Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 4)

Dengan menyimak tipe keagamaan masyarakat Pakistan, kiranya dapat dipahami betapa proses Nizamul Islam (Islamisasi) yang dijalankan Zia ul-Haq berada pada posisi yang dilematis, karena harus berhadapan dengan proses tarik-menarik tersebut.  Bahkan, kendati pada awal pemerintahan Zia ul-Haq penganjur tradisi Islam Sentralis muncul untuk memperoleh hegemoni ideologis di dalam negara dengan mengesampingkan tradisi Islam Populer, namun secara berangsur-angsur kenyataan dalam masyarakat Pakistan telah memaksa pemimpin rejim militer tersebut untuk mempertimbangkan sikapnya itu.   Zia menyadari bahwa mengabaikan peran Islam Populer (pimpinan Kyai) yang dominan dalam masyarakat pedesaan, yang dominan dalam seluruh kehidupan rakyat Pakistan, tentu akan menyebabkan kekuasaannya kurang lengkap atau bahkan menghadapi ancaman. 

            Berdasar kesadaran itu, meski Zia ul-Haq merupakan prototip pendukung Islam Sentralis yang menghendaki dilaksanakannya Islamisasi secara komplit, namun akhirnya terpaksa pula untuk berupaya menarik simpati rakyat pedesaan melalui patron-patronnya, yakni Kyai.  Oleh karena itu, walaupun berbeda dari para pendahulunya, Ayub Khan dan Ali Bhutto yang menghidupkan kembali ide tempat suci sebagai pusat kesejahteraan dan memberi dukungan penuh bagi pengelolaan tempat-tempat suci, akan tetapi Zia tidak mengabaikan tempat-temat suci itu. Malah dukungan pemerintahan Zia terhadap sanak keluarga orang suci sufi juga tetap dipertahankan.

            Melalui kebijakan “jalan tengah” ini, akhirnya Zia ul Haq relatif dapat memperoleh dukungan dan simpati para Kyai sebagai  patron dari masyarakat pedesaan, atau setidaknya dapat meredam munculnya gerakan sentrifugal (perlawanan) dari mereka.   Meski sekali waktu muncul suara tantangan, pokok permasalahannya bukanlah pada program Islamisasi itu sendiri, melainkan lebih terfokus pada metode dan cara yang ditempuh Zia yang dianggap terlalu represif atau akibat  perbedaan interpretasi antar sekte keagamaan.

            Namun, posisi kebijakan sedemikian ternyata justru tak menguntungkan pemerintahan Zia.  Karena, melalui kebijakan itu Zia dihadapkan pada suasana yang selalu kritis, ibarat berjalan di atas jembatan sepotong bambu licin.  Apabila dia tak mampu mencipta keseimbangan niscaya akan terpelanting jatuh. Artinya, bila Zia bersikap lebih condong pada kaum Islam Sentralis dan mengabaikan Muslim Populer tentu akan timbul kekecewaan bahkan penentangan dari kaum Muslim Populer yang didukung oleh mayoritas rakyat pedesaan.  Sebaliknya, jika dia terlalu lunak dan kompromistis terhadap Muslim Populer dalam menjalankan Islamisasi, akhirnya juga akan mengecewakan Muslim Sentralis sebagai pilar utama Islamisasi yang kebanyakan didukung oleh rakyat perkotaan serta berhasil menginfiltrasi jajaran militer dan birokrasi.  Bila hal kedua yang terjadi, maka Zia justru akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penegak Nizamul Islam yang dipakainya sebagai legitimasi (alasan pengabsah) dirinya untuk mengkudeta Ali Bhutto dan memimpin pemerintahan Pakistan.

            Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan.  Kaum Islam Sentralis yang dalam terminologi Barat sering dinamai fundamentalis itu akhirnya kecewa pada Islamisasi ala Zia ul-Haq ini.  Nizamul Islamnya Zia dianggapnya terlalu lamban dalam menerapkan Islamisasi, dan oleh sebab itu mereka menuntut Zia agar segera mengimplementasikan dan menegaskan Nizamul Islam.Kaum fundamentalis yang tergabung dalam Muthidda Sharia Mahaz Party mempunyai 9 dari 83 kursi senat (Upper house) (Raja Ashgar, “Islamic Law Creates Solid in Pakistan”, Bangkok Post, 23 Agustus 1987).  Tuntutan mereka didasarkan pada RUU yang disusun oleh anggota Senat dari partai Jamaat Islami ortodox, yaitu penerapan Syariah Islam secara komplit (Hamzah Hendawi, “Syariah: Pakistan’s Top Issue 39 Years after Founding”, the Jakarta Post, 3 September 1986.  Juga the Straits Times, 27 Agustus 1987).

                Berbagai kritik terus bermunculan.  Kritik ini kian santer terutama sejak diberlakukannya Islamic Legal Code 15 Juni 1988, menyusul dipecatnya Junejo dari jabatan Perdana Menteri pada Mei 1988.  Mereka menuduh kebijakan Zia tersebut hanya sebagai “kosmetik”, yang lebih dilandaskan pada kepentingan politis dan bukan bermotif semangat religius (keagamaan) murni.  Islamisasi lewat penerapan Islamic Legal Code itu hanya dipakai alat untuk memperkokoh posisi Zia sebagai orang nomer satu Pakistan.  Artinya, kebijakan itu hanya sebagai manufer politik yang dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari tuntutannya terhadap pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil, menyusul dibubarkannya parlemen dan dipecatnya Junejo dari jabatan Perdana Menteri pada Mei sebelumnya. 

                Bahkan, Jamaat Islami yang menjadi pendukung utama pemerintahan Zia pun ikut melontarkan kritik yang bernada sama. Sebagai puncaknya ditandai dengan ditariknya dukungan JI terhadap pemerintahan Zia, serta berbalik menjadi unsur pengritik rezim quasi – militer itu. Setelah pemimpin JI, Mian Tufail Mohammad, digantikan  Qozi Hasan akhirnya JI memang berbalik menjadi penentang pemerintahan Zia (Shahid Javed Burqi, “Pakistan Under Zia, 1977 – 1988”, dalam Asian Survey, Vol. viii, No.10, Oktober 1988, hlm. 1090-1091).  Kritikan terus berlanjut, sampai akhirnya Zia menemui ajalnya dalam kecelakaan pesawat pada Rabo, 17 Agustus 1988. 

           

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: