Posts Tagged ‘komunalisme’

Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 5, terakhir)

Di era kepemimpinan Bezazir   di tahun 1989,   oposisi cukup jeli memanfaatkan situasi konflik etnik berkepanjangan.  Kelompok Ittehadi Jumhuri Islami (IJI) yang sering disebut Islamic Democratic Alliance (IDA) (kala itu dipimpin Nawaz Sharif), yang menguasai pemerintahan Punjab memanfaatkan kesempatan ini  untuk memojokkan pemerintahan Benazir.  Bahkan secara terang-terangan Punjab telah pula menentang Islamabad, seperti menahan dua orang agen Badan Penyelidik Federal (FIA: Federal Inteligent  Agency) dengan dituduh melakukan huru-hara serta  menimbulkan gangguan di Punjab. Ketua  Menteri Punjab  menuduh FIA sebagai dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk mengganggu para pemimpin IJI, dengan berpura-pura menyelidi kemungkinan  kasus pengelakan pajak oleh M/S Bias Beverages, perusahaan  pembotolan Pepsicola.

            Punjab  juga dituduh melancarkan kampanye anti Islamabad seperti melakukan penghasutan di propinsi Baluchistan dan Sind  bagian selatan. Akibatnya hubungan kedua propinsi itu dengan  Islamabad menjadi terganggu.  Ketua Menteri  Baluchistan kala itu , Nawaz Akbar Bugti misalnya, mempertanyakan kekuasaan  Islamabad dalam hal menarik pendapatan dari cadangan gas  alam di Baluchistan (Far Eastern Economic Review, 15/6/1989 & 27/4/1989).  Bahkan, di Sindh  sampai terjadi kerusuhan yang intinya melawan pemerintah pusat.  Pada 2 Oktober 1989, di Sukkur para anggota Jeye Sindh membakar bendera Pakistan serta mengibarkan bendera milik gerakaan itu. Ghulam Mohammad Syed –tokoh  tua pemimpin Jeye Sind berusia 85 tahun yang sedianya akan pidato di tempat itu– pun akhirnya ditangkap, sehingga menimbulkan reaksi lebih keras dari para pengikutnya.

            Lebih jauh lagi, Punjab melontarkan suatu tuntutan akan suatu otonomi penuh. Pimpinan  IJI sekaligus Menteri Besar propinsi Punjab kala itu mengambil langkah-langkah konfrontatif guna melepaskan Punjab –yang dihuni oleh 30 persen penduduk Pakistan– dari kontrol Islamabad. Pada Januari 1990 misalnya, Menteri Besar Punjab menghalang-halangi  aparat dari Islambad meresmikan Bank Propinsi Punjab. Pemerintah Punjab kala itu telah pula memboikot Televisi, radio dan kantor berita pemerintah Islamabad, serta berkeinginan mendirikan jaringan Televisi swasta di Punjab. Alasannya, bukan saja karena Punjab merasa diabaikan oleh liputan Televisi pusat, melainkan karena TV pusat  telah dimanfaatkan pemerintah pusat untuk “membunuh” kredibilitas para pemimpin oposisi. Apalagi, mendirikan pemancar TV di Punjab memang dibenarkan konstitusi.  Artikel 159  konstitusi 1973 yang dibuat mendiang Ali Bhutto misalnya, secara jelas menyatakan: “Pemerintah pusat tidak punya cukup alasan menolak keinginan suatu pemerintah propinsi untuk mendirikan pemancar radio dan TV bilamana diperlukan untuk pembangunan dan alat komunikasi dalam wilayah propinsi, untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rangka pembangunan dan komunikasi serta penerimaan aparatur dalam wilayah propinsi”.

            Namun “manuver” dari Punjab ini ditentang Islambad , bahkan  disebutnya sebagai upaya menciptakan perpecahan dan anti  nasional (persatuan), sebagai  upaya untuk mengulangi sejarah “hitam” terbentuknya negara Bangladesh, tatkala tahun 1971 memisahkan diri dari Pakistan.  Oleh karena itu Islamabad  tak akan pernah kompromi dengan kelompok yang ingin menciptakan perpecahan melalui dalih otonomi. Karena cara otonomi justru akan menghasilkan suatu federasi lemah.  

