Archive for Mei, 2016

TUTUP BEJANA DAN PADAMKAN LAMPU SEBELUM TIDUR. KENAPA ??

Sebat,  sekedar tahu,  ternyata Rasulullah SAW  memerintahkan pada kita untuk menutup bejana dan mematikan lampu sebelum tidur.  Kenapa ?  Berikut saya kutipkan artikel yang mengulas tentang perintah tersebut. Image result for pelita

Sobat,  RASUL Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memadamkan lampu-lampu di malam hari (ketika hendak tidur), dan setelah beberapa tahun dilakukan pengkajian ilmiah modern tentang efek cahaya terhadap manusia dan lingkungannya, maka kajian itu mengatakan:” SUngguh benar Nabinya kaum kaum Muslimin.” Maka mematikan lampu di malam hari adalah salah satu bentuk mukjizat ilmiah Nabawiyah yang melindungi manusia dan lingkungannya dan pencemaran cahaya, yang muncul disebabkan cahaya yang berlebih, yang mengenai tubuh seseorang di malam hari.

Hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Tentang Masalah Ini Baca lebih lanjut

Iklan

Bersyukur

Penjahat Ataukah Pahlawan ?

Sobat,  sekedar tahu,  berikut saya kutipkan  berita atau artikel yang mengisahkan seorang Robinhood abad ini. Sobat,  Ungkapan yang mengakatakan kalau senyuman memiliki kehancuran untuk musuhnya, dan juga senyuman berarti kejadian buat lawannya, benar pantas disematkan pada laki – laki “hacker” yang satu ini. ia tidak gentar dan juga tidak cemas sedikitpun walalupun dia telah diresmikan menemukan hukuman mati. Hamza Dalj asal aljazair, merupakan salah satu hacker
yang amat ditakuti dunia. Majelis hukum international  kesimpulannya menjatuhkan putusan mati kepadanya, atas penumpukan perbuatannya yang telah merugikan sebagian pihak berarti dari negeri tertentu yang telah dibobolnya. Baca lebih lanjut

Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 4 dari 5)

Ketika Bhutto kewalahan menghadapi lawan-lawan politiknya, maka pada awal tahun 1976 dia menunjuk Kepala Staf AD Brigadir Jendral   Zia-ul-Haq menjadi Panglima Angkatan Bersenjata yang baru, menggantikan posisi Jendral Tikka Khan.  Tindakan Bhutto yang mengabaikan nasehat teman-temannya ini jelas merupakan kebodohan terbesar Ali Bhutto.  Sebab, justru langkah inilah yang akhirnya menjadi awal malapetaka bagi diri Bhutto. Karena, Zia ul-Haq yang dipercaya Bhutto untuk mengamankan kedudukannya ternyata justru berambisi besar terhadap kekuasaan.  Sebagai Muslim “fundamentalis” diam-diam Zia ingin mewujudkan nafas Islam mewarnai seluruh kehidupan sosial politik di Pakistan.  Keinginan ini dirintisnya di balik kesibukan Bhutto mengurusi PPP yang sedang gencar diserang lawan-lawannya. 

            Melalui persiapan yang sangat matang, akhirnya pada Selasa subuh, 5 Juli 1977, Jendral Zia ul-Haq melancarkan “Operation Fairly”.  Peristiwa itu menandai tergusurnya kepemimpinan Bhutto, digantikan oleh Zia ul-Haq yang mengangkat dirinya sebagai Kepala Pemerintah Darurat (Chief Military Law Administration) dengan menyatakan, “Saya mengambil tantangan ini sebagai seorang tentara Islam“. 

            Untuk kian memperkokoh posisinya, Zia melegitimasi gerakannya dengan suatu pernyataan penting, “Harus saya katakan, semangat Islam yang menjelma dalam gerakan ini patut digarisbawahi. Semangat itu membuktikan, Pakistan yang lahir dengan nama Islam, akan tetap hidup jika memakai tongkat Islam. Itulah sebabnya saya menganggap perlu memperkenalkan sistem Islam dalam kehidupan bernegara.” (Jakarta – Jakarta, 28 Agustus 1988, hlm.  17). Zia juga menyatakan, “Jika Islam belum diterima di seluruh aspek kehidupan Pakistan, saya akan terus mengemban tugas negara ini sebagai Pelayan Islam selama saya memiliki kekuatan.” (Jakarta – Jakarta, 28 Agustus 1988, hlm.  17).

            Alasan semula yang secara eksplisit dinyatakan Zia ketika menggulingkan Ali Bhutto hanyalah sekedar mencegah terjadinya perang sipil.  Namun, setelah mencermati berbagai pernyataan yang dilontarkan berikutnya, termasuk apa yang penulis kutib tadi, maka tampak sekali bahwa raison de ‘atre (alasan pengabsah) utama yang dipakai Zia ul-Haq untuk melancarakan kudeta adalah keinginannya untuk menegakkan Syariat Islam.

            Sebenarnya sikap “fundamentalisme” Zia ini sudah mulai tampak terutama ketika dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.  Perintah pertama yang dikeluarkannya setelah diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, tahun 1973 misalnya, adalah melarang anak buahnya minum alkohol dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu, dapat dipahami tatkala berhasil memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Pakistan Zia segera merealisasikan idealismenya, yakni Nizamul Islam (Islamisasi) yang merupakan usaha untuk mendifinisikan segala kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pengertian dan konsepsi Islam. 

            Garis besar pemerintahan Islam yang diharapkan Zia minimal meliputi: pertama, pemilihan harus berdasar syara’ (hukum Islam); kedua, kedaulatan terletak di tangan Tuhan yang diwujudkan dalam hukum-hukumnya; ketiga, pemimpin negara dan wakil rakyat dirundingkan dan dibatasi dengan prinsip-prinsip Islam; keempat, Islam bukan hanya sebagai agama (baca: berkaitan dengan soal-soal ritualisme) saja, melainkan juga sebagai aturan sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta menjadi tuntunan struktur negara; kelima, persamaan dalam Islam harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh; keenam, mereka yang bertindak anti sosial dan anti Islam seperti,  mabuk dan pungli harus dihukum; dan ketujuh, kampanye pemilu yang anti ideologi Pakistan tidak diijinkan (Suara Pembaruan, 20 November 1988).

Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 3 dari 5)

Di era pemerintahan Ali Bhutto,  Pakistan pernah menerapkan apa yang disebut Sosialisme Islam. Apa dan bagaimanakah sebenarnya Sosialisme Islam ala Pakistan ?  Sosialisme Islam diperkenalkan Ali Bhutto, seorang politikus “sekuler” yang ingin menerapkan idelogi sosialisme yang diyakininya dengan  dibalut ajaran Islam. Dalam mengayunkan langkah kebijakannya Ali Bhutto memakai pendekatan kerakyatan dan pemerataan melalui nasionalisasi perusahaan swasta dan Land reform, serta mengabaikan kegelisahan para tuan tanah dan para pengusaha Pakistan.  Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan kapas, asuransi, bank dan industri beras.  Land Reform dilaksanakan tahun 1972 dan 1976 untuk merealisasikan slogan-slogan dalam pemilu “Land to the Tillers” (Barbara Mer Caff, “The Case of Pakistan”, dalam Peter H.  Mercel and Ninian Smart (eds.), Religion and Politics in the Modern World, (New York University Press, 1983), hlm.  178).  Bhutto menyebut paham politiknya ini sebagai gabungan dari Demokrasi, Sosialisme dan Islam untuk menolong kaum miskin, dengan slogan kerakyatan: sandang, pangan, dan papan untuk rakyat  bawah.  Manifesto kampanye Ali Bhutto dengan PPP-nya adalah Islam sebagai agamanya, Sosialisme adalah prinsip ekonominya, dan persamaan adalah dasar organisasi. Dengan langkah-langkah ini Ali Bhutto tercatat sebagai satu-satunya pemimpin dalam sejarah Pakistan yang mendapat dukungan meluas di kalangan bawah (Tempo, 15 Agustus 1987, hlm.  49)

            Namun, karena kebijakan sosialismenya bersumber dari ideologi asing yang “tak Islami”, apalagi citra dan latar belakang pribadi Ali Bhutto sendiri dianggap telah merusak prinsip Islam yang merupakan landasan  utama bagi  berdirinya Pakistan, akibatnya Bhutto mendapat tantangan besar dari Ulama, terutama Jamiat Islami pimpinan Maulana Abul ‘Ala Maududi —Penentangan Maududi terhadap sosialisme secara lebih lengkap bisa dibaca dalam, Maryam Jamilah (Margaret Marcus), Biografi Abul ‘Ala Maududi, terj.  Dedi Djamaluddin Malik, (Bandung: Risalah, 1984), hlm.  68 – 74).

