Posts Tagged ‘akar konflik’

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 1 dari 4)

Masalah otonomi dari waktu ke waktu tetap menjadi wacana politik yang cukup menarik untuk di perbincangkan.  Perdebatan tentang untung rugi bagi diterapkannya suatu otonomi sebagai suatu metode politis bagi hubungan pemerintah pusat dan daerah terus bergulir. Satu hal cukup menarik adalah ternyata wacana, perdebatan dan atau diskusi tentang otonomi tersebut sering dikaitkan dengan isu tuntutan tentang demokrasi.  Banyak pendapat mengaitkan bahwa semakin demokratis suatu sistem politik dan pemerintahan, niscaya bersama itu pula dalam pola hubungan politis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mengarah pada suatu sistem desentralisasi yakni otonomi.

            Semakin demokratis suatu sistem kenegaraan, maka dalam mekanisme pemerintahannya pemerintah pusat akan lebih cenderung melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.  Artinya, dalam pola yang demokratis sedemikian pemerintah Pusat memberikan dalam porsi yang sangat besar pada partisipasi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya berdasar pada suatu partisipasi rakyat dan potensi daerah.  Dengan kata lain,  pemerintahan yang demokratis adalah yang berlandaskan pada pola kebijakan yang bersifat bottom up, dan oleh karena itu pola hubungan pusat – daerah haruslah bersifat otonomi. Sedangkan, suatu pemerintahan yang tak demokratis (baca: otoriter) niscaya akan cenderung mengembangkan pola hubungan pusat derah dalam bentuk up-down, dengan memperlakukan pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pusat untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pusat.  Dan oleh sebab itu pemerintah daerah hanyalah sebagai pekerja dari –dan diawasi secara ketat oleh– pusat.

            Walhasil, karena sistem demokratis dewasa ini umumnya dianggap sebagai yang paling ideal, konsekuensinya sistem otonomi pun akhirnya terbawa pula ke dalam suatu image yang ideal. Berdasar pemikiran sedemikian akhirnya terpola suatu pemikiran bahwa mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yang desentralisasi dengan memberi otonomi pada daerah adalah merupakan sistem terbaik. Bila mekanisme sedemikian diterapkan niscaya hasilnya akan “selalu” baik pula. Sedangkan diluar sistem demokrasi dan  atau  otonomi adalah buruk yang “selalu” akan berimplikasi buruk pula  bagi mekanisme kerja keseluruhan sistem, bahkan termasuk hasilnya.

            Kalau direnungkan secara bijaksana, sebenarnya persoalannya tidaklah sesederhana itu. Masalah otonomi (desentralisasi) dan sentralisasi sebenarnya tak dapat dilihat sebagai sesuatu yang hitam-putih, baik dan buruk.  Karena, baik desentralisasi (baca: otonomi) maupun sentralisasi ini bagaimanapun penerapannya tidak akan terlepas dari pola dan tipe budaya masyarakatnya.  Juga tidak terlepas pula dari situasi dan kondisi tertentu dimana sistem tersebut akan diterapkan.  Bukan tak mungkin penerapan otonomi –yang sangat ideal itu– justru akan berimplikasi negatif, terutama pada masyarakat yang mempunyai derajat konsensus rendah serta mempunyai budaya kekerasan politik dan politik kekerasan yang cukup kental.  

            Singkatnya, kendati betapa idealnya suatu sistem otonomi dan betapa “tak baiknya” suatu sistem sentralisasi –sekali lagi– keduanya tak dapat dilihat sebagai hitam dan putih.  Melainkan akan lebih bijak dilihat sebagai suatu spektrum antara hitam dan putih.  Dengan dasar pemikiran sedemikian, maka ide penerapan yang terbaik atas pola dikotomis tersebut perlu dilandaskan pada pendekatan derajad spektrum otonomi-sentralisasi tadi, sesuai dengan situasi dan kondisi budaya masyarakatnya.

Iklan

Umat Islam dan Teori Konspirasi

Resensi

Umat Islam dan Teori Konspirasi

Sebuah buku berjudul, “Akar Konflik Politik Islam di Indonesia”, ditulis oleh Dhurorudin Mashad, terbitan Pustaka Al Kautsar, cetakan Juni 2008. Buku ini diberi kata pengantar oleh Eep Saefulloh Fatah, pakar politik UI. Pustaka Al Kautsar termasuk sering menerbitkan buku-buku yang bertema politik Islam. Buku ini melengkapi wacana yang telah diterbitkan sejak lama. Dalam buku karya peneliti LIPI ini banyak wawasan-wawasan informasi yang bisa dijadikan alat untuk memahami peta politik Islam di Indonesia, sejak dulu sampai saat ini. Namun kali ini saya tidak bermaksud membahas buku Dhurorudin Mashad di atas. Cukuplah pembaca mengkajinya secara mandiri. Disini saya lebih tertarik membahas salah satu materi kata pengantar Eep Saefulloh Fatah, ketika dia menjelaskan sumber-sumber kemunduran kehidupan Umat Islam di Indonesia.Menurut Eep, secara statistik jumlah Muslim Indonesia sangat banyak, tetapi secara realitas peranan Umat Islam marginal.akarkonflikpolitikislamdiindonesia_8646

Dia berusaha mencari jawaban atas masalah ini. Salah satunya, menurut Eep, biang kerok kemunduran Umat Islam, karena kita terlalu banyak terbelit oleh TEORI KONSPIRASI. Baca lebih lanjut

Ketika Partai Islam Tak Berorientasi Aliran

Resensi

Ketika Partai Islam Tak Berorientasi Aliran

 

Negeri ini dibangun lewat jasa besar umat Islam. Pengorbanan mereka berhulu dari tetesan darah yang mengalir dari ratusan medan hingga ke hilir. Tetapi mengapa umat isalam yang mayoritas tidak bisa menentukan agenda kebijakan dalam perubahan di Indonesia?

 Politik Islam di Indonesia dari masa penjajahan hingga sekarang selalu mengalami kegagalan. Apa sebabnya? Ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, terjadinya fragmentasi di dalam. Kedua, adanya Islam fobia (ketakutan terhadap Islam). Realitas inilah yang dihadapi para pemimpin Islam Indonesia dalam mengartikulasikan bahasa politik yang paling tepat dan paling menguntungkan umat Islam.akarkonflikpolitikislamdiindonesia_8646

 Pergulatan perjuangan politik umat Islam di Indonesia tak pernah sepi untuk dibahas. Denyutnya masih terasa hingga kini, ketika gelegar reformasi mendero ke seantero negeri membawa berjuta perubahan, dari yang positif maupun yang negatif.

 Yang tak bisa dilupakan, negeri ini dibangun lewat jasa besar umat Islam. Pengorbanan mereka berhulu dari tetesan darah yang mengalir dari ratusan medan hingga ke hilir. Pertanyaannya, mengapa umat Islam yang mayoritas tidak bisa menentukan agenda kebijakan dalam perubahan di Indonesia? Atau, mengapa umat Islam yang secara statistik begitu dominan, tidak bisa dominan secara politik? Baca lebih lanjut

Benang Kusut Politik Islam

RESENSI

Benang Kusut Politik Islam

Jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia, merupakan satu kekuatan besar yang tidak akan mudah dipatahkan jika bersatu dalam ikatan kuat. Ibarat lidi yang sudah diikat satu menjadi sapu, ia mampu membersihkan berbagai sampah yang berserakan. Namun saat ia berdiri sendiri, ia tidak mampu mendorong satu daun kering dalam waktu cepat.

Begitulah potret politik umat Islam saat ini. Tali yang akan mengikat mereka masih belum ada, karena masing-masing menolak diikat dengan tali kuat tersebut. Walaupun secara teori, satu lidi berserak dalam jumlah banyak, dengan mudah bisa diikat dengan buhul rotan atau satu tali yang sangat kuat.

Saat pengikat itu ditopang pula satu kayu yang kuat, maka menjelmalah ia menjadi sapu yang disegani oleh banyak sampah. Sampah apapun juga, mulai daun, plastik, sampah basah ataupun kering, kaleng kosong dan lain sebagainya, dengan mudah bisa digiring ke dalam lobang sampah.

Dalam waktu singkat, satu halaman yang kotor bisa dibuat bersih dan segar. Matapun jadi sejuk dan pikiran pun menjadi lapang, kala halaman terbebas dari sampah. Tangan yang seharusnya akan kotor waktu akan membersihkan sampah secara manual, juga jadi terhindar dari kekotoran.

Beginilah gambaran potensial politik umat Islam dewasa ini. Kekuatannya belum menjelma menjadi satu kekuatan besar. Sehingga tidak mengherankan, segala kemungkaran di muka bumi Indonesia masih subur terawat.

Organisasi politik umat Islam bukan tidak menyadari hal ini. Tapi demi egoisme pribadi partai dan diri, mereka menutup mata rapat-rapat akan kata persatuan. Mereka adalah lidi-lidi yang berserakan, yang mana jika dipatahkan oleh satu kekuatan yang mumpuni, maka ia akan jadi lidi patah yang tidak akan memberi manfaat besar.

Banyak yang tidak ingin kekuatan politik Islam bersatu. Karena bencana besar bakal terjadi, dengan runtuhnya kemungkaran. Sedaya upaya mereka berusaha memberangus setiap ada potensi bersatunya partai Islam. Isu-isu mazhab, cara beribadah dan lainnya, menjadi umpan yang sangat digemari partai-partai dan kekuatan Islam lainnya. Baca lebih lanjut