            Berbagai peristiwa serupa   dalam dalam konteks kekinian ternyata acapkali masih mewarnai spectrum politik Pakistan, meski dengan skala berbeda-beda.  Terkadang  konflik primordial bersifat sporadis dan kecil-kecilan sehingga dengan cepat dapat diredam,  namun kala lain   konflik seolah terjadi secara terorganisir dan dalam skala agak massif, seolah tragedi sparatisme Bangladesh   di tahun 1970 masih membayang-bayangi, mengancam eksistensi dan atau keutuhan Negara Islam Pakistan. Realitas ini memperlihatkan bahwa primordialisme  etnik dan kewilayahan di Pakistan acapkali berada di atas universalisme Islam yang dijadikan “icon” pemersatu bagi eksistensi Negara Pakistan.

Iklan

Separatisme Laten di Negara Pakistan (Tulisan 4 dari 5)

Sebagaimana umumnya negara-negara di Asia  Selatan, masyarakat Pakistan pun punya tradisi kekerasan  politik (gewalt politic) dan politik kekerasan secara mendarah daging, yang pada gilirannya menjadi kendala besar bagi terwujudnya  kehidupan integratif. Apalagi sampai kini Pakistan belum punya lembaga politik-administratif yang dapat  dijadikan sarana pemersatu bangsa.  Propinsi Sind misalnya, partai politik yang ada masih cenderung komunalis.  Kaum Mohajir imigran India yang menguasai ekonomi dan berpendidikan tinggi umumnya mendukung MQM.  Sedangkan penduduk asli ethnis Sind  yang umumnya miskin namun mendominasi  pemerintahan dan polisi propinsi ternyata cenderung mendukung  PPP yang memang didirikan dan dipimpin oleh para tokoh Sindh.

            Pola pengelompokan dan atau dukungan semacam itu akhirnya justru memunculkan dan menyuburkan sentimen berdasar primordialisme  kesukuan.   Akibatnya,  tak aneh bila propinsi Sindh –dan Pakistan umumnya– tak henti-hentinya menjadi daerah rentan bagi pengelompokan politik bahkan pertentangan ethnis yang selalu mengancam stabilitas negara. Begitupula, akibat tradisi kekerasan serta dengan masih kentalnya isu primordialisme itu maka pendekatan yang semata-mata berdasar pada metode persuasif akhirnya tak pula berjalan efektif.

            Memang tidak manusiawi seandainya pemerintah terus-menerus menerapkan kekerasan dalam upaya menanamkan kepatuhan massa dan ketertiban.  Namun untuk masyarakat “bertradisi konflik” macam Pakistan nampaknya diperlukan seorang penguasa yang kuat dan tegas, yang mampu memerintah dengan mengkombinasikan  antara coersif (kekerasan) dengan persuasif (pendekatan).  Artinya, pemerintah di tuntut bukan saja mampu menjamin kehidupan demokratis,  tetapi juga mampu bersikap keras bila situasi sedang memaksa. Dengan kata lain, langkah yang diambil  bukan harus didasarkan kebijakan yang dianggap “benar” dan disetujui oleh seluruh anggota masyarakat, melainkan adalah kebijakan yang terbaik dan termungkin, terutama  dalam saat kemelut akibat pertentangan kepentingan.

