Posts Tagged ‘Negara’

Agama dan Faktor Perpecahan – Persatuan: Di Balik Lahirnya Negara Pakistan (Tulisan 3, Terakhir )

Para pemimpin Muslim (termasuk Ali Jinnah) semula sama sekali tidak mempersoalkan pilihan mereka pada program pemisahan dalam pengertian yang berkaitan dengan wilayah.  Mereka hanya mendasarkan tuntutan agar umat Islam di anak benua India diakui sebagai masyarakat tersendiri dalam negara dan diberi perwakilan seimbang dalam segala tingkatan.

            Namun, gagasan keseimbangan tersebut akhirnya ditolak Congress National yang berambisi ingin tetap berkuasa mutlak.  Kenyataan demikian akhirnya membuat kalangan Islam kian curiga pada ambisi dominasi Hindu. Bahkan fakta sosial pun ikut memupuk rasa kecurigaan itu, seperti, kondisi sosial ekonomi masyarakat Hindu yang jauh lebih mapan dibanding masyarakat Muslim, kebijakan-kebijakan Inggris yang lebih memihak dan menguntungkan golongan Hindu, serta adanya perbedaan pandangan dan sikap hidup secara mendasar akibat dilandasi oleh nilai-nilai agama yang berbeda secara mendasar pula.  Akibatnya, muncullah suatu keinginan di kalangan Islam untuk membentuk negara bangsa sendiri terpisah dari India, sebagaimana dicetuskan Muhammad Iqbal, seorang penyair, filosof, sekaligus politisi masyur di kalangan Islam India abad 20 (tahun 1875-1938).

            Dalam pidato presidensialnya pada sidang tahunan Liga Muslim di Allahabad tahun 1930, Iqbal menegaskan pendirian “umat Islam India” dengan menyatakan : “Barat Laut, Sind, dan Baluchistan lebur dalam suatu negara tersendiri.  Pemerintahan sendiri dalam naungan kerajaan Inggris ataupun tanpa kerajaan Inggris. Pembentukan negara Muslim India Barat Laut tampaknya merupakan ketentuan akhir bagi  golongan Muslim, setidak-tidaknya golongan Muslim India Barat Laut.”( Media Indonesia, 23 Maret 1989).

            Sejak saat itu Liga Muslim dan Ali Jinnah yang  diangkat menjadi Quaid-i-azam (pemimpin besar) bagi perjuangan itu memanfaatkan simbol-simbol dan slogan-slogan Islam untuk membina suatu gerakan rakyat yang tujuannya adalah sebuah bangsa yang terpisah, suatu tanah air Muslim yang di dalamnya kaum Muslimin dapat bebas memberlakukan pandangan hidup mereka.  Secara jelas Jinnah menyatakan :  “Untuk memberlakukan bersama dua bangsa itu dalam suatu negara tunggal, yang satu sebagai minoritas dan yang lain sebagai mayoritas, sudah pasti menjurus kepada pertumbuhan rasa tidak puas dan akhirnya (mengarah pada) pembongkaran suatu struktur yang mungkin juga bangunan bagi pemerintah negara itu.” (John L.  Esposito,  hlm.  228-229).

            Pada kesempatan lain ia juga menyatkan, “Muslim adalah suatu bangsa sesuai dengan definisi suatu bangsa.  Dan Muslim harus memiliki tanahnya, wilayahnya, dan negaranya.  Kita berharap dapat hidup damai dan harmonis dengan tetangga-tetangga.  Kita berharap dapat membangun dengan bebas dan merdeka, dengan sepenuhnya dijiwai kehidupan spiritual, budaya, ekonomi, sosial dan politik kita, dengan cara-cara yang kita anggap terbaik dan sesuai dengan idealisme kita sendiri, benar-benar dan sesuai dengan tuntutan dan kepentingan rakyat kita…..Marilah kita berperan sebagai pelayan Islam yang mengatur rakyat secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik.  Dan saya yakin bahwa kalian akan menjadi suatu kekuatan yang akan diterima oleh setiap orang.”

            Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan  akhirnya keinginan Muslim India untuk membentuk negara terpisah mulai memperlihatkan hasil.  Keberhasilan itu menjadi kian jelas terutama sejak terbentuknya suatu konvensi yang beranggotakan Muslim dalam badan legislatif propinsi dan pusat yang dibentuk di New Delhi, dipimpin Quaid-i-azam Ali Jinnah pada tanggal 8-9 April 1946.  Dalam konvensi tersebut  suatu resolusi diajukan oleh Mr.  H.S. Suhrawardy yang intinya adalah : “Bangsa Muslim tidak akan pernah ikut serta dalam suatu konstitusi tunggal bagi suatu India bersatu, dan tidak akan pernah ikut serta dalam lembaga apapun yang bertujuan untuk mewujudkan hal itu…” (Cronology of Pakistan Movement, March 23, 1940 – Agustus 14, 1947, (Islamabad: Pakistan Publications P.O.  Box No. 1102 Islambad, tanpa tahun), hlm. 29).

            Hasil perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1947 dengan ditandai oleh upacara peralihan kekuasaan yang diadakan di Karachi, yang menandai berdirinya negara Pakistan.  Selanjutnya, pada 15 Agustus 1947 Ali Jinnah dipilih menjadi Gubernur Jendral dan Liaquat Ali Khan diangkat sebagai Perdana Menteri pertama.

Iklan

Agama dan Faktor Perpecahan – Persatuan: Di Balik Lahirnya Negara Pakistan (Tulisan 2 dari 3)

Selama gerakan kemerdekaan melawan kolonial Inggris para pemimpin Hindu dan pemuka Muslim India sebenarnya menghendaki sebuah Front Nasional.  Maulana Abdul Kalam Azad (1888-1958) misalnya, seorang tokoh Muslim yang selalu menyeru bagi persatuan Hindu-Muslim dalam rangka melawan kolonial Inggris.  Bahkan Azad memperluas konsep Jihad, menyamakannya dengan perjuangan kemerdekaan yang di dalamnya umat Hindu juga dapat ikut serta. Kalangan Barat sering menerjemahkan Jihad hanya sebagai Holy War (perang suci).  Sebenarnya Jihad berasal dari kata Jahada, yaitu berusaha hingga sampai tujuan.  Dalam Islam Jihad berarti bersungguh-sungguh dalam setiap usaha yang diridloi Allah untuk tercapainya tujuan dengan hasil yang baik.  Bahkan melawan hawa nafsu juga termasuk jihad.  Jadi bukan semata-mata hanya dengan mengangkat senjata (pedang) saja, tetapi semua usaha untuk tercapainya da’wah Islam (A’la Maududi, “Jihad di Jalan Allah”, dalam Jihad Fi Sabilillah, (ed.), (Jakarta: Media Da’wah, 1986), hlm.  17, 24).

            Azad menyatakan: “Ingatlah bahwa patriotisme juga dituntut dari umat Hindu agar mereka berjuang demi kemerdekaan negara mereka.  Bagi Umat Islam, hal ini merupakan tugas agama, yaitu jihad. Kalian adalah pejuang-pejuang yang bertempur untuk Tuhan dan Jihad termasuk setiap usaha yang dilakukan atas nama kebenaran dan kemerdekaan.  Saat ini orang-orang itu (Hindu, pen) yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan negara adalah jihad juga.  Kalian mestinya berada di garis terdepan dalam jihad ini.” (Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan, terj.  Enna Hadi Dan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 177).

            Namun, antusiasme para pemimpin Hindu dan Muslim untuk mewujudkan India bersatu ternyata sulit terealisir. Rasa saling curiga dan cemburu antara Muslim dan Hindu menjadi hambatan utama bagi terwujudnya tujuan itu. Berbagai pertentangan berakar dari nilai budaya, ekonomi dan terutama keagamaan demikian kuatnya, sehingga walaupun telah hidup bersama selama berabad-abad, pengertian dan perasaan  kebersamaan yang merupakan landasan bagi suatu rasa kebangsaan tak pernah dapat tercipta.  Agama yang menjadi bagian Integral dari dua  budaya tradisional besar di India, serta menjadi suatu sumber kekuatan yang mengilhami dan menjamin serta melestarikan identitas hidup mereka akhirnya disalah mengertikan menjadi suatu fenomena yang distruktif-chauvinistis. Adanya saling curiga yang berlandaskan semangat komunal Hindu-Muslim akhirnya sangat merongrong upaya persatuan India.

            Jurang pembatas tersebut menjadi semakin lebar saat politik baru demokrasi ala Inggris diterapkan, yang memberi keuntungan lebih kepada golongan Hindu yang mayoritas dibanding golongan lain yang minoritas, termasuk kalangan Muslim. Padahal, bagi Muslim sebagai suatu “bangsa” yang hampir 1000 tahun berpengalaman sebagai raja-raja  atau penguasa –termasuk di India– tentu tak akan rela diubah menjadi suatu golongan minoritas yang dirugikan. Oleh karena itu, tidak aneh jika tujuan utama aktifitas politik di kalangan Umat Islam menjadi semakin bersifat anti Inggris, terutama setelah tahun 1911, yakni  ketika Inggris mengalah terhadap tekanan Hindu untuk membatalkan pembagian Bengali, yang isinya umat Islam diberi janji bahwa Bengali Timur, yang di daerah itu Muslim jelas mayoritas, akan tetap diakui sebagai propinsi yang terpisah.

            Penempatan Muslim dalam posisi marginal dalam spektrum politik tersebut akhirnya merangsang para pimpinan Muslim, seperti Mohammad Ali Jinnah, untuk memperjuangkan dan mendesak status yang sama bagi mereka.   Desakan yang dilontarkan mengarah pada keinginan adanya pengakuan kesamaan kelembagaan antara Liga Muslim seluruh India dengan Congress Nasional seluruh India dalam perjanjian Lucknow tahun 1916. Tetapi, satu hal penting yang harus dicatat adalah para pemimpin Muslim (termasuk Ali Jinnah) pada waktu itu tidaklah mempersoalkan pilihan mereka pada program pemisahan dalam pengertian yang berkaitan dengan wilayah.  Mereka hanya mendasarkan tuntutan agar umat Islam diakui sebagai masyarakat tersendiri dalam negara dan diberi perwakilan seimbang dalam segala tingkatan.

Konflik Hindu – Muslim Jembrana Era Kolonial Belanda: Tragedi yang Tak Perlu Terulang (Tulisan 22)

Sore hari.  Mentari telah condong ke arah Barat.  Pak Syarif mengajak kami mengunjungi pelabuhan ikan yang armada kapalnya sebagian besar dimiliki juragan nelayan muslim.  “Kapal-kapal ini harganya satu diatas seratus juta lho”,  kata  nelayan yang sempat saya temui,  “tetapi dalam beberapa pelayaran,  jumlah itu akan segera terbayarkan oleh hasil tangkapan ikan. Sebab,  sekali  melaut selama seminggu, jika sedang beruntung kita bisa mendapat untung 30 jutaaan ”. Para juragan kapal ini bahkan ada yang memiliki beberapa kapal.  Bahkan,  ”H. Dahlan (?),  sampai mewakafkan salah satu kapal agar hasilnya dipakai untuk keperluan operasional masjid di Loloan”,  jelas pengurus masjid di Loloan Timur.    Subhanallah.  Itulah kontribusi ekonomi secara luar biasa bagi Jembrana dari para nelayan yang umumnya memiliki darah Bugis/Makasar ini.

Secara historis komunitas muslim lama memang punya hubungan saling ketergantungan (saling dukung) secara kokoh,  terutama pada era konflik antar  kerajaan Bali di masa silam.  Sejarah klasik hubungan erat antar di keraton Negara (Jembrana) dengan komunitas muslim Loloan dan Air Kuning merupakan contoh harmoni yang luar biasa. Betapapun kecil kuantitas masyarakat Islam Bali, tetapi ralitasnya mereka telah ikut mewarnai khazanah kebudayaan Bali. Bahkan,  dalam wujud agak ekstrim pengakuan eksistensi masyarakat Islam oleh masyarakat Hindu ada yang sampai teraktualisasi dalam wujud pendirian tempat pemujaan (pura) yang melarang disajikannya hal-hal yang dilarang Islam,  seperti : Banten yang mengandung Babi. Baca lebih lanjut

Kampung Islam Loloan dan Air Kuning di Jembrana – Bali : Sebuah Entitas Lama (Tulisan 21)

Hari masih pagi, tetapi sinar mentari sudah terang benderang menyinari bumi. Tetapi di sepagi itu saya dkk sudah sampai di wilayah Loloan,  tempat komunitas Islam yang telah sangat lama keberadaannya.  Sangat tepat jika eksistensi kampung itu disebut sebagai kampung kuno saja.

Sejarah keberadaan komunitas muslim Loloan  merupakan keturunan dari tanah Melayu (Kuala Trengganu) dan kaum Bugis yang sudah beberapa abad  lalu masuk Bali.  Eksistensi mereka ini juga menjadi bukti historis bahwa Islam telah lama masuk di wilayah Jembrana ini.  Hingga kini mereka bertahan dengan agama Islam dan adat-istiadat Melayu. Bahkan,  berbeda dengan komunitas muslim yang juga tergolong kuno di lokasi lainnya yang umumnya memakai bahasa Bali sebagai alat komunikasi seharí-hari,  komunitas di tempat ini ternyata tetap menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa keseharian di kalangan mereka. Baca lebih lanjut

Pangeran Wilis dan Cikal Bakal Komunitas Islam Di Jembrana – Bali (Tulisan 20)

Siang hari.  Terik.  Sinar surya menyengat.  Saat mentari tepat berada di tengah petala langit itulah  kami menginjak tanah  Jembrana.  Kami memang baru saja  mencapai tujuan setelah mengarungi perjalanan panjang.  Namun,  perjalanan ini tidak kurasa melelahkan,  sebab saya dkk diantar  seorang  humoris,  sehingga sepanjang perjalanan kami justru selalu tertawa cekakan.   Pak Kadek Syarifudin ,  itulah nama yang mengantar  kami.  Seorang Bali muslim asli yang berasal dari Baturiti.

Telah sekian hari lamanya,  saya menelusuri bumi Bali,  bumi yang selain kesohor dengan pusat pariwisata juga terkenal dengan sebutan God’s  Island alias pulau Dewata.  Di tengah mayoritas penduduknya yang dominan beragama hindu dan kuatnya tradisi masyarakat, sering terlontar pertanyaan, bagaimana Islam di Bali. Apakah Islam hanya menjadi agama pelengkap, agama kaum pinggiran atau  justru menjadi mitra masyarakat Hindu Bali dalam membangun dan mempertahankan identitasnya.  Rentetan pertanyaan tadi sedikit banyak sudah berusaha saya jawab melalui serangkaian tulisan tentang komunitas Islam Bali yang cikal bakalnya telah ada sejak tahun 1500 an era Dalem Ketut Nglesir. Kali ini saya ingin mengajak untuk mencermati realitas kehidupan kaum Muslim di kabupaten Jembrana yang biasa dikenal pula dengan sebutan Negara. Baca lebih lanjut