Archive for Maret, 2016

Penting Mana Antara “Work Hard” atau “Work Smart”?

Sobat,  manakah yang anda pilih,   antara  kerja keras dan keras cerdas ?  Untuk memilih keduanya tentu anda harus memahami  beda antara keduanya.  Sekedar tahu,  berikut saya kutipkan sebuah artikel  berisi  penjelasan tentang perbedaan antara keduanya.

Sobat,  Seringkali kita mendengar istilah “work hard” dan “work smart“. Seringkali juga kita salah mengartikan kedua kata ini. Work hard sering diartikan sebagai bekerja keras, sedangkan work smart sering diartikan dengan bekerja cerdik. Dari kedua makna ini, manakah sebenarnya yang lebih penting? Sebenarnya, hal tersebut tergantung situasi dan kondisi. Memang, kerja keras salah satu kunci utamanya adalah ketekunan.  Kamu harus bisa mengerjakan suatu hal dengan tekun. Sedangkan kerja cerdas, kamu akan mengerjakan tugas itu dengan tingkat kreativitasmu tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Berikut gambaran  lebih jelas  tentang :  Penting mana antara “Work hard” atau “Work smart” :Image result for abdul kalam images
  1. Mengambil Keputusan dengan Work Smart

    Work smart diartikan dengan bekerja secara cerdik. Jadi, ketika kita mengambil keputusan, harus dilakukan dengan cerdik. Dengan begitu, kamu akan lebih cepat meraih kesuksesan dengan cara cerdik itu.

  2. Keduanya Berdiri di tempat Berbeda

    Work hard dipandang sebagai usaha yang langsung dilakukan dengan tindakan, berbeda dengan work smart yang didasarkan pada pemikiran. Oleh karena itu, work smart bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan tepat.

  3. Keduanya Butuh Keseriusan Seseorang

    Baik work hard maupun work smart harus dilakukan secara serius. Segalanya akan menghasilkan hal baik jika dilakukan dengan serius.

  4. Work Hard sering Dianggap Kunci untuk Meraih Keinginan Kita

    Kerja keras tak hanya melibatkan fisik, tapi juga mental yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu mengatakan bahwa jika ingin sukses, kerja keras adalah kunci utamanya.

  5. Secara Konsep, Keduanya Bisa Dikombinasikan, tapi Praktiknya?

    Memang dalam hal konsep, keduanya bisa dikombinasikan. Tapi, praktik tak selalu sesuai dengan konsep. Malah jika dipraktikkan, keduanya tidak akan bisa menjadi satu.

  6. Kerja Keras Bicara tentang Ketekunan, Kerja Cerdas Bicara tentang Kreatifitas

    Memang kerja keras salah satu kunci utamanya adalah ketekunan. Kamu harus bisa mengerjakan suatu hal dengan tekun. Sedangkan kerja cerdas, kamu akan mengerjakan tugas itu dengan kreatifitasmu tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

  7. Work Smart Membuat Kita Menyimpan Energi Lebih

    Tak perlu menguras tenaga, dengan kerja cerdas kamu bisa menghemat tenagamu. Dengan begitu, kamu masih punya energi untuk melakukan hal lain, bahkan menghabiskan waktu dengan bersenang-senang sekalipun.

Baca lebih lanjut

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 3, Terakhir)

Bila dicermati, sebenarnya pergolakan etnis Mohajir di Pakistan lebih sebagai upaya protektif bagi kepentingan sosial ekonomi mereka yang dari tahun ke tahun cenderung menjadi korban diskriminasi pemerintah dan atau sasaran kekerasan masyarakat Sindh. Dus, selama Karachi dan Hyderabad tetap berada di bawah payung  pemerintahan Sindh niscaya ketakadilan akan tetap menimpa kaum Mohajir. Kala Benazir memerintah,  tampaknya sebagaimana ketika mendiang ayahnya, Ali Bhutto memerintah, kedua-duanya kurang akurat mencermati akar dari problem ini. Akibatnya, semangat komunalisme justru cenderung diatasi dengan pendekatan yang berbau komunalisme pula.  Padahal cara ini sebenarnya hanyalah sebagai penundaan suatu konflik untuk menuju konflik lain pada masa berikutnya, yang kadangkala justru skalanya lebih besar.  Apa yang dilakukan mendiang Ali Bhutto periode 1970 an telah memperkuat argumentasi tersebut. Ibaratnya, sebagai pemimpin nasional, Bhutto berusaha mengobati “luka” kaum Sind dengan cara membuat “luka baru” pada kaum Mohajir.   Akibatnya, sementara “luka” kaum Sindh sampai kini tak kunjung sembuh bahkan telah membusuk, “luka baru” kaum Mohajir pun justru kian parah. Alhasil, “tubuh” Pakistan akhirnya digerogoti dan atau disiksa oleh luka-luka serius yang disadari atau tidak sengaja ditorehkan pendahulunya.