            Ternyata mendiang Benazir justru jauh dari tipe pemimpin sedemikian, sehingga dapat dipahami jika dia “gagal” menangani konflik  ethnis. Bahkan akibat “ketiadaan sikap sedemikian” oleh lawan politiknya Benazir justru dianggap bersikap memihak dalam kemelut ethnis. Sikapmana tercermin dari keengganan Benazir untuk segera memberikan  ijin pada militer guna menangkap dan mengadili biangkerok kerusuhan yang diduga didominasi kaum Sindh, pendukung kuat PPP yang memang dipimpin Benazir. Padahal untuk mewujudkan integrasi nasional  kepala negara dan atau pemerintahan dituntut mengembangkan sikap mengidentikkan diri dengan bangsa secara  keseluruhan.  Begitupun pemimpin hanya akan menjadi pusat tumpuan kesetiaan dari setiap rakyatnya dan akan mampu menyerukan rasa persaudaraan hanya bila dia bersikap mempersonifikasikan diri dengan bangsa serta memperlihatkan perhatian dan rasa  hormatnya pada semua suku dan berbagai golongan berbeda. Sebagai pimpinan pemerintahan Benazir dipandang gagal mengembangkan sikap sedemikian, yang oleh oposisi  dianggap masih bersikap sebagai  pemimpin PPP, dan bukan sebagai pemimpin nasional Pakistan. Bahkan karena sikap sedemikian pula akibatnya MQM yang mitra koalisi PPP merasa dikhianati, sehingga MQM membelot serta bekerjasama dengan oposisi menentang pemerintahan Benazir.

Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 4, Terakhir)

Politik local di Pakistan,  selain terdapat Urban Municipality ada pula wilayah tertentu yang disebut Rural Municipality yang merujuk pada wilayah pedesaan. Wilayah desa yang berpenduduk di atas 15.000 jiwa disebut Town Community yakni antara Desa – Kota. Town Community ini berperan memberikan pelayanan tertentu kepada kota dalam hal-hal tertentu yang tak dapat ditangani sendiri oleh kota, baik karena alasan keterbatasan jumlah penduduk maupun karena alasan keuangan.  Dengan kata lain, Town adalah merupakan perluasan dari struktur dan fungsi-fungsi dasar village (desa).

            Rural municipality umumnya berpenduduk antara 8 – 10 ribu jiwa yang –untuk kepentingan pemilu– dibagi-bagi kedalam sub-sub municipality dengan jumlah penduduk 1000 orang. Dari unit-unit electoral ini satu orang wakil atau lebih — ditentukan oleh  komisioner sub-porvinsi– diangkat menjadi anggota Dewan Municipal untuk waktu 5 tahun.  Dewan desa tersebut bertugas menyimpan laporan-laporan statistik desa, menyetujui perkiraan mendapatan dan laporan keuangan, memelihara kekayaan desa, melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan distrik kepada desa bersangkutan (seperti: keamanan desa, polisi desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, menyediakan sarana dan jalan umum), penghijauan, mengatasi kebakaran dan pemukiman. Dan yang tak kalah penting, Rural concillors (anggota Dewan desa) ini juga berperan sebagai electoral college (lembaga pemilu) bagi seleksi presiden dan pemilihan anggota parlemen nasional maupun propinsi.

            Anggota Dewan yang berjumlah antara 10 -15 orang,  mereka memilih seorang pimpinan dari antara mereka sendiri. Pimpinan terpilih akan bertugas selama 5 tahun, kecuali jika dia terkena mosi tidak percaya dari 2/3 anggota dewan.  Pimpinan dewan Rural Municipality ini bertugas sebagai wakil pemerintah propinsi di tingkat lokal, membantu otoritas distrik dalam mengumpulkan pajak, membantu desa mengumpulkan pajak tanah, serta membantu mengatasi kriminalitas di daerahnya.  Kepala ini akhirnya juga menjadi anggota dewan di level yang lebih tinggi (tehsil/thana). Dalam rangka tugasnya ini kepala dewan desa mendapat honor tahunan.

            Secara administratif Rural Municipality ini diawasi secretary (seorang  pejabat karir) yang diangkat oleh Pengawas otoritas desa dari pegawai di distrik. Pejabat asal distrik ini bertanggung jawab pula untuk mempersiapkan agenda pertemuan dewan, mempersiapkan catatan-catatan hasil kerja Dewan desa serta merencanakan anggaran tahunan untuk desa bersangkutan.

