Posts Tagged ‘politik’

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 2 dari 4)

Dengan menyimak tipe keagamaan masyarakat Pakistan, kiranya dapat dipahami betapa proses Nizamul Islam (Islamisasi) yang dijalankan Zia ul-Haq berada pada posisi yang dilematis, karena harus berhadapan dengan proses tarik-menarik tersebut.  Bahkan, kendati pada awal pemerintahan Zia ul-Haq penganjur tradisi Islam Sentralis muncul untuk memperoleh hegemoni ideologis di dalam negara dengan mengesampingkan tradisi Islam Populer, namun secara berangsur-angsur kenyataan dalam masyarakat Pakistan telah memaksa pemimpin rejim militer tersebut untuk mempertimbangkan sikapnya itu.   Zia menyadari bahwa mengabaikan peran Islam Populer (pimpinan Kyai) yang dominan dalam masyarakat pedesaan, yang dominan dalam seluruh kehidupan rakyat Pakistan, tentu akan menyebabkan kekuasaannya kurang lengkap atau bahkan menghadapi ancaman. 

            Berdasar kesadaran itu, meski Zia ul-Haq merupakan prototip pendukung Islam Sentralis yang menghendaki dilaksanakannya Islamisasi secara komplit, namun akhirnya terpaksa pula untuk berupaya menarik simpati rakyat pedesaan melalui patron-patronnya, yakni Kyai.  Oleh karena itu, walaupun berbeda dari para pendahulunya, Ayub Khan dan Ali Bhutto yang menghidupkan kembali ide tempat suci sebagai pusat kesejahteraan dan memberi dukungan penuh bagi pengelolaan tempat-tempat suci, akan tetapi Zia tidak mengabaikan tempat-temat suci itu. Malah dukungan pemerintahan Zia terhadap sanak keluarga orang suci sufi juga tetap dipertahankan. Baca lebih lanjut

Iklan

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 1 dari 4)

Dalam sejarah keagamaan di kalangan Muslim Pakistan, Khanqah –yakni organisasi dari para penganut mistitisme yang di dalamnya para santri mendapat bimbingan keagaman dari seorang guru– menjadi lembaga yang penting.  Dalam masyarakat Muslim ini, organisasi Khanqah menekankan suatu cita-cita Islam tentang persamaan dan persaudaraan, untuk menghapus kehidupan kasta dalam tradisi Hindu maupun sistem kelas yang sering diterapkan oleh para penguasa, termasuk penguasa Muslim.

            Namun, dalam perkembangannya Khanqah ini mengalami pergeseran secara ideologis dari proses yang dipelajari menjadi proses yang turun temurun.  Artinya, kharisma pemimpin Khanqah (baca: Kyai) akhirnya dirutinisasi dengan diterimanya praktek kepemimpinan Cult Association (persekutuan pemujaan) yang didasarkan pada keturunan dan bukan pada jasa atau kepandaian.  Prinsip demikian akhirnya membangkitkan kelas baru, terdiri dari orang-orang yang disebabkan oleh keturunan pendiri Khanqah (baca: Kyai) dan para Murid (baca: Santri), dengan suatu paradigma : Kyai adalah pemimpin dan Santri adalah penganut yang wajib menyerahkan diri pada Kyai.  Dalam paradigma Kyai-Santri ini, semua santri diharuskan ikut upacara inisiasi resmi dimana santri mengucapkan baiat yang berarti bersumpah setia akan patuh pada Kyai.

            Pengaruh Kyai terhadap para santri yang jumlahnya sangat besar ini akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa pemerintahan. Para Kyai diberi tanah luas dan makam leluhur mereka ikut dipelihara oleh pemerintah.  Sebagai imbalannya, melalui Kyai ini pemerintah dapat secara efisien memberi perintah kepada rakyatnya. Kerja sama Kyai-Pemerintah ini akhirnya menempatkan Kyai pada posisi dominan dalam masyarakat, baik dalam dunia spiritualisme, maupun dalam urusan ekonomi dan politik.

            Namun, dalam perkembangannya peran dominan Kyai ini akhirnya mendapatkan perlawanan.  Sejak menjelang kemerdekaan Pakistan, khususnya dalam kehidupan masyarakat kota sudah muncul kekuatan tandingan.  Peran Kyai yang disebut sebagai pemimpin Islam Populer, yang masih mencampuradukkan antara tradiri dan tahayul dalam kehidupan agama serta masih berorientasi kepada interpretasi Islam abad pertengahan, akhirnya telah berhadapan dengan peran Ulama sebagai pemimpin Islam Sentralis, yang ingin memurnikan ajaran Islam agar sesuai dengan sumber asli.  Kaum Ulama, termasuk khususnya Abul A’la Maududi pimpinan Jamaat Islami (JI), ini mengadakan gerakan pembaruan Islam yang anti Kyai dan anti pemujaan terhadap orang-orang keramat yang nota bene adalah leluhur para kyai tersebut.