            Ketika Benazir menjadi pewaris tahta mendiang Ali Bhutto, tak semestinya Benazir mewarisi pula kebijakan primordialis ala Bhutto.  Primordialisme tak semestinya diatasi dengan kebijakan primordialisme. Primordialisme hanya mungkin dapat dieliminir dengan menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, kebijakan mendiang Benazir dalam mengatasi problem ethnis kala itu ternyata lebih merefleksikan reinkarnasi dari kebijakan sang ayah, Ali Bhutto, yakni tatkala berusaha menyelesaikan kemelut Sindh-Mohajir dan separatisme Bengali. 

            Benazir kala itu lebih suka mengambil langkah konfrontatif dibanding konsultatif, antara lain: pertama, Benazir menangkapi tokoh-tokoh  MQM, suatu kebijakan yang memaksa pemimpin MQM, Altaf Hussein hidup di pengasingan. Bahkan, untuk mencegah kembalinya para “pemberontak” Benazir melalui pengadilan menjatuhkan vonis hukuman belasan tahun lengkap dengan berbagai dakwaan versi pemerintah.  Kedua, Benazir telah menutup kemungkinan politis bagi diselesaikannya kemelut secara dialogis, serta melontarkan suatu pernyataan “kaku” dengan menyebut Altaf Hussein dan koleganya sebagai kriminal yang tak layak untuk menjadi mitra perundingan.  Ketiga, agen-agen intelijen pemerintah sengaja memecah belah MQM dengan cara mendukung MQM sempalan, yakni MQM Haqiqi.  Memang, cara adu domba ini mungkin memperlemah gerakan MQM.  Namun cara ini akhirnya justru memperumit pola perseteruan yang terjadi, dengan konsekuensi kian memperumit penyelesaiannya.  Keempat, Benazir kala itu secara sengaja atau tidak justru membantu mengobarkan semangat anti Mohajir di kalangan raknyatnya sendiri.  Dia bahkan sempat menyebut kaum Mohajir sebagai tak patriotis, teroris, agen India, dan tikus-tikus yang selalu berupaya merusak persatuan Pakistan.  Alhasil, pemikiran “rasialis” yang langsung dialamatkan pada ethnis Mohajir secara “gebyah uyah” (pukul rata) ini jelas membuat marah seluruh kaum Mohajir.  Bahkan Mohajir pro-pemerintah pun ikut tersinggung akibat pernyataan gegabah dari Benazir ini. Pernyataan Benazir ini jelas menimbulkan dendam yang tak terobati.

            Alhasil, berpijak dari berbagai fakta kebijakan “negatif” dari pemerintah mendiang Benazir kala itu,   telah menyebabkan kemelut Karachi menjadi kian rumit.  Korban-korban tak berdosa akhirnya terus berjatuhan.  Dan kota industri terbesar di Pakistan itupun kala itu akhirnya menjadi cermin mini dari kemelut Lebanon. Sebab, apapun argumentasinya, kendati pimpinan MQM  Altaf Hussen (sejak 1992) telah berhasil dipisahkan dari pendukungnya, namun pengaruhnya di kalangan Mohajir kala itu masih cukup kuat.  Dari pengasingannya di London, berbagai “fatwa” pemimpin Mohajir itu masih mampu memobilisir pengikutnya untuk melancarkan demonstrasi. 

            Mantan pemimpin All-Pakistan Mohajir Student Organization itu oleh kaumnya memang dipandang sebagai mesiah (tokoh pembebas) bagi perjuangan Mohajir guna melepas belenggu ketakadilan tokoh-tokoh Sindh yang dipelopori mendiang Ali Bhutto. Dialah  pendiri sekaligus pemimpin pertama (1984) MQM, satu-satunya organisasi politik pertama dan utama yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Mohajir.  Alhasil, dapat dipahami bila kharisma Hussen yang terkenal dengan sebutan “Boss of the Azizabad Nine-Zero” ini sangat mengakar di kalangan masyarakatnya. 

