Archive for the ‘1. Sosial Politik’ Category

Antara Bandara dan Maskapai Penerbangan Kita: Kompetisi yang Tak Kompetitif (Bagian 1)

 

Pagi,  sekitar pukul 08.45 seorang abang ojeg on-line   telah berhenti tepat  di depan rumah.  “Ini rumah bu Wiwi,  ya Pak ?  tanya bang ojeg.  “Betul”,  jawabku, “Namun,  yang minta diantar saya, bang”.   Tak perlu berlama-lama saya segera nangkring di belakang abang ojeg,  untuk diantarkan ke Cibinong City Mall (CCM), tempat mangkalnya bis Damri bandara tujuan Soekarno – Hatta.

Hari  Jum’at,  31 Maret 2017 saya memang hendak bepergian jauh,  terbang menuju Saudi Arabia.  Perjalanan ke negeri Hijaz tempat bertenggernya dua tanah suci,  Makkah dan Madinah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi saya.  Sebab,  sebelumnya,  sudah dua kali saya melanglang ke bumi tempat lahirnya agama Islam ini.  Perjalan pertama kulakukan di tahun 1997 dan perjalanan kedua saya ayunkan  di tahun  2015. Kedua-duanya untuk   menjalankan  rukun iman ke lima,  pergi haji ke Baitullah.  Bedanya,   perjalan pertama kulakukan  sebagai realisasi menjalankan kewajiban pribadi  seorang bujangan,  adapun  perjalanan kedua merupakan ekspresi kewajiban  seorang suami untuk mengantarkan –menemani  istri dalam menjalankan kewajiban.  Nah,  kali ini,  di tahun 2017 ini,  saya pergi lagi  ke  tanah Suci,  namun bukan untuk berhaji, melainkan  dalam rangka kerja –  meneliti yang ditugaskan kepada kami. Tujuan spesifik inilah yang menjadikan penerbangan ke Saudi  kali ini menjadi agak  berbeda dari   dua kepergian sebelumnya.

Mungkin  karena  perbedaan tujuan pokok  ini pula,  maka  pada kepergian kali  ini  tak ada satu orang pun yang mengantarku.  Istri sudah berangkat ke kampus,  dua anak pun sudah berangkat sekolah. Walhasil,  perjalanan ke tanah suci kali ini menjadi sangat simpel,  cukup  nangkring di atas motor,   di antarkan  abang ojeg. Meski demikian,  awal perjalanan ini tetap  menyemburatkan rasa syahdu di hatiku.  Kalbuku meleleh.   Mataku berkaca-kaca.  ”Labbaik Allahumma labbaik,  labbaika laa syariika laka  labbaik”.  Bibirku berdesis,  mengucapkan kalimat talbiah. Ya,  kata-kata talbiah,  sebagai refleksi bahwa aku kembali dipanggil Allah untuk berkunjung ke Makkatul Mukarromah Asy-Syarifah,  bahwa aku diseru lagi  oleh junjunganku  nabi besar Muhammad SAW untuk bersilaturrahmi ke rumah beliau di Madinatul Munawwaroh.

Jam 9.00 tepat,  bis Damri bergerak pelan meninggalkan CCM.  Mentari bersinar cerah. Langit membiru indah.   Buana benderang.  Burung pipit  beterbangan ceria,  seolah  mengantarkanku dengan ekspresi  suka cita.  Realitas alam ini sedikit banyak mampu mengganti senyuman istriku,  mengganti keceriaan anak-anakku  ketika aku  mulai bergerak meninggalkan Cibinong. ”Labbaik Allahumma Labbaik: Ya Allah… hamba memenuhi panggilan Mu”,  kembali  bibirku berdesis di sepanjang jalan menuju bandara, Soekarno – Hatta.

Sekitar pukul 11.00 siang kami (saya dan tiga teman seperjalanan) sudah berkumpul di bandara,  di bagian penerbangan internasional.  Karena kebetulan  hari Jum’at,  maka menjelang dzuhur, kami  bersegera  mencari masjid  untuk Jum’atan.  Dalam pencarian itu,  apa yang saya dapatkan adalah sebuah  keterkejutan. Ya,  terkejut atas fakta bahwa masjid bandara  yang kami temukan  hanyalah sebuah bangunan kecil,  super sederhana,   yang posisinya nyempil  antara parkiran ratusan  mobil  dan beberapa warung kecil kaki lima  yang juga sangat  sederhana.  Sebuah kontradiksi antara ”bangunan masjid yang kumuh,  di tengah bangunan  bandara internasional  yang super megah”.  Bahkan,  dibanding  dengan mushola di kampungku saja,  masjid bandara internasional ini  kalah jauh dalam  soal  fasilitas dan kebersihan, apatah lagi  dalam kualitas bangunan. Intinya,  bangunan ini tak pantas  dinamakan masjid bandara di Jakarta apalagi bandara pada level internasional sebutannya.

Hatiku meleleh.  Mataku berkaca-kaca melihat fakta mengecewakan  ini:   realitas bangunan masjid yang disediakan oleh bandara berkelas  internasional,  realitas tempat ibadah  yang terletak pada gate penerbangan internasional yang otomatis pula menjadi cerminan raut muka bangsa Indonensia yang konon katanya mayoritas beragama Islam.

Kedaruratan”masjid” bandara ini  tentu saja  tak mampu menampung jamaah yang begitu melimpah.  Orang yang shalat  meluber di halaman yang super ngentak-entak panasnya.  Bahkan, tidak sedikit dari mereka tidak kebagian tikar ataupun karpet  tambahan untuk alas sholat.  Alhamdulillah,  untung saja kulihat ada seorang ibu tua (sepertinya: pedagang makanan di sekitar masjid) yang bersodaqoh kertas koran dan kardus bekas yang diberikan kepada jamaah. Melihat realitas ini muncul pertanyaan genting di benakku, bagaimana bila terjadi turun hujan ? Benakku yang lain langsung menukas tangkas,  ”sudah pasti jamaah shalat  (termasuk calon penumpang pesawat) terpaksa berbasah-basahan,  meskipun mereka hendak bepergian”.

Apakah para pejabat tidak pernah melihat realitas ini ?  Kalaupun bukan pejabat, apakah para karyawan bandara tak pernah jum’atan di lokasi ini,  sehingga tak menyampaikan aspirasi terkait kondisi”masjid ”  yang serba darurat ini ? ,  semburat tanya berulangkali muncul dari dalam hati.

Bepergian di hari Jum’at memang makruh hukumnya.  Namun,  acapkali terpaksa dilakukan karena beberapa alasan,  termasuk kepergian kami di hari Jum’at ini.  Sebagai catatan, meskipun kepergian kami ke Saudi sebagai perjalanan tugas  meneliti,  namun tak berarti segalanya  telah tercukupi.  Sejak awal persiapan,   banyak ganjalan telah menghadang.     Pertama,  perwakilan Indonesia di Arab Saudi  (KBRI di Riyadh dan Konjen RI di Jeddah)  menyatakan tak bisa memberi bantuan selama  kami  ”dinas” di Arab Saudi.  ”Sedang sibuk”,  itulah alasan pokok yang mereka sampaikan.  Kedua,  ”kunjungan penelitian”  seperti apa yang kami lakukan,  bagi  pemerintah Arab Saudi  ternyata  tak mudah dikabulkan.  Butuh proses cukup lama (sedikitnya 3 bulan) guna mendapatkan ijin  dari  departemen luar negeri (imarotul khorijiah) Saudi.  Padahal,  time-line yang kami miliki sangat ketat dan tak mungkin  ditunda sampai tiga bulan lamanya.  Ketiga,  anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga hanya tersedia hari kunjungan yang juga super  terbatas.  Berbagai keterbatasan inilah yang harus kami siasati sedemikian rupa  agar target tujuan dari kunjungan tetap dapat kami raih  sesuai yang kami gariskan.