            Sebagai catatan akhir, perlu dikemukakan bahwa seluruh Local Council yagng diuraikan tadi semuanya berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, dengan tujuan agar tak berseberangan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Jika terjadi perseberangan, local council dapat dibubarkan dan langsung diawasi oleh petugas propinsi.  Pun begitu, jika local council tidak mampu menangani suatu bidang atau kekuasaan institusi negara, maka tugas tersebut akan diambilalih oleh otoritas pengawas.


Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 3 dari 4)

Setiap distrik di Pakistan secara normal umumnya mempunyai 32 departemen yang merefleksikan berbagai bidang yang ditangani dan menjadi tugas masing-masing distrik. Adapun departemen yang ditangani itu antara lain: administrasi kriminalistas, pengadilan sipil dan jaksa distrik, polisi, penjara, anti korupsi, reklamasi, Auqof, olah raga, makanan, rehabilitasi dan pemukiman kembali, revenue dan pajak, hansip, tenaga kerja, irigasi, pemeliharaan gedung dan jalan, listrik, pendidikan, perikanan, pertanian, peternakan, hutan, koperasi, rehabilitasi perkotaan, tabungan kecil, kesehatan, transportasi, informasi, kesejahteraan sosial, industri, KB, dan pengembangan demokrasi di distrik bersangkutan.

            Di bawah tingkatan Distrik terdapat pemerintahan sub-distrik, yang juga dijalankan oleh sebuah dewan yang disebut Dewan Sub-distrik. Separo dari anggotanya merupakan representatif member yang terdiri para pimpinan Dewan Desa yang diwakilinya.  Sedangkan separo anggota lainnya merupakan official member alias anggota pejabat, yang semuanya ditunjuk oleh deputy commisoner sub-distrik yang sekaligus sebagai anggota dan ketua Dewan sub–distrik.

            Pemerintahan sub-distrik inilah yang akhirnya dibagi-bagi lagi kedalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang merupakan basis dari seluruh pemerintahan Pakitan, yakni Urban municipality (kota praja perkotaan)  dan Rural municipality (kota praja pedesaan). Urban Municipality dibagi kedalam unit-unit Sub-Municipality yang di dalamnya berisi sejumlah Ward. Masing-masing Ward ini mempunyai wakil untuk duduk di Dewan Sub-Municipality yang disebut Union Committe. Dewan Sub-Municipality (bersama dengan Dewan Desa) inilah yang menjadi basis bagi kehidupan demokrasi di seluruh negeri, yang berperan menjadi unit-unit dasar pembangunan daerah (lokal).

            Namun, dengan berbagai alasan  (sejak 1969) Pakistan tak lagi memberikan otoritas pemerintahan dan dana kepada sub-unit sub-unit ini. (Samuel Humes & Eileen Martin, The Structure of Local Government: A Comparative Survey of 81 Countries , (The Hague: International Union of Local Authorities, 1969), hlm. 472.).  Unit-unit sub-municipality ini akhirnya –sampai sekarang– hanya diberi tanggung jawab pada masalah-masalah sanitari, pendaftaran penduduk (kematian dan kelahiran), vaksinasi, pemberantasan hama, tikus dan anjing, gerakan anti malaria, perawatan dan pembersihan saluran air, mengadakan jalan umum lengkap dengan lampu jalanan, perawatan gedung-gedung sekolah dasar, serta distribusi hasil pajak. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Dewan Sub-municipality diberi bantuan 10 % dari anggaran Dewan Municipality.

            Khusus eksistensi Dewan Urban-Municipality anggotanya berasal dari para kepala Dewan Sub-Municipality (sebagai anggota ex officio) ditambah dengan sejumlah pejabat dari distrik yang diangkat dan ditugaskan oleh komisi sub-province. Dewan yang bertugas selama 5 tahun ini biasanya mengadakan rapat sebulan sekali. Ketua Dewan ditunjuk oleh pemerintah propinsi, secara seremonial bertugas sebagai kepala municipality sekaligus sebagai agen pemerintah pusat. Sementara itu wakil ketua  Dewan dipilih dari anggota Dewan, dengan masa jabatan 5 tahun, namun dapat jatuh akibat mosi tak percaya oleh 2/3 anggota dewan.

            Dewan Urban-Municipality ini bertugas  menangani pengairan dan fasilitas drainase, kesehatan, pengadaan dan perawatan jalan umum dan lampunya, menangani pendidikan dan lain-lalain. Untuk menjalankan tugasnya Dewan mendapatkan dana dari pajak dan pembayaran lokal, penyewaan kekayaan municipality, serta dapat bantuan dari pemerintah pusat.

            Dalam menjalankan tugasnya Dewan Urban-Municipality ini diawasi seorang sekretaris yang berasal dari anggota Civil service Cadre yang diangkat oleh Gubernur Propinsi.Otoritas kontrol berada di tangan distrik. Sedangkan untuk municipality yang lebih besar langsung ditangani oleh pemerintahan Sub-Province.  Kedua otoritas itulah yang menyetujui atau menolak anggaran municipality. Tetapi municipality bersangkutan bisa mengadukan atau menggugat keputusan petugas distrik kepada pemerintah Sub-Propinsi atau bahkan keputusan petugas Sub-Propinsi kepada pemerintah Propinsi.

Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 2 dari 4)

Setelah lepasnya Pakistan Timur tahun 1971 berarti propinsi di negara Pakistan tinggal satu saja, yakni Pakistan Barat. Dan oleh sebab itu akhirnya dilakukan pengaturan kembali terhadap wilayahnya. Negara Pakistan yang wilayahnya tinggal bekas propinsi Pakistan Barat –berdasarkan konstitusi 1973– akhirnya di bagi-bagi kedalam 4 propinsi baru, antara lain: Propinsi Sindh, Punjab, Baluchistan, dan NorthWest Fronteer Province (NWFP).

            Namun, dalam pengaturan wilayah di bawah level propinsi (baca: pemerintah daerah) tetap didasarkan pada konstitusi 1962,yang merupakan  wujud pengaturan kembali secara rasional terhadap unit-unit teritorial dan jumlah desentralisasi serta delegasi otoritas terhadap berbagai level. Rujukan juga dibuat untuk sejumlah semi otonomi korporasi publik seperti dalam bidang industri, angkutan umum, pertanian, pembangunan air dan energi yang semua itu diwakilkan (dilakukan) di level distrik dan di level bawahnya sehingga memunculkan pertumbuhan volume kegiatan pembangunan di level lokal.

            Perlu dicatat bahwa prinsip yang esensial dari  negara federal –seperti halnya Pakistan–  adalah pembagian otoritas dan kekuasaan supremasi antara pemerintah nasional dan quasi sovereign province state government yang lazim disebut negara bagian, maka dalam kasus Pakistan ini terlihat pula bahwa salah satu kekuasaan yang berada di tangan negara bagian –di Pakistan disebut propinsi– adalah kekuasaan mengenai pemerintahan daerah. Dengan kata lain, untuk berbicara pemerintah daerah dalam perpolitikan Pakistan bukanlah dalam skala propinsinya (yang lebih merupakan quasi sovereign province state government), melainkan pada tataran dibawahnya, yakni sub-province atau biasa disebut division. Singkatnya, pembahasan pada level sub-provinsi itulah maka kita mulai berbicara tentang local government.

            Pada level divisi ini terdapat sebuah dewan sub-province yang anggota-anggotanya terdiri dari hasil pilihan namun ada pula yang diangkat oleh pemerintah pusat dan provinsi. Anggota hasil angkatan ini biasanya terdiri atas para kepala Dewan distrik ditambah dengan kepala berbagai departemen yang ada di wilayah divisi ini. Sedangkan anggota-anggota yang dipilih sebagian berasal dari wakil Dewan Urban municipality dan sebagian lagi dari Dewan distrik. Anggota dari dewan distrik ini dipilih oleh lembaga electoral yang berasal dari anggota-anggota Dewan distrik tadi. Jumlah dari dua kategori hasil pilihan didasarkan pada proporsi penduduk yang diwakilinya.

