Archive for the ‘1.2 Dunia Islam’ Category

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 4, terakhir)

Dasar pemikiran didirikannya Pakistan adalah untuk mewujudkan “bangsa” Muslim dengan merealisasikan hukum-hukum Islam dalam  kehidupan bernegara.  Oleh sebab itu, tak aneh kalau isu-isu yang  tumbuh di Pakistan pada masa-masa perkembangannya lebih  didasarkan pada sudut pandang Islam, yang merupakan agama  dan pandangan hidup masyarakatnya.  Dengan demikian, tegak  dan tumbangnya suatu rezim akhirnya juga tak terlepas dari akibat isu tentang kebijakan dan perhatiannya terhadap  Islam.

            Namun, karena adanya berbagai problem, di mana masalah  identitas nasional dikalahkan oleh isu-isu dasar keselamatan  nasional, menyebabkan bangsa Pakistan pada tahun-tahun  permulaan kemerdekaannya tidak mencurahkan perhatian pada  realisasi identitas Islam, melainkan lebih banyak terfokus  pada masalah politis yang menjamin kelangsungan hidup negara. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh (minimal)  empat faktor, antara lain: Pertama, terlalu cepat meninggalnya arsitek pendiri dan pemersatu Pakistan, Muhammad Ali Jinnah pada 11-9-1948; Kedua, terbunuhnya Perdana Menteri  pertama Liaquat Ali Khan, tanggal 30 Oktober 1951; Ketiga, tidak terdapatnya konsensus yang jelas antara golongan konservatif (baca: Islam Sentralis dan Islam Populer) dengan golongan modernis sekuler mengenai  isi positif ideologi negara.  Golongan konservatif menginginkan suatu hubungan antara agama dan negara dengan diberikan pedoman syariah, yaitu hukum Islam terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan.  Sedangkan golongan  modernis sekuler menginginkan negara bangsa yang didasarkan pada  perundang-undangan Barat dengan perhitungan-perhitungan sekulernya. Bahkan diantara golongan konservatif sendiri juga terjadi beda pandang dalam mengimplementasikan Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa; Keempat, para pemimpin Pakistan tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang memadai dalam orientasinya  terhadap suatu negara Islam modern.  Pada satu sisi, para  pimpinan politik yang berpendidikan dan berorientasi Barat  kurang pemahamannya terhadap Islam, terutama dengan kepentingan mendefinisikan dalam suatu negara.  Sementara pada sisi lain pimpinan agama yang merupakan produk pendidikan  dengan wawasan agama, kebanyakan hanya memiliki “sedikit” apresiasi terhadap tantangan-tantangan pembaharuan dan  modernitas negara bangsa.

            Jadi, kesulitan utama yang dihadapi Pakistan adalah dalam menerima tanggung jawab yang bukan sekedar meniru atau mengikuti  suatu cita-cita Islam masa lalu atau realitas sekuler dewasa  ini, melainkan suatu perombakan dasar baru, suatu penyusunan  kerangka dasar bagi sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen-sentimen, cita-cita  dan nilai-nilai Islam, di atas mana didasarkan pada dukungan  rakyat bagi kemerdekaan Pakistan. Dengan kata lain, karena Islam bukan Ideologi, tetapi harus dipakai sebagai sumber untuk membentuk Ideologi bagi umat Islam, maka mereka harus  mampu menyelaraskan antara Islam dengan realitas tantangan  masyarakat modern.

            Dalam usaha mewujudkan sebuah negara dan masyarakat  modern yang memasukkan spirit dan nilai-nilai Islam ini, sejak awal berdirinya tahun 1947 sampai sekarang setidaknya sudah ada tiga corak ke-Islam-an yang  mempengaruhi perkembangan politik Pakistan yakni: Modernisme Islam yang dilancarkan Ayub  Khan;  Sosialisme  Islam yang diintrodusir Zulfikar Ali Bhutto; dan  Nizamul  Islam (Islamisasi), yang digalakkan Zia ul-Haq. Singkat kata, jika dicermati, maka terlihat bahwa apapun perkembangan yang terjadi, dan siapapun yang berkuasa  di Pakistan, rezim militer maupun sipil, yang pasti nampaknya Islam tetap menjadi faktor yang tak terhindarkan bagi perpolitikan di negara Pakistan ini.  Dalam kerangka pikir itulah partai politik Islam bernama  Jamaat Islami menjadi sangat sifnifikan untuk dibahas.