            Kendati Ali Bhutto telah berusaha menonjolkan simbol “Islam” secara maksimal dalam berbagai kebijakannya, terutama dalam wujud egalitarianisme Islam dan keadilan sosial yang menekankan persamaan hak (musawat), termasuk juga menutup klub malam, tempat judi dan penjualan alkohol, namun semua itu tetap tak mampu meredam munculnya kecaman-kecaman dari kaum Ulama.  Bahkan, berbagai kebijakan Bhutto tersebut hanya dianggap sebagai keterpaksaan, dan bukan dilandasi oleh ketulusan hati untuk memajukan Islam. 

            Kaum oposan menuduh, setelah Bhutto dan pengikutnya sadar bahwa sosialismenya tak dapat diterima, mereka lantas menyebut kebijakannya sebagai Sosialisme Islam.  Kaum oposan ini malah menandaskan, jika kebijakan Ali Bhutto benar-benar didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, maka kebijakan itu seharusnya tak perlu lagi menggunakan label Sosialisme. Alasannya adalah, karena Islam itu sendiri sudah menekankan persamaan, suatu prinsip yang diklaim sebagai inti dari ideologi Sosialisme.

            Penentangan terhadap Bhutto terus menguat, bahkan sembilan partai oposisi bergabung bersama di bawah payung PNA (Pakistan National Alliance) yang dipimpin oleh tiga partai agama, Yakni Jamaat-i-Islami (JI), Jamiyat-i-Ulama-i -Pakistan (JUP), dan Jamiyat-i-Ulamai-Islam (JUI).  Dominasi ketiga partai agama itu akhirnya memperkuat kecenderungan PNA untuk melancarkan kritiknya dalam kerangka Islam.

            Sosialisme Islam yang digalakkan Ali Bhutto mendapat tantangan keras dari para penggiat Islam.   Kendati Pakistan People’s Party (PPP) bikinan Ali Bhutto menang telak dalam pemilu 1977, dengan menguasai 155 dari 200 kursi yang diperebutkan, namun kecaman terhadap Bhutto bukannya mereda melainkan justru semakin santer.  Oposisi yang dipimpin PNA (yang hanya mendapat 36 kursi) justru menambah isu oposannya dengan menuduh Bhutto telah berlaku curang dalam pemilu, dan oleh karena itu mereka melakukan agitasi.

            Kondisi kisruh ini akhirnya mendorong Bhutto untuk bersikap lebih otoriter. Bhutto menerapkan sensor kepada pers, melarang partai oposisi dan memenjarakan tokoh-tokohnya.  Bahkan Bhutto diduga pula telah bersikap machiavelist dalam melawan saingannya, termasuk dengan membunuh lawan-lawan politiknya   (Tempo, 15 Agustus 1987, hlm.  49).  Lawan politik yang disuruh Bhutto untuk dibunuh adalah Ahmad Raza Kasuri, anggota parlemen dari fraksi PPP, tetapi yang terbunuh justru ayahnya, Nawas Muhammad Ahmad Khan, dalam penghadangan mobil yang mereka tumpangi/kendarai pada malam, 12 april 1974 di lahore. Akibatnya, pengadilan tinggi Lahore manjatuhkan hukuman mati kepada Ali Bhutto tanggal 18 Maret 1978, yang diperkuat oleh putusan MA tanggal 6 februari 1979.  Upaya Review Polition juga ditolak oleh MA tanggal 24 Maret 1979.  Akhirnya, tanggal 4 April 1979 jam 02.00 Bhutto digantung di penjara distrik Rawalpindhi (Kedubes Indonesia untuk Pakistan, laporan Tahun 1978/1979, (Islamabad, 1979), hlm. 4  5, dan 33). Namun,  segala upaya Bhutto ini ternyata tak mampu menyelamatkannya.  Krisis pemerintahan ini akhirnya berakhir ketika Kepala staf Angkatan Bersenjata, Jendral Muhammad Zia ul-Haq, tampil mengambil alih kekuasaan pada 5 Juli 1977.