Posts Tagged ‘konflik’

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 4, Terakhir)

Untuk membangun politik otonomi agar tidak kontra-produktif bagi keutuhan negara bangsa, hal yang tak kalah penting bagi Pakistan adalah bahwa gaya politik  yang berdimensi primordialisme ekstrim perlu dibenahi, diubah dari potensi konflik menjadi sumber kekayaan nasional. Untuk itu kiranya perlu –dengan meminjam pendapat E. Pulzer– diwujudkan tiga hal penting, yakni: social homogenity, political consensus, serta hystorical continuity.

            Social homogenity maksudnya adalah suatu keseragaman sosial dalam arti kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kendati secara budaya mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu suku dengan suku lain, namun masing-masing mempunyai kepentingan, cita-cita, dan kesepakatan cara yang sama dalam mencapai cita-cita tadi.  Singkatnya, perlu diwujudkan suatu mekanisme yang meredam munculnya semangat “kita-mereka” yang bersifat ekstrem.

            Dengan terwujudnya social homogenity perlu pula diupayakan suatu political concensus (kesepakatan politik) yakni kesepakatan ideologi bagi landasan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara.  Perlu menjadi catatan, bahwa kendati 97 % penduduk Pakistan adalah Muslim, kendati “Islam” menjadi isu sentral di perpolitikan Pakistan, namun ternyata belum ada kesepakatan politik tentang peran Islam dalam politik Pakistan.  Sehingga negara itu sering terjebak dalam kemelut yang diakibatkan oleh isu “Islam”, dalam pengertian yang disalahgunakan.  Bila social homogenity dan political consensus dapat diwujudkan niscaya upaya mewujudkan historical continuity dalam pengertian kesinambungan program pembangunan –terlepas siapapun dan dari kubu manapun yang memerintah– tetap akan berjalan.

            Bila dicermati, ternyata terdapat satu hal yang sangat unik dalam politik Pakistan, yakni, kendati hakekatnya negeri itu menganut federalisme –seperti terefleksi dari disebutnya pemerintahan pusat sebagai pemerintahan federal– namun Pakistan tak mau menyebut  pemerintahan di level bawahnya sebagai negara bagian, seperti umumnya terdapat di negara yang menganut sistem federal. Dan yang tak kalah penting, ternyata sampai kini masih dijumpai pula banyak urusan kedaerahan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah federal –seperti dalam hal pemancar TV– sehingga seringkali merangsang munculnya tuntutan dari pemerintah propinsi bagi suatu pemerintahan yang lebih otonom. Padahal  sebagai negara bagian seharusnya memang diberikan otonomi penuh kecuali dalam hal jenis mata uang, angkatan bersenjatan dan politik luar negeri.

            Jika kenyataannya demikian, lantas dalam hal apakah keotonomian yang dimiliki propinsi yang hakekatnya negara bagian itu ?.  Dalam kasus Pakistan Pemerintah propinsi berhak menentukan sendiri pemerintahannya, dengan dibentuk berdasar hasil pemilihan umum propinsi tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.  Sehingga bisa saja terjadi bahwa pemerintah propinsi di negeri berpenduduk 134 juta ini dibentuk dan atau dikuasi oleh partai yang sama sekali berbeda dengan partai yang berkuasa dipemerintahan federal. Sehingga, bila dicermati niscaya akan terlihat bahwa pemerintah propinsi di Pakistan itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pemerintahan negara bagian di negara tetangganya, India. Dengan parlemen propinsi yang dipilih berdasarkan pada aspirasi rakyat, dengan terwujudnya pemerintahan  propinsi yang biasanya dilandaskan pada partai yang mendominir parlemen tadi maka disitu terlihat jelas bahwa pemerintah propinsi di Pakistan secara substansial memang diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Buktinya, pemerintah propinsi yang dipimpin chief minister dengan semua menterinya berwenang menjalankan roda pemerintahan propinsi adalah mempunyai wewenang penuh tanpa campur tangan dari pemerintah federal. Hanya dalam hal-hal tertentu saja seperti pertahanan-keamanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, mata uang, pajak PMA dan joint ventura, BUMN, radio dan TV pemerintah federallah yang berhak mengontrol. Namun untuk kontrol TV dan radio pun kini bahkan sudah mulai dipertanyakan oleh pemerintah propinsi.