            Komisioner sub-province secara ex-officio menjadi anggota sekaligus sebagai ketua Dewan Sub-Province. Tugas Dewan ini adalah untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan seluruh departemen  pemerintah pusat dan propinsi di daerah itu. Dalam tugasnya ini dia berwenang meninjau kemajuan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya serta berhak memformulasikan rekomendasi bagi pemerintahan propinsi.

            Pemerintahan sub-province ini membawahi pemerintahan distrik. Nah, pemerintahan distrik inilah yang dalam politik Pakistan menjadi kunci sistem pemerintahan lokal.  Memang, unit dasar administrasi di Pakistan adalah dirancang oleh pemerintah pusat dan propinsi.  Tetapi semua diimplementasikan oleh distrik. Akibatnya image bahwa rakyat Pakistan mempunyai pemerintahannya sendiri adalah bila diproyeksikan ke pemerintahan distrik tadi. Di setiap distrik terdapat apa yang disebut Dewan distrik, yang anggotanya juga berasal dari hasil pilihan, namun ada pula anggota yang diangkat. Anggota yang diangkat terdiri dari pimpinan Dewan sub-distrik (dan atau pimpinan dewan dibawah level distrik) dan kepala National Building Department yang bertugas di level distrik. Sedangkan, anggota yang dipilih adalah berasal dari  ketua-ketua Dewan Desa.

            Dewan yang beranggotakan antara 30-50 orang, dengan masa tugas 5 tahun ini bertugas mengkoordinasikan berbagai tugas National Building  Department sekaligus mengevaluasi hasil-hasil kerja badan tersebut. Dalam tugasnya ini Dewan diawasi oleh komisi sub-province. Dewan ini diketuai oleh pejabat distrik yang disebut Deputy commisioner atau collector. Sedangkan wakil ketua Dewan dipilih dari anggota Dewan khusus hasil pilihan (baca: bukan anggota diangkat). Wakil ketua ini dapat saja mendapat mosi tidak percaya oleh minimal 2/3 suara Dewan, sehingga harus meninggalkan jabatan sebelum akhir masa jabatan 5 tahun. Wakil ketua Dewan mempunyai tugas dan kekuasaan eksekutif seperti pengawasan umum dan mengontrol ketua Dewan.

 

 

Pemerintah Daerah di Pakistan: Refleksi Komunalisme (Tulisan 1 dari 4)

Pada awal kemerdekaannya di tahun 1947 Pakistan dibagi menjadi dua propinsi, yakni: Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Di Pakistan Barat semula hanya terdapat 40 distrik, namun akhirnya berkembang menjadi 51 distrik. Sedangkan untuk Pakistan Timur terdapat 17 distrik. Dalam rangka kepentingan administratif pola pemerintahan Pakistan kala itu dibagi kedalam 5 tingkatan, yaitu: 2 propinsi (Pakistan Barat dan Pakistan Timur); sub-propinsi (divisi); distrik; sub-distrik; urban municipality dan rural municipality  ( Inayatullah, “Local Administration in a Developing Country: The Pakistan Case”, dalam Edward W. Seidner, Develpoment Administration in Asia, (Durham: North Carolina, Duke University Press, 1970), hlm. 281).

.           Dari berbagai distrik yang dibentuk  antara satu dengan yang lain  terdapat berbagai variasi,  baik dalam ukuran distrik, luas penduduk, topografi, tingkat perkembangan industrialisasi, maupun dalam karakteristik urban nya.  Luas rata-rata distrik di Pakistan kala itu adalah 6.015 mil persegi.  Khusus distrik-distrik di Pakistan Barat yang mempunyai wilayah 6 kali lebih luas dibanding Pakistan Timur rata-rata luas distriknya mencapai 16.079 mil persegi. Diantara seluruh distrik di Pakistan,  distrik  terkecil adalah Mardan yang luasnya hanya 110 mil persegi. Sedangkan yang terluas adalah distrik Kalat dengan luas 30.000 mil persegi.

            Dari seluruh distrik   jumlah penduduknya juga tidak seragam, kendati rata-rata jumlah penduduknya adalah  840.000 orang. Variasinya antara 41.000 jiwa (seperti di distrik Chagai) sampai 7 juta lebih (seperti di distrik Mymensingh). Di Pakistan Barat distrik terpadat bahkan berpenduduk 6 kali lebih besar dibanding distrik yang terkecil. Biasanya dari tiap 3 – 4 distrik (tanpa melihat variasinya) bergabung menjadi satu  divisi, yang jumlahnya di seluruh Pakistan ada 16 buah, yakni 12 divisi di Pakistan Barat dan 4 divisi di Pakistan Timur (sekarang: Bangladesh). Sedangkan di tiap distrik dibagi-bagi kedalam sejumlah sub-divisi, tehsil, thanas, Quanungo circles dan Patawar circles (Ralph Braibanti, Research on the Bureaucracy of Pakistan (Durham, N.C.: Duke University Pres, 1966), hlm. 533-541).

            Ada sebuah keganjilan luar biasa dari  pembagian distrik di Pakistan di awal kemerdekaannya kala itu,  yakni tidak terdapatnya parameter yang sama.  Pakistan Barat  yamg mempunyai wilayah 6 kali  luas dibanding Pakistan  Timur tetapi jumlah distrik justru hanya sepertiganya. Pemilahan wilayah distrik yang tidak memakai parameter yang sama ini dapat diduga terutama karena distrik justru dibangun berdasarkan pada berbagai tuntutan berdasar semangat komunalisme di masing-masing wilayah,  meski pada permukaan seolah pembagian dilakukan berdasarkan pada topografi,  tingkat urbanisme, ataupun berdasarkan argumentasinya artificial lain.  Namun,  yang lebih substantive tampaknya lebih didasarkan pada logika etnisitas, subetnis,  atau bahkan pengelompokan etnis dalam wujud yang lebih kecil semisal klen atau bahkan lebih kecil berupa bani yakni kelompok kecil masyarakat yang merasa bersaudara karena merasa satu keturunan pada level cicit  belaka.  Dugaan seperti ini sangat kuat,  sebab, realitas komunalisme memang sangat kentara mewarnai konstelasi politik Pakistan (bahkan sampai sekarang) meski isu keislaman tampaknya diusahakan untuk menjadi perekat diantara mereka, sesuai dengan semangat kelahiran Negara Pakistan.  Hanya saja persoalan tetap muncul,  yakni: diantara elit Pakistan sendiri terjadi apa yang disebut debat seru secara tak berkesudahan tentang peran Islam dalam politik sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelumnya. 

            Kala itu belum ada kesamaan pandang antara pemimpin Pakistan dalam hal peran Islam dalam bernegara.  Realitas politik ini secara substantive memiliki pengaruh kuat secara negative dalam hal kohesifitas isu Islam untuk membangun kebangsaan tunggal,  bangsa Pakistan.  Komunalisme akhirnya tetap menjadi tumpuan utama berpolitik, mengatasi semangat Islamisme,  persis terefleksi dalam semangat  membangun garis-garis wilayah distrik.  Bahkan, dalam konteks politik makro,  komunalisme akhirnya berpengaruh pula dalam  semangat regionalisme, yang semula hanya dibangun dalam semangat otonomi daerah dan pada akhirnya menjelma dalam semangat separatisme wilayah. Akhirnya,  Pakistan Timur misalnya melepaskan diri membentuk Negara merdeka bernama Bangladesh.  Bahkan,  dalam konteks kekinian pun Pakistan masih diwarnai oleh semangat regionalisme serupa yang nada-nadanya mengarah pula pada semangat separatisme.