Posts Tagged ‘pemimpin’

Islam Menyoal Kepemimpinan (ke 2 dari 3 tulisan )

Al-Qur’an dan Hadits merupakan referensi utama umat Islam dalam menata kehidupannya,  termasuk dalam konteks politik berdemokrasi.  Sedangkan operasionalisasinya diserahkan kepada umat (masyarakat) untuk ditafsirkan dengan situasi dan kondisi masing-masing masyarakat melalui Ijtihad (pembaruan), baik dalam bentuk Ijma’ maupun Qiyas.  Hal demikian berarti mode politik Islam sangatlah mengarah pada fitrah bahwa semua perundang-undangan Islam wataknya sangat luwes dan memungkinkan terus dikembangkan lewat interpretasi umat.                  

            Begitu pula, Ijtihad dalam Islam tidaklah terikat oleh level kepangkatan dalam pemerintahan secara kaku.  Seorang presiden dapat saja meminta nasehat gubernur bila sang gubernur itu memang dianggap ahli dalam masalah/persoalan yang dipersoalkan tadi. Hal seperti ini sering dilakukan Khalifah Umar Ibnu Khottob, yang sering menulis surat permintaan nasehat hukum tentang suatu kebijakan pemerintahan kepada Gubernur Basra, Abu Musa Al-Ash’ari.            Bagaimanakah pola pengangkatan pemimpin (Khalifah) pertama dalam Islam pasca-Muhammad? Merupakan fakta sejarah bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah menunjuk seorangpun sebagai penggantinya untuk memimpin pemerintahan Islam setelah dia wafat.  Kendati demikian bagi setiap Muslim masalahnya tetap jelas, terdapat beberapa prinsip umum yang harus mereka  penuhi dalam mengaplikasikan pemilihan pemimpin, yakni Musyawarah dalam kerangka syariah. 

            Sikap Muhammad untuk tak memberikan satu bentuk kongkrit dan baku dalam sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin sangatlah rasional.  Karena, di hampir setiap perbedaan tempat dan waktu hampir dapat dipastikan akan terdapat pula perbedaan karakteristik, terutama akibat perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan budaya-politik  yang ikut berpengaruh  pada struktur dan pola politik yang dianutnya.  Oleh sebab itu dapat dipahami bila sistem pemerintahan Islam tidak pernah ada dekrit yang mengikat kecuali tatanan umum dalam hukum Islam, yaitu konsultasi, adil dan sederajad berlandaskan syariah.  Dengan sistem demikian maka umat Islam dimungkinkan untuk ikut menentukan bentuk-bentuk sistem pemerintahan Islam sesuai dengan keinginan dan tuntutan waktu, tempat, dan kondisi yang selalu berubah. Sistem Islam tidaklah membiarkan terwujudnya suasana pemerintahan yang anarkis, yakni siapa yang kuat dialah yang memegang tampuk kepemimpinan.  Rasulullah telah mewariskan sistem konsultasi (musyawarah) di antara Muslim.  Itulah cara untuk mengikat pendapat di kalangan Muslim sepanjang jaman. Dengan cara tersebut maka sistem pemerintahan Islam dapat lestari untuk diterapkan di negara manapun tempat Islam berkembang.

            Hal ini berarti pula bahwa kendatipun Islam bersifat universal dan tidak terikat oleh tempat dan waktu, namun Islam bukanlah ideologi yang harus diterapkan apa adanya untuk wilayah manapun, untuk waktu kapanpun, serta dengan tantangan apapun.  Islam bukanlah ideologi, tetapi hendaknya dipakai sebagai sumber untuk membentuk ideologi bagi umat Islam.

            Sebagai ilustrasi menarik dari sistem Islam pasca kenabian misalnya, adalah kasus pengangkatan Khalifah pertama Abu Bakar. Pendekatan pemikiran yang dipakai kaum Muslimin dalam memilih Abu Bakar menjadi Khalifah kala itu adalah Musyawarah yang dilandaskan pada qiyas (analalogi) antara Imam Sholat dengan kepala negara yang mengatur urusan politik pemerintahan.  Dengan cara itu pula watak kewajiban khalifah sekaligus mereka tetapkan.  Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan pada pertimbangan  bahwa tatkala Nabi sedang berhalangan memimpin Shalat, ternyata Abu Bakar dipercaya menggantikan posisi Imam. Kepercayaan demikian oleh Muslimin dianalogikan sebagai isyarat bahwa figur Abu Bakar pun sangat layak menggantikan kepemimpinan umat dan meneruskan mensiarkan Islam pasca-Rasulullah.

