Posts Tagged ‘budaya’

Mendebat Politik Agama ? (Tulisan 4, Terakhir )

Adakah ajaran Islam yang secara eksplisit (tersurat) mencantumkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat ?  Muhammad S.A.W pernah berkata “jika tiga orang (atau lebih) di antara kamu berjalan bersama, salah seorang hendaknya ditunjuk menjadi pemimpin”.  Pada kesempatan lain, Muhammad berkata pula “Muslim dilarang masuk ke dalam wilayah yang tanpa penguasa”.  Al Qur’an sebagai referensi pertama dan utama bagi Muslim pun secara jelas menegaskan bahwa Muslim diharuskan taat kepada Allah (Tuhan), Rosul, dan Amir (pemimpin/pemerintah). 

            Ucapan, tindakan serta takrir Muhammad (Hadits) dan firman Allah (al-Qur’an) adalah referensi (sumber) utama ajaran Islam.  Mengingat Alqur’an dan Hadits telah dengan jelas menekankan perlunya sistem kepemimpinan, maka implikasinya adalah kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep penting yang harus diamalkan pemeluknya bila ingin ingin terdaftar dalam deretan Muslim sejati.

            Alhasil, berpijak dari uraian tadi kiranya kita dapat terarahkan pada jawaban atas persoalan awal tulisan ini, yakni apakah ada kaitan antara Islam dengan politik.  Nah, karena Islam menekankan pentingnya kepemimpinan, maka konsekuensinya Islam secara inherent telah pula menekankan pentingnya persoalan politik.

            Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik.  Hal ini mengandung makna bahwa bicara soal kepemimpinan berarti bicara pula soal politik, karena  masalah kepemimpinan memang tak terlepas dari konsep politik. Begitu pula, bicara kepemimpinan dalam arti sangat luas akhirnya akan bermuara pula pada suatu tatanan organisasi berupa negara.  Pun sebaliknya, setiap bicara soal organisasi kenegaraan konsekuensinya akan tak terhindarkan pula untuk membahas apa yang biasa disebut the ruling elit alias elit kepemimpinan.  Karena kepemimpinan adalah soal politik, dan masalah kepemimpinan adalah pula salah satu konsep Islam, maka konsekuensi logisnya Islam mengajarkan soal-soal politik, yang berarti pula soal kenegaraan.  Fakta demikian inilah yang dipakai landasan adanya suatu keharusan bagi Muslim mengkaitkan Islam dengan kehidupan politik.  Bahkan, ada sementara pihak yang berpendapat, tidaklah Islamis bila seorang Muslim sengaja berupaya memisahkan Islam dari soal politik dengan mengatakan Islam “yes”, politik “no”.  Dan atas dasar itu pulalah Ibnu Khaldun pernah menyatakan, kekuasaan politik adalah suatu keharusan dalam masyarakat Islam (.Rahman Zaenuddin, “Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik”, dalam Miriam Budihardjo (ed.), Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)).     

            Lantas, bagaimana kaitan Islam dan Politik bila dilihat dari aspek sejarah kepemimpinan Mohammad ?  Adakah Muhammad mengaitkan soal-soal politik dengan perannya sebagai pemimpin agama (Rasul) ?.Bertolak dari kenyataan karir Nabi Muhammad, sosiolog AS kelahiran Pakistan, almarhum Fazlur Rahman  berpendapat bahwa pada akhir hayatnya  Muhammad Rasulullah berperan sebagai Nabi-Penguasa dari hampir seluruh semenanjung Arabia, kendatipun dia tak pernah menyebut dirinya sebagai seorang penguasa.  Ini adalah fakta sejarah.  Memang, sebutan apa yang diberikan untuk negara yang dia pimpin saat itu tidak begitu jelas.  Dan benar pula bahwa sebutan negara Islam (Daulah Islamiah) saat itu belum lagi dikenal.  Namun, fakta sejarah tetap “berkata” bahwa Mohammad adalah seorang penguasa di samping sebagai seorang rasul.  Namun perlu dicatat bahwa agama dan negara di masa Nabi bukanlah sebagai saudara kembar.  Juga, tidaklah satu sama lain saling bekerja sama.  Lantas bagaimana ? Menurut Rahman,  negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam.  Negara juga bukan perpanjangan dari agama, melainkan sebagai instrumen dari Islam.  Dengan kata lain, Islam dan Negara (politik) bukanlah dua sisi dari suatu mata uang, melainkan negara merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam (Fazlur Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.  Dengan nada yang sama lihat pula T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Djakarta, 1969), hlm. 14).

            Setelah Nabi wafat prinsip negara sebagai pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.  Mereka pun pada waktu yang sama berperan sebagai warosatul ambiya (pewaris nabi), penerus misi penyiaran dan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai kepala negara untuk memimpin dan melaksanakan hukum.  Kepemimpinan demikian ini biasa kita kenal dengan Khulafa ur-Rosyidin, yakni Abu Bakar (I), Umar bin Khottob (II), ‘Utsman bin Affan (III), ‘Ali bin Abi Tholib (IV).  Namun, setelah keempat Kholifah itu wafat, pemerintah selanjutnya lebih bersifat imperium non-Islami kendatipun mereka masih menyuntikkan beberapa prinsip Islam dalam pemerintahan, serta masih berperan pada waktu yang sama sebagai pemimpin pemerintahan dan agama.

Mendebat Politik Agama ? (3 dari 4 tulisan)

Penggunaan akal pikiran yang dilandasi oleh salah satu dan atau kedua faktor yang melatar belakanginya seperti diulas pada tulisan 2, akhirnya muncullah perbedaan, pertentangan, bahkan penyimpangan atas persepsi dan penafsiran syariat Tuhan (Osman Raliby, Akal dan Wahyu, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).. hkan, atas pemakaian akal pula tak jarang terjadi polarisasi pemikiran di antara manusia, kendatipun mereka punya pengalaman dan pendidikan yang sama, serta punya posisi itikad keilmuwan yang sama, yakni bebas nilai tanpa tendensi. 

            Beda penafsiran ini –baik yang dilatarbelakangi beda pendidikan, pengalaman, atau akibat tendensi tertentu serta penerapan akal pikiran secara bebas– telah menghasilkan polarisasi pemikiran.  Dan polarisasi pemikiran tersebut tidak jarang pula telah mengarahkan manusia pada kesalahpahaman dan pertentangan, bahkan sampai ke pertumpahan darah. Dengan demikian berarti bahwa pengabdian manusia terhadap Tuhan, baik dalam wujud Hablun minallah maupun Hablun minannas menjadi terabaikan. Fungsi manusia sebagai khalifah bukan saja tak terlaksana, melainkan justru manusia menjadi perusak bumi sebagaimana pernah dikhawatirkan para malaikat pada awal penciptaan manusia pertama, ADAM A.S. (Q.S. 2 : 30)

            Karena kecenderungan polarisasi yang dampaknya sangat mengerikan itu,  maka sebagai tindakan preventif Islam telah melontarkan suatu alternatif pemecahan dalam wujud konsep kepemimpinan. Dengan kepemimpinan manusia akan terarahkan pada pemikiran bebas namun tetap merujuk pada sinkronisasi dan kesepakatan bersama terhadadap penafsiran syariat, termasuk pula dalam pelaksanaannya.  Minimal dengan kepemimpinan maka perbedaan pemikiran dapat dijembatani sedemikian rupa, sehingga mis-understanding dan rasa saling curiga dapat diminimalisir. 

            Islam memang telah menekankan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan ini, baik secara eksplisit maupun implisit.  Prinsip tersebut terlihat misalnya dari ajaran sholat yang menekankan pentingnya berjamaah melalui sistem makmum – imam, pemimpin dan yang dipimpin. Penerapan prinsip “kepemimpinan” dalam sholat ini malah kedudukannya diutamakan 27 derajad dibanding sholat sendirian. Sistem jamaah ini bahkan dimasukkan dalam hukum sunnah muakad yang berarti mendekati wajib.  Artinya, bisa tidak dilaksanakan hanya dalam kondisi sangat terpaksa.