            Islam Populer memang merupakan tradisi keagamaan yang dominan  dan telah meresap dalam kehidupan masyarakat Pakistan. Tetapi, seiring dengan kian banyaknya masyarakat Pakistan yang melek huruf, akhirnya semakin mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi mobilisasi massa untuk mendukung tradisi Islam Sentralis.  Maklum, dengan kian melek huruf maka rakyat tidak lagi bersikap taqlid (mengekor secara buta) pada Kyai, namun mereka sudah kian mampu membaca berbagai ajaran Islam secara lebih benar, hasil penjelasan secara jernih dan rasional dari kaum Ulama.

            Alhasil, gerakan kaum Ulama ini pun akhirnya dilihat mengancam status Quo para Kyai, dan oleh karena itu merekapun memberikan reaksi yang secara paradoksal membawa mereka ke arah konflik tajam antara Kyai (Islam Populer) yang bersemboyankan “mari kembali kepada Islam” melawan Ulama (Islam Sentralis) yang punya semangat “mari maju bersama Islam”. Dengan kata lain, Islamisasi yang digalakkan di Pakistan hakekatnya adalah merupakan proses tarik-menarik antara Islam Populer dengan Islam Sentralis.     

Tipologi Agama dalam Spektrum Politik Pakistan (Tulisan 4, Terakhir)

Perubahan sosial berupa  kenaikan jumlah orang yang melek huruf di Pakistan sejak tiga dasa warsa  terakhir abad 20 telah menciptakan keadaan sosio-ekonomi yang kian menumbuhkan mobilisasi massa untuk mendukung tradisi Islam murni  di bawah pimpinan Ulama, yang biasa disebut Islamisasi.  Jumlah penduduk yang ‘melek huruf’ di Pakistan dari tahun ke tahun memang kian meningkat.  Jika tahun 1947 penduduk yang dapat membaca hanya kira-kira 29 persen, maka pada tahun 1972 telah mencapai 42 persen khusus untuk penduduk  perkotaan dan 14 persen untuk penduduk pedesaan.  Realitas ini terus meningkat kea rah positif di tahun 2000 an.  Dan sekitar 22 persen dari penduduk berusia 10 tahun ke atas telah mampu membaca, dengan perbandingan 3 : 1 antara pria dan wanita.   Peningkatan ini jelas membawa akibat sosiologis bagi kehidupan sosial.  Karena dalam masyarakat buta huruf –seperti awal kelahiran Pakistan, bahkan juga kondisi sekarang sepanjang menyangkut rakyat pedesaan Pakistan– tradisi kebudayaan disalurkan  melalui rangkaian pembicaraan tatap muka. Dalam masyarakat  seperti ini, kendati muncul ketakpercayaan dan atau kekecewaan dalam masyarakat namun sifatnya tetap non-komunikatif.  Oleh sebab itu, kritikan dan kecaman yang muncul tak berdampak begitu besar, serta lebih  mudah dilupakan.  Akibatnya, status quo  pun relatif dapat  bertahan.  

            Sedangkan dalam masyarakat melek huruf, kearah  mana masyarakat perkotaan Pakistan mengarah dengan cepat,  walaupun komunikasi tatap muka tetap berjalan, tetapi tulisan dan bacaan memberi sumber alternatif bagi penyebaran  orientasi kebudayaan baru, karena orang-orang yang melek  huruf tak lagi bersifat taqlit. Artinya, mereka menjadi lebih sadar terhadap inkonsistensi antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan atau apa yang betul-betul  dikerjakan. Mereka juga sadar terhadap ajaran ideal dari Islam, dengan praktek interpretasi Islam yang dilakukan oleh para pemimpin agama.

            Pada masyarakat Pakistan, kelompok “melek huruf”  menjadi semakin kritis terhadap elit nasionalis yang cenderung berorientasi Barat.  Mereka semakin sadar terhadap warisan “kebudayaan” mereka sendiri (baca: Islam) dan tata sosial yang  didasarkan padanya.  Karena secara dogmatis mereka tetap  merupakan orang Islam, maka  tata sosial yang didasarkan  pada al Qur’an-Hadits mendapatkan dukungan kian besar (Riaz Hasan, op. cit., hlm. 33). Kondisi demikian semakin dipacu oleh realitas bahwa  rezim nasionalis telah menjadi  sangat korup dan represif.  Pada tingkat yang  lebih tinggi, hal ini merupakan gejala kegagalan rezim dalam  memecahkan persoalan kemiskinan, pengangguran dan  ketimpangan ekonomi.

            Alhasil, akhirnya untuk pertama kali lingkungan perkotaan telah memungkinkan gerakan pembaharuan yang dipimpin Ulama, memobilisir massa untuk mendukung posisi ideologis  mereka bagi negara dan masyarakat Islam Pakistan.  Kaum Islamis menyerukan bahwa negara harus dibentuk berdasarkan pola-pola Islam.  Oleh karena itu, negara harus diambil alih dan  diperbaharui.  Begitu juga menurut Moh. Iqbal, yang benar adalah bahwa Islam tidaklah sama dengan gereja.  Islam adalah negara, menggambarkan organisme yang diberi semangat nilai ideal (Zainal Abidin Akhmad, 1977: 35). Mereka berpatokan pada  Hadits (teladan)  Nabi bahwa melalui kekuasaan negara, Tuhan mengakhiri apa  yang tidak dihapuskannya melalui Al-Qur’an.  Hal ini berarti, pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh Islam tak bisa dilaksanakan hanya dengan khotbah saja. Kekuatan politik juga penting untuk mencapai perubahan- perubahan tersebut. Bahkan Abdur Rahman Abd al-Khaliq berpendapat bahwa masalah politik dalam Islam adalah juga  masalah agama (Abdur Rahman Abd al-Khaliq, Islam  dan Politik, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1987), hlm. 13). Untuk mencapai tujuan tersebut kaum Islam Sentralis  lantas menerapkan suatu mekanisme infiltrasi bertahap ke dalam alat-alat pemerintahan, serta melalui barisan  kader mereka untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar  mendukung menegakkan negara ideal tersebut. Oleh sebab itu, dapat dipahami bila disamping memobilisir kaum pekerja dan kelas menengah perkotaan, Islam Sentralis yang dipelopori Jamaat Islami juga telah  masuk dalam bagian utama kehidupan negara dan masyarakat melalui keanggotaan kader yang direkrut dengan  hati-hati dan diorganisasir secara ketat.  Hal ini telah  memberi kekuatan pada Jamaat Islami untuk melancarkan aksi  politik guna memperkuat dan menggabungkan kedudukan politis  dengan kedudukan keagamaannya.  Walhasil, pada akhir 1970-an Jamaat Islami telah membangun diri dengan kuat, sehingga  setelah kudeta militer tahun 1977 yang menempatkan tokoh fundamentalis, Zia  ul-Haq, pada puncak kekuasaan Jamaat Islami pun berhasil mempengaruhi kebijakan negara.  Bahkan, program Islamisasi yang dicanangkan  Zia ul-Haq pada intinya berlandaskan kerangka dasar yang dibuat tokoh ideologi Jamaat  Islami,  Abul ‘Ala Maududi. 

Politik Islam Pakistan (3 dari 4 tulisan)

Dalam wacana politik kontemporer memang ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa tidak patut agama dikait-kaitkan dengan soal pemerintahan.  Mereka, yang dalam terminologi politik biasa disebut kaum sekuleris in, berpendapat ajaran agama merupakan prinsip-prinsip yang statis, yang tidak dapat mengikuti perkembangan dan perubahan.  Padahal agama telah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun lamanya.  Oleh sebab itu, bagaimana mungkin agama dapat sesuai dengan abad ke 20 apalagi abad 21, bagaimana mungkin prinsip zaman onta, padang pasir dan badui diterapkan untuk mengatur negara abad sputnik dan zaman atom. Apalagi, sejarah telah mencatat bahwa ilmu pengetahuan selalu bertentangan dengan agama, padahal di pihak lain negara harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

            Bahkan, kaum sekuleris menandaskan bahwa setiap agama akan memberikan hak lebih kepada pemeluknya, melebihi orang-orang yang tak sehaluan.  Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara modern bahwa negara adalah milik bersama.  Oleh karena iitu, apabila agama dicampur adukkan dengan politik, pasti akan memunculkan kehidupan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, suatu prinsip yang menjadi dasar bagi negara-negara di abad modern ini.  Alasannya jelas, karena dalam agama cenderung memberikan kekuasaan penuh pada pemuka-pemuka agama sebagai kunci surga, yang akan menentukan corak politik negara dan bagi yang menentang akan diisolir. Baca lebih lanjut

Politik Islam Pakistan ( 2 dari 4 tulisan)

Untuk bicara Politik Islam  adalah menjadi semestinya  untuk selalu menunjuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka  nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebajikan bersama). Dalam konteks ini Alfred Stepan misalnya menekankan bahwa kebijakan umum dengan keharusan moral yang dibebankan pada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan  masyarakat (oleh Aristoteles dinamakan karakter moral tertinggi) membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan dengan inisiatif sendiri memaksa perubahan-perubahan besar kepada sebuah masyarakat yang sudah mapan supaya dapat diciptakan  sebuah masyarakat yang lebih baik (Alfred Stepan, the State and Society: Peru in Comparative, (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hlm. 33). Dalam kerangka itu politik dimanapun dan dalam konteks apapun membutuhkan nilai-nilai normatif, karena  –meminjam pendapat Virgin Virgin, Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 1987) — pembenaran politik hakekatnya memang bersifat teologis (konsekuensilitas). Baca lebih lanjut

Politik Islam Pakistan (1 dari 4 tulisan)

Bicara tentang Politik Agama tentu menjadi kemestian untuk selalu menunjuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka  nilai-nilai agama.  Oleh karena itu,  dalam diskursus tentang politik agama di Negara Pakistan pun  akan tidak lepas dari logika itu.  Dan karena secara tekstual Pakistan menyatakan diri sebagai “Negara Islam Pakistan”,  akhirnya menjadi jelas pula arah dan makna dari politik agama yang secara linier langsung merujuk pada pengertian politik Islam.  Dus,  akhirnya menjadi penting untuk memformulasi tentang apa dan bagaimana politik agama dalam makna politik Islam tadi.  Dan untuk mengarah pada hal itu,  tentu harus pula dipahami dahulu tentang apa sebenarnya makna substantive dari politik dan apa pula makna esensial dari Islam. Baca lebih lanjut

Politik Agama: Tolok Ukur Pemerintahan Pakistan (Tulisan 5, Terakhir)

Sekalipun tindakan-tindakan untuk memberlakukan Nizamul Islam secara resmi baru diumumkan Zia ul Haq pada Desember 1978, namun langkah untuk menuju ke arah itu sudah diterapkan sebelumnya.  Misalnya, Dewan Penasehat Ideologi Islam diorganisir dan dilembagakan kembali; pribadi-pribadi yang telah lama dikenal karena komitmennya kepada tatanan Islam dan hubungan mereka dengan partai-partai politik agama ditunjuk untuk menempati posisi-posisi pemerintahan yang penting.Mereka itu umpamanya: A.K.  Broni (Menteri Kehakiman dan Agama), Khursid Ahmad (Wakil Ketua Komisi Perencanaan), Mahmud Azam Faruqi (Menteri Penerangan), Ghafoor Ahmad (Menteri Perdagangan).  Tiga orang yang disebut terakhir adalah anggota terkemuka Partai JI-nya Maulana Maududi.  Sejak 10 Februari 1979 diterapkan hukum Islam secara bertahap.  Hal ini dikritik oleh beberapa partai, seperti JUI (Maulana Ahmad Noorani) dan JI (Maududi) yang menghendaki diterapkan sekaligus……Untuk menjalankan Islamisasi, pada Oktober 1978 penasehat khusus Raja Khalid dari Arab Saudi, DR. Ma’ruf Dawalibi, diundang Pakistan untuk membantu dan menasehati Dewan Ideologi Islam……Islamisasi ini didukung oleh banyak pihak, kecuali oleh beberapa partai sekuler seperti PPP dan NDP (National Demokratic Party) yang berbasis rakyat Pustho dan Baluchi (Kedubes Indonesia untuk Pakistan, Laporan Tahun 1978/1979, (Islamad, 1979), hlm. V, 6, 8, 13-19.  Lihat pula Laporan  Tahunan 1980/1981, (Islamabad, 1981), hlm.  11-16).

            Akhirnya, sebagai langkah kongkrit yang diambil untuk menunjukkan permulaan suatu pemerintahan Islam, Zia ul-Haq mengumumkan pengenalan undang-undang Islam pada saat memperingati Maulid Nabi, Februari 1979, yang merupakan pengembangan dan revisi dari pidato kepresidenan pada Desember 1978 yang berjudul “Tindakan-tindakan Untuk Memberlakukan Nizamul Islam”.

            Dalam Undang-undang Islam tersebut ditetapkan beberapa hal, antara lain: pembaharuan undang-undang, yakni pemberlakuan tindakan penghukuman secara Islam; mempromosikan Islam dan cara hidup Islami dimuka umum. Misalnya, departemen harus menyediakan jam sholat dan kepala kantornya sebagai imam, libur hari Jum’at, pemisahan tegas antara wanita dan pria pada jamuan-jamuan makan resmi dan sebagainya; pembaharuan berkenaan dengan tindakan-tindakan ekonomi Islam yang mampu mempertebal ide persaudaraan Islam.  Umpamanya, pengenalan bentuk-bentuk perpajakan Islam (Zakat dan Ushr) dan penghapusan bunga bank (riba) secara bertahap (Edward Mortimer, op.  cit, hlm.  208-210).   Islam memang mencakup personal maupun masyarakat, individual ataupun kelompok umat (masyarakat muslim) haruslah merealisasikan prinsip-prinsip dari hukum-hukum Tuhan (John L. Esposito, Islam and Politics, (Syracuse University Press, 1984), hlm.  2, 26, 28, 29). 

            Berpijak pada komitmen dan kesungguhan Zia ul-Haq dalam menegakkan ide Islamisasi –yang dipercaya menjadi alasan pengabsah bagi berdirinya Pakistan– ini, akhirnya telah menempatkan oposisi pada situasi sulit untuk memakai isu Islam dalam upaya menggoyahkan posisi Zia ul-Haq. Oleh karena itu, oposisi merubah strategi untuk tak lagi menentang ide Islamisasinya Zia, melainkan lebih mempersoalkan metode yang ditempuh Zia dengan tanpa melakukan konsultasi. Berbagai langkah yang diayunkan Zia oleh oposisi disebutnya tak lebih hanya sebagai manuver politik untuk memperkokoh kedudukan penguasa militer ini. Sejak melakukan kudeta Juli 1977, Zia mengambil sendiri kebijakan-kebijakan politiknya.  Baru setelah dibentuknya Majelis-i-Shoora (tahun 1981) menggantikan Majelis Nasional yang dibubarkan, Zia mengadakan konsultasi dan tukar pendapat dalam mengambil kebijakan, walaupun keputusan akhir tetap berada di tangannya (J.  Henry Korson and Michelle Maskiell, “Islamization and Sosial Policy in Pakistan”, dalam Asian Survey, Vol.  XXV No.  6, hlm.  589).

            Memang, penerapkan Islamisasi ini didukung kalangan fundamentalis, namun demikian dukungan masyarakat secara luas masih sangat diperlukan.   Atas dasar pemikiran itulah, maka pada tanggal 19 Desember 1984 Zia ul-Haq mengadakan referendum, menanyakan pada rakyat tentang proses Islamisasi politik di Pakistan, apakah rakyat mendukung Islamisasi atau justru sebaliknya. Untuk mendapatkan mandat guna melegitimasinya sebagai penguasa militer menjadi sipil, Zia tak langsung menanyakan persetujuan rakyat atas posisinya sebagai presiden, melainkan dengan lebih diarahkan pada setuju tidaknya rakyat terhadap Islamisasi.  Bila tanggapan positif, hal ini diinterpretasikan sebagai pemberian mandat kepada Zia untuk menjadi presiden, tahun 1985-1990 (Hasan – Askari Risvi, “The Civilianization of Military Rule in Pakistan”, dalam Asian Survey, vol XXVI, No.  10, Oktober 1986, hlm.  1986).  Memang, referendum tersebut diboikot oleh Movement For Restoration of Democracy (MRD) yaitu Aliansi Gerakan untuk memulihkan Demokrasi. Namun demikian, suara resmi yang masuk dapat mencapai 62 %, dan dari jumlah tersebut 98 %  diantaranya menyetujui Islamisasi (Tempo, 27 Agustus 1988, hlm.  39).

            Berdasar dari hasil referendum itulah, maka pada tanggal 16 Juni 1988 Zia menetapkan Syariat Islam menjadi hukum tertinggi di Pakistan (Panji Masyarakat, 10 Juli 1988, hlm.  20).  Artinya, semua hukum di Pakistan baik di tingkat pusat maupun propinsi harus ditentukan melalui Syariat Islam.  Selanjutnya hukum tersebut harus pula dijadikan panutan bagi setiap kebijakan pemerintah.  Untuk merealisir kebijakan itu Zia memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menghapus hukum sekuler yang sedang berlaku.