Archive for the ‘1.3 Agama, Budaya dan Politik’ Category

Mendebat Politik Agama ? (Tulisan 4, Terakhir )

Adakah ajaran Islam yang secara eksplisit (tersurat) mencantumkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat ?  Muhammad S.A.W pernah berkata “jika tiga orang (atau lebih) di antara kamu berjalan bersama, salah seorang hendaknya ditunjuk menjadi pemimpin”.  Pada kesempatan lain, Muhammad berkata pula “Muslim dilarang masuk ke dalam wilayah yang tanpa penguasa”.  Al Qur’an sebagai referensi pertama dan utama bagi Muslim pun secara jelas menegaskan bahwa Muslim diharuskan taat kepada Allah (Tuhan), Rosul, dan Amir (pemimpin/pemerintah). 

            Ucapan, tindakan serta takrir Muhammad (Hadits) dan firman Allah (al-Qur’an) adalah referensi (sumber) utama ajaran Islam.  Mengingat Alqur’an dan Hadits telah dengan jelas menekankan perlunya sistem kepemimpinan, maka implikasinya adalah kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep penting yang harus diamalkan pemeluknya bila ingin ingin terdaftar dalam deretan Muslim sejati.

            Alhasil, berpijak dari uraian tadi kiranya kita dapat terarahkan pada jawaban atas persoalan awal tulisan ini, yakni apakah ada kaitan antara Islam dengan politik.  Nah, karena Islam menekankan pentingnya kepemimpinan, maka konsekuensinya Islam secara inherent telah pula menekankan pentingnya persoalan politik.

            Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik.  Hal ini mengandung makna bahwa bicara soal kepemimpinan berarti bicara pula soal politik, karena  masalah kepemimpinan memang tak terlepas dari konsep politik. Begitu pula, bicara kepemimpinan dalam arti sangat luas akhirnya akan bermuara pula pada suatu tatanan organisasi berupa negara.  Pun sebaliknya, setiap bicara soal organisasi kenegaraan konsekuensinya akan tak terhindarkan pula untuk membahas apa yang biasa disebut the ruling elit alias elit kepemimpinan.  Karena kepemimpinan adalah soal politik, dan masalah kepemimpinan adalah pula salah satu konsep Islam, maka konsekuensi logisnya Islam mengajarkan soal-soal politik, yang berarti pula soal kenegaraan.  Fakta demikian inilah yang dipakai landasan adanya suatu keharusan bagi Muslim mengkaitkan Islam dengan kehidupan politik.  Bahkan, ada sementara pihak yang berpendapat, tidaklah Islamis bila seorang Muslim sengaja berupaya memisahkan Islam dari soal politik dengan mengatakan Islam “yes”, politik “no”.  Dan atas dasar itu pulalah Ibnu Khaldun pernah menyatakan, kekuasaan politik adalah suatu keharusan dalam masyarakat Islam (.Rahman Zaenuddin, “Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik”, dalam Miriam Budihardjo (ed.), Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)).     

            Lantas, bagaimana kaitan Islam dan Politik bila dilihat dari aspek sejarah kepemimpinan Mohammad ?  Adakah Muhammad mengaitkan soal-soal politik dengan perannya sebagai pemimpin agama (Rasul) ?.Bertolak dari kenyataan karir Nabi Muhammad, sosiolog AS kelahiran Pakistan, almarhum Fazlur Rahman  berpendapat bahwa pada akhir hayatnya  Muhammad Rasulullah berperan sebagai Nabi-Penguasa dari hampir seluruh semenanjung Arabia, kendatipun dia tak pernah menyebut dirinya sebagai seorang penguasa.  Ini adalah fakta sejarah.  Memang, sebutan apa yang diberikan untuk negara yang dia pimpin saat itu tidak begitu jelas.  Dan benar pula bahwa sebutan negara Islam (Daulah Islamiah) saat itu belum lagi dikenal.  Namun, fakta sejarah tetap “berkata” bahwa Mohammad adalah seorang penguasa di samping sebagai seorang rasul.  Namun perlu dicatat bahwa agama dan negara di masa Nabi bukanlah sebagai saudara kembar.  Juga, tidaklah satu sama lain saling bekerja sama.  Lantas bagaimana ? Menurut Rahman,  negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam.  Negara juga bukan perpanjangan dari agama, melainkan sebagai instrumen dari Islam.  Dengan kata lain, Islam dan Negara (politik) bukanlah dua sisi dari suatu mata uang, melainkan negara merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam (Fazlur Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.  Dengan nada yang sama lihat pula T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Djakarta, 1969), hlm. 14).

            Setelah Nabi wafat prinsip negara sebagai pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.  Mereka pun pada waktu yang sama berperan sebagai warosatul ambiya (pewaris nabi), penerus misi penyiaran dan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai kepala negara untuk memimpin dan melaksanakan hukum.  Kepemimpinan demikian ini biasa kita kenal dengan Khulafa ur-Rosyidin, yakni Abu Bakar (I), Umar bin Khottob (II), ‘Utsman bin Affan (III), ‘Ali bin Abi Tholib (IV).  Namun, setelah keempat Kholifah itu wafat, pemerintah selanjutnya lebih bersifat imperium non-Islami kendatipun mereka masih menyuntikkan beberapa prinsip Islam dalam pemerintahan, serta masih berperan pada waktu yang sama sebagai pemimpin pemerintahan dan agama.

Mendebat Politik Agama ? (3 dari 4 tulisan)

Penggunaan akal pikiran yang dilandasi oleh salah satu dan atau kedua faktor yang melatar belakanginya seperti diulas pada tulisan 2, akhirnya muncullah perbedaan, pertentangan, bahkan penyimpangan atas persepsi dan penafsiran syariat Tuhan (Osman Raliby, Akal dan Wahyu, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).. hkan, atas pemakaian akal pula tak jarang terjadi polarisasi pemikiran di antara manusia, kendatipun mereka punya pengalaman dan pendidikan yang sama, serta punya posisi itikad keilmuwan yang sama, yakni bebas nilai tanpa tendensi. 

            Beda penafsiran ini –baik yang dilatarbelakangi beda pendidikan, pengalaman, atau akibat tendensi tertentu serta penerapan akal pikiran secara bebas– telah menghasilkan polarisasi pemikiran.  Dan polarisasi pemikiran tersebut tidak jarang pula telah mengarahkan manusia pada kesalahpahaman dan pertentangan, bahkan sampai ke pertumpahan darah. Dengan demikian berarti bahwa pengabdian manusia terhadap Tuhan, baik dalam wujud Hablun minallah maupun Hablun minannas menjadi terabaikan. Fungsi manusia sebagai khalifah bukan saja tak terlaksana, melainkan justru manusia menjadi perusak bumi sebagaimana pernah dikhawatirkan para malaikat pada awal penciptaan manusia pertama, ADAM A.S. (Q.S. 2 : 30)

            Karena kecenderungan polarisasi yang dampaknya sangat mengerikan itu,  maka sebagai tindakan preventif Islam telah melontarkan suatu alternatif pemecahan dalam wujud konsep kepemimpinan. Dengan kepemimpinan manusia akan terarahkan pada pemikiran bebas namun tetap merujuk pada sinkronisasi dan kesepakatan bersama terhadadap penafsiran syariat, termasuk pula dalam pelaksanaannya.  Minimal dengan kepemimpinan maka perbedaan pemikiran dapat dijembatani sedemikian rupa, sehingga mis-understanding dan rasa saling curiga dapat diminimalisir. 

            Islam memang telah menekankan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan ini, baik secara eksplisit maupun implisit.  Prinsip tersebut terlihat misalnya dari ajaran sholat yang menekankan pentingnya berjamaah melalui sistem makmum – imam, pemimpin dan yang dipimpin. Penerapan prinsip “kepemimpinan” dalam sholat ini malah kedudukannya diutamakan 27 derajad dibanding sholat sendirian. Sistem jamaah ini bahkan dimasukkan dalam hukum sunnah muakad yang berarti mendekati wajib.  Artinya, bisa tidak dilaksanakan hanya dalam kondisi sangat terpaksa.

            Prinsip sholat berjamaah secara filosofis memberi ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta pentingnya kepemimpinan.  Dalam kehidupannya Umat hendaknya menerapkan tingkah laku integral dalam ukhuwah: tidak bertindak sendiri-sendiri dan atas dasar kepentingan serta kamauan pribadi, melainkan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang berorintasi pada satu tujuan, yakni pengabdian.

            Dalam sholat berjamaah terdapat pula filsafat mekanisme teguran oleh makmum (bawahan, rakyat) terhadap imam (pemimpin), bila sang pemimpin melakukan kesalahan. Caranya tidak bebas menurut sekehendak si makmum, melainkan berdasar pada mekanisme tertentu yang telah ditetapkan hukum, yakni: menegurnya dengan mengucap Subhanallah.  Ajaran demikian bila dirujukkan pada sistem kepemimpinan berarti bahwa bila pemimpin melakukan kesalahan, rakyat dan atau bawahan berhak bahkan berkewajiban melakukan koreksi, peringatan, oposan pada sang pemimpin, yang tentu saja melalui cara-cara yang telah ditetapkan hukum. 

            Sholat secara implisit telah pula mengajarkan mekanisme pergantian kepemimpian.  Jika sang pemimpin  batal wudlu –sebagai syarat sahnya sholat–  maka pemimpin (Imam) dengan kesadaran diri dan  tanpa diminta untuk mundur dari posisi kepemimpinannya, bahkan dari sholatnya.  Artinya, akibat persyaratan awal untuk melakukan sholat batal (gugur) maka gugur pula posisinya sebagai imam, dan oleh karena itu ia harus mundur dari jabatannya, mundur dari jamaahnya. 

            Setelah imam mundur, apakah para makmum (rakyat) lantas sholat sendiri tanpa seorang pemimpin ?  Jawabnya tidak. Sistem keimaman (berjamaah) harus tetap dilanjutkan.  Bahkan dalam situasi kritis sekalipun di mana sang pemimpin (imam) tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya bukan lantaran batal wudlu, melainkan mati mendadak misalnya, sistem berjamaah tetap harus dilanjutkan.  Sebagai contoh, tatkala Umar bin Khottob (Khulafa ‘urrosyidin kedua) memimpin sholat berjamaah ia ditikam oleh seorang munafik bernama Abu Lu’lu’.  Akibatnya ia pun tersungkur.  Namun, apakah sholat lantas bubar atau minimal berubah menjadi sholat munfarid, yakni sholat sendiri-sendiri ? Ternyata tidak. Sholat berjamaah tetap berlanjut, di mana Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang Umar segera maju ke depan menggantikan posisi imam yang lowong itu.

            Kejadian tersebut telah menjelaskan bahwa bila sang imam berhalangan, baik berhalangan sementara (batal wudlu) maupun berhalangan tetap (mati) maka makmum di belakang imam yang berhak dan harus menggantikan imam.  Dan oleh karena itu, dalam prinsip berjamaah, diajarkan pula bahwa  makmum  yang berdiri tepat dibelakang imam harus mempunyai kapabilitas tertentu yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, sebagai ancang-ancang pengganti bila sang imam berhalangan.

            Filsafat Sholat telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan dalam tatanan Islam. Sebenarnya masih terdapat banyak nilai-nilai filsafati seputar kepemimpinan-kerakyatan seputar sholat ini yang dapat digali lebih lanjut, seperti mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan, sikap “aspiratif” imam, larangan bagi imam yang tak disukai makmum, dan lain sebagainya.

Mendebat Politik Agama ? (2 dari 4 tulisan)

Bagaimanakah pola keterkaitan antara politik dan Islam, sehingga politik dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya kita harus memahami dulu apa dan bagaimana kedudukan, peran dan tugas manusia dalam kehidupan ini, terutama ditinjau dari sudut pandang Islam.

            Dalam konsep Islam tujuan utama dari penciptaan manusia adalah agar manusia (sebagai mahluq) mengabdi pada Tuhan Sang Pencipta (al-Khaliq), (Q.S:51:56). Pengertian “mengabdi” dalam konteks ini mengandung dua wujud, yakni Hablun minallah dengan cara menerapkan sikap mengakui keberadaan Allah baik dalam prinsip Uluhiyah (satu-satunya sesembahan), Rububiyyah (satu-satunya pemilik dan pemelihara alam semesta dan isinya), maupun Mulkiyah (satu-satunya sumber dan pemilik segala kekuasaan).  Wujud yang kedua adalah  Hablun minannas  yaitu menerapkan sikap menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia,  termasuk pula memelihara lingkungan yang disediakan sebagai sarana untuk menunjang keharmonisan hubungan kemanusiaan tersebut.  Dalam wujud kedua inilah manusia berperan sebagai khalifatullah fil Ard (wakil Allah di bumi) untuk mengatur dan memakmurkan kehidupan dunia.  Kedua wujud pengabdian tersebut satu sama lain merupakan dua hal yang integral dan tak terpisahkan.  Artinya, wujud pengabdian pertama akan berperan sebagai ruh bagi terealisirnya wujud pengabdian kedua.  Dan sebaliknya, wujud pengabdian kedua adalah pula sebagai bagian penting bagi realisasi wujud yang pertama.  Dengan kata lain, kedua wujud pengabdian tersebut pada dasarnya merupakan dua muka dari satu mata uang. 

Baca lebih lanjut

Mendebat Politik Agama ? (1 dari 4 tulisan)

Islam bukan agama dan Muhammad bukan penemunya.  Pernyataan demikian seperti berasal dari golongan sesat dalam Islam, padahal sebenarnya tidak.  Karena Islam memang bukan sebuah agama dalam pengertian umum yang mengajarkan bahwa agama hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya.  Islam adalah cara hidup total di mana ajarannya merupakan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik, serta masalah lokal maupun internasinal (G.H. Jansen, Islam Militan, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 10). Inilah ciri khas Islam yang tak dimiliki oleh ajaran agama lain. Baca lebih lanjut

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 3, Terakhir)

Bila dicermati, sebenarnya pergolakan etnis Mohajir di Pakistan lebih sebagai upaya protektif bagi kepentingan sosial ekonomi mereka yang dari tahun ke tahun cenderung menjadi korban diskriminasi pemerintah dan atau sasaran kekerasan masyarakat Sindh. Dus, selama Karachi dan Hyderabad tetap berada di bawah payung  pemerintahan Sindh niscaya ketakadilan akan tetap menimpa kaum Mohajir. Kala Benazir memerintah,  tampaknya sebagaimana ketika mendiang ayahnya, Ali Bhutto memerintah, kedua-duanya kurang akurat mencermati akar dari problem ini. Akibatnya, semangat komunalisme justru cenderung diatasi dengan pendekatan yang berbau komunalisme pula.  Padahal cara ini sebenarnya hanyalah sebagai penundaan suatu konflik untuk menuju konflik lain pada masa berikutnya, yang kadangkala justru skalanya lebih besar.  Apa yang dilakukan mendiang Ali Bhutto periode 1970 an telah memperkuat argumentasi tersebut. Ibaratnya, sebagai pemimpin nasional, Bhutto berusaha mengobati “luka” kaum Sind dengan cara membuat “luka baru” pada kaum Mohajir.   Akibatnya, sementara “luka” kaum Sindh sampai kini tak kunjung sembuh bahkan telah membusuk, “luka baru” kaum Mohajir pun justru kian parah. Alhasil, “tubuh” Pakistan akhirnya digerogoti dan atau disiksa oleh luka-luka serius yang disadari atau tidak sengaja ditorehkan pendahulunya.

            Ketika Benazir menjadi pewaris tahta mendiang Ali Bhutto, tak semestinya Benazir mewarisi pula kebijakan primordialis ala Bhutto.  Primordialisme tak semestinya diatasi dengan kebijakan primordialisme. Primordialisme hanya mungkin dapat dieliminir dengan menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, kebijakan mendiang Benazir dalam mengatasi problem ethnis kala itu ternyata lebih merefleksikan reinkarnasi dari kebijakan sang ayah, Ali Bhutto, yakni tatkala berusaha menyelesaikan kemelut Sindh-Mohajir dan separatisme Bengali. 

            Benazir kala itu lebih suka mengambil langkah konfrontatif dibanding konsultatif, antara lain: pertama, Benazir menangkapi tokoh-tokoh  MQM, suatu kebijakan yang memaksa pemimpin MQM, Altaf Hussein hidup di pengasingan. Bahkan, untuk mencegah kembalinya para “pemberontak” Benazir melalui pengadilan menjatuhkan vonis hukuman belasan tahun lengkap dengan berbagai dakwaan versi pemerintah.  Kedua, Benazir telah menutup kemungkinan politis bagi diselesaikannya kemelut secara dialogis, serta melontarkan suatu pernyataan “kaku” dengan menyebut Altaf Hussein dan koleganya sebagai kriminal yang tak layak untuk menjadi mitra perundingan.  Ketiga, agen-agen intelijen pemerintah sengaja memecah belah MQM dengan cara mendukung MQM sempalan, yakni MQM Haqiqi.  Memang, cara adu domba ini mungkin memperlemah gerakan MQM.  Namun cara ini akhirnya justru memperumit pola perseteruan yang terjadi, dengan konsekuensi kian memperumit penyelesaiannya.  Keempat, Benazir kala itu secara sengaja atau tidak justru membantu mengobarkan semangat anti Mohajir di kalangan raknyatnya sendiri.  Dia bahkan sempat menyebut kaum Mohajir sebagai tak patriotis, teroris, agen India, dan tikus-tikus yang selalu berupaya merusak persatuan Pakistan.  Alhasil, pemikiran “rasialis” yang langsung dialamatkan pada ethnis Mohajir secara “gebyah uyah” (pukul rata) ini jelas membuat marah seluruh kaum Mohajir.  Bahkan Mohajir pro-pemerintah pun ikut tersinggung akibat pernyataan gegabah dari Benazir ini. Pernyataan Benazir ini jelas menimbulkan dendam yang tak terobati.

            Alhasil, berpijak dari berbagai fakta kebijakan “negatif” dari pemerintah mendiang Benazir kala itu,   telah menyebabkan kemelut Karachi menjadi kian rumit.  Korban-korban tak berdosa akhirnya terus berjatuhan.  Dan kota industri terbesar di Pakistan itupun kala itu akhirnya menjadi cermin mini dari kemelut Lebanon. Sebab, apapun argumentasinya, kendati pimpinan MQM  Altaf Hussen (sejak 1992) telah berhasil dipisahkan dari pendukungnya, namun pengaruhnya di kalangan Mohajir kala itu masih cukup kuat.  Dari pengasingannya di London, berbagai “fatwa” pemimpin Mohajir itu masih mampu memobilisir pengikutnya untuk melancarkan demonstrasi. 

            Mantan pemimpin All-Pakistan Mohajir Student Organization itu oleh kaumnya memang dipandang sebagai mesiah (tokoh pembebas) bagi perjuangan Mohajir guna melepas belenggu ketakadilan tokoh-tokoh Sindh yang dipelopori mendiang Ali Bhutto. Dialah  pendiri sekaligus pemimpin pertama (1984) MQM, satu-satunya organisasi politik pertama dan utama yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Mohajir.  Alhasil, dapat dipahami bila kharisma Hussen yang terkenal dengan sebutan “Boss of the Azizabad Nine-Zero” ini sangat mengakar di kalangan masyarakatnya. 

            Oleh karena itu langkah politis apapun untuk menyelesaikan kemelut Karachi akibat agitasi masyarakat Mohajir ini “faktor” Altaf Hussen harus senantiasa diperhitungkan. Tanpa dia nampaknya apapun upaya Islambad akan menjadi tak terlalu berarti.  Memang, pemimpin MQM Altaf Hussein  sempat melontarkan isu bagi dibentuknya suatu pemerintahan propinsi tersendiri bagi Karachi dan Hyderabad, dua kota dimana Mohajir cukup dominan.  Namun sekali lagi, bila dicermati niscaya akan tampak jelas bahwa, sebenarnya aspirasi ini muncul terutama sebagai upaya protektif bagi kepentingan sosial ekonomi kaum Mohajir yang dari tahun ke tahun cenderung menjadi korban diskriminasi pemerintah dan atau sasaran kekerasan masyarakat Sindh. Dapat dimengerti jika Mohajir lantas berpendapat bahwa selama Karachi dan Hyderabad tetap berada di bawah payung  pemerintahan Sindh niscaya ketakadilan akan tetap menimpa kaum Mohajir.  Dus, dapat dipahami jika isu yang dilontarkan Altaf Hussein oleh kaum Mohajir dipandang sebagai pemikiran brillian dan patut didukung.***

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 2 dari 3)

Kemelut etnis di Karachi kian parah,   akibat mekanisme politik Pakistan justru semakin tak kondusif bagi suatu persatuan nasional. Isu komunalisme, sektarianisme, dan atau primordialisme tampaknya sengaja diabadikan dalam kehidupan masyarakat.   Di propinsi Sindh misalnya, semua partai yang ada cenderung berbasiskan semangat primordialisme.  Mohajir yang berbahasa Urdu adalah tulang punggung partai MQM.  Sedangkan penduduk asli berbahasa Sindh, lebih tertarik untuk memperkuat barisan Pakistan People’s Party (PPP) yang didirikan tokoh Sindh terkemuka, Ali Bhutto.

            Begitupun, kantor surat kabar dan wartawannya telah terkotak-kotak berdasar terminologi bahasa, sekaligus budaya dan latar belakang ethnis, terutama antara Urdu dengan Sindhi.  Bahkan antar ethnis dan bahasa ini masih dipilah-pilah lagi berdasar sekte keagamaan, yang kendati sama-sama Muslim namun sering saling mengkafirkan.  Kemelut Ahmadiah pada periode 1950-1960 an –dengan segala korbannya– adalah contoh yang sangat tepat untuk dikemukakan.  Begitupun peristiwa kelabu konflik Syi’ah Vs. Sunni yang dari tahun ke tahun senantiasa terjadi (meski dalam skala berbeda-beda) kiranya dapat pula dijadikan bukti.  Ironisnya, perseteruan sedemikian sering teraktualisasi pada saat-saat ibadah, dimana secara keji satu sekte membantai sekte lain yang sedang melakukan sholat.  Terlihat, betapa nilai-nilai sakral Islam telah disisihkan atau bahkan sengaja “dipermalukan” oleh semangat sektarianisme sempit dari mereka yang mengaku “Muslim” itu.

            Semula migran asal India (baca: Mohajir) diterima “baik” oleh saudara Muslimnya di Pakistan, terutama mengingat bahwa tujuan dasar mereka adalah mendukung berdirinya negara Muslim Pakistan.  Namun seiring dengan kemapanan ekonomis yang dicapai Mohajir, akhirnya muncul dan terus tumbuh berkembang kecemburuan di kalangan penduduk asli, Sindhi, yang secara ekonomi dan pendidikan memang kurang berhasil.  Kecemburuan mengakumulasi terutama akibat Mohajir yang menguasai pendidikan, perdagangan, dan perindustrian dianggap eksklusif serta tak “membangun” Karachi untuk kepentingan semua orang.  Mohajir lebih cenderung membuat dan atau menghidupkan “institusi” primordialisme guna menjamin langgengnya prestise sosial dan ekonomi antar Mohajir sendiri. 

            Kecemburuan ethnis berlatar sosial ekonomi ini akhirnya secara gemilang dimanfaatkan  seorang tokoh asal Sindh, Ali Bhutto, sebagai komoditi utama untuk bertarung dalam arena politik. Sebagai orator ulung Bhutto berhasil mengeksploitir isu kemiskinan kaum Sindh –dan kaum miskin lain– vis a vis “kemewahan” kaum Mohajir guna memobilisir dukungan bagi partai yang baru dibentuknya, Pakistan People’s Party (PPP).  Alhasil, dengan dukungan dari mayoritas kaum tak berpunya Ali Bhutto pun berhasil merebut kursi kekuasaan.

            Sebagai upaya melanggengkan dukungan tersebut maka pada awal 1970 an mendiang Ali Bhutto sempat memperkenalkan suatu sistem kuota bagi lapangan kerja dan kursi perguruan tingi milik pemerintah.  Kebijakan ini terutama diterapkan di propinsi Sindh, tempat ia berasal sekaligus lokasi dimana mayoritas kaum Mohajir tinggal.  Upaya demikian terutama untuk mengangkat kaum tertinggal agar mampu  mencapai mobilitas sosial dan ekonomi.  Secara ethnis kebijakan ini bermaksud ingin menolong kaum Sindhi yang kalah bersaing melawan Mohajir yang berambisi menduduki kursi-kursi penting dalam pemerintahan. 

            Kebijakan berciri sektarianisme ini akhirnya menyulut api kekecewaan kaum Mohajir. Akibatnya, kebencian timbal balik berlatar ethnis pun menguat. Perasaan demikian mengakumulasi tatkala secara antusias Ali Bhutto yang berethnis Sindh ini memberlakukan bahasa Sindhi sebagai bahasa resmi propinsi Sindh.  Manuver Ali Bhutto ini mendapat tantangan sengit dari Mohajir berbahasa Urdu, karena dipandang sebagai upaya “penindasan” kultural, menyusul pendiskriminasian bidang sosial ekonomi.  Bahkan, kebijakan ini diduga sebagai persekongkolan kaum Sindh pimpinan Bhutto untuk mengeliminir atau bahkan dalam jangka panjang menghapus bahasa dan budaya Mohajir, yang sebagai minoritas seharusnya justru dilindungi.  Alhasil, kebencian timbal balik antar ethnis pun kian mengakumulasi, menjadi bara konflik terpendam.  Dus, hanya “diminyaki” oleh setetes isu saja bara konflik ini sewaktu-waktu dapat berkobar menjadi kemelut berdarah, dengan korban nyawa dan harta.

            Manuver-manuver politik yang dilancarkan mendiang Ali Bhutto pada periode 1970 an tampaknya telah mewariskan problema pelik pada pemerintahan berikutnya, termasuk dua periode pemerintahan putrinya sendiri, Benazir Bhutto.  Pada periode 1990 an misalnya, Mohajir yang tergabung dalam MQM dapat dikatakan mengganjal bahkan ikut menggulingkan pemerintahan Benazir.  MQM yang semula bersekutu dalam pemerintahan koalisi pimpinan Benazir, akhirnya berbalik menjadi seteru, terutama akibat kecewa atas ketidakadilan Benazir dalam berbagi kekuasaan.  Apalagi dalam menangani kemelut ethnis Sindh-Mohajir Benazir dianggap pula cenderung berpihak pada Sindh yang notabene satu ethnis dengan diri Benazir.  Akibatnya,  MQM kala itu menarik seluruh wakilnya dari pemerintahan PPP serta bersekutu dengan oposisi pimpinan Nawaz Sharif.  Pemerintahan Benazir akhirnya goyah, serta dipercepat  “kematiannya” oleh dekrit Presiden Ghulam Ishaq Khan, pada 17 Agustus 1990. MQM ternyata kembali menjadi “PR” yang rumit bagi periode kedua pemerintahan Benazir.  Problem Benazir tak lagi sekedar konflik Sindh-Mohajir, melainkan telah bergeser kearah gerakan “quasi-separatism” Mohajir guna mewujudkan cita-cita baru: propinsi tersendiri bagi Mohajir di wilayah Hyderabad dan Karachi, terpisah dari Sindh. Gerakan Mohajir ini oleh seteru politiknya kala itu dianggap sebagai langkah awal bagi separatisme penuh.

Kemelut Karachi: Problema Ekonomi, Ethnis, dan Sekte di Pakistan (Tulisan 1 dari 3)

Karachi, kota  Industri  terbesar di Pakistan bagian selatan,  dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa dari waktu ke waktu tak pernah absen dari konflik berdarah, terutama akibat bergolaknya para pendukung Mohajir Qoumi Movement (MQM).  Pembunuhan berencana,  kerusuhan berlatar sektarianisme, dan pembantaian berdasar persaingan politik telah mewarnai spektrum kehidupan masyarakat. 

            Karachi dalam banyak kasus sering diibaratkan sebagai daerah tak bertuan, tanpa penguasa, dan tanpa aturan yang dapat menata kehidupan masyarakatnya. Alhasil, di bekas ibukota pertama Pakistan itu akhirnya cukup sering pula berlaku hukum homo homini lupus, manusia satu menjadi serigala bagi manusia lain, sehingga tidak dapat memberi  ketenangan pada warga kota penghuninya. Kalau kembali membuka file politik Pakistan menjelang penghujung millennium ke dua,  niscaya akan ditemukan data-data yang mendukung logika itu.  Selama tahun 1995 misalnya, lebih dari 1800 orang tewas menjadi korban dalam kemelut berdarah di Karachi.  Jumlah tersebut mengindikasikan betapa kerusuhan tersebut skalanya jauh lebih luas dibanding tahun sebelumnya (1994) yang “hanya” menelan korban 1000 orang. Memang,  di awal millennium ketiga gejala serupa tidak begitu kuat, namun demikian Pakistan kini dihadapkan pada problem lain berupa perseteruan antara pemerintah federal vs.  kaum muslim “radikal” yang tampaknya memiliki pengaruh sangat kuat di wilayah-wilayah pinggir.

            Konflik etnik di Pakistan memang sangat kuat gejalanya di era menjelang akhir Milenium kedua, terutama di era pemerintahan Benazir Bhutto.  Kala itu pemerintah –pimpinan Perdana Menteri Benazir Bhutto– menuding bahwa berbagai kekerasan yang melanda Karachi  tidak lain adalah akibat didalangi sekaligus dilakukan “pemberontak” MQM, partai terbesar ketiga di  Pakistan.  Partai ini terutama didukung oleh masyarakat Mohajir berbahasa Urdu.  Mohajir artinya imigran.  Mohajir adalah kaum migran asal India yang masuk Pakistan –terutama Karachi– tahun 1947 dan 1948, menyusul pecahnya anak benua India menjadi dua negara : Pakistan dengan mayoritas Muslim dan India yang didominir kaum Hindu.  Karachi mulanya hanyalah sebuah kota “mati” yang dihuni oleh sekitar 25.000 orang, terutama berethnis Sindhi, Hindu, dan sedikit ethnis Baluch.  Kedatangan kaum Mohajir dengan “tangan dinginnya” telah mengubah status Karachi dari sekedar kota pelabuhan yang “mati” menjadi sebuah pusat perdagangan dengan penduduk mencapai satu juta jiwa.

            Bahkan, seiring dengan pertumbuhan industri di Karachi pada dekade 1950 – 1960 an, telah merangsang munculnya migran gelombang kedua, terdiri atas Punjabi dan Pathan. Ethnis Pathan adalah migran internal terbesar yang datang dari wilayah perbatasan Afghanistan.  Mereka umumnya adalah para tenaga kerja kasar, serta menjadi tulang punggung dunia buruh di Karachi.  Alhasil, pada 1960 penduduk Karachi tercatat hampir dua juta jiwa.  Jumlah tersebut terus membengkak pada tahun 1970-an terutama menyusul datangnya gelombang pengungsi kaum Bihar asal Bengali akibat separatisme wilayah Bengali (Pakistan Timur) menjadi negara terpisah, Bangladesh. Pada tahun 1970 jumlah penduduk Karachi telah mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Dengan pertumbuhan rata-rata 5 – 6 % pertahun, angka tersebut berubah menjadi 6 juta pada tahun 1981, dan mencapai 10 juta pada dekade 1990 an.

            Alhasil, seiring dengan kian berjubelnya penduduk Karachi, bersama itu pula persaingan hidup menjadi kian rumit dan keras. Jika kaum Muhajir berhasil mendominir dunia perdagangan dan pendidikan, maka kaum Pathan menguasai sektor transportasi.  Sedangkan mayoritas ethnis asli (Sindh) dan  Baluch sebagai pemilik “historis” kota tersebut justru kian hari semakin menempati posisi marginal dalam sektor ekonomi. Kondisi ini akhirnya merangsang tumbuhnya benih kecemburuan sosial. Mohajir oleh Sindhi dan  Baluch lebih dianggap sebagai “penjajah” yang hanya mengeksploitasi wilayah mereka. Bahkan Mohajir dicurigai pula akan menempatkan ethnis Sindh dengan segala atribut budayanya pada posisi marginal, dan sebaliknya menempatkan Mohajir pada posisi kian sentral. Pemikiran demikian secara inherent telah membentuk bara permusuhan antar ethnis, yang sewaktu-waktu dapat tersulut menjadi api kerusuhan.