            Prinsip sholat berjamaah secara filosofis memberi ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta pentingnya kepemimpinan.  Dalam kehidupannya Umat hendaknya menerapkan tingkah laku integral dalam ukhuwah: tidak bertindak sendiri-sendiri dan atas dasar kepentingan serta kamauan pribadi, melainkan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang berorintasi pada satu tujuan, yakni pengabdian.

            Dalam sholat berjamaah terdapat pula filsafat mekanisme teguran oleh makmum (bawahan, rakyat) terhadap imam (pemimpin), bila sang pemimpin melakukan kesalahan. Caranya tidak bebas menurut sekehendak si makmum, melainkan berdasar pada mekanisme tertentu yang telah ditetapkan hukum, yakni: menegurnya dengan mengucap Subhanallah.  Ajaran demikian bila dirujukkan pada sistem kepemimpinan berarti bahwa bila pemimpin melakukan kesalahan, rakyat dan atau bawahan berhak bahkan berkewajiban melakukan koreksi, peringatan, oposan pada sang pemimpin, yang tentu saja melalui cara-cara yang telah ditetapkan hukum. 

            Sholat secara implisit telah pula mengajarkan mekanisme pergantian kepemimpian.  Jika sang pemimpin  batal wudlu –sebagai syarat sahnya sholat–  maka pemimpin (Imam) dengan kesadaran diri dan  tanpa diminta untuk mundur dari posisi kepemimpinannya, bahkan dari sholatnya.  Artinya, akibat persyaratan awal untuk melakukan sholat batal (gugur) maka gugur pula posisinya sebagai imam, dan oleh karena itu ia harus mundur dari jabatannya, mundur dari jamaahnya. 

            Setelah imam mundur, apakah para makmum (rakyat) lantas sholat sendiri tanpa seorang pemimpin ?  Jawabnya tidak. Sistem keimaman (berjamaah) harus tetap dilanjutkan.  Bahkan dalam situasi kritis sekalipun di mana sang pemimpin (imam) tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya bukan lantaran batal wudlu, melainkan mati mendadak misalnya, sistem berjamaah tetap harus dilanjutkan.  Sebagai contoh, tatkala Umar bin Khottob (Khulafa ‘urrosyidin kedua) memimpin sholat berjamaah ia ditikam oleh seorang munafik bernama Abu Lu’lu’.  Akibatnya ia pun tersungkur.  Namun, apakah sholat lantas bubar atau minimal berubah menjadi sholat munfarid, yakni sholat sendiri-sendiri ? Ternyata tidak. Sholat berjamaah tetap berlanjut, di mana Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang Umar segera maju ke depan menggantikan posisi imam yang lowong itu.

            Kejadian tersebut telah menjelaskan bahwa bila sang imam berhalangan, baik berhalangan sementara (batal wudlu) maupun berhalangan tetap (mati) maka makmum di belakang imam yang berhak dan harus menggantikan imam.  Dan oleh karena itu, dalam prinsip berjamaah, diajarkan pula bahwa  makmum  yang berdiri tepat dibelakang imam harus mempunyai kapabilitas tertentu yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, sebagai ancang-ancang pengganti bila sang imam berhalangan.

            Filsafat Sholat telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan dalam tatanan Islam. Sebenarnya masih terdapat banyak nilai-nilai filsafati seputar kepemimpinan-kerakyatan seputar sholat ini yang dapat digali lebih lanjut, seperti mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan, sikap “aspiratif” imam, larangan bagi imam yang tak disukai makmum, dan lain sebagainya.

Mendebat Politik Agama ? (2 dari 4 tulisan)

Bagaimanakah pola keterkaitan antara politik dan Islam, sehingga politik dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya kita harus memahami dulu apa dan bagaimana kedudukan, peran dan tugas manusia dalam kehidupan ini, terutama ditinjau dari sudut pandang Islam.

            Dalam konsep Islam tujuan utama dari penciptaan manusia adalah agar manusia (sebagai mahluq) mengabdi pada Tuhan Sang Pencipta (al-Khaliq), (Q.S:51:56). Pengertian “mengabdi” dalam konteks ini mengandung dua wujud, yakni Hablun minallah dengan cara menerapkan sikap mengakui keberadaan Allah baik dalam prinsip Uluhiyah (satu-satunya sesembahan), Rububiyyah (satu-satunya pemilik dan pemelihara alam semesta dan isinya), maupun Mulkiyah (satu-satunya sumber dan pemilik segala kekuasaan).  Wujud yang kedua adalah  Hablun minannas  yaitu menerapkan sikap menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia,  termasuk pula memelihara lingkungan yang disediakan sebagai sarana untuk menunjang keharmonisan hubungan kemanusiaan tersebut.  Dalam wujud kedua inilah manusia berperan sebagai khalifatullah fil Ard (wakil Allah di bumi) untuk mengatur dan memakmurkan kehidupan dunia.  Kedua wujud pengabdian tersebut satu sama lain merupakan dua hal yang integral dan tak terpisahkan.  Artinya, wujud pengabdian pertama akan berperan sebagai ruh bagi terealisirnya wujud pengabdian kedua.  Dan sebaliknya, wujud pengabdian kedua adalah pula sebagai bagian penting bagi realisasi wujud yang pertama.  Dengan kata lain, kedua wujud pengabdian tersebut pada dasarnya merupakan dua muka dari satu mata uang. 

Baca lebih lanjut

Mendebat Politik Agama ? (1 dari 4 tulisan)

Islam bukan agama dan Muhammad bukan penemunya.  Pernyataan demikian seperti berasal dari golongan sesat dalam Islam, padahal sebenarnya tidak.  Karena Islam memang bukan sebuah agama dalam pengertian umum yang mengajarkan bahwa agama hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya.  Islam adalah cara hidup total di mana ajarannya merupakan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik, serta masalah lokal maupun internasinal (G.H. Jansen, Islam Militan, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 10). Inilah ciri khas Islam yang tak dimiliki oleh ajaran agama lain. Baca lebih lanjut

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 4, terakhir)

Dasar pemikiran didirikannya Pakistan adalah untuk mewujudkan “bangsa” Muslim dengan merealisasikan hukum-hukum Islam dalam  kehidupan bernegara.  Oleh sebab itu, tak aneh kalau isu-isu yang  tumbuh di Pakistan pada masa-masa perkembangannya lebih  didasarkan pada sudut pandang Islam, yang merupakan agama  dan pandangan hidup masyarakatnya.  Dengan demikian, tegak  dan tumbangnya suatu rezim akhirnya juga tak terlepas dari akibat isu tentang kebijakan dan perhatiannya terhadap  Islam.

            Namun, karena adanya berbagai problem, di mana masalah  identitas nasional dikalahkan oleh isu-isu dasar keselamatan  nasional, menyebabkan bangsa Pakistan pada tahun-tahun  permulaan kemerdekaannya tidak mencurahkan perhatian pada  realisasi identitas Islam, melainkan lebih banyak terfokus  pada masalah politis yang menjamin kelangsungan hidup negara. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh (minimal)  empat faktor, antara lain: Pertama, terlalu cepat meninggalnya arsitek pendiri dan pemersatu Pakistan, Muhammad Ali Jinnah pada 11-9-1948; Kedua, terbunuhnya Perdana Menteri  pertama Liaquat Ali Khan, tanggal 30 Oktober 1951; Ketiga, tidak terdapatnya konsensus yang jelas antara golongan konservatif (baca: Islam Sentralis dan Islam Populer) dengan golongan modernis sekuler mengenai  isi positif ideologi negara.  Golongan konservatif menginginkan suatu hubungan antara agama dan negara dengan diberikan pedoman syariah, yaitu hukum Islam terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan.  Sedangkan golongan  modernis sekuler menginginkan negara bangsa yang didasarkan pada  perundang-undangan Barat dengan perhitungan-perhitungan sekulernya. Bahkan diantara golongan konservatif sendiri juga terjadi beda pandang dalam mengimplementasikan Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa; Keempat, para pemimpin Pakistan tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang memadai dalam orientasinya  terhadap suatu negara Islam modern.  Pada satu sisi, para  pimpinan politik yang berpendidikan dan berorientasi Barat  kurang pemahamannya terhadap Islam, terutama dengan kepentingan mendefinisikan dalam suatu negara.  Sementara pada sisi lain pimpinan agama yang merupakan produk pendidikan  dengan wawasan agama, kebanyakan hanya memiliki “sedikit” apresiasi terhadap tantangan-tantangan pembaharuan dan  modernitas negara bangsa.

            Jadi, kesulitan utama yang dihadapi Pakistan adalah dalam menerima tanggung jawab yang bukan sekedar meniru atau mengikuti  suatu cita-cita Islam masa lalu atau realitas sekuler dewasa  ini, melainkan suatu perombakan dasar baru, suatu penyusunan  kerangka dasar bagi sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen-sentimen, cita-cita  dan nilai-nilai Islam, di atas mana didasarkan pada dukungan  rakyat bagi kemerdekaan Pakistan. Dengan kata lain, karena Islam bukan Ideologi, tetapi harus dipakai sebagai sumber untuk membentuk Ideologi bagi umat Islam, maka mereka harus  mampu menyelaraskan antara Islam dengan realitas tantangan  masyarakat modern.

            Dalam usaha mewujudkan sebuah negara dan masyarakat  modern yang memasukkan spirit dan nilai-nilai Islam ini, sejak awal berdirinya tahun 1947 sampai sekarang setidaknya sudah ada tiga corak ke-Islam-an yang  mempengaruhi perkembangan politik Pakistan yakni: Modernisme Islam yang dilancarkan Ayub  Khan;  Sosialisme  Islam yang diintrodusir Zulfikar Ali Bhutto; dan  Nizamul  Islam (Islamisasi), yang digalakkan Zia ul-Haq. Singkat kata, jika dicermati, maka terlihat bahwa apapun perkembangan yang terjadi, dan siapapun yang berkuasa  di Pakistan, rezim militer maupun sipil, yang pasti nampaknya Islam tetap menjadi faktor yang tak terhindarkan bagi perpolitikan di negara Pakistan ini.  Dalam kerangka pikir itulah partai politik Islam bernama  Jamaat Islami menjadi sangat sifnifikan untuk dibahas.

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 3 dari 4)

Meskipun Ideologi dan simbol-simbol  keagamaan  dipakai untuk memobilisir dan menyatukan Muslim  selama  pergerakan kemerdekaan di Pakistan, tetapi sampai sejauh ini belum terdapat pemahaman dan konsensus secara jelas tentang isi positif ideologi terhadap tantangan-tantangan modernitas dan aplikasinya dalam struktur serta penyusunan sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen, cita-cita, dan nilai-nilai Islam.

            Hal demikian terjadi, terutama karena masyarakat Pakistan meskipun sama-sama mempunyai ikatan emosional terhadap Islam –terutama bila dikaitkan dengan latar belakang sejarah berdirinya Pakistan yang dilandaskan pada komitmen keagamaan umum yang ingin membentuk negara bagi Muslim India– namun dalam pemahaman terjadi variasi-variasi yang seringkalai bertentangan, baik dikarenakan oleh perbedaan sekte keagamaan maupun perbedaan tingkat pendidikan. Secara sederhana masyarakat Pakistan dalam hal pemahaman agama yang dikaitkan dengan tantangan modernitas dalam upaya mewujudkan suatu negara nasional sampai kini relatif masih terbagi ke dalam dua kelompok besar. 