            Oleh karena itu langkah politis apapun untuk menyelesaikan kemelut Karachi akibat agitasi masyarakat Mohajir ini “faktor” Altaf Hussen harus senantiasa diperhitungkan. Tanpa dia nampaknya apapun upaya Islambad akan menjadi tak terlalu berarti.  Memang, pemimpin MQM Altaf Hussein  sempat melontarkan isu bagi dibentuknya suatu pemerintahan propinsi tersendiri bagi Karachi dan Hyderabad, dua kota dimana Mohajir cukup dominan.  Namun sekali lagi, bila dicermati niscaya akan tampak jelas bahwa, sebenarnya aspirasi ini muncul terutama sebagai upaya protektif bagi kepentingan sosial ekonomi kaum Mohajir yang dari tahun ke tahun cenderung menjadi korban diskriminasi pemerintah dan atau sasaran kekerasan masyarakat Sindh. Dapat dimengerti jika Mohajir lantas berpendapat bahwa selama Karachi dan Hyderabad tetap berada di bawah payung  pemerintahan Sindh niscaya ketakadilan akan tetap menimpa kaum Mohajir.  Dus, dapat dipahami jika isu yang dilontarkan Altaf Hussein oleh kaum Mohajir dipandang sebagai pemikiran brillian dan patut didukung.***

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 2 dari 3)

Kemelut etnis di Karachi kian parah,   akibat mekanisme politik Pakistan justru semakin tak kondusif bagi suatu persatuan nasional. Isu komunalisme, sektarianisme, dan atau primordialisme tampaknya sengaja diabadikan dalam kehidupan masyarakat.   Di propinsi Sindh misalnya, semua partai yang ada cenderung berbasiskan semangat primordialisme.  Mohajir yang berbahasa Urdu adalah tulang punggung partai MQM.  Sedangkan penduduk asli berbahasa Sindh, lebih tertarik untuk memperkuat barisan Pakistan People’s Party (PPP) yang didirikan tokoh Sindh terkemuka, Ali Bhutto.

            Begitupun, kantor surat kabar dan wartawannya telah terkotak-kotak berdasar terminologi bahasa, sekaligus budaya dan latar belakang ethnis, terutama antara Urdu dengan Sindhi.  Bahkan antar ethnis dan bahasa ini masih dipilah-pilah lagi berdasar sekte keagamaan, yang kendati sama-sama Muslim namun sering saling mengkafirkan.  Kemelut Ahmadiah pada periode 1950-1960 an –dengan segala korbannya– adalah contoh yang sangat tepat untuk dikemukakan.  Begitupun peristiwa kelabu konflik Syi’ah Vs. Sunni yang dari tahun ke tahun senantiasa terjadi (meski dalam skala berbeda-beda) kiranya dapat pula dijadikan bukti.  Ironisnya, perseteruan sedemikian sering teraktualisasi pada saat-saat ibadah, dimana secara keji satu sekte membantai sekte lain yang sedang melakukan sholat.  Terlihat, betapa nilai-nilai sakral Islam telah disisihkan atau bahkan sengaja “dipermalukan” oleh semangat sektarianisme sempit dari mereka yang mengaku “Muslim” itu.

            Semula migran asal India (baca: Mohajir) diterima “baik” oleh saudara Muslimnya di Pakistan, terutama mengingat bahwa tujuan dasar mereka adalah mendukung berdirinya negara Muslim Pakistan.  Namun seiring dengan kemapanan ekonomis yang dicapai Mohajir, akhirnya muncul dan terus tumbuh berkembang kecemburuan di kalangan penduduk asli, Sindhi, yang secara ekonomi dan pendidikan memang kurang berhasil.  Kecemburuan mengakumulasi terutama akibat Mohajir yang menguasai pendidikan, perdagangan, dan perindustrian dianggap eksklusif serta tak “membangun” Karachi untuk kepentingan semua orang.  Mohajir lebih cenderung membuat dan atau menghidupkan “institusi” primordialisme guna menjamin langgengnya prestise sosial dan ekonomi antar Mohajir sendiri. 

            Kecemburuan ethnis berlatar sosial ekonomi ini akhirnya secara gemilang dimanfaatkan  seorang tokoh asal Sindh, Ali Bhutto, sebagai komoditi utama untuk bertarung dalam arena politik. Sebagai orator ulung Bhutto berhasil mengeksploitir isu kemiskinan kaum Sindh –dan kaum miskin lain– vis a vis “kemewahan” kaum Mohajir guna memobilisir dukungan bagi partai yang baru dibentuknya, Pakistan People’s Party (PPP).  Alhasil, dengan dukungan dari mayoritas kaum tak berpunya Ali Bhutto pun berhasil merebut kursi kekuasaan.

            Sebagai upaya melanggengkan dukungan tersebut maka pada awal 1970 an mendiang Ali Bhutto sempat memperkenalkan suatu sistem kuota bagi lapangan kerja dan kursi perguruan tingi milik pemerintah.  Kebijakan ini terutama diterapkan di propinsi Sindh, tempat ia berasal sekaligus lokasi dimana mayoritas kaum Mohajir tinggal.  Upaya demikian terutama untuk mengangkat kaum tertinggal agar mampu  mencapai mobilitas sosial dan ekonomi.  Secara ethnis kebijakan ini bermaksud ingin menolong kaum Sindhi yang kalah bersaing melawan Mohajir yang berambisi menduduki kursi-kursi penting dalam pemerintahan. 

