaman sosial dalam arti kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kendati secara budaya mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu suku dengan suku lain, namun masing-masing mempunyai kepentingan, cita-cita, dan kesepakatan cara yang sama dalam mencapai cita-cita tadi.  Singkatnya, perlu diwujudkan suatu mekanisme yang meredam munculnya semangat “kita-mereka” yang bersifat ekstrem.

            Dengan terwujudnya social homogenity perlu pula diupayakan suatu political concensus (kesepakatan politik) yakni kesepakatan ideologi bagi landasan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara.  Perlu menjadi catatan, bahwa kendati 97 % penduduk Pakistan adalah Muslim, kendati “Islam” menjadi isu sentral di perpolitikan Pakistan, namun ternyata belum ada kesepakatan politik tentang peran Islam dalam politik Pakistan.  Sehingga negara itu sering terjebak dalam kemelut yang diakibatkan oleh isu “Islam”, dalam pengertian yang disalahgunakan.  Bila social homogenity dan political consensus dapat diwujudkan niscaya upaya mewujudkan historical continuity dalam pengertian kesinambungan program pembangunan –terlepas siapapun dan dari kubu manapun yang memerintah– tetap akan berjalan.

            Bila dicermati, ternyata terdapat satu hal yang sangat unik dalam politik Pakistan, yakni, kendati hakekatnya negeri itu menganut federalisme –seperti terefleksi dari disebutnya pemerintahan pusat sebagai pemerintahan federal– namun Pakistan tak mau menyebut  pemerintahan di level bawahnya sebagai negara bagian, seperti umumnya terdapat di negara yang menganut sistem federal. Dan yang tak kalah penting, ternyata sampai kini masih dijumpai pula banyak urusan kedaerahan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah federal –seperti dalam hal pemancar TV– sehingga seringkali merangsang munculnya tuntutan dari pemerintah propinsi bagi suatu pemerintahan yang lebih otonom. Padahal  sebagai negara bagian seharusnya memang diberikan otonomi penuh kecuali dalam hal jenis mata uang, angkatan bersenjatan dan politik luar negeri.

            Jika kenyataannya demikian, lantas dalam hal apakah keotonomian yang dimiliki propinsi yang hakekatnya negara bagian itu ?.  Dalam kasus Pakistan Pemerintah propinsi berhak menentukan sendiri pemerintahannya, dengan dibentuk berdasar hasil pemilihan umum propinsi tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.  Sehingga bisa saja terjadi bahwa pemerintah propinsi di negeri berpenduduk 134 juta ini dibentuk dan atau dikuasi oleh partai yang sama sekali berbeda dengan partai yang berkuasa dipemerintahan federal. Sehingga, bila dicermati niscaya akan terlihat bahwa pemerintah propinsi di Pakistan itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pemerintahan negara bagian di negara tetangganya, India. Dengan parlemen propinsi yang dipilih berdasarkan pada aspirasi rakyat, dengan terwujudnya pemerintahan  propinsi yang biasanya dilandaskan pada partai yang mendominir parlemen tadi maka disitu terlihat jelas bahwa pemerintah propinsi di Pakistan secara substansial memang diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Buktinya, pemerintah propinsi yang dipimpin chief minister dengan semua menterinya berwenang menjalankan roda pemerintahan propinsi adalah mempunyai wewenang penuh tanpa campur tangan dari pemerintah federal. Hanya dalam hal-hal tertentu saja seperti pertahanan-keamanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, mata uang, pajak PMA dan joint ventura, BUMN, radio dan TV pemerintah federallah yang berhak mengontrol. Namun untuk kontrol TV dan radio pun kini bahkan sudah mulai dipertanyakan oleh pemerintah propinsi.