Singkat kata,  setelah berkonsultasi dengan   berbagai pihak,  akhirnya  kami   dapat berangkat   sesuai jadwal yang kami rencanakan.   Alhamdulillah, Ya Robb.  Seandainya keberangkatan ini  molor,  mundur sebulan saja (pada  Mei 2017),  hampir pasti anggaran tak akan lagi mencukupi.  Sebab minggu terakhir Mei  sudah memasuki bulan Ramadhan yang bermakna pembiayaan akan membumbung tinggi,  baik untuk ongkos pesawat apalagi  biaya hotel selama di Saudi.  Alasannya,  pada Ramadhan jamaah umroh ke Arab Saudi meningkat tinggi,  bahkan konon melampaui jumlah jamaah haji.  Bagaimana, jika  diundur saja ke bulan Juni – Juli – Agustus (bertepatan Syawal – Dzul Qoidah – Dzul Hijjah).  Jawabnya singkat:  justru kami tak akan bisa pergi,  sebab di  ketiga bulan itu ijin berkunjung ke  Madinah – Makkah selain untuk kepentingan haji  hampir pasti  tak akan dilayani pemerintah Saudi.

Alhamdulillah,  untungnya,  berbagai kendala tadi akhirnya berhasil kami atasi.  Mas  Ferliansyah Zais dari travel Al Madinah Al Munawwaroh  mampu membantu  kami mengurus tiket pesawat, visa  perjalanan,  dan  terutama akomodasi selama di Arab Saudi.   Bahkan,  dari jatah waktu pembiayaan hanya 8 hari sudah termasuk perjalanan pulang pergi,  oleh mas Ferly dapat diatur – diirit-irit  menjadi  13 hari termasuk waktu pulang pergi. Terima kasih mas Ferly,  jazakallahu khoirul jaza’.

Khusus ongkos pesawat,  anggaran yang tersedia sebenarnya sudah tak lagi  mencukupi, terutama akibat jadwal booking yang tertunda  sehingga harga tiket terlanjur ikut menjadi mahal  pula.  Walhasil,  jika semula dirancang akan terbang dengan pesawat Garuda Airways (GA)  terpaksa  diganti  dengan Saudi Arabian Airlines (SU) dan itupun harus  dipilih  yang terbang dari  Kuala Lumpur.  Alasannya,  jenis pesawat yang sama dari  Jakarta  ternyata tetap lebih mahal harganya  dibanding dari Malaysia bahkan meskipun  masih ditambah dengan ongkos penerbangan Garuda  Jakarta – Kuala Lumpur plus menginap semalam di hotel sederhana.

”Lha kok bisa ?, tanyaku kala itu.

”Lha,  memang demikian kenyataannya”,  tukas  mas Hamdan Basyar,  anggota tim paling senior dalam perjalanan kami, ”Tanyakan pada pihak-pihak  terkait dengan tetek bengek  penerbangan di Indonesia,  kenapa biaya penerbangan di Indonesia lebih mahal dibanding Malaysia”.

”Inilah,  titik rawan dari tidak kompetitifnya penerbangan kita”,  tambah  Nostalgiawan Wahyudi alias Wawan,  salah satu anggota tim lainnya.

Walhasil,  hari  Juma’at, 31 Maret 2017,  saya,  Wawan, mas Hamdan,  dan  sang koordinator Mohammad Fakhri Ghafur  dengan terpaksa harus terbang dahulu ke Malaysia sebelum melanjutkan  ke Saudi Arabia. ***

 

Mendebat Politik Agama ? (Tulisan 4, Terakhir )

Adakah ajaran Islam yang secara eksplisit (tersurat) mencantumkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat ?  Muhammad S.A.W pernah berkata “jika tiga orang (atau lebih) di antara kamu berjalan bersama, salah seorang hendaknya ditunjuk menjadi pemimpin”.  Pada kesempatan lain, Muhammad berkata pula “Muslim dilarang masuk ke dalam wilayah yang tanpa penguasa”.  Al Qur’an sebagai referensi pertama dan utama bagi Muslim pun secara jelas menegaskan bahwa Muslim diharuskan taat kepada Allah (Tuhan), Rosul, dan Amir (pemimpin/pemerintah). 

            Ucapan, tindakan serta takrir Muhammad (Hadits) dan firman Allah (al-Qur’an) adalah referensi (sumber) utama ajaran Islam.  Mengingat Alqur’an dan Hadits telah dengan jelas menekankan perlunya sistem kepemimpinan, maka implikasinya adalah kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep penting yang harus diamalkan pemeluknya bila ingin ingin terdaftar dalam deretan Muslim sejati.

            Alhasil, berpijak dari uraian tadi kiranya kita dapat terarahkan pada jawaban atas persoalan awal tulisan ini, yakni apakah ada kaitan antara Islam dengan politik.  Nah, karena Islam menekankan pentingnya kepemimpinan, maka konsekuensinya Islam secara inherent telah pula menekankan pentingnya persoalan politik.

            Hampir semua ilmuwan sosial sependapat bahwa soal kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah merupakan soal politik.  Hal ini mengandung makna bahwa bicara soal kepemimpinan berarti bicara pula soal politik, karena  masalah kepemimpinan memang tak terlepas dari konsep politik. Begitu pula, bicara kepemimpinan dalam arti sangat luas akhirnya akan bermuara pula pada suatu tatanan organisasi berupa negara.  Pun sebaliknya, setiap bicara soal organisasi kenegaraan konsekuensinya akan tak terhindarkan pula untuk membahas apa yang biasa disebut the ruling elit alias elit kepemimpinan.  Karena kepemimpinan adalah soal politik, dan masalah kepemimpinan adalah pula salah satu konsep Islam, maka konsekuensi logisnya Islam mengajarkan soal-soal politik, yang berarti pula soal kenegaraan.  Fakta demikian inilah yang dipakai landasan adanya suatu keharusan bagi Muslim mengkaitkan Islam dengan kehidupan politik.  Bahkan, ada sementara pihak yang berpendapat, tidaklah Islamis bila seorang Muslim sengaja berupaya memisahkan Islam dari soal politik dengan mengatakan Islam “yes”, politik “no”.  Dan atas dasar itu pulalah Ibnu Khaldun pernah menyatakan, kekuasaan politik adalah suatu keharusan dalam masyarakat Islam (.Rahman Zaenuddin, “Pokok-Pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik”, dalam Miriam Budihardjo (ed.), Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)).     

            Lantas, bagaimana kaitan Islam dan Politik bila dilihat dari aspek sejarah kepemimpinan Mohammad ?  Adakah Muhammad mengaitkan soal-soal politik dengan perannya sebagai pemimpin agama (Rasul) ?.Bertolak dari kenyataan karir Nabi Muhammad, sosiolog AS kelahiran Pakistan, almarhum Fazlur Rahman  berpendapat bahwa pada akhir hayatnya  Muhammad Rasulullah berperan sebagai Nabi-Penguasa dari hampir seluruh semenanjung Arabia, kendatipun dia tak pernah menyebut dirinya sebagai seorang penguasa.  Ini adalah fakta sejarah.  Memang, sebutan apa yang diberikan untuk negara yang dia pimpin saat itu tidak begitu jelas.  Dan benar pula bahwa sebutan negara Islam (Daulah Islamiah) saat itu belum lagi dikenal.  Namun, fakta sejarah tetap “berkata” bahwa Mohammad adalah seorang penguasa di samping sebagai seorang rasul.  Namun perlu dicatat bahwa agama dan negara di masa Nabi bukanlah sebagai saudara kembar.  Juga, tidaklah satu sama lain saling bekerja sama.  Lantas bagaimana ? Menurut Rahman,  negara adalah pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut Islam.  Negara juga bukan perpanjangan dari agama, melainkan sebagai instrumen dari Islam.  Dengan kata lain, Islam dan Negara (politik) bukanlah dua sisi dari suatu mata uang, melainkan negara merupakan konsekuensi logis dari penerapan ajaran Islam (Fazlur Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.  Dengan nada yang sama lihat pula T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Djakarta, 1969), hlm. 14).

            Setelah Nabi wafat prinsip negara sebagai pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual Islam terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.  Mereka pun pada waktu yang sama berperan sebagai warosatul ambiya (pewaris nabi), penerus misi penyiaran dan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai kepala negara untuk memimpin dan melaksanakan hukum.  Kepemimpinan demikian ini biasa kita kenal dengan Khulafa ur-Rosyidin, yakni Abu Bakar (I), Umar bin Khottob (II), ‘Utsman bin Affan (III), ‘Ali bin Abi Tholib (IV).  Namun, setelah keempat Kholifah itu wafat, pemerintah selanjutnya lebih bersifat imperium non-Islami kendatipun mereka masih menyuntikkan beberapa prinsip Islam dalam pemerintahan, serta masih berperan pada waktu yang sama sebagai pemimpin pemerintahan dan agama.