            Cara yang agak sama –namun lebih eksplisit– tercermin juga dalam pengangkatan Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Menjelang ajal Umar menolak permintaan sementara kalangan Muslimin yang meminta agar ia menunjuk penggantinya. Ia hanya bersedia memberikan alternatif pemikiran dan pandangan tentang figur-figur yang layak memimpin umat sepeninggal dirinya. Saat itu Umar mengemukakan tujuh alternatif figur yang dianggap layak menggantikannya, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdur Rahman bin Auf.  Berdasar “saran” alternarif itulah Muslimin bermusyawarah, menentukan khalifah pengganti sepeninggal Umar, dialah Utsman bin Affan. Dari kedua peristiwa sejarah itu akhirnya dipetik ajaran penting bahwa inti dasar pemilihan seorang pemimpin adalah berdasar pada mekanisme musyawarah, kendati saran pertimbangan dari pemimpin sebelumnya, baik secara implisit (dalam kasus Abu Bakar) maupun eksplisit (dalam kasus Utsman bin Affan) tetap dimungkinkan. Tetapi keputusan final tetap berada di tangan ummat.

            Dari sejarah tadi terlihat bahwa pada periode awal sepeninggal Rasul (masa Khulafa ur-Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) prinsip pemerintahan Islam terefleksi secara kuat dalam pemilihan pemimpin, yakni lewat musyawarah dengan tanpa meninggalkan kriteria ketaqwaan dari calon pemimpinnya. Namun pasca periode itu, kekuatan-kekuatan sejarah telah mengubah ke arah berbeda. Di dalam masyarakat Muslim selanjutnya yang ada hanyalah nafsu berkuasa.  Mereka meninggalkan prinsip Syuro dengan menerapkan sistem Empirium (kekaisaran) yang menetapkan kepemimpinan pada faktor keturunan dan bukan pada kapabilitas (kemampuan) dan ketaqwaan.  Hal ini terjadi karena hampir seluruh anggota komunitas Islam telah kehilangan pengetahuan tentang kebenaran agamanya.  Mereka melepaskan “api” Islam dengan hanya mengambil “asap” Islam.  Akibatnya, kendatipun secara formal mereka menyebut sebagai pemerintahan Islam, namun pada esensinya sebenarnya justru bertentangan dengan Islam.

Islam Menyoal Kepemimpinan (1 dari 3 tulisan)

Negara dan kepemimpinan dalam kacamata Islam merupakan dua konsekuensi logis bersifat timbal balik. Negara merupakan operasionalisasi konkrit prinsip kepemimpinan Islam dalam rangka menjamin pelaksanaan syariat Tuhan, menjamin terwujudnya Hablun minallah dan Hablun minannas  sebagai realisasi dari pengabdian manusia kepada Tuhan.  Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam prinsip Islam bukan saja dituntut harus seorang yang punya kemampuan organisatoris dan atau kepemimpinan yang handal, melainkan harus pula faham dan punya keterikatan moral terhadap pelaksanaan syariat Islam.

            Untuk mendapatkan tipe kepemimpinan demikian, maka tak terhindarkan pula bila dalam proses pemilihan pemimpin prinsip Islam perlu diterapkan, yakni prinsip musyawarah.  Dalam al-Qur’an S.3:59 misalnya disebutkan, “Bermusyawarahlah kamu dalam segala hal.  Jika kamu telah mencapai kesepakatan, maka berserahdirilah kepada Allah.”  Begitu pula dalam Q.S.48: 38 :”Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka”.

            Dengan prinsip syuro/musyawarah ini berarti bahwa peran umat (rakyat) dalam sistem pemerintahan Islam sangat besar meskipun tetap terbatas.  Syuro dan umat adalah satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi di bawah Syariat. Oleh karena itu, tunduk kepada umat adalah kewajiban keagamaan.  Dari prinsip tersebut akhirnya muncul dua  konsep penting dalam pemerintahan Islam, yaitu: tidak ada tempat bagi raja di dalam Islam, dan tidak ada pewarisan kekuasaan dalam Islam, baik yang berdasarkan ikatan darah (keturunan) ataupun primordialisme dalam bentuk lainnya.  Kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memecat pemimpin berada di tangan umat dengan berlandaskan syariat (G.H. Jansen, op. cit., hlm. 251-252).