Iklan

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 3 dari 4)

Meskipun Ideologi dan simbol-simbol  keagamaan  dipakai untuk memobilisir dan menyatukan Muslim  selama  pergerakan kemerdekaan di Pakistan, tetapi sampai sejauh ini belum terdapat pemahaman dan konsensus secara jelas tentang isi positif ideologi terhadap tantangan-tantangan modernitas dan aplikasinya dalam struktur serta penyusunan sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen, cita-cita, dan nilai-nilai Islam.

            Hal demikian terjadi, terutama karena masyarakat Pakistan meskipun sama-sama mempunyai ikatan emosional terhadap Islam –terutama bila dikaitkan dengan latar belakang sejarah berdirinya Pakistan yang dilandaskan pada komitmen keagamaan umum yang ingin membentuk negara bagi Muslim India– namun dalam pemahaman terjadi variasi-variasi yang seringkalai bertentangan, baik dikarenakan oleh perbedaan sekte keagamaan maupun perbedaan tingkat pendidikan. Secara sederhana masyarakat Pakistan dalam hal pemahaman agama yang dikaitkan dengan tantangan modernitas dalam upaya mewujudkan suatu negara nasional sampai kini relatif masih terbagi ke dalam dua kelompok besar. 

            Golongan pertama adalah para pimpinan agama, yang merupakan produk pendidikan dan wawasan agama. Meskipun mereka mungkin terdidik dengan baik menurut standard “Islam”, tetapi mereka dianggap memiliki sedikit apresiasi dan disiplin yang diperlukan untuk melakukan pembaharuan secara efektif. Dalam aliran agama Islam juga terdapat keanekaragaman sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan cita-cita Islam, yakni antara Sunni, Syiah, dan Ahmadiah.

     Bahkan, dari golongan pertama ini masih juga terbagi lagi ke dalam kalangan Islam Sentralis yang ingin menuju pada ajaran Islam secara murni, terhindar dari campuran tradisi yang bersifat menyesatkan, dengan kalangan Islam Populer yang menginginkan tetap dipertahankannya tradisi, berdiri sejajar dengan ajaran Islam.

            Sedang golongan kedua adalah para pimpinan politik berpendidikan dan berpemikiran Barat, namun kurang pendidikan dan pemahaman terhadap Islam, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan mendifinisikan Pakistan sebagai sebuah negara Islam.

            Kondisi pertentangan ini terus berjalan sampai kini dan sulit menemukan titik temu.  Kalupun ada, bentuk akhirnya tetap saja menegaskan kurangnya ide dan konsensus yang jelas yang sesuai dengan ideologi Islam dan bagaimana menerjemahkan ke dalam program-program dan kebijakan-kebijakan. Konsensus hanya mencerminkan suatu kompromi yang menjelmakan aspek-aspek negara sekuler sambil menginjeksikan beberapa ketentuan Islam.  Namun suatu hal yang agak pasti ialah, Islam menjadi faktor yang amat menetukan perkembangan politik di negara Pakistan.  Pihak manapun yang akan memerintah Pakistan, sipil atau militer, dan apapun corak politiknya (otoriter dan diktatoris atau demokratis), semuanya tak dapat mengabaikan peranan Islam.

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 4)

Dengan menyimak tipe keagamaan masyarakat Pakistan, kiranya dapat dipahami betapa proses Nizamul Islam (Islamisasi) yang dijalankan Zia ul-Haq berada pada posisi yang dilematis, karena harus berhadapan dengan proses tarik-menarik tersebut.  Bahkan, kendati pada awal pemerintahan Zia ul-Haq penganjur tradisi Islam Sentralis muncul untuk memperoleh hegemoni ideologis di dalam negara dengan mengesampingkan tradisi Islam Populer, namun secara berangsur-angsur kenyataan dalam masyarakat Pakistan telah memaksa pemimpin rejim militer tersebut untuk mempertimbangkan sikapnya itu.   Zia menyadari bahwa mengabaikan peran Islam Populer (pimpinan Kyai) yang dominan dalam masyarakat pedesaan, yang dominan dalam seluruh kehidupan rakyat Pakistan, tentu akan menyebabkan kekuasaannya kurang lengkap atau bahkan menghadapi ancaman. 

            Berdasar kesadaran itu, meski Zia ul-Haq merupakan prototip pendukung Islam Sentralis yang menghendaki dilaksanakannya Islamisasi secara komplit, namun akhirnya terpaksa pula untuk berupaya menarik simpati rakyat pedesaan melalui patron-patronnya, yakni Kyai.  Oleh karena itu, walaupun berbeda dari para pendahulunya, Ayub Khan dan Ali Bhutto yang menghidupkan kembali ide tempat suci sebagai pusat kesejahteraan dan memberi dukungan penuh bagi pengelolaan tempat-tempat suci, akan tetapi Zia tidak mengabaikan tempat-temat suci itu. Malah dukungan pemerintahan Zia terhadap sanak keluarga orang suci sufi juga tetap dipertahankan. Baca lebih lanjut

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 1 dari 4)

Dalam sejarah keagamaan di kalangan Muslim Pakistan, Khanqah –yakni organisasi dari para penganut mistitisme yang di dalamnya para santri mendapat bimbingan keagaman dari seorang guru– menjadi lembaga yang penting.  Dalam masyarakat Muslim ini, organisasi Khanqah menekankan suatu cita-cita Islam tentang persamaan dan persaudaraan, untuk menghapus kehidupan kasta dalam tradisi Hindu maupun sistem kelas yang sering diterapkan oleh para penguasa, termasuk penguasa Muslim.

            Namun, dalam perkembangannya Khanqah ini mengalami pergeseran secara ideologis dari proses yang dipelajari menjadi proses yang turun temurun.  Artinya, kharisma pemimpin Khanqah (baca: Kyai) akhirnya dirutinisasi dengan diterimanya praktek kepemimpinan Cult Association (persekutuan pemujaan) yang didasarkan pada keturunan dan bukan pada jasa atau kepandaian.  Prinsip demikian akhirnya membangkitkan kelas baru, terdiri dari orang-orang yang disebabkan oleh keturunan pendiri Khanqah (baca: Kyai) dan para Murid (baca: Santri), dengan suatu paradigma : Kyai adalah pemimpin dan Santri adalah penganut yang wajib menyerahkan diri pada Kyai.  Dalam paradigma Kyai-Santri ini, semua santri diharuskan ikut upacara inisiasi resmi dimana santri mengucapkan baiat yang berarti bersumpah setia akan patuh pada Kyai.

            Pengaruh Kyai terhadap para santri yang jumlahnya sangat besar ini akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa pemerintahan. Para Kyai diberi tanah luas dan makam leluhur mereka ikut dipelihara oleh pemerintah.  Sebagai imbalannya, melalui Kyai ini pemerintah dapat secara efisien memberi perintah kepada rakyatnya. Kerja sama Kyai-Pemerintah ini akhirnya menempatkan Kyai pada posisi dominan dalam masyarakat, baik dalam dunia spiritualisme, maupun dalam urusan ekonomi dan politik.

            Namun, dalam perkembangannya peran dominan Kyai ini akhirnya mendapatkan perlawanan.  Sejak menjelang kemerdekaan Pakistan, khususnya dalam kehidupan masyarakat kota sudah muncul kekuatan tandingan.  Peran Kyai yang disebut sebagai pemimpin Islam Populer, yang masih mencampuradukkan antara tradiri dan tahayul dalam kehidupan agama serta masih berorientasi kepada interpretasi Islam abad pertengahan, akhirnya telah berhadapan dengan peran Ulama sebagai pemimpin Islam Sentralis, yang ingin memurnikan ajaran Islam agar sesuai dengan sumber asli.  Kaum Ulama, termasuk khususnya Abul A’la Maududi pimpinan Jamaat Islami (JI), ini mengadakan gerakan pembaruan Islam yang anti Kyai dan anti pemujaan terhadap orang-orang keramat yang nota bene adalah leluhur para kyai tersebut.

            Islam Populer memang merupakan tradisi keagamaan yang dominan  dan telah meresap dalam kehidupan masyarakat Pakistan. Tetapi, seiring dengan kian banyaknya masyarakat Pakistan yang melek huruf, akhirnya semakin mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi mobilisasi massa untuk mendukung tradisi Islam Sentralis.  Maklum, dengan kian melek huruf maka rakyat tidak lagi bersikap taqlid (mengekor secara buta) pada Kyai, namun mereka sudah kian mampu membaca berbagai ajaran Islam secara lebih benar, hasil penjelasan secara jernih dan rasional dari kaum Ulama.

            Alhasil, gerakan kaum Ulama ini pun akhirnya dilihat mengancam status Quo para Kyai, dan oleh karena itu merekapun memberikan reaksi yang secara paradoksal membawa mereka ke arah konflik tajam antara Kyai (Islam Populer) yang bersemboyankan “mari kembali kepada Islam” melawan Ulama (Islam Sentralis) yang punya semangat “mari maju bersama Islam”. Dengan kata lain, Islamisasi yang digalakkan di Pakistan hakekatnya adalah merupakan proses tarik-menarik antara Islam Populer dengan Islam Sentralis.     

Tipologi Agama dalam Spektrum Politik Pakistan (Tulisan 4, Terakhir)

Perubahan sosial berupa  kenaikan jumlah orang yang melek huruf di Pakistan sejak tiga dasa warsa  terakhir abad 20 telah menciptakan keadaan sosio-ekonomi yang kian menumbuhkan mobilisasi massa untuk mendukung tradisi Islam murni  di bawah pimpinan Ulama, yang biasa disebut Islamisasi.  Jumlah penduduk yang ‘melek huruf’ di Pakistan dari tahun ke tahun memang kian meningkat.  Jika tahun 1947 penduduk yang dapat membaca hanya kira-kira 29 persen, maka pada tahun 1972 telah mencapai 42 persen khusus untuk penduduk  perkotaan dan 14 persen untuk penduduk pedesaan.  Realitas ini terus meningkat kea rah positif di tahun 2000 an.  Dan sekitar 22 persen dari penduduk berusia 10 tahun ke atas telah mampu membaca, dengan perbandingan 3 : 1 antara pria dan wanita.   Peningkatan ini jelas membawa akibat sosiologis bagi kehidupan sosial.  Karena dalam masyarakat buta huruf –seperti awal kelahiran Pakistan, bahkan juga kondisi sekarang sepanjang menyangkut rakyat pedesaan Pakistan– tradisi kebudayaan disalurkan  melalui rangkaian pembicaraan tatap muka. Dalam masyarakat  seperti ini, kendati muncul ketakpercayaan dan atau kekecewaan dalam masyarakat namun sifatnya tetap non-komunikatif.  Oleh sebab itu, kritikan dan kecaman yang muncul tak berdampak begitu besar, serta lebih  mudah dilupakan.  Akibatnya, status quo  pun relatif dapat  bertahan.  

            Sedangkan dalam masyarakat melek huruf, kearah  mana masyarakat perkotaan Pakistan mengarah dengan cepat,  walaupun komunikasi tatap muka tetap berjalan, tetapi tulisan dan bacaan memberi sumber alternatif bagi penyebaran  orientasi kebudayaan baru, karena orang-orang yang melek  huruf tak lagi bersifat taqlit. Artinya, mereka menjadi lebih sadar terhadap inkonsistensi antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan atau apa yang betul-betul  dikerjakan. Mereka juga sadar terhadap ajaran ideal dari Islam, dengan praktek interpretasi Islam yang dilakukan oleh para pemimpin agama.

            Pada masyarakat Pakistan, kelompok “melek huruf”  menjadi semakin kritis terhadap elit nasionalis yang cenderung berorientasi Barat.  Mereka semakin sadar terhadap warisan “kebudayaan” mereka sendiri (baca: Islam) dan tata sosial yang  didasarkan padanya.  Karena secara dogmatis mereka tetap  merupakan orang Islam, maka  tata sosial yang didasarkan  pada al Qur’an-Hadits mendapatkan dukungan kian besar (Riaz Hasan, op. cit., hlm. 33). Kondisi demikian semakin dipacu oleh realitas bahwa  rezim nasionalis telah menjadi  sangat korup dan represif.  Pada tingkat yang  lebih tinggi, hal ini merupakan gejala kegagalan rezim dalam  memecahkan persoalan kemiskinan, pengangguran dan  ketimpangan ekonomi.

            Alhasil, akhirnya untuk pertama kali lingkungan perkotaan telah memungkinkan gerakan pembaharuan yang dipimpin Ulama, memobilisir massa untuk mendukung posisi ideologis  mereka bagi negara dan masyarakat Islam Pakistan.  Kaum Islamis menyerukan bahwa negara harus dibentuk berdasarkan pola-pola Islam.  Oleh karena itu, negara harus diambil alih dan  diperbaharui.  Begitu juga menurut Moh. Iqbal, yang benar adalah bahwa Islam tidaklah sama dengan gereja.  Islam adalah negara, menggambarkan organisme yang diberi semangat nilai ideal (Zainal Abidin Akhmad, 1977: 35). Mereka berpatokan pada  Hadits (teladan)  Nabi bahwa melalui kekuasaan negara, Tuhan mengakhiri apa  yang tidak dihapuskannya melalui Al-Qur’an.  Hal ini berarti, pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh Islam tak bisa dilaksanakan hanya dengan khotbah saja. Kekuatan politik juga penting untuk mencapai perubahan- perubahan tersebut. Bahkan Abdur Rahman Abd al-Khaliq berpendapat bahwa masalah politik dalam Islam adalah juga  masalah agama (Abdur Rahman Abd al-Khaliq, Islam  dan Politik, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1987), hlm. 13). Untuk mencapai tujuan tersebut kaum Islam Sentralis  lantas menerapkan suatu mekanisme infiltrasi bertahap ke dalam alat-alat pemerintahan, serta melalui barisan  kader mereka untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar  mendukung menegakkan negara ideal tersebut. Oleh sebab itu, dapat dipahami bila disamping memobilisir kaum pekerja dan kelas menengah perkotaan, Islam Sentralis yang dipelopori Jamaat Islami juga telah  masuk dalam bagian utama kehidupan negara dan masyarakat melalui keanggotaan kader yang direkrut dengan  hati-hati dan diorganisasir secara ketat.  Hal ini telah  memberi kekuatan pada Jamaat Islami untuk melancarkan aksi  politik guna memperkuat dan menggabungkan kedudukan politis  dengan kedudukan keagamaannya.  Walhasil, pada akhir 1970-an Jamaat Islami telah membangun diri dengan kuat, sehingga  setelah kudeta militer tahun 1977 yang menempatkan tokoh fundamentalis, Zia  ul-Haq, pada puncak kekuasaan Jamaat Islami pun berhasil mempengaruhi kebijakan negara.  Bahkan, program Islamisasi yang dicanangkan  Zia ul-Haq pada intinya berlandaskan kerangka dasar yang dibuat tokoh ideologi Jamaat  Islami,  Abul ‘Ala Maududi. 

Politik Islam Pakistan (3 dari 4 tulisan)

Dalam wacana politik kontemporer memang ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa tidak patut agama dikait-kaitkan dengan soal pemerintahan.  Mereka, yang dalam terminologi politik biasa disebut kaum sekuleris in, berpendapat ajaran agama merupakan prinsip-prinsip yang statis, yang tidak dapat mengikuti perkembangan dan perubahan.  Padahal agama telah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun lamanya.  Oleh sebab itu, bagaimana mungkin agama dapat sesuai dengan abad ke 20 apalagi abad 21, bagaimana mungkin prinsip zaman onta, padang pasir dan badui diterapkan untuk mengatur negara abad sputnik dan zaman atom. Apalagi, sejarah telah mencatat bahwa ilmu pengetahuan selalu bertentangan dengan agama, padahal di pihak lain negara harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

            Bahkan, kaum sekuleris menandaskan bahwa setiap agama akan memberikan hak lebih kepada pemeluknya, melebihi orang-orang yang tak sehaluan.  Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara modern bahwa negara adalah milik bersama.  Oleh karena iitu, apabila agama dicampur adukkan dengan politik, pasti akan memunculkan kehidupan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, suatu prinsip yang menjadi dasar bagi negara-negara di abad modern ini.  Alasannya jelas, karena dalam agama cenderung memberikan kekuasaan penuh pada pemuka-pemuka agama sebagai kunci surga, yang akan menentukan corak politik negara dan bagi yang menentang akan diisolir. Baca lebih lanjut

Politik Islam Pakistan ( 2 dari 4 tulisan)

Untuk bicara Politik Islam  adalah menjadi semestinya  untuk selalu menunjuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka  nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebajikan bersama). Dalam konteks ini Alfred Stepan misalnya menekankan bahwa kebijakan umum dengan keharusan moral yang dibebankan pada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan  masyarakat (oleh Aristoteles dinamakan karakter moral tertinggi) membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan dengan inisiatif sendiri memaksa perubahan-perubahan besar kepada sebuah masyarakat yang sudah mapan supaya dapat diciptakan  sebuah masyarakat yang lebih baik (Alfred Stepan, the State and Society: Peru in Comparative, (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hlm. 33). Dalam kerangka itu politik dimanapun dan dalam konteks apapun membutuhkan nilai-nilai normatif, karena  –meminjam pendapat Virgin Virgin, Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1987) — pembenaran politik hakekatnya memang bersifat teologis (konsekuensilitas). Baca lebih lanjut