Mendebat Politik Agama ? (3 dari 4 tulisan)

Penggunaan akal pikiran yang dilandasi oleh salah satu dan atau kedua faktor yang melatar belakanginya seperti diulas pada tulisan 2, akhirnya muncullah perbedaan, pertentangan, bahkan penyimpangan atas persepsi dan penafsiran syariat Tuhan (Osman Raliby, Akal dan Wahyu, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).. hkan, atas pemakaian akal pula tak jarang terjadi polarisasi pemikiran di antara manusia, kendatipun mereka punya pengalaman dan pendidikan yang sama, serta punya posisi itikad keilmuwan yang sama, yakni bebas nilai tanpa tendensi. 

            Beda penafsiran ini –baik yang dilatarbelakangi beda pendidikan, pengalaman, atau akibat tendensi tertentu serta penerapan akal pikiran secara bebas– telah menghasilkan polarisasi pemikiran.  Dan polarisasi pemikiran tersebut tidak jarang pula telah mengarahkan manusia pada kesalahpahaman dan pertentangan, bahkan sampai ke pertumpahan darah. Dengan demikian berarti bahwa pengabdian manusia terhadap Tuhan, baik dalam wujud Hablun minallah maupun Hablun minannas menjadi terabaikan. Fungsi manusia sebagai khalifah bukan saja tak terlaksana, melainkan justru manusia menjadi perusak bumi sebagaimana pernah dikhawatirkan para malaikat pada awal penciptaan manusia pertama, ADAM A.S. (Q.S. 2 : 30)

            Karena kecenderungan polarisasi yang dampaknya sangat mengerikan itu,  maka sebagai tindakan preventif Islam telah melontarkan suatu alternatif pemecahan dalam wujud konsep kepemimpinan. Dengan kepemimpinan manusia akan terarahkan pada pemikiran bebas namun tetap merujuk pada sinkronisasi dan kesepakatan bersama terhadadap penafsiran syariat, termasuk pula dalam pelaksanaannya.  Minimal dengan kepemimpinan maka perbedaan pemikiran dapat dijembatani sedemikian rupa, sehingga mis-understanding dan rasa saling curiga dapat diminimalisir. 

            Islam memang telah menekankan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan ini, baik secara eksplisit maupun implisit.  Prinsip tersebut terlihat misalnya dari ajaran sholat yang menekankan pentingnya berjamaah melalui sistem makmum – imam, pemimpin dan yang dipimpin. Penerapan prinsip “kepemimpinan” dalam sholat ini malah kedudukannya diutamakan 27 derajad dibanding sholat sendirian. Sistem jamaah ini bahkan dimasukkan dalam hukum sunnah muakad yang berarti mendekati wajib.  Artinya, bisa tidak dilaksanakan hanya dalam kondisi sangat terpaksa.

            Prinsip sholat berjamaah secara filosofis memberi ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, serta pentingnya kepemimpinan.  Dalam kehidupannya Umat hendaknya menerapkan tingkah laku integral dalam ukhuwah: tidak bertindak sendiri-sendiri dan atas dasar kepentingan serta kamauan pribadi, melainkan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang berorintasi pada satu tujuan, yakni pengabdian.

            Dalam sholat berjamaah terdapat pula filsafat mekanisme teguran oleh makmum (bawahan, rakyat) terhadap imam (pemimpin), bila sang pemimpin melakukan kesalahan. Caranya tidak bebas menurut sekehendak si makmum, melainkan berdasar pada mekanisme tertentu yang telah ditetapkan hukum, yakni: menegurnya dengan mengucap Subhanallah.  Ajaran demikian bila dirujukkan pada sistem kepemimpinan berarti bahwa bila pemimpin melakukan kesalahan, rakyat dan atau bawahan berhak bahkan berkewajiban melakukan koreksi, peringatan, oposan pada sang pemimpin, yang tentu saja melalui cara-cara yang telah ditetapkan hukum. 

            Sholat secara implisit telah pula mengajarkan mekanisme pergantian kepemimpian.  Jika sang pemimpin  batal wudlu –sebagai syarat sahnya sholat–  maka pemimpin (Imam) dengan kesadaran diri dan  tanpa diminta untuk mundur dari posisi kepemimpinannya, bahkan dari sholatnya.  Artinya, akibat persyaratan awal untuk melakukan sholat batal (gugur) maka gugur pula posisinya sebagai imam, dan oleh karena itu ia harus mundur dari jabatannya, mundur dari jamaahnya. 

            Setelah imam mundur, apakah para makmum (rakyat) lantas sholat sendiri tanpa seorang pemimpin ?  Jawabnya tidak. Sistem keimaman (berjamaah) harus tetap dilanjutkan.  Bahkan dalam situasi kritis sekalipun di mana sang pemimpin (imam) tidak mampu melaksanakan kepemimpinannya bukan lantaran batal wudlu, melainkan mati mendadak misalnya, sistem berjamaah tetap harus dilanjutkan.  Sebagai contoh, tatkala Umar bin Khottob (Khulafa ‘urrosyidin kedua) memimpin sholat berjamaah ia ditikam oleh seorang munafik bernama Abu Lu’lu’.  Akibatnya ia pun tersungkur.  Namun, apakah sholat lantas bubar atau minimal berubah menjadi sholat munfarid, yakni sholat sendiri-sendiri ? Ternyata tidak. Sholat berjamaah tetap berlanjut, di mana Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang Umar segera maju ke depan menggantikan posisi imam yang lowong itu.

            Kejadian tersebut telah menjelaskan bahwa bila sang imam berhalangan, baik berhalangan sementara (batal wudlu) maupun berhalangan tetap (mati) maka makmum di belakang imam yang berhak dan harus menggantikan imam.  Dan oleh karena itu, dalam prinsip berjamaah, diajarkan pula bahwa  makmum  yang berdiri tepat dibelakang imam harus mempunyai kapabilitas tertentu yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, sebagai ancang-ancang pengganti bila sang imam berhalangan.

            Filsafat Sholat telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kepemimpinan dalam tatanan Islam. Sebenarnya masih terdapat banyak nilai-nilai filsafati seputar kepemimpinan-kerakyatan seputar sholat ini yang dapat digali lebih lanjut, seperti mekanisme pengangkatan dan atau pemilihan, sikap “aspiratif” imam, larangan bagi imam yang tak disukai makmum, dan lain sebagainya.

Mendebat Politik Agama ? (2 dari 4 tulisan)

Bagaimanakah pola keterkaitan antara politik dan Islam, sehingga politik dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya kita harus memahami dulu apa dan bagaimana kedudukan, peran dan tugas manusia dalam kehidupan ini, terutama ditinjau dari sudut pandang Islam.

            Dalam konsep Islam tujuan utama dari penciptaan manusia adalah agar manusia (sebagai mahluq) mengabdi pada Tuhan Sang Pencipta (al-Khaliq), (Q.S:51:56). Pengertian “mengabdi” dalam konteks ini mengandung dua wujud, yakni Hablun minallah dengan cara menerapkan sikap mengakui keberadaan Allah baik dalam prinsip Uluhiyah (satu-satunya sesembahan), Rububiyyah (satu-satunya pemilik dan pemelihara alam semesta dan isinya), maupun Mulkiyah (satu-satunya sumber dan pemilik segala kekuasaan).  Wujud yang kedua adalah  Hablun minannas  yaitu menerapkan sikap menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia,  termasuk pula memelihara lingkungan yang disediakan sebagai sarana untuk menunjang keharmonisan hubungan kemanusiaan tersebut.  Dalam wujud kedua inilah manusia berperan sebagai khalifatullah fil Ard (wakil Allah di bumi) untuk mengatur dan memakmurkan kehidupan dunia.  Kedua wujud pengabdian tersebut satu sama lain merupakan dua hal yang integral dan tak terpisahkan.  Artinya, wujud pengabdian pertama akan berperan sebagai ruh bagi terealisirnya wujud pengabdian kedua.  Dan sebaliknya, wujud pengabdian kedua adalah pula sebagai bagian penting bagi realisasi wujud yang pertama.  Dengan kata lain, kedua wujud pengabdian tersebut pada dasarnya merupakan dua muka dari satu mata uang. 

Baca lebih lanjut

Mendebat Politik Agama ? (1 dari 4 tulisan)

Islam bukan agama dan Muhammad bukan penemunya.  Pernyataan demikian seperti berasal dari golongan sesat dalam Islam, padahal sebenarnya tidak.  Karena Islam memang bukan sebuah agama dalam pengertian umum yang mengajarkan bahwa agama hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya.  Islam adalah cara hidup total di mana ajarannya merupakan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik, serta masalah lokal maupun internasinal (G.H. Jansen, Islam Militan, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 10). Inilah ciri khas Islam yang tak dimiliki oleh ajaran agama lain. Baca lebih lanjut

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 4, terakhir)

Dasar pemikiran didirikannya Pakistan adalah untuk mewujudkan “bangsa” Muslim dengan merealisasikan hukum-hukum Islam dalam  kehidupan bernegara.  Oleh sebab itu, tak aneh kalau isu-isu yang  tumbuh di Pakistan pada masa-masa perkembangannya lebih  didasarkan pada sudut pandang Islam, yang merupakan agama  dan pandangan hidup masyarakatnya.  Dengan demikian, tegak  dan tumbangnya suatu rezim akhirnya juga tak terlepas dari akibat isu tentang kebijakan dan perhatiannya terhadap  Islam.

            Namun, karena adanya berbagai problem, di mana masalah  identitas nasional dikalahkan oleh isu-isu dasar keselamatan  nasional, menyebabkan bangsa Pakistan pada tahun-tahun  permulaan kemerdekaannya tidak mencurahkan perhatian pada  realisasi identitas Islam, melainkan lebih banyak terfokus  pada masalah politis yang menjamin kelangsungan hidup negara. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh (minimal)  empat faktor, antara lain: Pertama, terlalu cepat meninggalnya arsitek pendiri dan pemersatu Pakistan, Muhammad Ali Jinnah pada 11-9-1948; Kedua, terbunuhnya Perdana Menteri  pertama Liaquat Ali Khan, tanggal 30 Oktober 1951; Ketiga, tidak terdapatnya konsensus yang jelas antara golongan konservatif (baca: Islam Sentralis dan Islam Populer) dengan golongan modernis sekuler mengenai  isi positif ideologi negara.  Golongan konservatif menginginkan suatu hubungan antara agama dan negara dengan diberikan pedoman syariah, yaitu hukum Islam terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan.  Sedangkan golongan  modernis sekuler menginginkan negara bangsa yang didasarkan pada  perundang-undangan Barat dengan perhitungan-perhitungan sekulernya. Bahkan diantara golongan konservatif sendiri juga terjadi beda pandang dalam mengimplementasikan Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa; Keempat, para pemimpin Pakistan tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang memadai dalam orientasinya  terhadap suatu negara Islam modern.  Pada satu sisi, para  pimpinan politik yang berpendidikan dan berorientasi Barat  kurang pemahamannya terhadap Islam, terutama dengan kepentingan mendefinisikan dalam suatu negara.  Sementara pada sisi lain pimpinan agama yang merupakan produk pendidikan  dengan wawasan agama, kebanyakan hanya memiliki “sedikit” apresiasi terhadap tantangan-tantangan pembaharuan dan  modernitas negara bangsa.

            Jadi, kesulitan utama yang dihadapi Pakistan adalah dalam menerima tanggung jawab yang bukan sekedar meniru atau mengikuti  suatu cita-cita Islam masa lalu atau realitas sekuler dewasa  ini, melainkan suatu perombakan dasar baru, suatu penyusunan  kerangka dasar bagi sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen-sentimen, cita-cita  dan nilai-nilai Islam, di atas mana didasarkan pada dukungan  rakyat bagi kemerdekaan Pakistan. Dengan kata lain, karena Islam bukan Ideologi, tetapi harus dipakai sebagai sumber untuk membentuk Ideologi bagi umat Islam, maka mereka harus  mampu menyelaraskan antara Islam dengan realitas tantangan  masyarakat modern.