            Kebijakan berciri sektarianisme ini akhirnya menyulut api kekecewaan kaum Mohajir. Akibatnya, kebencian timbal balik berlatar ethnis pun menguat. Perasaan demikian mengakumulasi tatkala secara antusias Ali Bhutto yang berethnis Sindh ini memberlakukan bahasa Sindhi sebagai bahasa resmi propinsi Sindh.  Manuver Ali Bhutto ini mendapat tantangan sengit dari Mohajir berbahasa Urdu, karena dipandang sebagai upaya “penindasan” kultural, menyusul pendiskriminasian bidang sosial ekonomi.  Bahkan, kebijakan ini diduga sebagai persekongkolan kaum Sindh pimpinan Bhutto untuk mengeliminir atau bahkan dalam jangka panjang menghapus bahasa dan budaya Mohajir, yang sebagai minoritas seharusnya justru dilindungi.  Alhasil, kebencian timbal balik antar ethnis pun kian mengakumulasi, menjadi bara konflik terpendam.  Dus, hanya “diminyaki” oleh setetes isu saja bara konflik ini sewaktu-waktu dapat berkobar menjadi kemelut berdarah, dengan korban nyawa dan harta.

            Manuver-manuver politik yang dilancarkan mendiang Ali Bhutto pada periode 1970 an tampaknya telah mewariskan problema pelik pada pemerintahan berikutnya, termasuk dua periode pemerintahan putrinya sendiri, Benazir Bhutto.  Pada periode 1990 an misalnya, Mohajir yang tergabung dalam MQM dapat dikatakan mengganjal bahkan ikut menggulingkan pemerintahan Benazir.  MQM yang semula bersekutu dalam pemerintahan koalisi pimpinan Benazir, akhirnya berbalik menjadi seteru, terutama akibat kecewa atas ketidakadilan Benazir dalam berbagi kekuasaan.  Apalagi dalam menangani kemelut ethnis Sindh-Mohajir Benazir dianggap pula cenderung berpihak pada Sindh yang notabene satu ethnis dengan diri Benazir.  Akibatnya,  MQM kala itu menarik seluruh wakilnya dari pemerintahan PPP serta bersekutu dengan oposisi pimpinan Nawaz Sharif.  Pemerintahan Benazir akhirnya goyah, serta dipercepat  “kematiannya” oleh dekrit Presiden Ghulam Ishaq Khan, pada 17 Agustus 1990. MQM ternyata kembali menjadi “PR” yang rumit bagi periode kedua pemerintahan Benazir.  Problem Benazir tak lagi sekedar konflik Sindh-Mohajir, melainkan telah bergeser kearah gerakan “quasi-separatism” Mohajir guna mewujudkan cita-cita baru: propinsi tersendiri bagi Mohajir di wilayah Hyderabad dan Karachi, terpisah dari Sindh. Gerakan Mohajir ini oleh seteru politiknya kala itu dianggap sebagai langkah awal bagi separatisme penuh.

Belajar dari Sengkarut Postingan Tere Liye

Sobat,  sekedar tahu,  beberapa waktu lalu seorang  penulis terkenal bernama Tere Liye “konon”  memposting tulisan  yang isinya :  “Indonesia itu merdeka, karena jasa-jasa tiada tara para pahlawan–yang sebagian besar diantara mereka adalah ulama-ulama besar, juga tokoh2 agama lain. Orang-orang religius, beragama. Apakah ada orang komunis, pemikir sosialis, aktivis HAM, pendukung liberal, yang pernah bertarung hidup mati melawan serdadu Belanda, Inggris atau Jepang? Silahkan cari.

Kontan,  postingan ini memancing  reaksi negatif luar biasa  dari  sebagian kalangan,  yang secara substantif  memancarkan sebuah kemarahan yang seolah  telah sampai ke ubun-ubun.  Menyikapi  atas reaksi yg dipicu postingannya   Tere Liye,  memberikan Jawaban  berikut:

(*Akan saya copy paste penjelasan saya ke penerbit dan beberapa pihak. Saya serahkan ke kalian sepenuhnya mau bereaksi seperti apa setelah penjelasan ini)

Pertama-tama, saya minta maaf jika keriuhan media sosial hari ini membuat tidak nyaman semua orang. Yang kedua, akan saya jelaskan poin dari status yang membuat banyak pihak tidak terima. Statusnya sbb:

“Indonesia itu merdeka, karena jasa-jasa tiada tara para pahlawan–yang sebagian besar diantara mereka adalah ulama-ulama besar, juga tokoh2 agama lain. Orang-orang religius, beragama. Apakah ada orang komunis, pemikir sosialis, aktivis HAM, pendukung liberal, yang pernah bertarung hidup mati melawan serdadu Belanda, Inggris atau Jepang? Silahkan cari. Baca lebih lanjut