            Bahkan adalah mungkin saja terjadi bahwa  kebijakan pemerintah propinsi ini berbeda bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah federal. Sehingga dapat dipahami bila acapkali terjadi pertentangan antara propinsi dengan federal. Pertentangan sedemikian kadangkala berada pada skala akut.  Dalam situasi konflik ini pemerintah federal tak berhak memaksakan kehendak apalagi sampai membubarkan pemerintah propinsi ini.  Sebab hanya Gubernur –yang dipilih oleh parlemen propinsi atas persetujuan presiden– atau  presiden –yang dipilih senat federal– sajalah yang berhak membubarkan pemerintah propinsi. Padahal Gubernur atau presiden ini belum tentu punya pendapat yang mesti sama dengan pemerintahan federal (Perdana Menteri), atau bahkan bisa saja justru terjadi sebaliknya, seide dengan chief of minister. 

            Dalam pola hubungan federal-propinsi ini pemerintah federal hanya dalam hal-hal tertentu saja berhak campur tangan bahkan mengontrol tingkat propinsi, antara lain: Pertahanan Keamanan, Angkatan bersenjata, Hubungan luar Negeri, mata uang, pajak PMA dan Joint-ventura, BUMN,  serta radio dan TV. Namun akhir-akhir ini hak kontrol di bidang radio dan TV sudah mulai sering dipertanyakan oleh pemerintah propinsi –terutama sejak awal pemerintahan Benazir Bhutto– mengingat fasilitas tersebut dinilai sering disalah gunakan untuk kepentingan partai yang sedang berkuasa.

Pakistan: Konflik Propinsi Menyoal Otonomi (Tulisan 2 dari 4)

Baik desentralisasi maupun sentralisasi pada hakekatnya hanya merupakan alat dan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan negara dan atau pemerintah, terlepas apakah tujuan itu tertulis atau tidak tertulis.  Dan untuk tujuan tersebut antara satu negara dengan negara lain yang sama-sama menerapkan sistem sentralisasi atau desentralisasi dapat saja berbeda. Untuk desentralisasi misalnya, tujuan penerapannya mungkin untuk mencapai efisiensi (J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, (New York: University Press, 1956), atau untuk efisiensi dan partisipasi (Heather Sutherland,  The Making of  a Bureaucratic Elite. The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi (Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. 1979). Mungkin pula sistem tersebut dimaksudkan sebagai upaya pendemokrasian pemerintahan, atau mungkin untuk efisiensi dan stabilitas pemerintahan.

            Bila demokrasi adalah maksud yang ingin dicapai oleh desentralisasi niscaya penerapakan sistem hubungan pusat daerah itu akan membawa konsekuensi atas penempatan parlemen daerah pada suatu posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sebaliknya, bila efesiensi yang dijadikan tujuan dari penerapan otonomi dan atau desentralisasi, maka sistem tersebut akan menempatkan Kepala Daerah pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan posisi  sentral antara kedua lembaga terlihat dalam perbedaan rumusan tentang Pemerintah Daerah tersebut.  Posisi sentral yang ditempati oleh parlemen daerah  terlihat pada tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga ini untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan daerahnya terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bhenyamin Hoessein, “Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya”, makalah Seminar Mengenang Alfian, Menelaah Kembali Formaat Politik Orde Baru, (Jakarta, LIPI 14-15 Juni 1994), hlm. 9).    Posisi sentral dari parlemen daerah membawa konsekuensi kewajiban bagi Kepala Daerah untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen daerah. Dari ulasan tersebut terlihat, kendati desentralisasi diterapkan pada dua negara berbeda, bila tujuan yang ingin dicapai adalah berbeda, maka penekanan pelaksanaannya dan mungkin hasil yang akan terwujud pun akan berbeda.

            Bagi masyarakat yang memiliki derajad konsensus rendah, sering mengalami perpecahan dan atau instabilitas politik oleh sementara kalangan dinilai integrated prefectoral system mungkin lebih bermanfaat dibanding desentralisasi.  Dalam sistem ini Kepala Wilayah akan mengusahakan terciptanya ketertiban dan kestabilan politik.  Selaku wakil pusat Kepala Wilayah tetap mengusahakan pembinaan bangsa, menterjemahkan dan menjabarkan kebijaksanaan nasional di wilayah yurisdiksinya. Secara terus menerus Kepala Wilayah melakukan keseimbangan antara berbagai kekuatan politik dan sosial serta mengintegrasikannya dengan kepentingan nasional. Disini kepala wilayah selaku subordinator bertindak selaku koordinator.  Sistem ini lebih mengutamakan keperluan membangun birokrasi pemerintahan pusat daripada mendistribusikan kekuasaan antara pusat dan daerah. Jadi lebih mengutamakan dekonsentrasi dibanding desentralisasi.