            Golongan pertama adalah para pimpinan agama, yang merupakan produk pendidikan dan wawasan agama. Meskipun mereka mungkin terdidik dengan baik menurut standard “Islam”, tetapi mereka dianggap memiliki sedikit apresiasi dan disiplin yang diperlukan untuk melakukan pembaharuan secara efektif. Dalam aliran agama Islam juga terdapat keanekaragaman sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan cita-cita Islam, yakni antara Sunni, Syiah, dan Ahmadiah.

     Bahkan, dari golongan pertama ini masih juga terbagi lagi ke dalam kalangan Islam Sentralis yang ingin menuju pada ajaran Islam secara murni, terhindar dari campuran tradisi yang bersifat menyesatkan, dengan kalangan Islam Populer yang menginginkan tetap dipertahankannya tradisi, berdiri sejajar dengan ajaran Islam.

            Sedang golongan kedua adalah para pimpinan politik berpendidikan dan berpemikiran Barat, namun kurang pendidikan dan pemahaman terhadap Islam, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan mendifinisikan Pakistan sebagai sebuah negara Islam.

            Kondisi pertentangan ini terus berjalan sampai kini dan sulit menemukan titik temu.  Kalupun ada, bentuk akhirnya tetap saja menegaskan kurangnya ide dan konsensus yang jelas yang sesuai dengan ideologi Islam dan bagaimana menerjemahkan ke dalam program-program dan kebijakan-kebijakan. Konsensus hanya mencerminkan suatu kompromi yang menjelmakan aspek-aspek negara sekuler sambil menginjeksikan beberapa ketentuan Islam.  Namun suatu hal yang agak pasti ialah, Islam menjadi faktor yang amat menetukan perkembangan politik di negara Pakistan.  Pihak manapun yang akan memerintah Pakistan, sipil atau militer, dan apapun corak politiknya (otoriter dan diktatoris atau demokratis), semuanya tak dapat mengabaikan peranan Islam.

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 4)

Dengan menyimak tipe keagamaan masyarakat Pakistan, kiranya dapat dipahami betapa proses Nizamul Islam (Islamisasi) yang dijalankan Zia ul-Haq berada pada posisi yang dilematis, karena harus berhadapan dengan proses tarik-menarik tersebut.  Bahkan, kendati pada awal pemerintahan Zia ul-Haq penganjur tradisi Islam Sentralis muncul untuk memperoleh hegemoni ideologis di dalam negara dengan mengesampingkan tradisi Islam Populer, namun secara berangsur-angsur kenyataan dalam masyarakat Pakistan telah memaksa pemimpin rejim militer tersebut untuk mempertimbangkan sikapnya itu.   Zia menyadari bahwa mengabaikan peran Islam Populer (pimpinan Kyai) yang dominan dalam masyarakat pedesaan, yang dominan dalam seluruh kehidupan rakyat Pakistan, tentu akan menyebabkan kekuasaannya kurang lengkap atau bahkan menghadapi ancaman. 

            Berdasar kesadaran itu, meski Zia ul-Haq merupakan prototip pendukung Islam Sentralis yang menghendaki dilaksanakannya Islamisasi secara komplit, namun akhirnya terpaksa pula untuk berupaya menarik simpati rakyat pedesaan melalui patron-patronnya, yakni Kyai.  Oleh karena itu, walaupun berbeda dari para pendahulunya, Ayub Khan dan Ali Bhutto yang menghidupkan kembali ide tempat suci sebagai pusat kesejahteraan dan memberi dukungan penuh bagi pengelolaan tempat-tempat suci, akan tetapi Zia tidak mengabaikan tempat-temat suci itu. Malah dukungan pemerintahan Zia terhadap sanak keluarga orang suci sufi juga tetap dipertahankan. Baca lebih lanjut