            Dalam usaha mewujudkan sebuah negara dan masyarakat  modern yang memasukkan spirit dan nilai-nilai Islam ini, sejak awal berdirinya tahun 1947 sampai sekarang setidaknya sudah ada tiga corak ke-Islam-an yang  mempengaruhi perkembangan politik Pakistan yakni: Modernisme Islam yang dilancarkan Ayub  Khan;  Sosialisme  Islam yang diintrodusir Zulfikar Ali Bhutto; dan  Nizamul  Islam (Islamisasi), yang digalakkan Zia ul-Haq. Singkat kata, jika dicermati, maka terlihat bahwa apapun perkembangan yang terjadi, dan siapapun yang berkuasa  di Pakistan, rezim militer maupun sipil, yang pasti nampaknya Islam tetap menjadi faktor yang tak terhindarkan bagi perpolitikan di negara Pakistan ini.  Dalam kerangka pikir itulah partai politik Islam bernama  Jamaat Islami menjadi sangat sifnifikan untuk dibahas.

Memahami Nizamul Islam Ala Pakistan (Tulisan 3 dari 4)

Meskipun Ideologi dan simbol-simbol  keagamaan  dipakai untuk memobilisir dan menyatukan Muslim  selama  pergerakan kemerdekaan di Pakistan, tetapi sampai sejauh ini belum terdapat pemahaman dan konsensus secara jelas tentang isi positif ideologi terhadap tantangan-tantangan modernitas dan aplikasinya dalam struktur serta penyusunan sebuah negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentimen, cita-cita, dan nilai-nilai Islam.

            Hal demikian terjadi, terutama karena masyarakat Pakistan meskipun sama-sama mempunyai ikatan emosional terhadap Islam –terutama bila dikaitkan dengan latar belakang sejarah berdirinya Pakistan yang dilandaskan pada komitmen keagamaan umum yang ingin membentuk negara bagi Muslim India– namun dalam pemahaman terjadi variasi-variasi yang seringkalai bertentangan, baik dikarenakan oleh perbedaan sekte keagamaan maupun perbedaan tingkat pendidikan. Secara sederhana masyarakat Pakistan dalam hal pemahaman agama yang dikaitkan dengan tantangan modernitas dalam upaya mewujudkan suatu negara nasional sampai kini relatif masih terbagi ke dalam dua kelompok besar. 

            Golongan pertama adalah para pimpinan agama, yang merupakan produk pendidikan dan wawasan agama. Meskipun mereka mungkin terdidik dengan baik menurut standard “Islam”, tetapi mereka dianggap memiliki sedikit apresiasi dan disiplin yang diperlukan untuk melakukan pembaharuan secara efektif. Dalam aliran agama Islam juga terdapat keanekaragaman sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan cita-cita Islam, yakni antara Sunni, Syiah, dan Ahmadiah.

     Bahkan, dari golongan pertama ini masih juga terbagi lagi ke dalam kalangan Islam Sentralis yang ingin menuju pada ajaran Islam secara murni, terhindar dari campuran tradisi yang bersifat menyesatkan, dengan kalangan Islam Populer yang menginginkan tetap dipertahankannya tradisi, berdiri sejajar dengan ajaran Islam.

            Sedang golongan kedua adalah para pimpinan politik berpendidikan dan berpemikiran Barat, namun kurang pendidikan dan pemahaman terhadap Islam, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan mendifinisikan Pakistan sebagai sebuah negara Islam.

            Kondisi pertentangan ini terus berjalan sampai kini dan sulit menemukan titik temu.  Kalupun ada, bentuk akhirnya tetap saja menegaskan kurangnya ide dan konsensus yang jelas yang sesuai dengan ideologi Islam dan bagaimana menerjemahkan ke dalam program-program dan kebijakan-kebijakan. Konsensus hanya mencerminkan suatu kompromi yang menjelmakan aspek-aspek negara sekuler sambil menginjeksikan beberapa ketentuan Islam.  Namun suatu hal yang agak pasti ialah, Islam menjadi faktor yang amat menetukan perkembangan politik di negara Pakistan.  Pihak manapun yang akan memerintah Pakistan, sipil atau militer, dan apapun corak politiknya (otoriter dan diktatoris atau demokratis), semuanya tak dapat mengabaikan peranan Islam.