            Menyimak uraian diatas serta melihat karakteristik kemasyarakatan ethnositas rakyat Pakistan dengan segala implikasinya sementara kalangan menilai bahwa pola hubungan politis yang “ideal” antara pusat dan daerah di Pakistan adalah integrated prefectoral system, dan bukan desentralisasi (otonomi), serta bukan pula yang sentralisasi. Sistem yang tersentralistis, dengan kekuatan dan atau kekuasaan terkonsentrasi pada pusat niscaya cenderung memberi peluang bagi lahirnya suatu pemerintahan  outoriter atau bahkan totaliter. Hal demikian pada gilirannya akan melahirkan pula suatu “kecurigaan” bahwa pusat tak lebih hanya merupakan bentuk baru dari suatu kolonialisasi belaka.  Kecurigaan mana akan mengental terutama bila –disengaja atau tidak– aparat pemerintahan Pusat didominasi oleh ethnis (kelompok) tertentu atas ethnis (kelompok) yang lain. Alhasil, perasaan semacam ini tak mustahil akan melahirkan gerakan sentrifugal dari daerah yang kian mengakumulasi.  Semula mungkin berupa tuntutan diterapkannya otonomi, dan pada perkembangannya mungkin pula akan bergeser pada terwujudnya gerakan separatisme.  Terbentuknya negara Bangladesh adalah contoh kasus paling tepat dari hal tersebut.

Bocah Suriah Susuri Gurun Seorang Diri

Sobat,  berikut saya kutipkan  sebuah artikel/berita  yang mungkin dapat kita ambil hikmah  darinya bahwa betapa ambisi kekuasaan lengkap dengan segala rafimikasinya (termasuk perang)  ternyata implikasinya bisa  sangat jahat luar biasa. Apapun bentuk perseteruan pada akhirnya hanya mengantarkan  : yang menang akan jadi arang,  dan  yang kalah akan jadi abu. Konflik,  perseteruan yang bahkan telah mengarah pada kekerasan,  yang menjadi korban utama adalah anak-anak kita,  bukan saja secara fisik,  tetapi yang tak kalah tragisnya adalah penderitaan psikis. Sekali lagi,  semoga  artikel/berita ini bisa memberikan hikmah dalam hidup kita.  Semoga.

Terlihat lelah namun tetap semangat. Sambil menggenggam sebuntal plastik berisi ‘harta’nya di tangan kiri, ia berjalan di tengah gurun pasir seorang diri. Itulah Marwan, bocah pemberani asal Suriah. Marwan ditemukan oleh kelompok PBB. Para pekerja PBB dekat perbatasan Yordania dan Suriah kemudian mengabadikan momen saat bertemu dengan bocah laki-laki berusia 4 tahun itu, seperti dikutip Liputan6.com dari Daily Mail, Selasa (18/2/2014). Ia berkeliaran di padang pasir sendirian. Diduga terpisah dari keluarganya saat melarikan diri dari perang Suriah.Bocah Suriah Susuri Gurun Seorang Diri

Amuk senjata di Suriah memang belum juga berakhir. Sehingga tak sedikit para penduduknya yang lari dari daerah konflik tersebut. Salah satunya adalah bocah berusia 4 tahun ini. Yang menyusuri gurun seorang diri. Terpisah dari orangtuanya. Menakjubkan!  Foto-foto kedatangan Marwan itu diabadikan oleh Andrew Harper, Perwakilan PBB untuk Pengungsi di Yordania pada hari Minggu 16 Februari malam. Saat Marwan memasuki kamp Za’atari, yang merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 pengungsi.  Saat melihat Marwan, timnya sedang membantu sejumlah pengungsi menyeberangi gurun. Setelah ditemukan, Marwan kemudian dibawa oleh pekerja bantuan untuk menyeberangi perbatasan ke Yordania. Marwan adalah salah satu dari 1 juta lebih anak-anak Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah karena perang. Baca lebih lanjut

Konflik Hindu – Muslim Jembrana Era Kolonial Belanda: Tragedi yang Tak Perlu Terulang (Tulisan 22)

Sore hari.  Mentari telah condong ke arah Barat.  Pak Syarif mengajak kami mengunjungi pelabuhan ikan yang armada kapalnya sebagian besar dimiliki juragan nelayan muslim.  “Kapal-kapal ini harganya satu diatas seratus juta lho”,  kata  nelayan yang sempat saya temui,  “tetapi dalam beberapa pelayaran,  jumlah itu akan segera terbayarkan oleh hasil tangkapan ikan. Sebab,  sekali  melaut selama seminggu, jika sedang beruntung kita bisa mendapat untung 30 jutaaan ”. Para juragan kapal ini bahkan ada yang memiliki beberapa kapal.  Bahkan,  ”H. Dahlan (?),  sampai mewakafkan salah satu kapal agar hasilnya dipakai untuk keperluan operasional masjid di Loloan”,  jelas pengurus masjid di Loloan Timur.    Subhanallah.  Itulah kontribusi ekonomi secara luar biasa bagi Jembrana dari para nelayan yang umumnya memiliki darah Bugis/Makasar ini.

Secara historis komunitas muslim lama memang punya hubungan saling ketergantungan (saling dukung) secara kokoh,  terutama pada era konflik antar  kerajaan Bali di masa silam.  Sejarah klasik hubungan erat antar di keraton Negara (Jembrana) dengan komunitas muslim Loloan dan Air Kuning merupakan contoh harmoni yang luar biasa. Betapapun kecil kuantitas masyarakat Islam Bali, tetapi ralitasnya mereka telah ikut mewarnai khazanah kebudayaan Bali. Bahkan,  dalam wujud agak ekstrim pengakuan eksistensi masyarakat Islam oleh masyarakat Hindu ada yang sampai teraktualisasi dalam wujud pendirian tempat pemujaan (pura) yang melarang disajikannya hal-hal yang dilarang Islam,  seperti : Banten yang mengandung Babi. Baca lebih lanjut

Selesaikan Konflik Secara Bijak

Sobat, mungkinkah, sehari saja, dunia ini dapat kosong melompong bin lowong dari sebuah konflik kemanusiaan, sehingga yang ada hanya kedamaian?  Kedamaian absolut, itulah angan-angan saya, kendati hanya berlangsung sehari saja. Jika kondisi itu bisa terwujudkan, alangkah indahnya kita punya kehidupan.

Tanpa menunggu kelamaan, saya sudah bisa langsung menerka jawaban sampean: tak mungkin alias mustahil bin tangeh lamun. Kedamaian absolut dalam kehidupan, hanya sebuah hayalan. Apa pasal? Sebab, manusia di alam semesta punya nafsu,  ambisi alias keinginan.  Faktor inilah yang memungkinkan manusia untuk bersaing atau bahkan bermusuhan untuk dapat mewujudkan ambisi dan keinginannya. Di  dunia hewan saja misalnya, macan makanannya hewan lain di kiri-kanannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dia harus membunuh santapannya. Inipun wujud dari sebuah konflik di alam kebinatangan. Di alam manusia lebih parah lagi, sebab  berbeda dengan hewan yang akan merasa cukup bila kebutuhan pangan telah terpenuhi,  maka manusia punya ambisi dan keinginan tiada ujung pangkal yang pasti. Bahkan, seandainya mampu, dunia ini pasti ditelan pula oleh manusia yang tanpa batas keinginannya.

Sobat,  akibat ambisi yang tinggi tak terperi, yang banyak tak terhitungkan, sementara sumber yang ada terbatas jumlahnya, maka terjadilah persaingan bahkan perebutan kekuasaan. Di sinilah titik picu terjadinya konflik. Bahkan, perbedaan pemikiran pun –yang sifatnya non materiil– dapat menyebabkan perseteruan. Lantas apa yang diperebutkan dalam soal pemikiran ? Yang diperebutkan adalah ego sebagai pemenang, ego sebagai orang yang merasa lebih benar, bahkan mungkin dengan kemenangan pemikirannya dia berambisi dapat diproklamirkan sebagai orang hebat di kiri-kanannya. Baca lebih lanjut