Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 4, Terakhir)

Untuk membangun politik otonomi agar tidak kontra-produktif bagi keutuhan negara bangsa, hal yang tak kalah penting bagi Pakistan adalah bahwa gaya politik  yang berdimensi primordialisme ekstrim perlu dibenahi, diubah dari potensi konflik menjadi sumber kekayaan nasional. Untuk itu kiranya perlu –dengan meminjam pendapat E. Pulzer– diwujudkan tiga hal penting, yakni: social homogenity, political consensus, serta hystorical continuity.

            Social homogenity maksudnya adalah suatu keseragaman sosial dalam arti kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kendati secara budaya mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu suku dengan suku lain, namun masing-masing mempunyai kepentingan, cita-cita, dan kesepakatan cara yang sama dalam mencapai cita-cita tadi.  Singkatnya, perlu diwujudkan suatu mekanisme yang meredam munculnya semangat “kita-mereka” yang bersifat ekstrem.

            Dengan terwujudnya social homogenity perlu pula diupayakan suatu political concensus (kesepakatan politik) yakni kesepakatan ideologi bagi landasan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara.  Perlu menjadi catatan, bahwa kendati 97 % penduduk Pakistan adalah Muslim, kendati “Islam” menjadi isu sentral di perpolitikan Pakistan, namun ternyata belum ada kesepakatan politik tentang peran Islam dalam politik Pakistan.  Sehingga negara itu sering terjebak dalam kemelut yang diakibatkan oleh isu “Islam”, dalam pengertian yang disalahgunakan.  Bila social homogenity dan political consensus dapat diwujudkan niscaya upaya mewujudkan historical continuity dalam pengertian kesinambungan program pembangunan –terlepas siapapun dan dari kubu manapun yang memerintah– tetap akan berjalan.

            Bila dicermati, ternyata terdapat satu hal yang sangat unik dalam politik Pakistan, yakni, kendati hakekatnya negeri itu menganut federalisme –seperti terefleksi dari disebutnya pemerintahan pusat sebagai pemerintahan federal– namun Pakistan tak mau menyebut  pemerintahan di level bawahnya sebagai negara bagian, seperti umumnya terdapat di negara yang menganut sistem federal. Dan yang tak kalah penting, ternyata sampai kini masih dijumpai pula banyak urusan kedaerahan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah federal –seperti dalam hal pemancar TV– sehingga seringkali merangsang munculnya tuntutan dari pemerintah propinsi bagi suatu pemerintahan yang lebih otonom. Padahal  sebagai negara bagian seharusnya memang diberikan otonomi penuh kecuali dalam hal jenis mata uang, angkatan bersenjatan dan politik luar negeri.

            Jika kenyataannya demikian, lantas dalam hal apakah keotonomian yang dimiliki propinsi yang hakekatnya negara bagian itu ?.  Dalam kasus Pakistan Pemerintah propinsi berhak menentukan sendiri pemerintahannya, dengan dibentuk berdasar hasil pemilihan umum propinsi tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.  Sehingga bisa saja terjadi bahwa pemerintah propinsi di negeri berpenduduk 134 juta ini dibentuk dan atau dikuasi oleh partai yang sama sekali berbeda dengan partai yang berkuasa dipemerintahan federal. Sehingga, bila dicermati niscaya akan terlihat bahwa pemerintah propinsi di Pakistan itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pemerintahan negara bagian di negara tetangganya, India. Dengan parlemen propinsi yang dipilih berdasarkan pada aspirasi rakyat, dengan terwujudnya pemerintahan  propinsi yang biasanya dilandaskan pada partai yang mendominir parlemen tadi maka disitu terlihat jelas bahwa pemerintah propinsi di Pakistan secara substansial memang diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Buktinya, pemerintah propinsi yang dipimpin chief minister dengan semua menterinya berwenang menjalankan roda pemerintahan propinsi adalah mempunyai wewenang penuh tanpa campur tangan dari pemerintah federal. Hanya dalam hal-hal tertentu saja seperti pertahanan-keamanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, mata uang, pajak PMA dan joint ventura, BUMN, radio dan TV pemerintah federallah yang berhak mengontrol. Namun untuk kontrol TV dan radio pun kini bahkan sudah mulai dipertanyakan oleh pemerintah propinsi.

            Bahkan adalah mungkin saja terjadi bahwa  kebijakan pemerintah propinsi ini berbeda bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah federal. Sehingga dapat dipahami bila acapkali terjadi pertentangan antara propinsi dengan federal. Pertentangan sedemikian kadangkala berada pada skala akut.  Dalam situasi konflik ini pemerintah federal tak berhak memaksakan kehendak apalagi sampai membubarkan pemerintah propinsi ini.  Sebab hanya Gubernur –yang dipilih oleh parlemen propinsi atas persetujuan presiden– atau  presiden –yang dipilih senat federal– sajalah yang berhak membubarkan pemerintah propinsi. Padahal Gubernur atau presiden ini belum tentu punya pendapat yang mesti sama dengan pemerintahan federal (Perdana Menteri), atau bahkan bisa saja justru terjadi sebaliknya, seide dengan chief of minister. 

            Dalam pola hubungan federal-propinsi ini pemerintah federal hanya dalam hal-hal tertentu saja berhak campur tangan bahkan mengontrol tingkat propinsi, antara lain: Pertahanan Keamanan, Angkatan bersenjata, Hubungan luar Negeri, mata uang, pajak PMA dan Joint-ventura, BUMN,  serta radio dan TV. Namun akhir-akhir ini hak kontrol di bidang radio dan TV sudah mulai sering dipertanyakan oleh pemerintah propinsi –terutama sejak awal pemerintahan Benazir Bhutto– mengingat fasilitas tersebut dinilai sering disalah gunakan untuk kepentingan partai yang sedang berkuasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: