Posts Tagged ‘Agama’

Pembinaan Keagamaan: Nasib Kaum Syiah (Bagian 29)

Sang surya terus merangkak naik  ke  petala langit angkasa.   Sinar nya menyinari sekujur lekak-lekuk  sang buana.  Cantik. Indah merona.

”Rakyat Saudi  100 persen memilih Islam sebagai agamanya.  Kalaupun ada yang non muslim kepecayaannya,  mereka dipastikan bukan warga Saudi tapi hanya sebagai mukimin alias  pemukim statusnya”,  sepintas pikiranku sempat melayang,  ingat pada penjelasan Dr. Khalid  semalam,  ”Mayoritas  muslim Saudi menganut paham Hambali,  dan hanya  sebagian kecil  mengikut paham lain.

”Nah,  bagaimana perlakuan pemerintah Arab Saudi terhadap warga Syiah ?,  tanyaku kala itu. Tepat ketika acara makan malam di rumah Dr.  Murdhi Ali Idris,  wakil Direktur Program Pasca Sarjana,  Jurusan Ilmu Dakwah dan Khutbah, Universitas At Thaibah,   pada malam terakhir sebelum kami pulang ke tanah air.

Warga Saudi memang dominan menganut madzab Hambali,  dan sisanya sekitar 15 persen mengikuti paham Syiah dari berbagai madzah teologi.  Meskipun  warga Saudi mayoritas  Sunni,  namun kaum Syiah tak lantas dimusuhi.  ”Kaum Syi’i diperlakukan sebagaimana umumnya warga Sunni”,  jelas Dr. Khalid As-Suaidi,  dosen jurusan Ilmu hadits Universitas Islam Madinah ”tak ada perlakuan spesial dari  pemerintah terhadap kaum Syi’i,  sebab mereka adalah juga warga Saudi.  Mereka bebas menjalankan peribadatan  sesuai kepercayaan,  selama  yang mereka lakukan tak menimbulkan keresahan.  Ketika kepercayaan khusus kaum Syi’i diekspresikan  terbuka  sehingga menimbulkan keresahan,  maka aparat keamanan langsung akan bertindak  mengamankan agar tak menimbulkan ketusuhan.”

Pesan dari perkataan Dr.   Khalid  sangat jelas  substansinya,     meskipun  tak secara  terang diungkap dalam kata-kata.   Dr.  Khalid  bermaksud menjelaskan,  bahwa  banyak  nilai dan atau  kepercayaan  yang dianut  warga Syiah memang potensial menimbulkan ketersinggungan dan  atau  keresahan.  Orang Syiah  misalnya,  tidak mengakui  eksistensi kekuasaan  para sahabat Nabi sebelum  kepemimpinan Sayyidina Ali,  seperti Khalifah Abu Bakar, Umar  bin Khattab,  serta Utsman bin Affan.   Kaum Syiah juga tak mengakui  kepemimpinan pasca Sayyidina Ali apalagi dalam wujud empirium Bani Umayyah dan Bani Abbasyiah.  Karena ”ketidaklegalan”  menurut pandangan mereka inilah,  kaum Syiah tak segan untuk mencaci dan mengutuk mereka,  sebuah perilaku yang tentu saja menimbulkan ketersinggungan bagi yang berbeda pandangannya.

Walhasil,  dalam konteks Arab Saudi,   ketika  kepercayaan Syiah  tadi hanya bersarang dalam  pemikiran,  atau terekspresi namun  hanya beredar internal dalam lingkup sealiran,  tidak disosialisasikan secara terbuka terang-terangan,  maka kehidupan Syiah Saudi  tetap dalam kondisi aman.  Namun,  ketika kepercayaan telah dikampanyekan  sehingga menimbulkan keresahan,  pada detik itu aparat akan ambil tindakan.

Dalam praktek umum,  selama ini  eksistensi warga Syiah Saudi ternyata tak berpersoalan.  Dalam bidang ekonomi,  banyak  warga Syiah justru  menjadi pengusaha sukses. ”Bahkan,  hotel-hotel  di Makkah dan  Madinah banyak dimiliki kaum Syi’i”,  jelas mas Nahidl di suatu malam ketika mengantar pulang ke penginapan kami. Mendengar penjelasan ini,  maka  apa yang dikatakan  Dr. Khalid telah mendapat klarifikasi yang tepat dari mas Nahidl tadi.

Dalam konteks hubungan dengan Syiah Iran,  pemerintah Saudi  memang bersikap keras sekali,  satu lini dengan karakter ”permusuhan”  yang diperlihat pemerintah Iran kepada  Saudi.  Wajah  ”Perseteruan” ini terjadi karena beberapa alasan: Pertama,  konflik psikologis –  historis akibat  runtuhnya  kejayaan kaisar Parsi  oleh pasukan Arab pada era khalifah Umar bin Khattab.  Bahkan,  khalifah kedua pasca nabi  ini akhirnya dibunuh Abu Lukluk,  yang konon seorang  keturunan Parsi yang bermaksud balas dendam terhadap  penaklukkan Parsi oleh  pasukan Arab  yang dikirim Umar.  Kedua,  Persaingan pengaruh sekte Sunni vs. Syiah yang telah bersifat sangat lampau dan masih  terus  berlangsung hingga kini. Ketiga,  perseteruan  politiko strategis yang bersifat kontemporer,  yakni perebutan pengaruh dan kepempimpinan regional di Timur Tengah antara dua negara.  Tiga hal itulah yang tampaknya  telah dan akan terus  menyebabkan  hubungan  Saudi dan Parsi (Iran) dalam profil permusuhan tanpa henti, persis seperti perseteruan antara kucing vs.  Anjing.

Namun,  khusus kepada warga Syiah  Saudi  ,  perlakukan pemerintah Saudi tak ada beda terhadap semua  warga lainnya. Apalagi dari segi etnisitas mereka satu genealogis,  kecuali hanya dari segi madzab keagamaan mereka berbeda filosofis.  Dalam tataran sosial,  hubungan Sunni – Syi’i di Saudi juga cenderung cair,  berinteraksi di pasar dan ”warung kopi”.  Memang,  ada kasus pembunuhan terhadap salah satu tokoh Syiah di Arab Saudi, Syekh Nimr an Nimr.  Namun peristiwa terjadi bukan karena kesyiahannya, melainkan karena makar, separataisme,  dan sektrarianisme yang dilakukan Syekh Nimr.  Bahkan,  tokoh Syiah itu dituduh sebagai spionase Iran.. Wallahu a’lam. ***

 

Iklan

Pembinaan Keagamaan: Keberadaan Asykar Nahi Munkar (Bagian 28)

Meski  masih pagi namun matahari kian meninggi.  Kami masih di dalam Bin Dawood  asyik sekali,  memilah dan memilih barang belanjaan dengan super teliti.  Berbagai pertimbangan  menggelayuti kepala,  agar  kami tak beli  sesuatu yang tak maksimal kemanfaatannya.  Saya tak mau boros dalam berbelanja.  Saya tak mau mubazir dengan beli sesuatu yang tak ”bermakna”.  Sebab, dua hal itu  bertentangan dengan perintah agama.

Oh ya,   sebagai Khadimul Karamain,  penjaga dua tempata suci,  penguasa Saudi  punya perhatian serius dalam urusan  keagamaan bagi rakyatnya.  Ulama memiliki peran signifikan dalam pemerintahan, yakni menjadi  penasehat penting bagi sang raja  dalam  berbagai kebijakan.   Walhasil,  mengingat pentingnya posisi Ulama,  maka  penguasa Saudi juga membangun dan atau membina berbagai lembaga pendidikan agar menghasilkan ulama-ulama handal  baik untuk kebutuhan dalam negeri ataupun dunia Islam pada umumnya.

Dalam rangka  membantu mencetak kader-kader ulama di dunia Islam,  dua universitas terkemuka misalnya,  sengaja dihadirkan dengan segudang  beasiswa bagi mahasiswa mancanegara,  seperti universitas Ummul Qura (di Jeddah-Makkah)  dan Universitas Islam Madinah  yang bahkan 60 persen nya adalah mahasiswa mancanegara.  Meski mayoritas siswa mancanegara,  kenyataannya tidak sedikit  ulama  Saudi  juga dilahirkan dari dua universitas tadi.

“Namun,  gudangnya  ulama-ulama besar di Arab Saudi  berasal dari lembaga-lembaga pendidikan asal propinsi Qasim”,  kata Imam  mantan ketua PPMI  Saudi Arabia.  “Kebanyakan ulama-ulama penting yang menjadi penasehat kerajaan  adalah alumnus dari Qasim”. Propinsi al Qaasim terletak di kawasan Najd,  Arab Saudi bagian tengah.. Lokasinya tak jauh dari seputaran Ha’il dan Riyadh. Najd inilah sebagai tempat lahirnya pendiri “paham Wahabi”  dan leluhur Dinasti Saud. Namun,  tak semua keturunan Raja Sa’ud otomatis menjadi pengikut Wahabi. Bahkan, termilogi Wahabi sendiri berasal dari Barat,  dan tak dikenal di Arab Saudi,  mengingat paham yang diikuti adalah madzab Hambali..

Mendengar kata Qaasim  saya langsung teringat pada Sulaiman Al Rajhi, pendiri sekaligus pemilik Bank Islam Al Rajhi yang lahir dari propinsi ini  tahun 1920.  Dengan demikian,  Qaasim  tampaknya  tak hanya sebagai gudang ulama,  melainkan juga telah melahirkan pengusaha besar semisal Al Rajhi.  Bahkan,  seiring dengan didirikannya Universitas Ar Rajhi (oleh Bankir terbesar di Saudi,  Sulayman Ar Rajhi)  tadi,  dengan spesialisasi bidang kesehatan dan  keuangan Islam,  maka  Qaasim  saat ini  juga menjadi kota  rujukan  untuk pendidikan  kedokteran di Arab  Saudi.  Subhanallah.

Sebenarnya posisi Qaasim yang istimewa ini,  terjadi  bukan karena  sengaja  diistimewakan. Pemerintah Arab Saudi  sebenarnya memperlakukan secara sama untuk  semua sekolah dan kampusnya.  Dalam konteks pendidikan Islam misalnya,  pemerintah memberi  kafaah alias beasiswa pada semua  siswa penghafal al Qur’an di wilayah manapun di  Saudi Arabia.  “Kita diberi kafaah 800 real setiap bulannya”,  kata  mas Muhammad Isa al Haafidz,  warga Indonesia yang tinggal di Saudi sejak kecil  dan  kebetulan   juga menghafal Al Qur’an.

Jika demikian,  lantas kenapa Qaasim menjadi gudang  para ulama  mumpuni di Arab Saudi  ?  Adakah sesuatu rahasia di balik posisi Qaasim ini ? Wallahu a’lam.

Oh ya,  terkait dengan pelajaran keagamaan yang intensif  ini,  ternyata tak lantas  menjadikan Arab Saudi  sepenuhnya menjadi negara “santri”.  Di manapun lokasinya,  dan di manapun negara nya, malaikat selalu ada,  dan setan juga ada.  Hal yang sama terjadi di Saudi Arabia.   Hubungan pria – wanita  memang telah diatur sedemikian ketatnya,  baik dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan.  Namun,  seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi,  penyimpangan tetap terjadi. Bahkan,  sedikit keluar dari  kota suci  Makkah,  tepatnya di Jeddah,  ternyata tak semua  wanita masih berhijab berjubah.  Apa yang saya jumpai  di bandara Jedah adalah wajah lain dari  dunia lain Arab Saudi.  Bisa kubayangkan,  hal yang lebih vulgar mungkin terjadi di kota-kota lain yang lebih  jauh dari Madinah Makkah,  kota-kota  yang lebih metropolitan semisal kota  pelabuhan Dahran ataupun ibu kota Riyadh. Sangat kuduga,   penyimpangan dari  agama,  sangat mungkin terjadi lebih hebat  terjadi  di sana.

”Oleh karena itu,  pemerintah Saudi juga memiliki apa yang disebut Badan Amar Ma’ruf Nahi Munkar,  guna mengontrol warganya agar tak terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam”,  kata Syekh Ismail Al-Harby,  Naibul Mudir Yayasan Al hai’ah Al  Haramain  di Makkah Al Mukarramah,   ”Badan Amar Ma’ruf bertugas melakukan pengawasan muda-mudi Saudi dari potensi  perbuatan menyimpang tadi.  Mereka melakukan kontrol pada mereka,  dan jika kedapatan berpacaran  niscaya akan diberi pengarahan sekaligus dikembalikan pada keluarga sebagai sebuah peringatan.  Namun,  bila sudah keterlaluan  maka  kedua pasangan akan dinikahkan”. Ketua Umum Badan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Arab Saudi saat ini dipegang mantan   Rector UIM terakhir yakni Prof. Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad as-Sanad.

Ternyata Saudi,  yang di dalamnya terdapat dua tanah suci,  tak lantas  identik dengan ketaatan  pada Ilahi.  Di manapun akan ada  kebaikan,  dan di manapun  akan ditemukan  kemungkaran.  Oleh karena itu, sebaik-baik  pemerintah adalah ketika pemimpinnya berusaha memaksimalkan kebaikan,  pada saat yang sama juga berupaya meminimalkan kemaksiatan. ***

 

Mendebat Politik Agama ? (Tulisan 4, Terakhir )

Adakah ajaran Islam yang secara eksplisit (tersurat) mencantumkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat ?  Muhammad S.A.W pernah berkata “jika tiga orang (atau lebih) di antara kamu berjalan bersama, salah seorang hendaknya ditunjuk menjadi pemimpin”.  Pada kesempatan lain, Muhammad berkata pula “Muslim dilarang masuk ke dalam wilayah yang tanpa penguasa”.  Al Qur’an sebagai referensi pertama dan utama bagi Muslim pun secara jelas menegaskan bahwa Muslim diharuskan taat kepada Allah (Tuhan), Rosul, dan Amir (pemimpin/pemerintah). 

            Ucapan, tindakan serta takrir Muhammad (Hadits) dan firman Allah (al-Qur’an) adalah referensi (sumber) utama ajaran Islam.  Mengingat Alqur’an dan Hadits telah dengan jelas menekankan perlunya sistem kepemimpinan, maka implikasinya adalah kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep penting yang harus diamalkan pemeluknya bila ingin ingin terdaftar dalam deretan Muslim sejati.

            Alhasil, berpijak dari uraian tadi kiranya kita dapat terarahkan pada jawaban atas persoalan awal tulisan ini, yakni apakah ada kaitan antara Islam dengan politik.  Nah, karena Islam menekankan pentingnya kepemimpinan, maka konsekuensinya Islam secara inherent telah pula menekankan pentingnya persoalan politik.

            Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik.  Hal ini mengandung makna bahwa bicara soal kepemimpinan berarti bicara pula soal politik, karena  masalah kepemimpinan memang tak terlepas dari konsep politik. Begitu pula, bicara kepemimpinan dalam arti sangat luas akhirnya akan bermuara pula pada suatu tatanan organisasi berupa negara.  Pun sebaliknya, setiap bicara soal organisasi kenegaraan konsekuensinya akan tak terhindarkan pula untuk membahas apa yang biasa disebut the ruling elit alias elit kepemimpinan.  Karena kepemimpinan adalah soal politik, dan masalah kepemimpinan adalah pula salah satu konsep Islam, maka konsekuensi logisnya Islam mengajarkan soal-soal politik, yang berarti pula soal kenegaraan.  Fakta demikian inilah yang dipakai landasan adanya suatu keharusan bagi Muslim mengkaitkan Islam dengan kehidupan politik.  Bahkan, ada sementara pihak yang berpendapat, tidaklah Islamis bila seorang Muslim sengaja berupaya memisahkan Islam dari soal politik dengan mengatakan Islam “yes”, politik “no”.  Dan atas dasar itu pulalah Ibnu Khaldun pernah menyatakan, kekuasaan politik adalah suatu keharusan dalam masyarakat Islam (.Rahman Zaenuddin, “Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik”, dalam Miriam Budihardjo (ed.), Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)).     

            Lantas, bagaimana kaitan Islam dan Politik bila dilihat dari aspek sejarah kepemimpinan Mohammad ?  Adakah Muhammad mengaitkan soal-soal politik dengan perannya sebagai pemimpin agama (Rasul) ?.Bertolak dari kenyataan karir Nabi Muhammad, sosiolog AS kelahiran Pakistan, almarhum Fazlur Rahman  berpendapat bahwa pada akhir hayatnya  Muhammad Rasulullah berperan sebagai Nabi-Penguasa dari hampir seluruh semenanjung Arabia, kendatipun dia tak pernah menyebut dirinya sebagai seorang penguasa.  Ini adalah fakta sejarah.  Memang, sebutan apa yang diberikan untuk negara yang dia pimpin saat itu tidak begitu jelas.  Dan benar pula bahwa sebutan negara Islam (Daulah Islamiah) saat itu belum lagi dikenal.  Namun, fakta sejarah tetap “berkata” bahwa Mohammad adalah seorang penguasa di samping sebagai seorang rasul.  Namun perlu dicatat bahwa agama dan negara di masa Nabi bukanlah sebagai saudara kembar.  Juga, tidaklah satu sama lain saling bekerja sama.  Lantas bagaimana ? Menurut Rahman,  negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam.  Negara juga bukan perpanjangan dari agama, melainkan sebagai instrumen dari Islam.  Dengan kata lain, Islam dan Negara (politik) bukanlah dua sisi dari suatu mata uang, melainkan negara merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam (Fazlur Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.  Dengan nada yang sama lihat pula T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Djakarta, 1969), hlm. 14).

            Setelah Nabi wafat prinsip negara sebagai pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.  Mereka pun pada waktu yang sama berperan sebagai warosatul ambiya (pewaris nabi), penerus misi penyiaran dan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai kepala negara untuk memimpin dan melaksanakan hukum.  Kepemimpinan demikian ini biasa kita kenal dengan Khulafa ur-Rosyidin, yakni Abu Bakar (I), Umar bin Khottob (II), ‘Utsman bin Affan (III), ‘Ali bin Abi Tholib (IV).  Namun, setelah keempat Kholifah itu wafat, pemerintah selanjutnya lebih bersifat imperium non-Islami kendatipun mereka masih menyuntikkan beberapa prinsip Islam dalam pemerintahan, serta masih berperan pada waktu yang sama sebagai pemimpin pemerintahan dan agama.

Memaknai Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51: Kesengajaan ataukah Keseleo Lidah ?

Sobat,  “Ahok” beberapa bulan terakhir telah menyita perhatian bangsa Indonesia.  Ahok dengan segala kontroversi  ucapan-ucapannya  telah menjadi  polemik dalam masyarakat bangsa kita.  Bagi para  pendukungnya,  ucapan-ucapan Ahok disebut sebagai wujud ketegasan dalam memimpin.  Namun,  bagi  yang kritis terhadap Ahok,  kata-kata yang keluar dari mulut Ahok bukanlah ketegasan tetapi refleksi dari sikap kasar dan arogan, yang sangat tidak patut diucapkan –apalagi oleh pemimpin,  pejabat publik– dalam masyarakat berkeadaban. 

Ucapanmu adalah harimaumu,  itulah  adagium yang populer,  dan adagium itu pula yang akhirnya telah sedikit menjerat langkah Ahok dalam memimpin ibukota.  Ahok terperangkap pada sebuah ucapannya sendiri,   yang oleh pihak lain  dianggap telah menyinggung sebuah komunitas umat beragama,  yakni umat Islam.

Surat Al Maidah ayat 51 kini memang menjadi viral sejak beredar berita Ahok menggelar blusukan dan berdialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Saat memberikan sambutan, Ahok sempat menyinggung mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, salah satunya terkait isu pemimpin non Muslim. Kalimat itu diucapkan Ahok dan terekam dalam sebuah video di menit 23. Dia meminta warga Kepulauan Seribu tetap memilih dengan hati nurani, meski ada yang pihak yang membawa-bawa surat Al Maidah ayat 51.  Di video itu, Ahok secara implisit tampak mengarahkan warga untuk memilihnya dengan membantah penafsiran surat Al Maidah.  “Bapak ibu ga bisa pilih saya….Dibohongin dengan surat Al Maidah 51…macem-macem itu…itu hak bapak ibu, kalau bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya..gapapa…” .

Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok, diprotes bahkan dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan  telah melakukan pelecehan terhadap ayat suci Alquran. Ahok dilaporkan untuk  pasal 156 KUHP jo pasal 27-28 ITE tentang Penistaan Agama dan Pencemaran Nama Baik Agama pasal 310-311 KUHP Menurut pelapor,  “Mestinya, dia (Ahok) tidak perlu menyinggung soal Alquran. Dia tidak paham dan tidak mengimani. Itu kan hak umat Muslim. Kalau dia mengajak agamanya sendiri, ya tidak apa-apa, dan tidak ada masalah”.

Pihak ahok dan pendukungnya tentu membantah tuduhan ini dan menyatakan sama sekali tidak bermaksud menista agama.  Bahkan,  dalam gelar perkara kasus Ahok yang dilaksanakan pada hari Selasa  (15/11/2016), ahli bahasa dari kubu Ahok menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama maupun Al Qur’an.

Namun ahli bahasa dari pihak pelapor yang diwakili oleh Neno Warisman membantah argumen tersebut dengan pernyataan yang cerdas.  Disebutkan oleh Neno bahwa seseorang yang berucap sama dengan sebuah tindakan. Salah satu yang menjadi analoginya adalah ketika seseorang melakukan akad nikah. “Berbicara itu sama dengan bertindak. Misalnya akad nikah. Akad nikah itu tindakan berbicara saya terima nikahnya makanya dengan tindakan berbicara itu yang haram menjadi halal,” ucap Neno di Mabes Polri,  sebagaimana dikutip dari Republika, Rabu (16/11/2016).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan bagian  dari teori linguistik generatif.

Hal kedua dalam paparannya, Neno Warisman mengungkapkan bahwa jika seseorang berbicara tanpa ada niat, berarti orang tersebut tidak sadarkan diri, gila atau mengigau. Sementara Ahok secara sadar mengungkapkan ucapannya terkait surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu. “Orang berbicara itu tidak mungkin enggak pakai niat kecuali dia gila atau ngigau. Dan dia tidak mungkin berbicara tanpa tujuan,” lanjut Neno.

Setelah itu Neno mengemukakan tiga hal mendasar terkait ucapan Ahok.Yang pertama adalah apa yang diucapkan oleh seseorang merupakan kesesuaian
hati dan pikirannya. Jika tidak, maka ia telah berdusta. Hal kedua adalah ucapan Ahok tentang Surat Al Maidah 51 sudah diniatkan atau ada niat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan dari orang  yang berucap untuk mempengaruhi orang lain.

Sobat,  apa dan bagaimana kelanjutannya,  tentu diserahkan pada  proses hukum. Namun,  hikmah yang bisa diambil dari  kasus Ahok adalah pentingnya menjaga lisan agar tak melukai perasaaan.  Ada sebuah ajaran agama yang menyatakan:  Salaamatul insaan fii hifdzil lissaan: kesalamatan manusia itu terletak pada kemampuan menjaga lisannya.  Oleh karena itu hidup yang terbaik adalah bagaimana kita menjaga dengan baik lisan kita,  sebab sebagaimana pepatah Arab  acapkali ucapan itu bahkan lebih tajam daripada mata pedang: Rubba qoulin asyaddu min shoulin.  Kata Nabi SAW  jika kita  tidak bisa berkata baik  lebih baik diam saja,  fal yaqul khoiron au liyasmut.

Sumber: “Patahkan Argumen Kubu Ahok Saat Gelar Perkara, Begini Pernyataan Cerdas Neno Warisman”,  KabarMakkah. Com  dengan beberapa tambahan di pengantar dan penutup

Gambar : https://www.facebook.com/BahasaArabBahasaAlQuran/photos

Mendebat Politik Agama ? (3 dari 4 tulisan)

Penggunaan akal pikiran yang dilandasi oleh salah satu dan atau kedua faktor yang melatar belakanginya seperti diulas pada tulisan 2, akhirnya muncullah perbedaan, pertentangan, bahkan penyimpangan atas persepsi dan penafsiran syariat Tuhan (Osman Raliby, Akal dan Wahyu, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).. hkan, atas pemakaian akal pula tak jarang terjadi polarisasi pemikiran di antara manusia, kendatipun mereka punya pengalaman dan pendidikan yang sama, serta punya posisi itikad keilmuwan yang sama, yakni bebas nilai tanpa tendensi. 

            Beda penafsiran ini –baik yang dilatarbelakangi beda pendidikan, pengalaman, atau akibat tendensi tertentu serta penerapan akal pikiran secara bebas– telah menghasilkan polarisasi pemikiran.  Dan polarisasi pemikiran tersebut tidak jarang pula telah mengarahkan manusia pada kesalahpahaman dan pertentangan, bahkan sampai ke pertumpahan darah. Dengan demikian berarti bahwa pengabdian manusia terhadap Tuhan, baik dalam wujud Hablun minallah maupun Hablun minannas menjadi terabaikan. Fungsi manusia sebagai khalifah bukan saja tak terlaksana, melainkan justru manusia menjadi perusak bumi sebagaimana pernah dikhawatirkan para malaikat pada awal penciptaan manusia pertama, ADAM A.S. (Q.S. 2 : 30)

            Karena kecenderungan polarisasi yang dampaknya sangat mengerikan itu,  maka sebagai tindakan preventif Islam telah melontarkan suatu alternatif pemecahan dalam wujud konsep kepemimpinan. Dengan kepemimpinan manusia akan terarahkan pada pemikiran bebas namun tetap merujuk pada sinkronisasi dan kesepakatan bersama terhadadap penafsiran syariat, termasuk pula dalam pelaksanaannya.  Minimal dengan kepemimpinan maka perbedaan pemikiran dapat dijembatani sedemikian rupa, sehingga mis-understanding dan rasa saling curiga dapat diminimalisir. 

            Islam memang telah menekankan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan ini, baik secara eksplisit maupun implisit.  Prinsip tersebut terlihat misalnya dari ajaran sholat yang menekankan pentingnya berjamaah melalui sistem makmum – imam, pemimpin dan yang dipimpin. Penerapan prinsip “kepemimpinan” dalam sholat ini malah kedudukannya diutamakan 27 derajad dibanding sholat sendirian. Sistem jamaah ini bahkan dimasukkan dalam hukum sunnah muakad yang berarti mendekati wajib.  Artinya, bisa tidak dilaksanakan hanya dalam kondisi sangat terpaksa.

            Prinsip sholat berjamaah secara filosofis memberi ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta pentingnya kepemimpinan.  Dalam kehidupannya Umat hendaknya menerapkan tingkah laku integral dalam ukhuwah: tidak bertindak sendiri-sendiri dan atas dasar kepentingan serta kamauan pribadi, melainkan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang berorintasi pada satu tujuan, yakni pengabdian.

            Dalam sholat berjamaah terdapat pula filsafat mekanisme teguran oleh makmum (bawahan, rakyat) terhadap imam (pemimpin), bila sang pemimpin melakukan kesalahan. Caranya tidak bebas menurut sekehendak si makmum, melainkan berdasar pada mekanisme tertentu yang telah ditetapkan hukum, yakni: menegurnya dengan mengucap Subhanallah.  Ajaran demikian bila dirujukkan pada sistem kepemimpinan berarti bahwa bila pemimpin melakukan kesalahan, rakyat dan atau bawahan berhak bahkan berkewajiban melakukan koreksi, peringatan, oposan pada sang pemimpin, yang tentu saja melalui cara-cara yang telah ditetapkan hukum. 

            Sholat secara implisit telah pula mengajarkan mekanisme pergantian kepemimpian.  Jika sang pemimpin  batal wudlu –sebagai syarat sahnya sholat–  maka pemimpin (Imam) dengan kesadaran diri dan  tanpa diminta untuk mundur dari posisi kepemimpinannya, bahkan dari sholatnya.  Artinya, akibat persyaratan awal untuk melakukan sholat batal (gugur) maka gugur pula posisinya sebagai imam, dan oleh karena itu ia harus mundur dari jabatannya, mundur dari jamaahnya. 

            Setelah imam mundur, apakah para makmum (rakyat) lantas sholat sendiri tanpa seorang pemimpin ?  Jawabnya tidak. Sistem keimaman (berjamaah) harus tetap dilanjutkan.  Bahkan dalam situasi kritis sekalipun di mana sang pemimpin (imam) tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya bukan lantaran batal wudlu, melainkan mati mendadak misalnya, sistem berjamaah tetap harus dilanjutkan.  Sebagai contoh, tatkala Umar bin Khottob (Khulafa ‘urrosyidin kedua) memimpin sholat berjamaah ia ditikam oleh seorang munafik bernama Abu Lu’lu’.  Akibatnya ia pun tersungkur.  Namun, apakah sholat lantas bubar atau minimal berubah menjadi sholat munfarid, yakni sholat sendiri-sendiri ? Ternyata tidak. Sholat berjamaah tetap berlanjut, di mana Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang Umar segera maju ke depan menggantikan posisi imam yang lowong itu.

            Kejadian tersebut telah menjelaskan bahwa bila sang imam berhalangan, baik berhalangan sementara (batal wudlu) maupun berhalangan tetap (mati) maka makmum di belakang imam yang berhak dan harus menggantikan imam.  Dan oleh karena itu, dalam prinsip berjamaah, diajarkan pula bahwa  makmum  yang berdiri tepat dibelakang imam harus mempunyai kapabilitas tertentu yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, sebagai ancang-ancang pengganti bila sang imam berhalangan.

            Filsafat Sholat telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan dalam tatanan Islam. Sebenarnya masih terdapat banyak nilai-nilai filsafati seputar kepemimpinan-kerakyatan seputar sholat ini yang dapat digali lebih lanjut, seperti mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan, sikap “aspiratif” imam, larangan bagi imam yang tak disukai makmum, dan lain sebagainya.

Mendebat Politik Agama ? (2 dari 4 tulisan)

Bagaimanakah pola keterkaitan antara politik dan Islam, sehingga politik dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya kita harus memahami dulu apa dan bagaimana kedudukan, peran dan tugas manusia dalam kehidupan ini, terutama ditinjau dari sudut pandang Islam.

            Dalam konsep Islam tujuan utama dari penciptaan manusia adalah agar manusia (sebagai mahluq) mengabdi pada Tuhan Sang Pencipta (al-Khaliq), (Q.S:51:56). Pengertian “mengabdi” dalam konteks ini mengandung dua wujud, yakni Hablun minallah dengan cara menerapkan sikap mengakui keberadaan Allah baik dalam prinsip Uluhiyah (satu-satunya sesembahan), Rububiyyah (satu-satunya pemilik dan pemelihara alam semesta dan isinya), maupun Mulkiyah (satu-satunya sumber dan pemilik segala kekuasaan).  Wujud yang kedua adalah  Hablun minannas  yaitu menerapkan sikap menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia,  termasuk pula memelihara lingkungan yang disediakan sebagai sarana untuk menunjang keharmonisan hubungan kemanusiaan tersebut.  Dalam wujud kedua inilah manusia berperan sebagai khalifatullah fil Ard (wakil Allah di bumi) untuk mengatur dan memakmurkan kehidupan dunia.  Kedua wujud pengabdian tersebut satu sama lain merupakan dua hal yang integral dan tak terpisahkan.  Artinya, wujud pengabdian pertama akan berperan sebagai ruh bagi terealisirnya wujud pengabdian kedua.  Dan sebaliknya, wujud pengabdian kedua adalah pula sebagai bagian penting bagi realisasi wujud yang pertama.  Dengan kata lain, kedua wujud pengabdian tersebut pada dasarnya merupakan dua muka dari satu mata uang. 

Baca lebih lanjut

Mendebat Politik Agama ? (1 dari 4 tulisan)

Islam bukan agama dan Muhammad bukan penemunya.  Pernyataan demikian seperti berasal dari golongan sesat dalam Islam, padahal sebenarnya tidak.  Karena Islam memang bukan sebuah agama dalam pengertian umum yang mengajarkan bahwa agama hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya.  Islam adalah cara hidup total di mana ajarannya merupakan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik, serta masalah lokal maupun internasinal (G.H. Jansen, Islam Militan, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 10). Inilah ciri khas Islam yang tak dimiliki oleh ajaran agama lain. Baca lebih lanjut