            Bahkan adalah mungkin saja terjadi bahwa  kebijakan pemerintah propinsi ini berbeda bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah federal. Sehingga dapat dipahami bila acapkali terjadi pertentangan antara propinsi dengan federal. Pertentangan sedemikian kadangkala berada pada skala akut.  Dalam situasi konflik ini pemerintah federal tak berhak memaksakan kehendak apalagi sampai membubarkan pemerintah propinsi ini.  Sebab hanya Gubernur –yang dipilih oleh parlemen propinsi atas persetujuan presiden– atau  presiden –yang dipilih senat federal– sajalah yang berhak membubarkan pemerintah propinsi. Padahal Gubernur atau presiden ini belum tentu punya pendapat yang mesti sama dengan pemerintahan federal (Perdana Menteri), atau bahkan bisa saja justru terjadi sebaliknya, seide dengan chief of minister. 

            Dalam pola hubungan federal-propinsi ini pemerintah federal hanya dalam hal-hal tertentu saja berhak campur tangan bahkan mengontrol tingkat propinsi, antara lain: Pertahanan Keamanan, Angkatan bersenjata, Hubungan luar Negeri, mata uang, pajak PMA dan Joint-ventura, BUMN,  serta radio dan TV. Namun akhir-akhir ini hak kontrol di bidang radio dan TV sudah mulai sering dipertanyakan oleh pemerintah propinsi –terutama sejak awal pemerintahan Benazir Bhutto– mengingat fasilitas tersebut dinilai sering disalah gunakan untuk kepentingan partai yang sedang berkuasa.

Remaja 17 Tahun Hasilkan Rp400 Juta/Bulan, Kuncinya?

Sobat,  apakah anda ingin jadi orang sukses dan kaya raya sejak usia muda ?  Tentu saya mau,  jawabnya.   Berikut saya kutipkan  sebuah artikel tentang  seorang remaja  yang telah sukses-kaya  meskipun masih muda umurnya.   Sobat,  Apa yang Anda lakukan ketika remaja, bermain bersama teman, mencari jati diri atau mempertimbangkan bisnis untuk masa depan? Mungkin yang terakhir menjadi pilihan paling sedikit dari remaja-remaja modern. Ya, kebanyakan masa muda kita sering dihabiskan untuk bermain, mencari pasangan, atau juga menjelajah keindahan alam. Karena banyak remaja berpikir, masa depan dimulai ketika mereka meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan.  Tetapi tidak bagi remaja yang satu ini, yang sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah dalam waktu satu bulan. Siapa dia dan apa bisnis yang dilakukannya hingga bisa menghasilkan uang begitu banyak? Baca lebih lanjut

4 Hal yang Membuat Anda Susah Kaya

Sobat,  apakah anda  bercita-cita ingin menjadi orang kaya ?  Sekedar  tahu berikut saya kutipkan sebuah artikel yang bisa  mendorong  agar kita  bisa mencapai cita-cita itu : Menjadi orang Kaya.  Sobat,  memiliki banyak uang dan bisa membeli apapun yang diinginkannya, merupakan idaman bagi sebagian besar orang. Ya, dengan uang banyak, orang dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Bahkan apa yang diinginkannya pun bisa dengan mudah dipenuhinya. Namun sayangnya tidak semua orang bisa menjadi kaya. Banyak orang yang berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin, dan semaksimal mungkin tapi tetap saja tak bisa menjadi orang kaya yang selalu berkecukupan dan bahkan lebih. Mungkin anda bertanya-tanya, apa sih penyebab dari seseorang susah atau tidak bisa menjadi kaya?
4 Hal yang Membuat Anda Susah KayaAda banyak faktor yang bisa membuat seseorang menjadi susah untuk mendapatkan kekayaan. Ya, yang paling utama adalah akibat kebiasaannya setiap hari yang tidak mendukung orang tersebut akan menjadi kaya. Selain itu, ada banyak lagi hal yang bisa menjadikan seseorang susah kaya. Berikut ini beberapa hal yang membuat anda ataupun seseorang menjadi susah kaya:

Baca lebih lanjut