            Dengan prinsip bahwa umat adalah satu-satunya kedaulatan tertinggi di bawah syariat, mengandung makna bahwa ajaran Islam tidaklah identik dengan sistem demokrasi dalam pengertian umum yaitu kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, di mana rakyat punya kekuasaan dan kebebasan mutlak dalam mengartikulasikan aspirasinya.  Namun, dalam waktu yang sama Islam juga tidak bermakna teokrasi dalam pengertian yang selama ini kita pahami, yakni kekuasaan berada di tangan Tuhan yang didelegasikan kepada para pemimpin agama. Karena pemahaman sedemikian akhirnya melahirkan konsekuensi pemikiran bahwa para pemimpin agama adalah wakil Tuhan yang seluruh perintahnya harus ditaati, karena perkataan mereka adalah perkataan Tuhan, dan perbuatan mereka selalu sebagai realisasi dari kehendak Tuhan. 

            Memang benar bahwa Islam mengajarkan agar umatnya patuh pada pemimpin agama (Ulama-Umara).  Namun, kepatuhan dalam konsep Islam bukanlah tunduk secara buta.  Tidak ada kependetaan dalam Islam.  Manusia adalah tempat salah dan lupa, sehingga tiada seorangpun berhak mengklaim bahwa dirinya bersifat maksum yang bebas dari segala kesalahan dan dosa, termasuk pula kaum Ulama.   Ketaatan umat terhadap pemimpin agama bukan ketaatan kepada individunya melainkan ketaatan pada sesuai tidaknya ucapan dan perbuatan individu tersebut dengan syariah Allah (Tuhan).  Bila ucapan dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan ketentuan Syariat, maka orang tersebut, kendatipun seorang ulama terkenal, tak layak untuk ditaati ucapan dan perintahnya.

            Dengan kata lain, dalam musyawarah Islam terdapat prinsip bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan yang dimaktubkan dalam hukum-hukumnya berupa al-Qur’an, serta dijelaskan oleh Rasulnya dalam Hadits.  Kedua referensi ini lantas ditafsirkan ummatnya melalui Ijtihad (pembaruan) sesuai dengan tuntutan jaman. Dengan demikian pemerintahan dan politik Islam tidaklah menganut sistem demokrasi dan bukan pula teokrasi dalam pengertian umum, melainkan menganut sistem Teo-demokrasi, yakni kekuasaan tertinggi di tangan umat (Musyawarah) di bawah syariah (Al-Qur’an dan Hadits Nabi).

Pancaran hati

 

Orang Baik

Sobat,  memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia,  17 Agustus 2013 sekarang,  berikut saya kutipkan tulisan dari Mohammad Sobari berjudul Orang Baik, yang insya Allah dapat diambil hikmahnya untuk kehidupan kita sebagai bangsa. Semoga.
Di zaman edan, zaman sontoloyo macam ini, orang jujur, lurus, baik, dianggap berbahaya.
Puntadewa disebut berdarah putih, sebagai gambaran jiwa yang tenang. Ungkapan “jiwa yang tenang” ini merujuk pada sesebutan di dalam kitab suci tentang “nafsul muthmainah”, yang disayangi Allah, yang maha mulia, dan kepadanya disediakan surga. Di dalam jiwa yang tenang, tak ada gejolak-gejolak nafsu.
Godaan mungkin ada. Tapi, tampaknya hanya berupa riak-riak kecil, seperti layaknya air danau yang tenang, yang diembus angin pagi yang lembut. Mana mungkin sekadar oleh embusan angin lembut, danau tenang itu bergejolak seperti “alun banteng” di Parangtritis, pada jam dua belas siang? Pada jam itu angin kencang, matahari yang mendidih berada di titik kulminasi, dan lautan menjadi begitu resah. Baca lebih lanjut

Ayah Menggendong Mayat Anaknya Dari RSCM Ke Bogor Karena Tak Mampu Bayar Ambulan

bayi matiSobat,  Peristiwa ini telah terjadi beberapa tahun lalu.  Namun,  kisah ini patut ditampilkan  karena: (1).  peristiwa yang sangat mengusik jiwa kemanusiaan ini hikmahnya tetap bisa dipetik sampai kapanpun dan di manapun, (2). Meski Gubernur Jakarta (Joko Wi)  telah menerapkan  kartu sehat bagi warga Jakarta,  namun  peristiwa tragis ini semoga menjadi bahan renungan agar kebijakan itu tidak berhenti sebatas di atas kertas,  tapi benar-benar dirasakan warga miskin Jakarta,  bahkan termasuk mereka yang tak berKTP dan atau tak berdomisili tetap.   Sobat,  begini kisahnya: Baca lebih lanjut

Pahami Rakyat, Pahami Anak Buah

Sobat, saya ingin tanya pada sampean, adakah manusia sempurna di atas dunia ? Kalau menurut saya sih, tak mungkin ada  manusia sempurna, karena kesempurnaan hanya menjadi sifat Allah Ta’ala.  Bahkan, Nabi pun adalah manusia biasa, yang tak mungkin punya sifat sempurna. Sebab,  kesempurnaan sendiri sama artinya bersih dari kekurangan  dan kekeliruan. Padahal nabipun pasti pernah melakukan kekeliruan, meskipun ia langsung ditegur tuhannya lantas bersegera taubat karenanya.

Sobat, sekali lagi ini menurut saya, bahwa setiap  orang punya kelebihan tapi sekaligus kekurangan.  Dengan kesadaran ini, maka tidak sekali-kali siapa saja yang sedang jaya, merasa  diri sebagai manusia utama di atas  dunia. Tidak sekali-kali akibat merasa diri sebagai manusia hebat, lantas bersikap dumeh alias sok pada orang di bawahnya. Setiap orang punya makom (kedudukan) nya masing-masing. Ada siswa mahir di bidang eksakta, namun lemah dalam bahasa. Ada dosen ahli sejarah, tapi tak paham tentang rumus matematika dan atau pelajaran IPA. Ada seorang ekonom yang brillian, tapi ia buta dalam soal agama. Pokoknya, setiap orang punya kelebihan tapi juga punya kelemahan, sehingga jangan berlagak sok-sokan.

Hal-hal seperti inilah yang perlu dipahami dosen terhadap para siswanya, perlu dipahami para pemimpin terhadap anak  buahnya, perlu dipahami orang tua pada  anak-anaknya. Bahwa siswa, anak buah, anak kandung punya kelebihan sendiri-sendiri disamping kelemahan yang dia miliki. Oleh karena itu,  perlakuan mereka jangan distandardkan secara kaku beku tanpa kompromi. Baca lebih lanjut

Pimpinan Bagi Semua Golongan

Sobat, masih ingatkah  sampean tatkala sebulan lalu kita malam-malam berhalaqoh membahas kepemimpinan dalam Islam ?  Saya yakin, sampean masih ingat alias tak bakal melupakan. Ketahuilah sobat, selepas kita berdiskusi malam itu, aku tak bisa tidur karenanya. Satu  hal melekat kuat dalam pikiranku  yang  sebenarnya telah penat. Apa itu ? Dialah hadits nabi yang telah sampean kutip kala itu. Kullukum ro-‘in wakullukum masu-lun ‘an  ro’iyyatihi, bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kalau kita masih single alias bujangan maka akan dimintai tanggungjawab kepemimpinan atas  diri  sendiri. Kalau sudah punya anak istri pertanggungjawabannya jadi dobel-dobel, yakni atas diri sendiri sekaligus terhadap anak istri. Menjadi ketua RT berarti bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga, dan anggota masyarakat di lingkungan RT nya. Nah, bagaimana kalau menjadi ketua RW, menjadi  lurah,  camat, bupati, gubernur dan presiden. Dus !!!  Berarti tanggungjawab yang diembannya menjadi kian tumpuk undung bukan ? Masya Allah.

Sobat, terus terang, setiap kali berpikir kembali tentang pertanggung jawaban kepemimpinan saya menjadi ngeri  dibuatnya. Tentu saja bukan hanya tanggung  jawab pada sesama manusia di dunia, tapi tanggung jawab pada Allah Ta’ala di alam baka. Untuk mempertanggungjawabkan  diri sendiri saja sudah setengah mati takutnya, apatah lagi menjadi pemimpin  negara. Walah-walah. Tentu jauh lebih berat tak terkira. Baca lebih lanjut